Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan kebijakan peningkatan minimal free float saham sebesar 15 persen dan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan upaya untuk memenuhi standar internasional sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia.

"Free float 7,5 persen rupanya masih di bawah standar internasional sehingga pemerintah menaikkan supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI)," ujar Ibrahim saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Senin.

Begitu pula dengan kebijakan demutualisasi BEI yang merupakan salah satu masukan dari MSCI dalam rangka pembenahan pasar modal Indonesia.

"MSCI itu meminta reformasi, semua direformasi kalau bisa perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa pun juga harus ditata ulang lagi," kata Ibrahim.

Sebagai informasi, OJK menargetkan penerapan untuk peraturan mengenai kenaikan batas free float saham dari sebesar 7,5 persen menjadi sebesar 15 persen dilakukan pada Maret 2026.

Terkait hasil pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI), Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky memastikan bahwa OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) telah menyampaikan proposal sesuai yang dibutuhkan ke MSCI.

Ia mengungkapkan bahwa yang diharapkan oleh MSCI adalah keseriusan otoritas pasar modal Indonesia dalam melaksanakan action plan terkait proposal yang telah disampaikan.

Dalam pertemuan dengan MSCI, OJK dan SRO menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan transparansi di pasar modal Indonesia, diantaranya melalui pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen.

Selain itu, penerapan klasifikasi investor yang lebih granular dari sebelumnya tujuh sub-tipe investor menjadi 27 sub-tipe investor, serta menyampaikan terkait dengan rencana kenaikan free float saham dari saat minimum sebesar 7,5 persen menjadi minimum 15 persen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

awal 2026 bisa menjadi momentum bagi publik untuk ikut mendorong implementasi regulasi tata kelola sektor tambang yang lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan tambang diminta untuk menerapkan standar internasional yang dinilai memiliki kriteria lebih tinggi sebagai upaya pencegahan dampak lingkungan seperti bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir 2025.

Ketua Dewan Penasihat Social Investment Indonesia (SII) Jalal mengatakan pemerintah memang sudah menerapkan aturan standardisasi tata kelola sektor pertambangan, namun standar internasional memiliki kriteria yang lebih tinggi, sehingga menjadi acuan pengelolaan tambang yang lebih baik.

Menurut dia, implementasi standar internasional bisa menjadi insentif bagi perusahaan tambang yang pembeli produknya menetapkan syarat tata kelola yang ketat, atau bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan maupun investor dengan cost of capital yang lebih murah.

"Itu bisa menjadi iming-iming bagi perusahaan yang menerapkan tata kelola standar internasional,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Namun demikian, tambahnya, tidak semua perusahaan tambang memiliki kepentingan dengan insentif tersebut sebab ada perusahaan yang pembeli atau kreditornya tidak memberikan syarat tata kelola yang ketat sehingga banyak perusahaan mengambil langkah untuk tidak mau repot-repot mengikuti standar internasional.

"Di sinilah sebenarnya peran pemerintah untuk meminta perusahaan menegakkan aturan. Misalnya melalui adopsi standar internasional yang lebih tinggi," katanya.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada beberapa standar yang digunakan oleh sektor tambang di Indonesia, di antaranya standar Mining and Metallurgy Society of Indonesia (MMSGI).

Salah satu standar Indonesia yang banyak diadopsi di Indonesia adalah ISO 14001, yang merupakan standar internasional terkait sistem manajemen lingkungan untuk memastikan perusahaan mengelola dampak operasional secara bertanggung jawab.

TCFD & IFRS Sustainability Standards yang menjadi kerangka global terkait transparansi dalam pelaporan risiko dampak lingkungan dan keberlanjutan keuangan.

Sementara itu salah satu standar dalam praktik pertambangan global yakni The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) yang merupakan lembaga audit independen dengan standar tertinggi dalam praktik pertambangan secara sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, implementasi standar IRMA sudah mulai dijalankan oleh industri nikel. Harita Nickel menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mengajukan diri untuk diaudit IRMA. Langkah perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi ini kemudian diikuti oleh Vale Indonesia yang beroperasi di Sorowako.

Jalal mengatakan adopsi standar internasional oleh perusahaan tambang memang belum menjadi ketentuan yang mengikat.

Namun, tambahnya, belajar dari kejadian bencana di Sumatera yang masih dalam proses audit oleh pemerintah, implementasi standar internasional bisa menjadi salah satu jalan untuk memastikan operasional tambang dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, maupun biodiversity dengan lebih ketat.

"Karena itu, awal 2026 ini bisa menjadi momentum bagi publik untuk ikut mendorong implementasi regulasi tata kelola sektor tambang yang lebih baik," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangan Bank Indonesia (BI) semakin kuat dan ditakuti berbagai negara lain.

Menurut Airlangga, jumlah pengguna QRIS di Tanah Air meningkat lebih tajam dibandingkan pengguna kartu kredit. Saat ini, pengguna QRIS telah mencapai 56 juta pengguna dan kartu kredit hanya 17 juta pengguna.

"QRIS ini sudah 56 juta pengguna. Bandingkan kredit card berapa? 17 juta. Jadi kredit card 17 juta, QRIS sudah sekitar 56 juta. Makanya ditakuti," papar Airlangga dalam pertemuan di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Bahkan, menurutnya, QRIS telah menggunakan standar internasional sehingga sistemnya bisa digunakan di berbagai negara. Nantinya, QRIS dipastikan akan terus berkembang.

