Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin kebijakan yang ramah investor guna mendukung pengembangan industri udang agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor perikanan daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya ingin menjadikan NTB sebagai provinsi ramah investor dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Saya bisa berikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi," ujar dia dalam diskusi hilirisasi industri tambak udang di Mataram, Jumat.

Iqbal mengatakan investasi yang sehat harus memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, manfaat bagi masyarakat, hingga menjamin keberlanjutan ekosistem.

Ia memastikan pemerintah daerah menjaga stabilitas kebijakan dan menghindari penerbitan regulasi yang menghambat dunia usaha di Nusa Tenggara Barat. Kepastian regulasi merupakan faktor penting untuk menarik investasi ke sektor perikanan.

"Kami tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kami ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata," tegas Iqbal.

Pemerintah NTB terus berupaya mendorong hilirisasi agar hasil perikanan bisa diolah dan diekspor langsung dari daerah tanpa perlu lagi dijual secara mentah, sehingga dapat memperbesar penerimaan ekonomi bagi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk mendukung investasi mulai dari penyiapan studi kelayakan dan dokumen perencanaan teknis untuk hilirisasi udang, serta siap memfasilitasi lahan, termasuk potensi 100 hektare di Bandara Lombok.

Pemerintah NTB menegaskan segera membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses perizinan investasi sebagai dukungan prioritas dalam mempercepat perizinan penanaman modal.

Pada 2025, Nusa Tenggara Barat memproduksi udang vaname sebanyak lebih dari 198 ribu ton. Jumlah produksi yang melimpah tersebut menjadi modal kuat untuk pengembangan industri pengolahan udang.

Ketua Umum Shrimp Club Indonesia Andi Tamsil memandang kepastian regulasi menjadi kebutuhan utama pelaku usaha saat berinvestasi di Nusa Tenggara Barat.

Ia menekankan benur harus bersertifikat bebas penyakit dan penggunaan antibiotik terlarang harus dihindari agar produk udang asal Nusa Tenggara Barat diterima di pasar internasional.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sektor perunggasan memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber protein hewani yang paling efisien dan banyak dikonsumsi masyarakat dunia,

Kota Padang (ANTARA) - Pakar sekaligus Dekan Fakultas Peternakan (Faterna) Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat (Sumbar) Prof Mardiati Zain mengatakan, pengembangan industri unggas tanah air berperan penting menjaga ketahanan pangan nasional hingga di tingkat global di masa depan.

"Sektor perunggasan memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber protein hewani yang paling efisien dan banyak dikonsumsi masyarakat dunia," kata dia di Padang, Rabu.

Namun, Prof Mardiati menilai pengembangan industri unggas tidak bisa dilakukan dengan pendekatan lama karena membutuhkan cara-cara baru agar sektor ini bisa menjadi penopang ketahanan pangan tanah air maupun pada skala yang lebih luas.

Alasannya, saat ini dunia menghadapi era perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam hingga ancaman penyakit yang terus berkembang.

Oleh karena itu, pengembangan perunggasan berkelanjutan harus mengintegrasikan sains, teknologi serta kebijakan secara bersamaan.

Alumnus Institut Pertanian Bogor dan UNAND tersebut menjelaskan, penguatan riset genetika, nutrisi dan kesejahteraan hewan menjadi bagian penting dalam menciptakan produksi unggas.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti AI-driven precision farming hingga bioteknologi modern dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalkan limbah produksi.

"Yang tidak kalah penting ialah kebijakan yang mendukung peternak kecil, penguatan biosekuriti serta terciptanya perdagangan internasional yang adil," saran dia.

Senada dengan itu, Wakil Rektor IV UNAND Prof Henmaidi mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran penting dan strategis dalam membantu pemerintah termasuk tantangan global saat ini mengenai ketahanan pangan dunia.

"Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan tradisional. Butuh kolaborasi perguruan tinggi, peneliti, industri dan pemerintah untuk menciptakan industri perunggasan yang tangguh dan berkelanjutan," katanya.

Terakhir, UNAND berkomitmen mendukung riset, inovasi dan kerja sama internasional yang tidak hanya berdampak pada pengembangan akademik, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan global.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ke depan diperlukan penguatan pemahaman agar implementasi kebijakan bisa selaras dengan prinsip persaingan usaha

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Achmad Dawami mendorong sinkronisasi kebijakan antarinstansi dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, guna menjaga keseimbangan industri perunggasan nasional.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VI DPR RI terkait penyusunan RUU tentang persaingan usaha, ia mencontohkan kebijakan pengendalian produksi unggas yang dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam aturan persaingan usaha.

“Induk ayam yang seharusnya bertelur sampai umur 65 minggu, melalui kebijakan pemerintah bisa diafkir (pengurangan induk ayam produktif) lebih awal pada umur 50–55 minggu agar produksi anak ayam dapat dikendalikan,” kata Dawami di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pengelolaan pasokan anak ayam usia sehari atau day-old chick (DOC) menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan di pasar.

