Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap perbedaan peran dan tugas pengurus dan manajer Koperasi Desa/Kelurahan atau Koperasi Desa Merah Putih.

Berdasarkan unggahan dari akun Instagram resmi Kemenkop @kemenkop, dikutip Jumat (15/5/2026), Kemenkop menegaskan pengurus koperasi dan manajer koperasi memiliki kewenangan, tanggung jawab, hingga orientasi kerja yang berbeda.

Seperti diketahui, pemerintah membuka rekrutmen hingga 30.000 tenaga profesional untuk mengisi posisi manajer KopDes/Kel Merah Putih.Rekrutmen ini akan menetapkan manajer KopDes/Kel Merah Putih di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan status kepegawaian BUMN.

Berdasarkan alur pelaksanaan, seleksi kompetensi telah dilakukan pada 3—12 Mei 2026.Peserta yang dinyatakan lolos dalam pengumuman hasil akhir pada 5—7 Juni 2026 selanjutnya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan pada 17 Juni—16 Juli 2026. Setelah itu, para calon manajer KopDes/Kel Merah Putih akan menjalani pelatihan manajerial dan kompetensi bidang pada 17—31 Juli 2026.

Kemenkop menjelaskan manajer koperasi merupakan karyawan atau tenaga profesional dengan status kontrak maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun, sedangkan pengurus koperasi merupakan wakil resmi yang dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bekerja penuh waktu.

“Pengurus koperasi adalah organ yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, bertugas memimpin pengelolaan organisasi dan usaha koperasi,” tulis Kemenkop.

Selanjutnya, tugas utama pengurus adalah merumuskan tujuan, arah kebijakan, hingga strategi jangka panjang koperasi. Pengurus juga bertanggung jawab kepada anggota melalui rapat anggota.

Di sisi lain, tugas manajer koperasi adalah menentukan bagaimana langkah paling efektif untuk mewujudkan tujuan usaha yang telah ditetapkan oleh anggota dan pengurus. Selain itu, manajer koperasi juga bertugas sebagai penggerak kegiatan usaha agar koperasi dapat berjalan dengan baik.

Jika ditinjau dari sisi kewenangan, pengurus memiliki hak menetapkan kebijakan strategis dan menyetujui laporan keuangan koperasi. Sementara itu, manajer menjalankan instruksi dan kebijakan yang telah ditetapkan pengurus dan anggota.

Adapun, lingkup kerja manajer koperasi antara lain administrasi, keuangan, pelayanan usaha, pengelolaan unit usaha, dan pelaksanaan program koperasi sesuai kesepakatan anggota dna pengurus. Untuk pengurus koperasi, lingkup kerjanya mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, manajemen organisasi, dan pengawasan awal operasional koperasi.

Lebih lanjut, pengurus koperasi lebih berorientasi pada representasi kepentingan anggota dengan mewujudkan koperasi yang maju, mandiri, dan menyejahterakan anggota. Sebaliknya, manajer fokus pada meningkatkan efisiensi usaha, pelayanan anggota, dan pencapaian target.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menggencarkan pelatihan bagi para pendamping dan pengurus Koperasi Merah Putih di wilayah ini dalam menjalankan usahanya nanti.

Sebagaimana diketahui, seluruh koperasi desa/kelurahan Merah Putih se-Indonesia ditarget beroperasi seluruhnya pada 2026. Sumut memiliki 6.100 Koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum, tersebar di 33 kabupaten/kota.

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan aset tanah milik Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota yang berpotensi digunakan sebagai gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bersamaan, lanjut Surya, Pemprov Sumut juga menggelar pelatihan kepada ribuan pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga dilakukan.

"Saat ini sudah diberikan pelatihan kepada 1.080 pengurus dan 12.000 pendamping KDKMP. Diharapkan pelatihan ini dapat memperkuat manajemen koperasi yang akan aktif beroperasi mulai Maret 2026," ucap Surya di Medan, Senin (27/10/2025).

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Sumut Naslindo Sirait mengatakan 6.100 Koperasi Merah Putih yang ada saat ini di Sumut seluruhnya merupakan unit baru, bukan konversi dari koperasi yang sudah ada. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 209 unit koperasi yang aktif dan menjalankan lini usaha mereka.

"Kami tengah berusaha untuk mengaktifkan lebih banyak koperasi merah putih ini agar bisa segera memberi dampak pada perekonomian. Tapi, tentu banyak tantangannya," kata Naslindo kepada Bisnis saat agenda KADIN Fest di Medan, Senin.

Naslindo mengatakan dari 209 unit Koperasi Merah Putih yang aktif rata-rata menggunakan dana internal untuk menggerakkan bisnis mereka seperti simpanan pokok, simpanan wajib, maupun modal yang dipinjamkan oleh pengurus.

