Bisnis.com, JAKARTA — Target ambisius pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping di seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) pada akhir 2026 menjadi penanda seriusnya krisis sampah nasional. Percepatan bahkan dipatok pada Agustus 2026.

Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada awal Mei 2026 menjadi alarm keras atas buruknya tata kelola sampah. Insiden yang menewaskan tujuh orang tersebut menguak fakta akan kondisi darurat sampah di Jakarta.

Pada Senin (20/4/2026), aparat menetapkan mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai tersangka, memperlihatkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan sampah kini memiliki konsekuensi pidana. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang selama ini terkesan diabaikan.

Secara nasional, persoalan sampah sudah berada pada level mengkhawatirkan. Tercatat terdapat 524 TPA dengan total timbulan sampah mencapai sekitar 285,46 juta ton. Namun, hanya sekitar 25% atau 35.747 ton per hari yang berhasil dikelola, sementara 75% lainnya atau setara 109.092 ton per hari masih belum tertangani secara optimal.

Kondisi serupa juga terlihat di berbagai daerah. Di Bali, pembatasan operasional TPA Suwung memicu antrean panjang truk sampah hingga berjam-jam, sekaligus menambah beban fasilitas pengolahan di tingkat desa. Sementara itu, di Surabaya, pembenahan sistem pengangkutan dan pengelolaan mulai menunjukkan hasil, meski tekanan volume sampah harian tetap tinggi.

Upaya pengawasan dan verifikasi pemerintah menunjukkan progres, tetapi belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah. Sekitar 490 kabupaten/kota telah diverifikasi atau mencapai lebih dari 95% target, sementara capaian sanksi administrasi baru menyentuh sekitar 49%.

Angka ini menegaskan bahwa perbaikan sistem pengelolaan sampah masih membutuhkan percepatan agar “bom waktu” gunungan sampah tidak benar-benar meledak di masa depan.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah untuk menghentikan praktik tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka atau open dumping paling lambat Juli 2026.

"Tahun 2026 kita akan akhiri semua kegiatan open dumping. Kami memberi waktu kepada bupati/wali kota dengan pengawasan gubernur untuk menyelesaikan TPA open dumping paling lambat Juli 2026," kata Hanif di Jakarta, Jumat (10/4/2026), dikutip dari Antara.

Hanif menegaskan, apabila praktik tersebut tidak dihentikan sesuai tenggat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menempuh langkah penegakan hukum.

"Selepasnya kami akan melakukan pendekatan pidana dalam rangka memaksa semua penyelenggara pengelolaan sampah di Tanah Air untuk menutup open dumping," tambahnya.

Menurutnya, penutupan TPA open dumping penting untuk mencegah potensi bencana. Dia menyoroti insiden longsor sampah di TPST Bantargebang yang menewaskan tujuh orang.

Selain itu, penghentian praktik tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencapai target pengelolaan sampah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Hanif menyebut tingkat pengelolaan sampah saat ini baru mencapai 26%. Namun, jika seluruh TPA open dumping dapat ditutup, angka tersebut berpotensi meningkat menjadi 57,75%.

"Sehingga sisa target yang 63,41 persen kita akan penuhi dengan menutup semua TPS ilegal," kata Menteri Hanif.

Berdasarkan data KLH/BPLH, timbulan sampah nasional mencapai 141.926 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 37.001 ton per hari telah terkelola.

Sebagian besar sampah yang terkelola masuk ke TPA landfill sebesar 15.189 ton per hari, sementara 9.450 ton dikelola oleh sektor informal. Sisanya ditangani melalui fasilitas kompos, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta bank sampah.

Target Penurunan Open Dumping

Dalam kesempatan terpisah, KLH mencatat praktik pembuangan sampah terbuka di Indonesia berhasil ditekan dari 99% pada 2025 menjadi 69% pada awal 2026.

Hanif menyampaikan bahwa pengurangan open dumping masih memerlukan upaya percepatan untuk mencapai target nasional 63,4% yang merupakan bagian dari strategi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

“Penghapusan praktik ini di seluruh TPA, termasuk kota-kota besar demi keselamatan publik dan lingkungan,” kata dia saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Kamis (9/4/2026).

Ia mengingatkan peristiwa tragis di TPA Bantargebang yang menewaskan tujuh pekerja akibat longsoran sampah beberapa bulan lalu sebagai bukti nyata risiko open dumping.

“Kejadian itu menjadi pelajaran pahit bahwa praktik tersebut bukan sekadar melanggar hukum, tetapi mengancam keselamatan manusia secara langsung,” katanya.

