#30 tag 24jam
Wali Kota minta Kadin Denpasar kembangkan produk berstandar ekspor
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Denpasar mendukung salah satu program prioritas Pemkot Denpasar ... [487] url asal
#kadin-denpasar #wali-kota-denpasar #jaya-negara #pdrb-kota-denpasar #denpasar-bali
Denpasar (ANTARA) - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Denpasar mendukung salah satu program prioritas Pemkot Denpasar terkait pengembangan produk berstandar ekspor.
Hal itu dikatakan Jaya Negara saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, serta Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Denpasar masa bakti 2025-2030 di Ruang Taksu Dharma Negara Alaya, Denpasar, Selasa.
Jaya Negara menyebut Denpasar sebagai kota yang didominasi sektor perdagangan dan jasa, sehingga kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci menjembatani pelaku usaha, mulai dari UMKM, IKM, hingga pengusaha besar.
Sinergitas ini sangat diperlukan untuk mendorong pelaku usaha agar semakin kreatif dan inovatif di era revolusi industri 4.0.
"KADIN memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan daya saing kota, kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan sektor-sektor strategis,” ujar Jaya Negara.
Dia menyampaikan sektor perdagangan dan industri masing-masing berkontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Denpasar.
Dia menjelaskan di era digital saat ini, keterbukaan informasi menjadi peluang besar bagi dunia usaha untuk terus menggali potensi, termasuk memasarkan produk unggulan Denpasar ke pasar global serta menarik kunjungan business tourist melalui kerja sama ekonomi.
Karena itu, Wali Kota menekankan pentingnya peran KADIN yang bersinergi, inovatif, solid, dan adaptif.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat, ide-ide kreatif, organisasi yang kompak, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Jaya Negara menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara KADIN dan Pemerintah Kota Denpasar.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Bali I Made Ariandi mengapresiasi sinergitas KADIN Denpasar dengan Pemkot Denpasar yang dinilai sangat baik.
Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah kota terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam penguatan UMKM.
“Semoga sinergi bersama Pemkot Denpasar terus terjalin dalam setiap program peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Denpasar I Putu Arnawa menyampaikan mendukung program pemerintah Kota Denpasar dalam sektor usaha.
Ia mengatakan pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam melanjutkan estafet perjalanan organisasi.
Ia menegaskan, amanah yang diterima merupakan tanggung jawab bersama untuk memperkuat pondasi kelembagaan sekaligus membawa KADIN Denpasar ke tingkat yang lebih tinggi.
“Amanah ini kami terima sebagai tanggung jawab untuk memperkuat pondasi dan mendorong kemajuan KADIN Denpasar. Melalui tema ‘Bisa! Bangkitkan Inovasi, Sinergikan Aksi’, kami mengajak seluruh insan usaha untuk bergerak bersama, berinovasi, dan bersinergi demi pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Prosesi pengukuhan diawali pembacaan Surat Keputusan KADIN Kota Denpasar masa bakti 2025-2030 dari KADIN Provinsi Bali.
Dalam kesempatan itu, I Putu Arnawa dikukuhkan sebagai Ketua KADIN Kota Denpasar didampingi jajaran pengurus, di antaranya I Putu Miasta sebagai Koordinator Wakil Ketua, Setiya Wibawa selaku Ketua OKK sekaligus Ketua Steering Committee, serta Yusuf Ali sebagai Wakil Ketua Bidang Infrastruktur.
Pada kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara juga menerima Anugerah Stabilisator Budaya dan Ekonomi Daerah atas konsistensinya menjaga keseimbangan pembangunan dan identitas budaya Bali di tengah dinamika ekonomi.
Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Wali Kota Denpasar tetapkan Sanur jadi kawasan rendah emisi
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi menetapkan Sanur, Denpasar sebagai Kawasan Rendah Emisi (KRE).Hal tersebut tertuang dalam Peraturan ... [602] url asal
#wali-kota-denpasar #pemkot-denpasar #sanur-bali #sanur-rendah-emisi #dishub-denpasar
Denpasar (ANTARA) - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi menetapkan Sanur, Denpasar sebagai Kawasan Rendah Emisi (KRE).