Menurut dia, kebijakan pengendalian produksi tersebut dilakukan terutama saat terjadi kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di tingkat peternak.

Namun, di sisi lain kebijakan tersebut juga dapat dipandang sebagai pengaturan produksi yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha.

Ia menambahkan kebijakan pengendalian pasokan, stabilisasi harga, serta pengaturan distribusi perlu berjalan selaras agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

“Kalau menjelang Lebaran harga naik tinggi, kami diminta tidak menjual terlalu mahal supaya masyarakat tetap bisa membeli. Tapi kalau harga terlalu rendah juga diingatkan agar industri tidak terganggu,” ujarnya.

Dawami mengatakan industri perunggasan memiliki karakteristik khusus karena produknya mudah rusak sehingga sensitif terhadap perubahan pasokan dan isu di pasar.

Selain itu, biaya produksi juga dipengaruhi oleh harga bahan baku pakan seperti jagung dan bungkil kedelai yang fluktuatif, sehingga turut mempengaruhi harga jual di tingkat peternak.

Ia menilai revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjadi momentum untuk memperjelas implementasi kebijakan agar selaras dengan prinsip persaingan usaha.

“Ke depan diperlukan penguatan pemahaman agar implementasi kebijakan bisa selaras dengan prinsip persaingan usaha dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran,” tutur Dawami.

Menurut dia, koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan kebijakan di bidang produksi, distribusi, dan persaingan usaha dapat berjalan seimbang.

Dalam rapat tersebut, GPPU juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konsumsi protein hewani melalui penyediaan produk unggas yang terjangkau.

Dawami menambahkan sektor perunggasan berperan dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah sehingga stabilitas industri perlu dijaga.

“Tujuan kita satu, bagaimana menyediakan protein kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ungkapnya.

Ia berharap pembahasan RUU tersebut dapat menghasilkan regulasi yang lebih harmonis serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor perunggasan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan stabilisasi harga unggas harus dilakukan dari sisi hulu, terutama melalui pengendalian pakan, vaksin dan DOC.

Ia menyatakan ketidakseimbangan pada sektor hulu kerap menjadi sumber utama gejolak harga di tingkat peternak maupun konsumen.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan kehadiran industri ayam terintegrasi, kami ingin mengakhiri ketergantungan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi NTB,

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan pengakhiran ketergantungan pasokan day old chick (DOC) atau bibit ayam dan pakan dari luar daerah melalui pengembangan industri unggas terintegrasi di Kabupaten Sumbawa.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, dominasi industri besar dari luar daerah yang menguasai hulu hingga hilir menimbulkan persoalan bagi sektor peternakan di NTB.

"Dengan kehadiran industri ayam terintegrasi, kami ingin mengakhiri ketergantungan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi NTB," ujarnya dalam pernyataan di Mataram, Jumat.

Iqbal mengungkapkan, ketergantungan pasokan bibit ayam dan pakan dari luar daerah membuat peternak lokal rentan terpengaruh fluktuasi harga, keterbatasan pasokan, serta posisi tawar yang lemah di pasar.

Ia menegaskan, program pembangunan industri unggas terintegrasi menjadi jawaban strategis atas peningkatan kebutuhan pangan yang menggeliat berkat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Permintaan sudah ada dan sangat besar. Sekarang tugas kami memastikan pasokan cukup agar tidak terjadi inflasi. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat produksi," kata Iqbal.

Pemerintah NTB menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 3 persen yang disubsidi terkhusus bagi sektor peternakan pendukung MBG.

Sebagai produsen jagung terbesar ketiga nasional, imbuh Iqbal, NTB memiliki keunggulan bahan baku pakan. Komoditas jagung menyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan unggas.

Pemerintah NTB mendorong riset formulasi pakan berbasis sumber protein lokal, seperti kelor dan magot guna mengurangi ketergantungan impor bungkil kedelai.

"Kami ingin pakan 100 persen berbasis bahan baku NTB. Tidak ada lagi jagung kirim keluar, lalu kembali ke NTB dalam bentuk pakan dengan harga berlipat," ucap Iqbal.

Pada 6 Februari 2026, pemerintah resmi memulai pembangunan industri ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui peletakan batu pertama di Kabupaten Sumbawa.

Program strategis tersebut digagas oleh Kementerian Pertanian bersama Danantara Indonesia dan BUMN Pangan dengan dukungan pendanaan nasional.

Inisiatif industri ayam dari hulu ke hilir menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem perunggasan nasional di luar Pulau Jawa sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan ketersediaan sumber daya manusia (SDM), yang unggul merupakan prasyarat utama untuk mendorong percepatan industrialisasi nasional.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan guna mewujudkan visi pembangunan nasional Astacita, khususnya industrialisasi, pihaknya terus memperkuat fondasi pembangunan industri nasional melalui penyiapan SDM yang kompeten dan berdaya saing global.

‎Sepanjang tahun 2025, sebagai upaya menghasilkan SDM unggul, Kemenperin telah mencetak 7.691 SDM industri yang merupakan bagian dari implementasi Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN).