Pada 2025, KLH memberikan sanksi administrasi kepada 344 TPA di kabupaten dan kota se-Indonesia, karena melakukan pengelolaan sampah open dumping. Kemudian pada Januari 2026, Deputi Gakkum KLH kembali memberikan sanksi kepada 23 pengelola TPA.

Hanif menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik open dumping baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pelanggar akan ditindak tegas.

“Seluruh instrumen hukum siap ditegakkan demi mengakhiri praktik open dumping,” tuturnya.

Sejak UU 2008, ia mengungkapkan target penghapusan open dumping seharusnya tercapai lima tahun kemudian, namun realitas hingga 2025 menunjukkan praktik tersebut masih mencapai 99%.

Menurut dia, penurunan menjadi 69% pada awal 2026 menunjukkan keberhasilan awal, karena masih menyisakan tantangan signifikan untuk menuju target nasional.

Menteri LH Hanif menjelaskan bahwa percepatan capaian target akan dilakukan melalui program pengelolaan sampah terpadu, termasuk peningkatan kapasitas TPA, optimalisasi teknologi pengolahan, dan pengawasan ketat pelaksanaan regulasi di tingkat daerah, agar praktik open dumping bisa dihentikan secara menyeluruh.

Selain penegakan hukum, KLH juga mendorong inovasi pengelolaan sampah melalui integrasi teknologi modern dan partisipasi aktif masyarakat, program edukasi, sosialisasi, dan insentif bagi praktik pengelolaan sampah ramah lingkungan guna mempercepat penutupan celah target nasional.

Dia menekankan bahwa keberhasilan penghapusan open dumping bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan komitmen nasional terhadap keselamatan publik, lingkungan, dan keberlanjutan.

“Setiap daerah harus bergerak cepat dan bertanggung jawab demi target yang telah ditetapkan,” ujar Hanif.

Ia pun menekankan koordinasi intensif, penegakan hukum yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci menyelesaikan sisa 69% open dumping hingga akhir 2026, tentunya dengan harapan tidak hanya menutup praktik berisiko tinggi tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah modern dan aman bagi seluruh warga.

Bisnis.com, JAKARTA — Longsor gunungan sampah setinggi 50 meter di Zona IV Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada Minggu siang (8/3/2026) yang menelan empat korban jiwa menjadi potret puncak gunung es dari kegagalan sistemik pengelolaan sampah di Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan bahwa tragedi mematikan ini merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode pembuangan terbuka atau open dumping. Metode ini telah berulang kali menelan korban jiwa dan mengancam nyawa warga serta petugas.

Hanif mengemukakan bahwa Bantargebang adalah "fenomena gunung es" kegagalan kelola sampah Jakarta yang kini menampung beban kritis 80 juta ton sampah selama 37 tahun.

Penggunaan metode open dumping di lokasi ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keamanan bagi warga. Kondisi yang tidak sesuai ketentuan peraturan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat potensi longsor susulan, tetapi juga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.

“Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan,” kata Hanif saat meninjau lokasi longsor pada Minggu malam, dikutip dari siaran pers, Senin (9/3/2026).

Sejarah kelam TPST Bantargebang mencatat rentetan tragedi mematikan mulai dari longsor pemukiman pada 2003 hingga runtuhnya Zona 3 pada 2006 yang menelan korban jiwa dan menimbun puluhan pemulung.

Pola kegagalan sistemik ini berlanjut hingga Januari 2026 saat amblasnya landasan menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai, yang kemudian disusul oleh runtuhnya kembali gunungan sampah pada Maret 2026 ini. Rangkaian insiden berulang tersebut membuktikan adanya risiko fatal akibat beban kelebihan daya tampung di TPST Bantargebang.

Mengingat peristiwa ini berulang dan menimbulkan risiko jiwa, Hanif menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan ditindak tegas sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidana berkisar 5–10 tahun dan denda Rp5 miliar–Rp10 miliar berlaku bagi pihak yang kelalaiannya menyebabkan kematian.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya telah memberikan peringatan terkait kondisi pengelolaan sampah di Bantargebang yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi. Melalui Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah diterbitkan pada 2 Maret 2026 terhadap sejumlah lokasi pengelolaan sampah yang dinilai berisiko, termasuk TPST Bantargebang.

KLH menyatakan pemerintah memprioritaskan evakuasi seluruh korban sembari memulai penyelidikan menyeluruh untuk menindak tegas setiap kelalaian pengelolaan yang membahayakan nyawa warga.

