#30 tag 24jam
Sanksi Telat Lapor Pajak Dihapus, Ini Batas Waktu dan Ketentuan Perpanjangan SPT
Pemerintah memberikan penghapusan sanksi telat lapor pajak untuk wajib pajak pribadi hingga 30 April 2026, namun kebijakan ini bersifat sementara. [456] url asal
#telat-lapor-pajak #sanksi-administratif-pajak #perpanjangan-spt-tahunan #batas-waktu-pelaporan-spt #penghapusan-sanksi-pajak #denda-keterlambatan-pajak #kebijakan-relaksasi-pajak #sistem-coretax-djp
(Bisnis.Com - Terbaru) 01/04/26 17:48
v/179144/
Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban rutin bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Namun, menjelang batas waktu pelaporan, apakah pelaporan SPT bisa diperpanjang jika belum siap?
Secara aturan, jawabannya adalah bisa. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 3 ayat (4), yang memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan.
Batas Waktu dan Ketentuan Perpanjangan SPT
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas waktu normal pelaporan SPT Tahunan sebagai berikut:
- Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret
- Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April
Apabila tidak dapat memenuhi tenggat tersebut, wajib pajak diperbolehkan mengajukan perpanjangan. Namun, perpanjangan ini tidak otomatis diberikan. Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara resmi dengan mencantumkan alasan serta melengkapi sejumlah dokumen pendukung.
Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan antara lain:
- Perhitungan sementara Pajak Penghasilan (PPh) dalam satu tahun pajak
- Laporan keuangan sementara
- Bukti pembayaran pajak (jika ada kekurangan bayar)
- Surat keterangan dari akuntan publik (jika laporan keuangan belum final)
- Surat kuasa khusus (jika diwakilkan)
Pengajuan perpanjangan dapat dilakukan melalui sistem Coretax DJP atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah diajukan, DJP akan memproses permohonan tersebut dalam jangka waktu tertentu.
Apakah Sanksi Telat Lapor Pajak Dihapus?
Di tengah kewajiban pelaporan tersebut, beredar anggapan bahwa sanksi administratif atas keterlambatan lapor pajak telah dihapus, padahal faktanya kebijakan ini tidak berlaku secara menyeluruh, melainkan hanya berupa penghapusan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 yang memberikan relaksasi khusus untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa batas waktu normal pelaporan dan pembayaran tetap jatuh pada 31 Maret 2026. Namun, bagi wajib pajak orang pribadi yang baru melapor atau melakukan pembayaran setelah tanggal tersebut hingga 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif
Penghapusan ini mencakup:
- Denda keterlambatan pelaporan
- Bunga atas keterlambatan pembayaran
Menariknya, penghapusan sanksi ini dilakukan tanpa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Bahkan, jika STP sudah sempat diterbitkan, DJP akan menghapus sanksi tersebut secara jabatan. Selain itu, keterlambatan dalam periode relaksasi ini juga tidak akan berdampak pada status wajib pajak tertentu, seperti tidak menjadi alasan pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu.
Kebijakan Bersifat Sementara
Penting untuk dipahami bahwa kebijakan ini bukan berarti sanksi keterlambatan dihapus secara permanen. Relaksasi ini diberikan dalam rangka penyesuaian terhadap implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP).
Artinya, di luar periode dan ketentuan tersebut, sanksi administratif tetap berlaku sesuai aturan dalam UU KUP. Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu, tanpa perpanjangan atau tanpa masuk dalam kebijakan relaksasi, tetap berpotensi dikenakan denda dan sanksi lainnya.
Dengan demikian, meskipun ada kelonggaran hingga 30 April 2026, wajib pajak tetap disarankan untuk melaporkan SPT tepat waktu atau segera mengajukan perpanjangan guna menghindari risiko sanksi di kemudian hari.
Apakah Lapor SPT Bisa Diperpanjang? Ini Aturan Resminya
Apakah lapor SPT bisa diperpanjang? Simak aturan resmi, dasar hukum, syarat, cara pengajuan, hingga denda keterlambatan dalam panduan lengkap ini. [621] url asal
#perpanjangan-lapor-spt #batas-waktu-lapor-spt-2026 #cara-perpanjangan-spt-tahunan #syarat-perpanjangan-spt-tahunan #cara-lapor-spt-online-djp-coretax
(Bisnis.Com - Ekonomi) 28/03/26 14:45
v/175242/
Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi kewajiban rutin bagi wajib pajak setiap tahun. Namun, mendekati batas waktu pelaporan, tidak sedikit wajib pajak yang mempertanyakan apakah terdapat kelonggaran waktu apabila belum siap menyampaikan SPT.
