IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan penjelasan secara transparan kepada pelaku usaha mengenai mekanisme aturan baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) sebelum kebijakan tersebut diterapkan pada 1 Juni 2026.

Airlangga mengatakan langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha memahami mekanisme aturan baru dengan jelas sekaligus meredakan kekhawatiran di kalangan dunia usaha.

"Nanti akan ada penjelasan kepada para investor, sehingga sebelum 1 Juni nanti para pelaku sudah bisa mengetahui," kata Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Aturan baru tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (20/5/2026).

Melalui aturan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap ekspor serta devisa hasil ekspor (DHE) komoditas SDA strategis sekaligus menutup celah praktik kecurangan ekspor.

Berdasarkan beleid tersebut, ekspor tiga komoditas strategis, yakni batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi, wajib dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Selanjutnya, hasil penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha terkait.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mulai menerapkan aturan tersebut pada 1 Juni 2026 sebagai tahap awal implementasi atau masa transisi, yang direncanakan berlangsung selama tiga bulan hingga 31 Agustus 2026.

Pada tahap tersebut, transaksi ekspor masih akan dilakukan langsung oleh perusahaan dengan pembeli, namun dokumentasi ekspor akan dilakukan oleh BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Setelah itu, mulai 1 September 2026, pemerintah akan memasuki tahap kedua implementasi, di mana seluruh proses transaksi ekspor, mulai dari kontrak hingga pembayaran, akan dilakukan sepenuhnya oleh DSI.

Airlangga berharap masa transisi tersebut tidak mengganggu aktivitas dunia usaha. Ia juga mengatakan pemerintah akan terus menyempurnakan mekanisme ekspor baru selama periode transisi berlangsung.

"Jadi tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing. Dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar keluarnya Heeseung dari grup K-pop ENHYPEN memicu reaksi besar dari penggemar di seluruh dunia. Banyak fans menyampaikan kesedihan sekaligus kebingungan hingga akhirnya membuat petisi daring untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari agensi.

Agensi Belift Lab yang berada di bawah HYBE Labels mengumumkan bahwa Heeseung akan meninggalkan ENHYPEN. Meski keluar dari grup, penyanyi tersebut tetap berada di bawah naungan agensi untuk melanjutkan karier sebagai solois.

Heeseung dikenal sebagai vokalis utama ENHYPEN sejak grup tersebut debut pada 2020 melalui program survival I-LAND. Selama ini dia dianggap sebagai salah satu pilar musikal yang memperkuat identitas suara grup di mata para penggemar.

Dalam surat tulisan tangan yang dibagikan kepada fans, Heeseung menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi panjang dengan agensi mengenai arah karir musiknya. Dia menyebut keputusan itu berkaitan dengan rencana untuk menampilkan karya pribadinya kepada penggemar.

“Enam tahun yang saya jalani dipenuhi dengan banyak momen berharga yang sulit diungkapkan dengan kata-kata,” tulis Heeseung dalam surat yang dibagikan kepada penggemar.

Dia juga menjelaskan telah berdiskusi dengan pihak agensi mengenai cara terbaik untuk memperkenalkan karya individunya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, dia memutuskan mengikuti arah yang disarankan perusahaan.

“Setelah menunjukkan hasil karya pribadi saya kepada perusahaan dan mendiskusikan cara terbaik untuk menyampaikannya, saya membuat keputusan besar untuk mengikuti arah yang disarankan agar bisa kembali menyapa ENGENE dengan versi diri saya yang lebih baik,” tulisnya.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, diskusi langsung ramai di media sosial. Penggemar yang dikenal dengan sebutan ENGENE mulai mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut.

Sejumlah fans kemudian menginisiasi petisi online melalui platform Change.org. Petisi tersebut meminta pihak agensi Belift Lab dan HYBE mempertimbangkan kembali keputusan keluarnya Heeseung dari grup.

Hingga 12 Maret, sekitar 1,297 juta orang tercatat telah menandatangani petisi tersebut. Angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian dan dukungan penggemar terhadap Heeseung dan ENHYPEN.

Dalam isi petisi, penggemar menyatakan mereka sangat terkejut dengan pengumuman tersebut. Banyak fans menilai keputusan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan penggemar.

“Kami, para penggemar dan pendukung ENHYPEN, sangat khawatir dengan pengumuman bahwa Heeseung akan meninggalkan grup untuk merilis album solo,” tulis pernyataan dalam petisi tersebut.

