Bisnis.com, MAKASSAR — Implementasi strategi perluasan akses keuangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menunjukkan hasil positif. Setelah dua tahun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel berjibaku mengarahkan kemudi perbankan ke sektor hijau, komoditas kakao kini bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan baru yang menjanjikan.
Di tengah dinamika ekonomi global, ekspor kakao wilayah Sulsel pada kuartal I/2026 mencatatkan kenaikan sebesar 101,89% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut menjadi manifestasi dari ekosistem pembiayaan yang kian inklusif di sektor hulu pertanian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor kakao menembus angka US$29,96 juta pada periode tersebut, melesat jauh dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya menyentuh US$14,84 juta.
Capaian tersebut menempatkan kakao sebagai "runner-up" komoditas ekspor Sulsel, mengekor di belakang nikel yang masih mendominasi.
Akselerasi ini turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel pada kuartal I/2026 yang mampu bertengger di angka 6,88% yoy.
"Kakao kini menjadi penyumbang terbesar kedua ekspor Sulsel di kuartal pertama 2026 dan menjadi ekspor komoditas pertanian terbesar. Kenaikan penjualan global telah terjadi sejak awal tahun," ujar Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto belum lama ini.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Moch. Muchlasin mengungkapkan bahwa kesuksesan ini merupakan buah dari desain kebijakan yang telah dirancang sejak beberapa tahun silam. Fokusnya jelas, intermediasi perbankan harus menyentuh akar rumput di sektor kakao.
Pada 2025, TPAKD memberikan instruksi khusus kepada industri perbankan untuk membedah kriteria pembiayaan yang lebih ramah bagi petani. Bank diperintahkan tidak hanya sekadar menyalurkan kredit, tetapi juga menentukan target spesifik dalam ekosistem kakao, mulai dari penyediaan bibit hingga pengolahan pasca- panen.
Hasilnya cukup impresif. Per akhir tahun lalu, total pembiayaan yang tersalurkan mencapai Rp19,95 miliar dan tersebar di beberapa wilayah strategis.
Antara lain di Kabupaten Luwu Timur (Sulsel) menjadi penerima terbesar dengan nilai pembiayaan Rp11,15 miliar kepada 34 petani. Kemudian di Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara) pembiayaan tercatat Rp5,01 miliar untuk 30 debitur.
Adapun di Polewali Mandar (Sulawesi Barat) menerima Rp2,9 miliar untuk 23 debitur, dan Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah) mendapat porsi Rp540 juta untuk 11 debitur.
Di Poso bahkan memperoleh fasilitasi ekspor biji kakao fermentasi sebanyak 2 ton dan telah mengantongi kontrak ekspor 12,5 ton untuk tahun 2026.
"Pengembangan kakao di Sulawesi mendapat dukungan kuat dari sektor perbankan. Contoh Bank BRI yang menjalin kerja sama dengan Koperasi Karya Bersama untuk pengembangan kakao di Poso serta menjalin kemitraan dengan PT Comextra Majora di Luwu Timur," ucap Muchlasin.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel, Ishak Iskandar menambahkan bahwa struktur ekonomi di wilayahnya memang ditopang oleh pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, serta potensi hilirisasi komoditas strategis.
Oleh sebab itu, perluasan akses keuangan yang inklusif, digitalisasi layanan, serta pembiayaan yang memadai untuk komoditas unggulan pertanian, menjadi langkah strategis dalam mengakselerasi perekonomian daerah.
"Berbagai program seperti bisnis matching, pembiayaan produktif, edukasi keuangan, fasilitasi kredit UMKM dan ultramikro, digitalisasi pembayaran daerah, serta penguatan literasi di desa dan wilayah pesisir, merupakan langkah yang terus kita dorong," tuturnya.
Sementara itu, salah satu pemain kunci dalam transformasi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional CEO BRI Makassar Argo Prabowo menyebutkan bahwa pada 2024 saja, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp13,4 triliun di Sulsel, di mana 48% di antaranya mengalir ke sektor pertanian.
Khusus untuk kakao, BRI telah menjangkau 4.593 nasabah dengan kucuran dana Rp214 miliar sepanjang 2024.
Ekspansi ini berlanjut pada 2025, dengan penyaluran KUR pertanian yang mencapai Rp6,69 triliun atau setara 59,23% dari total portofolio KUR di wilayah tersebut. Strategi ini diperkuat dengan pembentukan klaster-klaster kakao untuk menjamin keberlanjutan produksi.
"Kami turut berkomitmen mendukung langkah TPAKD yang ingin mendorong sektor pertanian khususnya di wilayah Sulawesi, bahkan hingga ke Maluku dan Papua (Sulampua), utamanya komoditas kakao," ungkap Argo.