Bisnis.com, JAKARTA - Risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) tanggal 28-29 April menunjukkan para anggota masih bergumul dengan ketidakpastian seputar dampak ekonomi perang Iran.

Melansir cnbc, mayoritas pejabat Federal Reserve dalam pertemuan terakhir mereka memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga akan diperlukan jika perang Iran terus memperburuk inflasi.

Meskipun beberapa peserta rapat mengatakan bahwa penurunan suku bunga akan tepat dilakukan ketika jelas bahwa inflasi kembali ke target 2% The Fed atau ketika pasar tenaga kerja melemah, "Namun, mayoritas peserta menyoroti bahwa penguatan kebijakan kemungkinan akan tepat jika inflasi terus berada di atas 2 persen."

“Secara umum, para peserta menilai bahwa angka inflasi yang terus tinggi bersamaan dengan ketidakpastian terkait durasi dan implikasi ekonomi dari konflik Timur Tengah dapat mengharuskan kebijakan saat ini dipertahankan lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya,” demikian isi notulen tersebut.

Beberapa anggota Fed berpendapat bahwa mereka masih dapat menurunkan suku bunga jika ada indikasi jelas bahwa inflasi kembali stabil atau jika muncul tanda-tanda kuat tentang pelemahan yang lebih besar di pasar kerja.

Namun mayoritas menekankan bahwa "penguatan kebijakan" istilah Fed untuk kenaikan suku bunga kemungkinan akan tepat jika inflasi terus berada di atas target 2% Fed.

Beberapa anggota mengindikasikan bahwa, jika perang segera berakhir, pemotongan suku bunga bisa terjadi pada akhir tahun ini jika dampak kenaikan tarif dan harga energi terhadap inflasi mereda.

Namun demikian, beberapa menyatakan kekhawatiran tentang skenario di mana harga energi yang tinggi secara berkelanjutan dikombinasikan dengan tarif dapat menyebabkan inflasi yang lebih luas, berpotensi meningkatkan ekspektasi inflasi dan menciptakan dilema yang lebih sulit antara tujuan Fed untuk mempertahankan lapangan kerja maksimal dan harga yang stabil.

Melansir Kitco, dalam tinjauan staf terhadap situasi keuangan, mereka mencatat bahwa “konflik di Timur Tengah terus menjadi faktor kunci yang mendorong pergerakan harga aset.”

Mengenai ekspektasi inflasi, staf mencatat bahwa ekspektasi inflasi jangka pendek kembali meningkat, meskipun ekspektasi untuk tahun 2027 dan seterusnya tidak banyak berubah.

“Hasil survei dan ukuran kompensasi inflasi berbasis pasar menunjukkan bahwa ekspektasi jangka panjang tetap stabil di dekat target inflasi jangka panjang Komite sebesar 2 persen,” tulis mereka.

Mengenai ekspektasi kebijakan moneter, risalah tersebut mencatat bahwa pelaku pasar memperkirakan sedikit perubahan tahun ini dalam kisaran target suku bunga dana federal, dan harga opsi menyiratkan sekitar 30 persen kemungkinan kenaikan suku bunga pada kuartal pertama tahun 2027.

Sementara itu, tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap mendekati perkiraan staf tentang tingkat jangka panjangnya tahun ini dan tahun depan sebelum sedikit di bawahnya pada tahun 2028.

Kekhawatiran para pejabat Federal Reserve tentang inflasi yang dipicu oleh perang Iran meningkat bulan lalu, dengan semakin banyak dari mereka mengatakan bahwa bank sentral harus mempertimbangkan kemungkinan kenaikan suku bunga, sebuah tanda bahwa Kepala The Fed yang baru, Kevin Warsh, akan mewarisi tim bankir sentral yang semakin agresif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus keberangkatan haji ilegal di tengah pengetatan kebijakan Pemerintah Arab Saudi pada musim haji 2026.

Peringatan ini disampaikan dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Puji Raharjo dengan Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambary di Kantor KJRI Jeddah. Kedua pihak sepakat memperkuat edukasi publik agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terjebak praktik haji non-prosedural.

Puji menegaskan bahwa otoritas Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi sebagai dokumen sah untuk pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, masyarakat diminta memahami aturan yang berlaku sebelum memutuskan berangkat.

Sejalan dengan itu, Yusron mengingatkan agar calon jemaah memastikan jenis visa yang dimiliki. Ia menegaskan bahwa visa ziarah, visa kunjungan, maupun dokumen lain di luar ketentuan tidak dapat digunakan untuk berhaji.

“Jangan mudah tergiur jalur cepat. Hanya visa haji resmi yang diakui otoritas Saudi,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (4/4/2026).

KJRI Jeddah mencatat masih adanya kasus WNI yang ditindak aparat keamanan Saudi karena mencoba berhaji menggunakan visa non-haji.

Modus yang ditemukan antara lain penggunaan atribut haji palsu, kartu identitas tidak sah, hingga visa dengan data yang tidak sesuai paspor.

Risiko yang dihadapi pun tidak ringan. Selain gagal menunaikan ibadah, pelanggar berpotensi dikenai denda besar, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas kesalahpahaman terkait Haji Dakhili atau haji domestik. Skema ini hanya diperuntukkan bagi warga lokal Saudi dan ekspatriat dengan izin tinggal (iqamah) yang valid minimal satu tahun, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif bagi jemaah asal Indonesia.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap tawaran paket haji, termasuk yang dikenal sebagai Furoda atau program tanpa antre.

Masyarakat diminta tidak terpaku pada istilah paket, melainkan memastikan kejelasan visa haji, legalitas penyelenggara, serta kesesuaian dengan prosedur resmi.

Kemenhaj dan KJRI Jeddah menilai penguatan pengawasan lintas instansi serta edukasi publik yang masif menjadi kunci untuk mencegah munculnya korban penipuan perjalanan ibadah. Perbaikan sistem pendataan umrah yang lebih akurat juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan jemaah.

Upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh proses ibadah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjamin keamanan dan kekhusyukan jemaah Indonesia di Tanah Suci.