Bisnis.com, JAKARTA — Euforia pencatatan saham perdana perusahaan teknologi milik Elon MuskSpaceX di Bursa Nasdaq dinilai belum tentu membawa dampak besar bagi pasar modal Indonesia, khususnya sektor teknologi yang masih menghadapi tantangan fundamental.

Direktur Purwanto Asset Management Edwin Sebayang mengatakan antusiasme investor terhadap IPO SpaceX berpotensi memberikan sentimen positif jangka pendek. Namun, efek tersebut diperkirakan tidak akan langsung tecermin pada valuasi maupun arus dana ke saham teknologi Indonesia.

“SpaceX merupakan fenomena yang sangat spesifik. Investor tidak hanya membeli perusahaan roket, tetapi membeli narasi mengenai masa depan industri antariksa, satelit, AI, pertahanan, konektivitas global, hingga figur Elon Musk itu sendiri,” ujar Edwin, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, SpaceX memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan mayoritas perusahaan teknologi di pasar berkembang. Sebelum melantai di bursa, perusahaan tersebut telah lama dipandang sebagai salah satu aset teknologi paling strategis di dunia.

Edwin menilai spekulasi dan ekspektasi terhadap IPO SpaceX menjadi salah satu katalis utama yang menggerakkan minat investor global sepanjang 2026.

Meski demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya relevan dengan pasar Indonesia. Dia menilai sebagian besar emiten teknologi domestik masih dipersepsikan sebagai pengguna teknologi, bukan pengembang teknologi yang memiliki keunggulan kompetitif di tingkat global.

Investor global, lanjutnya, cenderung memberikan valuasi premium kepada perusahaan seperti SpaceX, Nvidia, OpenAI, atau Palantir karena memiliki teknologi yang sulit ditiru dan pasar yang berskala internasional.

Sebaliknya, sebagian besar emiten teknologi Indonesia masih bertumpu pada bisnis e-commerce, fintech, platform digital, dan layanan internet yang kinerjanya sangat dipengaruhi kondisi ekonomi domestik.

“Karena itu saya melihat euforia SpaceX mungkin hanya memberikan efek psikologis jangka pendek terhadap sektor teknologi Indonesia, tetapi belum cukup kuat untuk menciptakan rerating besar seperti yang terjadi pada era 2020–2021,” tutur Edwin.

Meski begitu, dia menilai prospek IPO sektor teknologi di Indonesia belum berakhir. Saat ini, pasar hanya memasuki fase transisi setelah investor mengubah fokus dari pertumbuhan agresif menuju profitabilitas dan efisiensi bisnis.

Menurut Edwin, investor kini lebih selektif dalam menilai perusahaan teknologi, dengan perhatian yang lebih besar terhadap kemampuan menghasilkan laba, arus kas positif, tingkat pengembalian ekuitas (ROE), serta kejelasan model bisnis.

“Era IPO teknologi yang hanya menjual cerita pertumbuhan mungkin sudah berakhir, tetapi era IPO teknologi yang memiliki model bisnis sehat justru baru akan dimulai,” ucapnya.

Perubahan preferensi investor tersebut menunjukkan bahwa peluang pendanaan melalui pasar modal masih terbuka bagi perusahaan teknologi Indonesia. Namun, perusahaan dituntut untuk membuktikan kemampuan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan, bukan sekadar menawarkan narasi ekspansi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —Terbukanya 'kotak pandora' kepemilikan saham emiten dengan porsi di atas 1% mengungkap sejumlah fakta baru. Salah satunya, posisi pemerintah Norwegia (Government of Norway) sebagai pemegang saham di 21 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan data kepemilikan saham di atas 1% per 27 Februari 2026 yang dilaporkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Government of Norway tercatat sebagai pemegang saham di 20 saham emiten BEI. Emiten-emiten tersebut berasal dari sektor yang beragam, seperti properti, pertambangan mineral logam, peritel, makanan dan minuman, hingga teknologi dan perbankan.

Sektor properti cukup mendominasi dalam portofolio saham Pemerintah Norwegia. Di sektor itu, Government of Norway tercatat mengoleksi saham PT Sentul City Tbk. (BKSL) sebanyak 1,94 miliar (1,16%), PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) 335,4 juta (1,58%), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) 458,22 juta (2,47%), PT Jababeka Tbk. (KIJA) 258,04 juta (1,24%), dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) 319,19 juta saham (1,93%).

Selain properti, pemerintah Norwegia sebagai investor asing juga mengantongi saham emiten di sektor pertambangan mineral logam PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebanyak 129,22 juta (1,23%) dan PT Timah Tbk. (TINS) 82,54 juta saham (1,11%).

Pemerintah Norwegia juga tercatat sebagai pemilik saham sektor peritel, yaitu saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) 175,63 juta (1,06%), PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) 402,76 juta (1,2%), PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) 368,6 juta saham (2,31%), dan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) 236,96 juta (1,38%).

Government of Norway juga tercatat memiliki porsi saham di atas 2% di saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) 608,24 juta (3,03%), PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) 206,37 juta (2,68%), dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) 337,69 juta saham (2,43%).

Berikut daftar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Norwegia

(per 27 Februari 2026)

Sumber: KSEI.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.