Dalam sistem perpajakan Indonesia ketentuan mengenai perpanjangan waktu pelaporan SPT sebenarnya telah diatur dalam regulasi. Wajib pajak dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk memperpanjang batas waktu pelaporan dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Batas Waktu Normal Lapor SPT
Mengutip Direktorat Jendral Pajak, kewajiban pelaporan SPT diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menegaskan wajib pajak harus menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
Pelaporan ini berlaku bagi:
- Wajib Pajak Orang Pribadi
- Wajib Pajak Badan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan sebagai berikut:
- Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret
- Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April
Ketentuan tersebut merujuk pada aturan dalam UU KUP yang menyatakan bahwa SPT Tahunan orang pribadi disampaikan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.
Apakah Lapor SPT Bisa Diperpanjang?
Secara regulasi, lapor SPT dapat diperpanjang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU KUP.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan apabila tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditentukan.
Perpanjangan ini bukan bersifat otomatis, melainkan harus diajukan oleh wajib pajak dengan prosedur tertentu.
Aturan Resmi Perpanjangan SPT
Mengacu pada regulasi perpajakan dan penjelasan DJP, Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan mengajukan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh wajib mencantumkan alasan pengajuan secara jelas.
Selain itu, permohonan perpanjangan SPT Tahunan PPh harus dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung sebagai persyaratan administratif, antara lain:
- Perhitungan sementara Pajak Penghasilan (PPh) terutang dalam satu Tahun Pajak
- Perhitungan sementara PPh Pasal 26 ayat (4) bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Laporan keuangan sementara
- Bukti Penerimaan Negara (kode 411618-200) jika terdapat kekurangan pembayaran pajak
- Surat keterangan dari akuntan publik yang menyatakan proses audit laporan keuangan belum selesai, apabila laporan diaudit
- Surat kuasa khusus apabila pengajuan perpanjangan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak
Kelengkapan dokumen ini menjadi syarat penting dalam pengajuan perpanjangan SPT Tahunan PPh agar dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Cara Mengajukan Perpanjangan Lapor SPT di Coretax DJP
Pengajuan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan tidak dilakukan secara otomatis. Wajib pajak perlu mengajukannya secara mandiri melalui sistem Coretax DJP atau dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Mengacu pada mekanisme resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berikut tata cara pengajuan perpanjangan lapor SPT melalui Coretax DJP:
- Akses portal Coretax DJP dan login menggunakan NPWP/NIK serta password
- Pilih menu Pelaporan SPT Tahunan di dashboard
- Klik opsi Perpanjangan SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
- Isi formulir perpanjangan (tahun pajak, alasan, estimasi penghasilan dan pajak terutang)
- Unggah dokumen pendukung (perhitungan sementara pajak, laporan keuangan, dan dokumen lain)
- Lakukan pembayaran jika terdapat kekurangan pajak menggunakan kode billing
- Klik submit untuk mengirim permohonan perpanjangan SPT
- Unduh dan simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
- Tunggu proses verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Permohonan perpanjangan akan diproses oleh DJP dan dalam kondisi tertentu dapat dianggap disetujui apabila tidak terdapat penolakan dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun penyelesaian pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT hingga batas waktu, termasuk setelah masa perpanjangan berakhir, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, DJP berwenang menerbitkan surat teguran serta melakukan pemeriksaan apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Perpanjangan karena Kebijakan Pemerintah
Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat memberikan relaksasi berupa perpanjangan batas waktu pelaporan secara umum tanpa perlu pengajuan.
Situasi tersebut biasanya terjadi dalam kondisi tertentu, seperti:
- Gangguan sistem administrasi perpajakan
- Keadaan darurat nasional
- Kebijakan khusus pemerintah
Namun, kebijakan ini bersifat situasional dan tetap mengacu pada keputusan resmi dari otoritas pajak.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)