‎"Astacita sebagai misi pembangunan nasional menekankan pembangunan manusia unggul, percepatan industrialisasi, hilirisasi berkelanjutan, serta transformasi digital dan inovasi teknologi. Seluruh agenda tersebut mensyaratkan ketersediaan SDM industri yang kompeten sebagai penggerak utama," ujar Menperin.

‎Disampaikan dia, pencapaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program strategis yang dijalankan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, mulai dari pendidikan vokasi industri, pelatihan vokasi industri, hingga penguatan kompetensi industri 4.0.

‎Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menyampaikan sepanjang 2025, unit pendidikan tinggi vokasi dan SMK di bawah Kemenperin telah meluluskan 5.386 lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri manufaktur.

‎"Lulusan vokasi Kemenperin dipersiapkan agar siap kerja dan adaptif terhadap perkembangan teknologi industri. Hasilnya, tingkat serapan lulusan ke industri pada tahun 2025 mencapai 68 persen pada saat setelah lulus dan akan mencapai 100 persen dalam waktu enam bulan setelah waktu kelulusan," kata Doddy.

‎Saat ini, Kemenperin menaungi 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan SMK vokasi industri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tingginya tingkat serapan lulusan tersebut turut meningkatkan minat masyarakat untuk menempuh pendidikan vokasi industri.

‎Doddy mengungkapkan pada Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) 2025, tercatat 82,8 ribu pendaftar politeknik dan akademi komunitas, serta 28,8 ribu pendaftar SMK.

Animo pendaftar politeknik dan akademi komunitas mencapai rasio 1:18,2, sementara animo pendaftar SMK mencapai 1:10.

‎Selain pendidikan formal, BPSDMI juga memperkuat kompetensi tenaga kerja industri melalui program pelatihan vokasi.

Sepanjang 2025, sebanyak 2.305 tenaga kerja industri telah dilatih melalui program pelatihan di 7 Balai Diklat Industri, yang mencakup pelatihan skilling, reskilling, upskilling, serta pelatihan berbasis kemitraan dengan industri.

‎Sejalan dengan program Making Indonesia 4.0, BPSDMI melalui Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0 juga menyelenggarakan berbagai pelatihan berbasis industri 4.0 yang diikuti oleh 130 peserta.

‎Selain itu, pendampingan dan konsultasi implementasi industri 4.0 juga diberikan kepada tiga perusahaan industri untuk mempercepat transformasi digital.

‎Dalam rangka mendukung pengembangan karier tenaga kerja industri, BPSDMI telah bekerja sama dengan 48 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi 190 tenaga kerja industri.

‎BPSDMI juga terus menyusun dan memperbarui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) guna memastikan keselarasan kompetensi SDM dengan kebutuhan industri.

Tak hanya menyiapkan tenaga kerja siap kerja, BPSDMI juga mendorong lahirnya wirausaha industri baru melalui program Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri.

Sepanjang 2025, program ini telah membina 27 wirausaha baru di berbagai sektor industri dengan total omzet mencapai Rp8,6 miliar.

‎Kemenperin juga aktif mendukung Program Magang Nasional sebagai upaya mempercepat penyiapan tenaga kerja muda sebelum memasuki dunia industri.

Pada batch ketiga program tersebut, Kemenperin menyediakan 635 lowongan magang di 54 satuan kerja, dengan jumlah pendaftar mencapai 13.377 orang.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Beijing (ANTARA) - China berencana memperluas pasar karbon nasionalnya guna mencakup semua emiten industri utama pada 2027.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memanfaatkan mekanisme pasar untuk transisi hijau dan rendah karbon, menurut Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup China.

Dalam Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), direkomendasikan berbagai upaya untuk memperluas Bursa Perdagangan Emisi Karbon China agar mencakup lebih banyak sektor. Sejumlah kementerian terkait juga telah memulai pekerjaan persiapan untuk memasukkan sektor kimia, petrokimia, penerbangan sipil, dan manufaktur kertas ke dalam pasar tersebut.

Sementara itu, untuk industri baja, semen, dan peleburan aluminium, yang ditambahkan ke pasar karbon pada Maret 2025, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup China baru-baru ini menerbitkan rencana alokasi kuota untuk tahun 2024 dan 2025.

Para emiten utama di sektor-sektor yang baru ditambahkan ini wajib memenuhi kuota mereka untuk tahun 2024 paling lambat akhir tahun ini. Kuota untuk tahun 2025 akan dialokasikan terlebih dahulu pada paruh pertama tahun depan, dengan batas waktu pemenuhan kuota paling lambat akhir tahun 2026.

Xia Yingxian, seorang pejabat di kementerian tersebut, mengungkapkan bahwa perluasan ini akan memperkuat tanggung jawab pengurangan emisi dan mendorong investasi dalam teknologi rendah karbon.

Kementerian itu berencana untuk memperluas cakupan secara bertahap, dan hanya menambahkan industri baru jika entitas-entitas tersebut telah memenuhi standar data dan emisi yang ketat.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025