Para penggemar menegaskan mereka tetap mendukung perkembangan karier musik Heeseung. Namun mereka menilai karier solo seharusnya tidak harus membuat seorang anggota keluar dari grup.

“Kami sepenuhnya mendukung perkembangan artistik Heeseung dan kesempatan baginya untuk mengeksplorasi musik solo. Namun kami percaya karier solo tidak harus berarti meninggalkan ENHYPEN,” lanjut isi petisi tersebut.

Pendapat serupa juga banyak disampaikan penggemar di media sosial. Sebagian fans menilai banyak artis K-pop lain yang tetap menjalankan aktivitas solo tanpa harus meninggalkan grup mereka.

Selain menandatangani petisi, fans juga membagikan berbagai pesan dukungan kepada Heeseung dan ENHYPEN. Diskusi tersebut muncul di berbagai platform seperti X dan Weverse.

Di sisi lain, beberapa penggemar juga mengajak fandom untuk tetap memberikan dukungan kepada kedua pihak. Mereka berharap baik Heeseung maupun ENHYPEN dapat melanjutkan karier masing-masing dengan baik.

“Dukung Heeseung, pasti ini juga tidak mudah untuknya. Sekarang kita harus mendukung ENHYPEN sebagai enam anggota dan Heeseung sebagai solois,” tulis seorang penggemar di media sosial.

Perubahan formasi ini juga dianggap mengejutkan karena terjadi tidak lama setelah ENHYPEN merilis mini album ketujuh berjudul The Sin: Vanish pada Januari lalu. Album tersebut sebelumnya memperkuat posisi grup di pasar global.

Kini ENHYPEN akan melanjutkan aktivitas sebagai grup dengan enam anggota. Sementara itu, Heeseung akan memulai perjalanan baru sebagai penyanyi solo dengan dukungan sekaligus harapan besar dari para penggemarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan terkait perkembangan terbaru implementasi keterbukaan informasi keuangan lintas negara, termasuk perluasan cakupan common reporting standard (CRS) serta skema pelaporan aset kripto melalui crypto asset reporting framework (CARF).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan kedua sistem global ini bakal mulai saling bertukar data pada 2027 untuk informasi tahun pajak 2026. Dia menjelaskan bahwa agenda transparansi pajak itu merupakan mandat internasional yang lahir dari keputusan KTT G20 London 2009.

Forum tersebut menegaskan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir dan memberi mandat kepada OECD serta Global Forum untuk membangun standar pertukaran informasi keuangan global.

“Indonesia sejak November 2009 sudah bergabung dengan Global Forum sebagai bentuk dukungan nyata terhadap transparansi informasi keuangan internasional,” ujar Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, sambungnya, pemerintah telah meratifikasi konvensi bantuan administratif perpajakan melalui Perpres 159/2014 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres 56/2024. Indonesia juga menandatangani Competent Authority Agreement (CRS MCAA) pada Juni 2015, yang menjadi dasar legal untuk pertukaran data keuangan antarnegara.

Bimo memaparkan bahwa implementasi CRS secara global kini melibatkan 126 yurisdiksi dengan 8.794 lembaga keuangan terdaftar sebagai pelapor.

Untuk domestik, DJP mengatur bahwa entitas pelapor wajib menyampaikan informasi rekening keuangan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan batas saldo di atas Rp1 miliar, sementara rekening efek dan rekening kustodian dilaporkan tanpa batasan saldo.

Perubahan standar CRS terbaru mencakup perluasan cakupan ke produk uang elektronik tertentu serta central bank digital currency (CBDC). Hanya saja khusus CBDC, Bimo menegaskan bahwa implementasi domestik belum berjalan karena digital rupiah belum diterbitkan.

Untuk e-money, pelaporan hanya dilakukan atas saldo minimal US$10.000. Bimo menegaskan bahwa batasan itu di atas batasan saldo uang elektronik di Indonesia saat ini.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan implementasi crypto asset reporting framework. Melalui skema ini, penyedia jasa aset kripto (PJAK) wajib melaporkan nilai, jumlah unit, dan frekuensi transaksi aset kripto secara agregat selama satu tahun.

"Informasi yang dilaporkan adalah informasi nilai, jumlah unit, frekuensi transaksi relevan secara agregat setahun atas setiap jenis aset kripto yang relevan, berupa pertukaran aset kripto dengan uang fiat. Kemudian pertukaran salah satu jenis aset kripto dengan aset crypto lainnya, atau transfer aset kripto," tutup Bimo.