Bisnis.com, MATARAM – Investor asal Bulgaria menjajaki investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama di sektor strategis seperti perikanan dan pariwisata.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Irnadi Kusuma menjelaskan telah memaparkan berbagai potensi investasi unggulan daerah kepada investor Bulgaria dalam pertemuan penjajakan kerja sama investasi di kantor DPMPTSP di Mataram, Rabu (06/05/2026).

Dalam paparannya, Irnadi menawarkan sejumlah sektor strategis yang dinilai memiliki prospek besar, di antaranya sektor peternakan, perikanan, pariwisata, serta energi terbarukan.

"NTB merupakan daerah yang sangat strategis untuk investasi, didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti bandara dan pelabuhan yang saling terhubung di seluruh wilayah", jelas Irnadi, Kamis (7/5/2026).

Pada sektor peternakan, NTB dikenal memiliki potensi peternakan sapi yang cukup besar dengan kualitas daging yang unggul. Hal ini menjadikan NTB sebagai salah satu daerah penghasil sapi yang kompetitif di tingkat nasional.

Sementara itu, pada sektor perikanan, budidaya udang vaname dinilai memiliki prospek yang sangat menjanjikan dengan kontribusi ekspor mencapai 3,91%. Selain itu, komoditas unggulan lainnya meliputi ikan tuna, ikan cakalang, rumput laut, serta produk garam yang terus berkembang.

Di sektor pariwisata, NTB mencatat kontribusi signifikan dengan nilai mencapai Rp5,96 triliun pada tahun 2025. Beragam destinasi unggulan menjadi daya tarik utama, seperti kawasan Kuta Mandalika yang dilengkapi dengan sirkuit internasional, Gili Tramena, wisata hiu paus, hingga Gunung Rinjani yang terkenal secara global.

Selain itu, sektor energi terbarukan juga menjadi prioritas pengembangan seiring dengan menipisnya cadangan bahan bakar fosil. Pengembangan energi baru terbarukan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, investor asal Bulgaria, Daniel Dobrev menjelaskan ketertarikannya terhadap potensi yang ditawarkan. Ia menilai NTB memiliki peluang besar, khususnya pada sektor perikanan, terutama komoditas tuna.

“Saya tertarik pada pengembangan produk tuna secara menyeluruh, tidak hanya daging, tetapi juga berbagai produk olahan lainnya,” ujarnya.

Daniel juga mengungkapkan rencananya untuk mengajak rekan-rekannya berinvestasi di industri pengolahan tuna di NTB. Dalam kunjungannya, ia dijadwalkan meninjau langsung lokasi peternakan sapi serta mengunjungi perusahaan perikanan untuk melihat potensi pengolahan tuna.

Selain itu, ia juga tertarik dengan sektor pariwisata NTB yang dikenal ramah bagi

Bisnis.com, MATARAM – Proyek hilirisasipeternakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi Danantara mendapat respons positif dari investor.

NTB menjadi salah satu dari empat Provinsi yang ditargetkan menjadi pusat peternakan nasional. Selain NTB, pemerintah juga membangun peternakan terintegrasi di Provinsi Gorontalo, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Untuk membangun peternakan terintegrasi ini diproyeksikan membutuhkan investasi Rp1,7 triliun.

Pemerintah menargetkan membangun pusat peternakan terintegrasi mulai dari indukan ayam atau parent stok, bibit ayam (day old chick) hingga pabrik pakan, hingga rumah potong unggas (RPU). Pembangunan peternakan indukan ayam sudah dimulai di Serading, Kabupaten Sumbawa, kemudian RPU di Lombok.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Muhamad Riadi menjelaskan walaupun sudah ada proyek berjalan, pemerintah masih membuka kesempatan bagi investor lain untuk menanamkan modal. Menurutnya banyak yang menyatakan minat untuk terlibat dalam proyek hilirisasi ini.

"Sudah ada yang datang membawa penawaran, salah satu investor dari Pontianak, dia berminat di peternakan bibit ayam, indukan ayam hingga pabrik pakan di Dompu," jelas Riadi kepada media, Rabu (1/4/2026).