Saat ini, sistem pembayaran tersebut telah tersedia di lima negara Asia a.l. Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei. Ke depannya, jumlah negara yang terkoneksi dengan QRIS akan bertambah, salah satunya Korea Selatan, China dan Uni Emirates Arab (UEA).

"Juga didorong (dipakai di) negara UAE dan berbagai negara lain, dan ini yang dikhawatirkan oleh berbagai negara lain," paparnya.

ASEAN sendiri, kata Airlangga, akan membentuk platform sistem pembayaran yang besar. Salah satu negara yang mengusulkan platformnya adalah Singapura, namanya Nexus.

"Jadi tentu kita yang platformnya lebih besar, tentunya harus bisa lebih kuat lagi," kata Airlangga.

Dengan adanya platform sistem pembayaran di ASEAN, Airlangga menilai ekonomi digital Indonesia diharapkan bisa tumbuh 15,5%-19% pada 2045.

Prosedur ini disusun berdasarkan standar keselamatan nasional dan internasional, dengan tujuan menjamin setiap pelanggan selamat hingga proses evakuasi selesai

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia atau KAI Group menegaskan seluruh sistem dan prosedur penanganan keadaan darurat di berbagai moda layanan sesuai standar internasional yang mengutamakan keselamatan, keamanan, dan inklusivitas bagi seluruh pelanggan di berbagai situasi layanan.

"Prosedur ini disusun berdasarkan standar keselamatan nasional dan internasional, dengan tujuan menjamin setiap pelanggan selamat hingga proses evakuasi selesai," kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Hal Itu berlaku di berbagai moda layanan mulai dari Kereta Api Jarak Jauh, LRT Jabodebek, Kereta Cepat Whoosh, KA Bandara, hingga Commuter Line.

Dikatakan seluruh langkah dirancang menyesuaikan kondisi lintas, spesifikasi teknis sarana, dan sistem kelistrikan di masing-masing moda. Sistem transportasi berbasis rel, keselamatan adalah nilai yang tidak bisa dikompromikan.

“Setiap negara memiliki sistem dan prosedur yang sama dalam menghadapi keadaan darurat. Tujuannya tetap satu yaitu memastikan pelanggan tetap aman hingga seluruh proses evakuasi selesai,” ujar Anne.

Sebagai contoh, LRT Jabodebek telah dilengkapi Platform Screen Door (PSD) di seluruh stasiun, guiding block bagi penyandang disabilitas, serta prosedur evakuasi ketat yang mengacu pada sistem third rail sebagai penyuplai listrik.

Dalam kondisi darurat, aliran listrik tersebut terlebih dahulu dipastikan padam sepenuhnya sebelum proses evakuasi dilakukan melalui walkway yang terhubung ke stasiun terdekat.

Pendekatan tersebut juga diterapkan di berbagai negara maju seperti Singapura, Jepang dan Hong Kong, yang memiliki sistem keselamatan serupa melalui penggunaan Platform Screen Door, sensor keamanan, dan prosedur evakuasi di atas lintasan (walkway).

Pada layanan Commuter Line Jabodetabek, prosedur evakuasi disesuaikan dengan jenis rangkaian. Rangkaian buatan JR (Japan Railways) dilengkapi bangku evakuasi untuk memindahkan pelanggan ke kereta lain dengan aman, sedangkan rangkaian CRRC memiliki tangga evakuasi untuk membantu penumpang turun ke area aman jika kondisi lintas memungkinkan.

Untuk Kereta Cepat Whoosh yang beroperasi dengan kecepatan tinggi, memiliki sistem keselamatan yang menjadi prioritas. Dalam keadaan darurat, petugas siap memandu penumpang keluar melalui jalur evakuasi khusus di sisi rel yang dilengkapi pencahayaan darurat, interkom komunikasi langsung ke masinis, dan tangga akses menuju area aman.

Standar itu mengikuti High-Speed Rail Safety Standard yang juga diterapkan di Jepang dan China.

KAI Group juga memperhatikan kebutuhan pelanggan berkebutuhan khusus, lansia dan disabilitas. Di LRT Jabodebek tersedia lori evakuasi untuk pengguna kursi roda, sementara di KRL disediakan ramp dan area kursi roda agar mobilitas lebih mudah saat proses penyelamatan berlangsung.

Di Whoosh, fasilitas kursi roda dan jalur aksesibel telah disiapkan di setiap gerbong untuk memastikan seluruh pelanggan mendapat perlindungan yang sama dalam kondisi apapun.

“Keselamatan adalah hak semua pelanggan, tanpa terkecuali,” tegas Anne.

Selain kesiapan sarana dan petugas, KAI juga membekali setiap rangkaian dengan peralatan keselamatan standar internasional, seperti Passenger Emergency Call untuk menghubungi petugas, rem darurat, tombol SOS, serta pemecah kaca yang dapat digunakan saat keadaan genting.

“Kami mendorong pelanggan untuk mengenali letak alat-alat keselamatan tersebut sebelum berangkat, karena rasa aman dimulai dari kesadaran kita bersama,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025