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penyepenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Rendah Emisi Sanur.
Pencanangan zona pariwisata rendah emisi yang mewilayahi Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran ini dilaksanakan dengan pelepasan Burung Dara serta pemotongan pita di Sanur Seaside Denpasar, Sabtu.
Wali Kota Denpasar Jaya Negara menjelaskan Kawasan Sanur merupakan jantung pariwisata Kota Denpasar.
Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga guna menjaga kualitas dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan.
“Sanur adalah wajah pariwisata Denpasar. Penataan transportasi dan pengendalian emisi menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kenyamanan warga,” ujar Jaya Negara.
Dia menjelaskan keberlanjutan pariwisata di Sanur merupakan tanggung jawab bersama, sehingga, pencanangan Sanur sebagai kawasan rendah emisi menjadi penting untuk dilaksanakan.
Mengingat, dengan adanya aturan rendah emisi ini, maka secara otomatis lalu lintas, angkutan dan lainya akan menjadi lebih tertata rapi.
"Kami bersyukur, masyarakat lokal memberikan dukungan penuh, pertama kita sudah tata jogging track, dilanjutkan dengan drainase dan trotoarisasi, shuttle listrik dan kini adalah tata kelola yang rendah emisi. Semoga ke depan Sanur terus tumbuh dan berkembang, serta terus menjaga kualitas dengan berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat," ujar Jaya Negara.
Sementara itu, Bendesa Adat Intaran Sanur I Gusti Agung Alit Kencana menilai penataan Kawasan Rendah Emisi mulai menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.
Dimana, dalam proses perencanaan teknis, Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Desa Adat dan BUPDA Intaran didukung oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia.
“Kawasan sekarang lebih tertib dan nyaman. Dengan adanya 12 unit shuttle listrik seperti Shuttle Intaran, kepadatan kendaraan pribadi berkurang. Trotoar yang diperbaiki dan lampu penerangan yang lebih baik juga membuat masyarakat dan wisatawan lebih leluasa berjalan kaki,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan aktivitas pejalan kaki turut berdampak positif bagi pelaku usaha lokal. Terutama kawasan yang semakin rapi, tertata dan menciptakan ekosistem ekonomi dan pariwisata berkelanjutan.
“Pedagang dan artshop di pinggir jalan merasakan kawasan jadi lebih hidup. Karena orang lebih banyak berjalan kaki, mereka lebih nyaman untuk berhenti, melihat-lihat, dan berbelanja. Ini menunjukkan penataan kawasan rendah emisi juga mendukung perputaran ekonomi lokal," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, turut dilaksanakan penandatanganan serah terima pengelolaan Shuttle Listrik dan Kesepakatan Bersama antara World Resources Institute (WRI) Indonesia dengan Pemerintah Kota Denpasar.
Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi menyampaikan KRE perlu dirancang dengan prinsip keadilan akses.
“Kawasan Rendah Emisi harus memastikan semua orang tetap dapat bermobilitas secara adil dan terjangkau, termasuk warga lokal, pelaku usaha kecil, dan pekerja sektor pariwisata. Karena itu, desain kebijakan harus inklusif dan memberi ruang partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya skema pembiayaan yang inovatif agar kebijakan ini dapat dilakukan dalam jangka panjang.
“Keberlanjutan kawasan rendah emisi membutuhkan pembiayaan kreatif, baik melalui kemitraan dengan sektor swasta maupun penguatan model bisnis angkutan umum ramah lingkungan.” kata Nirarta.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Ketut Sriawan menjelaskan setelah Perwali ini ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Denpasar akan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai turunan operasional kebijakan.
RAD tersebut akan menjadi acuan implementasi teknis bagi perangkat daerah, desa adat, dan pelaku usaha dalam menjalankan KRE Sanur.
Pihaknya berharap, dengan kolaborasi lintas sektor, Kawasan Rendah Emisi Sanur diharapkan menjadi model penataan mobilitas berkelanjutan di Bali, sekaligus mendukung komitmen Bali menuju emisi nol bersih.