Riadi menyebut investor yang menyatakan minat akan diseleksi oleh proposalnya Danantara, Pemprov NTB terlibat dalam pengawasan dan penyediaan lahan, seperti lahan di Serading seluas 42 hektare milik pemerintah daerah.

Dampak positif dari hilirisasi ini akan membuka banyak lapangan kerja. Riadi menyebut peternakan tradisional maupun modern pasti membutuhkan banyak tenaga kerja. Untuk 1 blok bibit ayam saja membutuhkan 4-6 orang pekerja. Kemudian keuntungannya NTB akan menjadi pusat produksi ternak sehingga tidak perlu lagi mendatangkan dari luar daerah.

"Bahkan NTB yang akan mengirim ke luar daerah," kata Riadi.

Pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat NTB untuk menjadi mitra dalam proyek hilirisasi ini. Bahkan pemerintah sudah menyediakan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) peternakan bagi peternak lokal yang ingin terlibat. "Jika ada peternak lokal yang berminat, ini menjadi potensi besar," kata Riadi.

Ekonom Universitas Mataram Firmansyah menjelaskan NTB memiliki potensi untuk pengembangan peternakan dalam skala besar. Agar berjalan optimal dan berdampak terhadap perekonomian daerah Firmansyah menyebut pemerintah perlu menyiapkan kelembagaan investasi yang kuat.

"Bentuk investasinya macam apa, apakah investasi langsung oleh investor, atau Danantara buatkan holding, untuk segera dibuatkan spin off anak usaha bidang peternakan. Pemerintah perlu siapkan perangkat kebijakan yang mempermudah investasi secara menyeluruh," kata Firmansyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama enitas bisnis SWF Danantara, PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) resmi memulai penyiapan pengembangan proyek ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun di Kabupaten Sumbawa. Proyek tersebut diharapkan memperkuat hilirisasi sektor peternakan sekaligus meningkatkan kemandirian pangan daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

"Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (10/3/2026).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Iqbal bersama Direktur Utama ID Food Ghimoyo di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2026). Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda.

Iqbal menjelaskan, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan yakni bibit ayam (DOC) dan pakan—masih didominasi oleh pelaku usaha besar. Kondisi tersebut membuat banyak peternak rakyat bergantung pada pola kemitraan yang membuat usaha mereka bertahan, tetapi sulit berkembang.

"Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal berkembang secara mandiri," kata Iqbal.

Selain persoalan struktur usaha, pemerintah daerah juga mencermati masih adanya defisit pasokan produk peternakan di NTB, khususnya telur dan daging ayam. Sebagian kebutuhan tersebut hingga kini masih dipenuhi dari pasokan luar daerah.

Di sisi lain, kebutuhan pangan diperkirakan meningkat seiring pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Iqbal, jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB saat ini telah mendekati seribu satuan layanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Saat ini, jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan (SPPG). Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat," terangnya.

Karena itu, pembangunan industri ayam terintegrasi dinilai penting untuk menjaga ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB. Pemerintah daerah, kata Iqbal, siap memberikan dukungan agar proyek dapat berjalan lancar, termasuk melalui penguatan konektivitas logistik, infrastruktur, dan ekosistem usaha peternakan.

"Insya Allah, apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.

MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari proses peletakan batu pertama megaproyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun yang telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Proyek ini dirancang membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi, mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.

Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengatakan, sebagai holding BUMN pangan, perusahaan memiliki kapasitas untuk mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik, distribusi, dan pengolahan pangan.

Saat ini, ID Food memiliki jaringan distribusi luas yang mencakup 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui kerja sama tersebut, ID Food akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui sejumlah tahapan rantai nilai produksi. Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin.

Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar. Peternak juga akan memperoleh pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga kredit usaha rakyat (KUR).

"Sementara pada tahap hilir, ID Food akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional," katanya

Mataram, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan industri ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun di Kabupaten Sumbawa, NTB, dalam rangka memperkuat hilirisasi sektor peternakan dan kemandirian pangan daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dalam keterangan tertulis yang diterima di Mataram, NTB, Selasa, mengatakan proyek industri ayam terintegrasi bukan sekadar investasi sektor peternakan, tetapi merupakan strategi besar meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.

"Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat," ujarnya.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Direktur Utama ID Food Ghimoyo, disaksikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Agung Suganda di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Gubernur, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan, yakni bibit ayam (DOC) dan pakan masih didominasi pelaku usaha besar, sehingga banyak peternak rakyat berada dalam pola kemitraan yang membuat mereka tetap bertahan hidup, namun sulit berkembang.

"Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal berkembang secara mandiri," kata Iqbal.

Gubernur juga menyoroti kebutuhan produk peternakan di NTB, terutama telur dan daging ayam, yang masih mengalami defisit, sehingga sebagian pasokan masih bergantung dari luar daerah.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan dari program nasional MBG juga diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan secara signifikan di masa mendatang.

"Saat ini, jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan (SPPG). Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat," terangnya.

Karena itu, menurut Iqbal pembangunan industri ayam terintegrasi menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB.

Ia juga menegaskan siap memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal konektivitas logistik, dukungan infrastruktur, serta penguatan ekosistem usaha peternakan daerah.

"Insya Allah, apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.

MoU ini juga merupakan tindak lanjut dari proses groundbreaking megaproyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun yang telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Proyek besar tersebut dirancang untuk membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.

Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengatakan sebagai holding BUMN pangan, pihaknya memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik, distribusi, dan pengolahan produk pangan.

Saat ini, ID Food memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui kerja sama ini, ID Food akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui berbagai tahapan rantai nilai produksi.

Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin.

Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake, sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar.

Selain itu, peternak juga akan mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga KUR.

"Sementara pada tahap hilir, ID Food akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal melakukan pengembangan terhadap 38 komoditas unggulan di 6 sektor.

Sektor tanaman pangan akan fokus mengembangkan padi, jagung, kedelai dan singkong. Sektor hortikultura akan mengembangkan komoditas cabai, pisang, bawang merah, tomat, nangka.

Kemudian sektor perkebunan akan fokus di komoditas kopi, tembakau, aren, tebu, vanili, kakao, kelapa, cengkeh, porang.

Kemudian sektor kelautan akan mengembangkan komoditas ikan jenis layar, tuna, cakalang, hiu, pari, kakap, gurita cumi-cumi.

Kemudian kepiting, lobster, rumput laut, udang vaname, mutiara, benih bening lobster. Kerapu, rajungan, garam, ikan air payau, ikan air tawar.

Di sektor peternakan akan dikembangkan sapi, ayam, telur, kerupuk kulit, walet, kambing. Sektor kehutanan akan dikembangkan kemiri, jahe, madu, rotan hingga hasil hutan kayu.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti menjelaskan telah memulai proses penyusunan roadmap pengembangan komoditas tersebut.

Dari 38 komoditas, 12 komoditas seperti jagung, kedelai, singkong, aren, kelapa, porang, tuna, cakalang, rumput laut, udang vaname, garam, sapi dan kemiri akan dibangunkan industri hilir.

"NTB memiliki 38 komoditas unggulan agro maritim yang kemudian dikonsepkan dan dipilih untuk menjadi prioritas pengembangan, dengan membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir," kata Nuryanti dikutip Jumat (19/12/2025).

Lebih lanjut disampaikan, roadmap ini dirancang sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk arah Peraturan Presiden terkait hilirisasi industri.

Dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan fokus pada penguatan sektor hulu, pengembangan sentra industri yang telah ada dan tersebar di 10 kabupaten/kota, serta penguatan industri halal sebagai salah satu keunggulan daerah.

"Ekosistem agro maritim merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong peningkatan produksi secara maksimal. Seiring dengan pengembangan NTB sebagai pusat investasi (NTB Capital), kita optimistis industri agro maritim dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah," kata dia.

Nuryanti juga menegaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB akan mengawal implementasi roadmap ini guna mendukung pencapaian target pertumbuhan sektor industri hingga 7%.