#30 tag 24jam
OJK buka peluang setujui "free float" 15 persen seusai Lebaran
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong persetujuan penyesuaian Peraturan Nomor I-A sebelum Maret 2026 berakhir, dengan persetujuan berpeluang diterbitkan ... [522] url asal
#otoritas-jasa-keuangan #peraturan-nomor-i-a #ojk #free-float #free-float-15-persen #hasan-fawzi
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong persetujuan penyesuaian Peraturan Nomor I-A sebelum Maret 2026 berakhir, dengan persetujuan berpeluang diterbitkan setelah libur panjang Lebaran.
Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan dalam peraturan Nomor I-A, salah satu penyesuaian yang dilakukan yaitu pendalaman pasar dengan penyusunan kebijakan baru yaitu menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen.
"Untuk sementara, targetnya masih sama, kita dorong untuk selesai di akhir Maret 2026. Paling lambat, ya kalau nggak selesai sebelum Lebaran, setelah Lebaran masih ada hari kerja sebelum berakhir Maret ya, kita akan tuntaskan insya Allah di Maret ini," ujar Hasan ditemui seusai acara sosialisasi Annual Report Award (ARA) di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat.
Hasan memastikan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) telah intensif melakukan pembahasan terkait penyesuaian Peraturan Nomor I-A, bahkan telah dibentuk task force (satuan tugas) bersama yang diskusinya berjalan selama dua hari.
Ia mengungkapkan saat ini catatan akhir berupa tanggapan OJK terkait penyesuaian Peraturan Nomor I-A telah disampaikan kembali ke BEI untuk dilakukan perbaikan tahap akhir.
"Jadi, kemarin kami sudah intensif bersama tim perumus di SRO, bahkan melakukan semacam task force bersama dan diskusinya dua hari penuh. Catatan akhirnya sudah ada ya, tanggapan dari OJK sudah disampaikan ke Bursa untuk perbaikan akhir," ujar Hasan.
Setelah perbaikan tahap akhir oleh BEI, lanjutnya, konsep final penyesuaian Peraturan Nomor I-A tersebut akan disampaikan kembali ke OJK, untuk dimintakan persetujuan.
Setelahnya, apabila konsep final penyesuaian peraturan tersebut sudah memenuhi seluruh unsur, maka OJK siap untuk menerbitkan persetujuannya.
"Nanti, konsep final itulah yang kemudian disampaikan ke OJK, dan nanti pada saatnya kalau sudah memenuhi seluruh unsur, kami akan terbitkan persetujuannya," ujar Hasan.
Sebelumnya, Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik memastikan target implementasi ketentuan minimum free float 15 persen tetap sesuai timeline, yaitu pada Maret 2026.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa terdapat banyak hari libur bursa pada pekan ketiga Maret 2026, sehingga pihaknya bersama OJK akan menyesuaikan jadwal terkait implementasi ketentuan minimun free float 15 persen tersebut.
"Di minggu ketiga bulan Maret (2026) ini kan banyak hari libur. Ya tentu kita akan menyesuaikan jadwalnya," ujar Jeffrey.
Sebelumnya, BEI didukung oleh OJK tengah melakukan penyesuaian Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Adapun penyesuaian peraturan yang akan dilakukan oleh BEI dengan dukungan OJK meliputi:
1. Pendalaman pasar (market deepening) dengan penyusunan kebijakan baru yang menaikkan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15 persen. Guna memastikan implementasi berjalan lancar, masa transisi akan diterapkan untuk memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.
2. Peningkatan implementasi tata kelola perusahaan (corporate governance) secara khusus melalui penerapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit perusahaan tercatat.
3. Peningkatan governance juga diperkuat dengan kewajiban kompetensi di bidang akuntansi yang harus dimiliki direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi sehingga kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan Tercatat meningkat.
4. Peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
BEI Sesuaikan Peraturan I-A, Ketentuan Free Float Minimum 15 Persen Berlaku Maret 2026
BEI tengah melakukan penyesuaian Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan perusahaan tercatat. [405] url asal
#bei #penyesuaian-peraturan-nomor-i-a #free-float #minimum-15-persen #maret-2026
(IDX-Channel - Market News) 06/02/26 06:20
v/127667/
IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah melakukan penyesuaian Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan perusahaan tercatat, salah satunya mencakup kenaikan ketentuan free float menjadi minimum 15 persen.
Implementasi penyesuaian peraturan ini rencananya akan dilakukan pada Maret 2026 dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad memaparkan, untuk penyusunan kebijakan baru yang menaikkan batas minimum free float perusahaan tercatat dari 7,5 persen menjadi 15 persen, masa transisi akan diterapkan untuk memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.
"Pemenuhan ketentuan free float minimum 15 persen dilaksanakan secara bertahap dengan penetapan target antara pada setiap tahapan, disertai pemantauan dan pendampingan berkelanjutan guna memastikan pencapaian target akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan," ujar Kautsar dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).
Selain ketentuan free float, BEI juga memperketat implementasi tata kelola perusahaan (corporate governance) secara khusus melalui penerapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit perusahaan tercatat.
Selain itu untuk peningkatan governance, akan diperkuat dengan kewajiban kompetensi di bidang akuntansi yang harus dimiliki direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi sehingga kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan Tercatat meningkat.
Kemudian, penyesuaian Peraturan I-A juga mencakup peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor.
Sebagai bagian dari proses penyusunan peraturan, BEI telah menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat bersama sejumlah asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia pada Kamis (5/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Perkumpulan Wakil Manajer Investasi (PWMI).
Dalam forum tersebut, Bursa menerima berbagai tanggapan dan masukan dari para asosiasi yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan konsep perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A.
Lebih lanjut, Bursa juga akan melaksanakan kegiatan dengar pendapat bersama pemangku kepentingan lainnya, termasuk Perusahaan Tercatat dan Anggota Bursa pada 6 Februari 2026.
Sejalan dengan proses tersebut, periode pengumpulan masukan dari pelaku pasar berlangsung pada 4–19 Februari 2026.
Dalam mendukung operasional, BEI menyediakan hot desk sebagai pusat informasi dan konsultasi bagi pemangku kepentingan, khususnya perusahaan tercatat, dalam proses penyesuaian kebijakan tersebut yang dapat dihubungi melalui [email protected].
"Melalui langkah-langkah lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pelaku pasar serta memperkuat kepercayaan terhadap komitmen reformasi dan penguatan tata kelola pasar modal
Indonesia," ujar Kautsar.
(NIA DEVIYANA)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)