“Kami akan memastikan implementasi KRE dilakukan secara bertahap, mulai dari rekayasa lalu lintas, penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda dan pedestrian, hingga integrasi dengan transportasi umum. Semua dirancang berbasis data dan kajian teknis, didukung oleh WRI Indonesia,” ungkapnya.
Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Wali Kota Denpasar paparkan program unggulan di CityNet Asia Pacific
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memaparkan salah satu program unggulan Kota Denpasar, yakni Perlindungan Petani (Farmers Protection Program), ... [501] url asal
#pemkot-denpasar #citynet-exco-meeting #wali-kota-denpasar #denpasar #perlindungan-petani-denpasar
Denpasar (ANTARA) - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memaparkan salah satu program unggulan Kota Denpasar, yakni Perlindungan Petani (Farmers Protection Program), dalam forum CityNet Executive Committee Meeting Ke-45 Asia Pacific di Sanur, Senin.
Wali Kota Jaya Negara menjelaskan program perlindungan petani menjadi cerminan nyata komitmen Denpasar dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian perkotaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia menyebut petani sebagai penjaga kehidupan.
"Melalui program ini, kami ingin memastikan mereka mendapatkan perlindungan sosial yang inklusif dan dukungan ekonomi yang berkelanjutan, agar tetap mampu menjaga kemandirian pangan di tengah pesatnya perkembangan kota,” ujarnya di hadapan para delegasi internasional.
Ia menjelaskan program perlindungan petani lahir dari filosofi Tri Hita Karana yakni keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, serta spirit Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menuntun pembangunan Denpasar agar selaras antara modernisasi dan pelestarian budaya.
Program ini menjadi wujud nyata implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan program ini dijalankan melalui tiga intervensi strategis, meliputi intervensi hulu di mana Pemerintah Kota Denpasar memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) nol persen untuk lahan pertanian produktif, sawah ekowisata, dan sawah murni sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2023.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Bali melalui bantuan keuangan khusus bagi pemeliharaan balai subak dan kegiatan keagamaan.
Selain itu, intervensi tengah melalui langkah Pemkot Denpasar menyalurkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) serta memfasilitasi petani menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk intervensi hilir, pemkot menggagas program pembelian beras petani lokal oleh ASN Pemkot Denpasar. Kebijakan ini memperkuat rantai ekonomi lokal sekaligus menjamin stabilitas harga dan daya saing beras Denpasar.
Selain itu, Pemkot Denpasar juga menetapkan Kawasan Subak Lestari “Made Ayu Intan” sebagai Subak Abadi, mencakup Subak Anggabaya, Umalayu, Umadesa, Intaran Barat, dan Intaran Timur.
Langkah ini merupakan komitmen nyata menjaga sistem pertanian tradisional Bali yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia sejak 29 Juni 2012.
“Program Perlindungan Petani dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, swasta, hingga organisasi internasional, yang memastikan keberlanjutan dari sisi perencanaan, pendanaan, hingga pengawasan lapangan," katanya
Dengan demikian, katanya, pendekatan kolaboratif ini memperkuat posisi Denpasar sebagai kota pelaksana SDGs berbasis budaya dan gotong royong.
Ia mengungkapkan arah kebijakan pembangunan Denpasar yang berpihak pada kesejahteraan rakyat telah menunjukkan hasil positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar tahun 2024 mencapai 85,11, tertinggi di Provinsi Bali.
Dalam kesempatan itu juga, Wali Kota Jaya Negara menerima “Harmonious City Award 2025” dari CityNet, bekerja sama dengan ESCAP dan Pemerintah Metropolitan Seoul, sebagai bentuk pengakuan internasional atas keberhasilan Denpasar mewujudkan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial melalui Program Perlindungan Petani.
Sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal CityNet Vijay Jagannathan kepada Wali Kota Jaya Negara di hadapan para delegasi internasional.
CityNet merupakan jaringan pemerintah kota se-Asia Pasifik yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kerja sama antarkota dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.
Forum ini mempertemukan para pemimpin kota se-Asia Pasifik untuk berbagi praktik terbaik menuju kota yang berkelanjutan dan tangguh.
Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)