Pemprov Sumut juga masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat terkait akses pembiayaan (pinjaman) bagi Koperasi Merah Putih yang rencananya akan disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan plafon mencapai Rp3 miliar per unit.

Naslindo awalnya menyebut ada 886 koperasi dari 6.100 di Sumut yang berpotensi mendapat pinjaman usaha tahap pertama dari Himbara pada akhir Oktober.

Jumlah ini didapat berdasarkan data desa maju dan mandiri Kementerian Desa, Kota Medan mencatatkan calon penerima pembiayaan terbanyak yakni 151 koperasi.

Aturan yang belum bulat di tingkat pusat dipastikan akan membuat rencana koperasi mendapat pinjaman dari bank menjadi mundur.

Naslindo menekankan hal itu seharusnya tak serta merta menghalangi aktivitas koperasi. Penguatan permodalan dari dalam disebutnya dapat menjadi solusi.

"Masa menunggu kepastian pinjaman ini kami gunakan untuk persiapan, termasuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus melalui pelatihan-pelatihan," ujar Naslindo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pendanaan yang diterima Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari himpunan bank milik negara (Himbara) berpotensi tepat sasaran apabila seluruh ekosistem lini usaha koperasi telah bergerak secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Pengamat koperasi Rully Indrawan memandang, desain program pendanaan yang mewajibkan adanya rencana bisnis dari setiap KopDes/Kel Merah Putih dapat menjadi instrumen penting agar dana pinjaman benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha anggota koperasi.

“Karena syarat menerima pinjaman [untuk KopDes/Kel Merah Putih] itu harus ada rencana bisnis, maka pemanfaatan dana [dari Himbara] itu semestinya tepat sasaran. Asumsinya, bila ekosistem usaha semua sudah bergerak baik hilir maupun hulunya,” kata Rully kepada Bisnis, Jumat (24/10/2025).

Menurut Rully, efektivitas pendanaan KopDes/Kel Merah Putih juga bergantung pada tiga faktor kunci, yakni kesiapan ekosistem usaha, berfungsinya sistem pengawasan digital, serta kualitas pelatihan pengurus koperasi yang disesuaikan dengan rencana bisnis masing-masing KopDes/Kel Merah Putih.

Namun demikian, Rully menilai ketiga kunci tersebut masih perlu melalui proses validasi sebelum siap sepenuhnya terealisasi di lapangan.

Secara normatif, ujar dia, keberadaan KopDes/Kel Merah Putih berpotensi memberi dampak positif terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski begitu, peran pemerintah sebagai pihak yang menaungi koperasi dinilai tetap krusial pada tahap awal pelaksanaan program.

“Tentu secara normatif dampaknya positif bagi pemerataan ataupun kesejahteraan rakyat. Namun sejauh mana peran eksternal [terutama pemerintah] menaunginya dengan komitmen dan kebijakan. Koperasi dengan sistem officialisasi seperti ini peran pemerintah di awal itu harus kuat,” tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 80.000 unit KopDes/Kel Merah Putih yang telah mengantongi legalitas dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan beroperasinya KopDes/Kel Merah Putih itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar koperasi dapat berjalan dalam waktu cepat.

Namun, dia menjelaskan, karena belum seluruh KopDes/Kel Merah Putih memiliki gudang/gerai dan sarana-prasarana pendukung, maka tahapan sebelum dioperasikan perlu dipercepat pembangunan aset fisik tersebut.

“Maret 2026 kita harapkan seluruh gerai dan gudang selesai dibangun, Insya Allah Maret 2026 target operasi KopDes/Kel Merah Putih bisa berjalan dengan baik,” ujar Ferry di Graha Mandiri, Selasa (21/10/2025).

Ferry menyebut, setiap kementerian/lembaga terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi di desa melalui program KopDes/Kel Merah Putih dapat segera tercapai.

Dia menambahkan, sebagai langkah percepatan proses pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang KopDes/Kel Merah Putih, seluruh tim di Satgas dan juga koordinator wilayah diberdayakan untuk memetakan tanah-tanah yang menganggur (idle) di setiap desa untuk didirikan bangunan tersebut.

Dalam hal pembangunan aset hingga modal kerja, setiap KopDes/Kel Merah Putih bakal mendapatkan kucuran plafon pinjaman hingga Rp3 miliar.

“Kami sekarang sudah mulai menginventarisir data tanah, asumsinya sekarang per hari bisa kita dapatkan minimal seribu titik tanah di desa-desa. Pokoknya begitu ada titik tanahnya, langsung dibangun [gerai dan gudang],” ungkapnya.

Kemenkop juga telah menurunkan Business Assistant dan Project Manager Officer (PMO) yang akan bertanggung jawab terhadap 10 KopDes Merah Putih di setiap wilayah untuk mendukung operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, terutama setelah efektif beroperasi.