Sebagai solusi jangka panjang, TPST Bantargebang akan dialihkan khusus untuk sampah anorganik melalui penguatan sistem pemilahan dari sumber dan optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Kerja sama lintas instansi terus diperkuat guna memastikan kapasitas pengolahan sampah Jakarta mencapai 8.000 ton per hari dieksekusi secara aman dan sesuai regulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan akan segera memanggil kembali pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, menyusul insiden longsor yang menelan korban jiwa pada Minggu (8/3/2026).

Dalam pernyataan pada Minggu (8/3/2026), Hanif menyebutkan Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyelidiki pengelola TPST Bantargebang sebelum peristiwa longsor sampah tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia.

"Apakah harus ada yang tanggung jawab? Mestinya iya. Jadi TPST Bantargebang ini kan milik pemerintah di DKJ [Daerah Khusus Jakarta]. Tentu pemerintah DKJ harus bertanggung jawab," kata Hanif, dikutip dari Antara.

Dia mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat ancaman penjara dan denda terhadap pengelola kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan dan mengakibatkan luka berat atau kematian.

"Jadi karena ini sudah masa penyidikan dari Deputi Gakkum, kami akan segera memanggil kembali semua yang harus memang bertanggung jawab dalam konteks ini. Ini masalah jiwa, masalah raga ini tidak bisa dikuantifikasikan. Ini tentu harus menjadi titik pukul yang sangat mendalam," tutur Hanif.

Terkait longsor tersebut, dia memastikan pemerintah akan terus berupaya melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada lagi individu yang tertimbun akibat longsor sampah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengungkapkan longsor di TPST Bantargebang di Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebabkan oleh hujan lebat dengan durasi yang lama.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya pada Minggu (8/3/2026) menyebutkan kronologi insiden tersebut berawal sekitar pukul 14.30 WIB.

"Saat truk sampah sedang mengantre untuk melakukan pembongkaran muatan sampah, tiba-tiba terjadi longsor yang menimpa 5 unit truk sampah dan 1 warung di sekitar lokasi," katanya.

Ia menambahkan, atas insiden tersebut dugaan sementara korban yang tertimbun sepuluh orang, lima warga dan lima pengemudi truk sampah.

"Sementara empat orang sudah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan dua orang dalam keadaan selamat," kata Isnawa.

Ia juga menyebutkan Tim SAR gabungan juga melakukan pencarian dengan menggunakan 20 ekskavator.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta mengungkapkan data terbaru menunjukkan bahwa korban tewas akibat insiden longsoran sampah di TPST Bantargebang menjadi empat orang.

"Korban atas nama Irwan Suprihatin ditemukan di dalam truk dengan kondisi meninggal dunia," kata Humas Kantor SAR Jakarta, Ramli Prasetyo.

Selain mengevakuasi empat korban meninggal, pihaknya juga berhasil menemukan korban selamat yaitu atas nama Setiabudi dan Johan.

Ia menambahkan, petugas masih melakukan pendataan dan masih banyak kendaraan truk sampah yang tertimbun dan warung di lokasi area tersebut.

Berikut data korban terkait longsoran di TPST Bantargebang:

Data korban selamat
1. Setiabudi (L)
2. Jonan (L)

Data korban meninggal dunia
1. Enda Widayanti (P/25) (pemilik warung)
2. ⁠Sumine (P/60) (pemilik warung)
3. ⁠Dedi Sutrisno (L) (sopir truk)
4. Irwan Suprihatin (L) (sopir truk).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta mengungkapkan data terbaru jumlah korban akibat longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, bertambah menjadi empat orang.

"Korban atas nama Irwan Suprihatin ditemukan di dalam truk dengan kondisi meninggal dunia," kata Humas Kantor SAR Jakarta, Ramli Prasetyo dikutip dari Antara, Minggu (8/3/2026).

Selain mengevakuasi korban yang telah meninggal, pihaknya juga berhasil menemukan korban selamat, yaitu atas nama Setiabudi dan Johan.

Dia menambahkan bahwa petugas sedang melakukan pendataan dan masih banyak kendaraan truk sampah dan warung yang tertimbun di lokasi area tersebut.

Polda Metro Jaya menduga masih ada sejumlah korban yang ikut tertimbun dalam peristiwa longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu.

"Diduga masih terdapat korban lain yang belum ditemukan serta beberapa truk sampah yang turut tertimbun material longsor," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Polda Metro Jaya telah melakukan penanganan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di TPST DKI Zona 4C, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Terkait peristiwa longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Polda Metro Jaya telah melakukan penanganan di lapangan," katanya.

Sebelumnya, Basarnas DKI Jakarta mengungkapkan tiga korban meninggal dunia akibat tertimbun longsoran sampah di TPST Bantargebang Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menjelaskan, ketiga korban terdiri atas dua perempuan dan satu laki-laki yang merupakan pemilik warung dan sopir truk.