KENAIKAN harga-harga pangan sejak awal 2024 telah mengikis ketebalan dompet masyarakat menengah bawah. Tak cukup di situ, beragam biaya tinggi yang berpotensi makin menggerus daya beli rakyat juga sudah berderet menanti di depan mata.

Sebut saja rencana penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, iuran BPJS Kesehatan yang berpotensi naik pada Juli 2025, biaya pendidikan terutama uang kuliah tunggal di PTN yang sangat mungkin bakal naik tahun depan, plus rencana pemotongan gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mulai 2027 nanti.

Akan tetapi, pemerintah tampaknya berkuping tebal perihal situasi masyarakat menengah ke bawah yang tertekan imbas tingginya biaya hidup tersebut. Alih-alih ada peningkatan pendapatan dan kemampuan daya beli, kelompok itu justru menjadi rentan tersungkur.


Kenaikan harga pangan sudah menguras dompet masyarakat. Foto: dok MI/Andri Widiyanto.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengungkapkan pemerintah sebetulnya telah berulang kali dicecar mengenai situasi yang dihadapi masyarakat menengah bawah itu. Namun, tampaknya belum ada upaya berarti yang menghasilkan titik terang dari persoalan tersebut.

"Secara umum dinyatakan inflasi 2023 hanya 2,62 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir. Tetapi khusus pangan, naiknya tajam dan betul-betul menggerus daya beli masyarakat," ujar Hendrawan saat dihubungi, kemarin, dilansir Media Indonesia.

Saat ini, imbuhnya, pos pengeluaran masyarakat tengah membengkak. Apalagi jika nanti biaya-biaya lain menyusul naik. "Jadi, jika PPN dan berbagai harga yang dikendalikan pemerintah seperti BBM dan listrik dinaikkan, bisa dipastikan kelas menengah bawah akan terpukul berat."

Secara terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah berhati-hati ketika mengeluarkan suatu kebijakan yang langsung bersinggungan dengan penghasilan atau akan berefek pada daya beli masyarakat. Ketika menyasar ke masyarakat, kata dia, sosialisasi mesti diutamakan.

"Harus ada yang menyampaikan dengan baik, sosialisasikan karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas," kata Bambang.

Akan tetapi, menurutnya, yang lebih utama untuk dilakukan saat ini ialah meningkatkan daya beli masyarakat.

Kelas menengah terabaikan

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono juga menyebut kecenderungan kian lemahnya daya beli masyarakat terutama kelas menengah dan kelas bawah mengkhawatirkan. Namun, kata dia, kebijakan mendorong daya beli masyarakat selama ini hanya terfokus pada kebijakan bansos yang fokus pada masyarakat kelas bawah.

"Sedangkan kelas menengah selama ini cenderung terabaikan, secara sederhana karena besarnya jumlah kelas menengah di satu sisi dan keterbatasan APBN di sisi lain," terang Yusuf.

Menurutnya, respons kebijakan yang harus ditempuh untuk memperbaiki kondisi itu jelas, yakni memperkuat kebijakan redistribusi pendapatan, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan upah minimum.

Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan rendahnya daya beli masyarakat kelas menengah bawah merefleksikan kenaikan pendapatan yang tak sebanding. Mayoritas kenaikan pendapatan pada tahun lalu belum mampu mengimbangi peningkatan pengeluaran di tahun ini. Daya beli berpotensi makin melemah jika masyarakat kembali dihadapkan pada kenaikan-kenaikan harga lain, seperti tarif listrik, tarif PPN, biaya kuliah, serta pemotongan upah untuk Tapera.


Ilustrasi sektor padat karya. Foto: dok MI.

Ia menyebut tak ada solusi instan untuk mendongkrak daya beli masyarakat itu. "Perlu ada solusi permanen, misalnya dengan mendorong investasi via berbagai insentif dan kemudahan berusaha, terutama pada sektor padat karya," tutur David.

Saat dimintai konfirmasi terkait dengan potensi biaya-biaya tinggi yang diwariskan pemerintahan saat ini yang akan kian menyulitkan hidup masyarakat, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Proyono tak mau berkomentar.

"Maaf, untuk saat ini tidak ada tanggapan," kata dia menjawab pertanyaan Media Indonesia melalui pesan Whatsapp, kemarin.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyarankan pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat atau mengubah kebijakan impor. Sebelum kebijakan baru dikeluarkan, pemerintah semestinya mengkaji lebih dulu dengan melibatkan banyak pihak.

"Masalah pengaturan tata kelola impor harus dilakukan secara hati-hati dan detail karena ada begitu banyak barang yang harus diatur," ungkapnya saat dihubungi.

Faisal menyoroti langkah pemerintah yang sampai berulang kali menerbitkan aturan impor sejak 2021. Dimulai dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan impor, yang kemudian digantikan dengan Permendag No 25/2022. Rentang waktu pemberlakuan kebijakan pengganti itu terbilang pendek karena kemudian digantikan oleh Permendag No 36/2023 di tahun depannya.

Memasuki 2024, aturan itu bahkan diganti sampai tiga kali, yakni dengan penerbitan Permendag No 3/2024, Permendag No 7/2024, dan yang kini berlaku Permendag No 8/2024. "Masalah pengaturan tata kelola impor harus dilakukan secara hati-hati dan detail karena ada begitu banyak barang yang harus diatur," ungkap Faisal.

Ia menambahkan, dalam pengetatan barang impor mestinya pemerintah memegang spirit perlindungan terhadap barang-barang yang bisa diproduksi dalam negeri. Upaya itu demi melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari gempuran barang impor. "Serta, dapat mengendalikan produk-produk ilegal yang bisa menggerogoti produk manufaktur dalam negeri," jelasnya.

Untuk bahan baku/penolong dan barang modal industri yang tidak diproduksi dalam negeri, pemerintah perlu memberi kemudahan izin impor. Kalau tidak mendapatkan relaksasi, produksi manufaktur dalam negeri akan terganggu. "Masalah terhambatnya impor bahan baku ini yang membuat adanya kasus industri-industri kolaps di Tanah Air. Jadi, pengetatan impor ini harus diatur secara bijak dan hati-hati," kata Faisal.

Penyederhanaan birokrasi

Dalam konferensi pers kemarin, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengungkapkan, penumpukan kontainer di sejumlah pelabuhan utama menjadi alasan pihaknya mengganti aturan yang terakhir.

Dalam catatannya, hingga Sabtu, 18 Mei 2024, terdapat 17.304 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, karena importir belum dapat mengajukan dokumen impor, serta belum diterbitkan persetujuan impor (PI) dari Kemendag dan pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian.

"Dengan tidak lagi mensyaratkan pertimbangan teknis dalam pengurusan perizinan impornya, permasalahan kontainer yang menumpuk tersebut sudah dapat diselesaikan," jelas Budi.

Perubahan terakhir aturan tersebut langsung diapresiasi dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aturan yang merelaksasi impor itu dapat menormalkan kembali kegiatan industri manufaktur yang sempat terhambat.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberlakukan Permendag No 8/2024 untuk merevisi Permendag No 36/2023 untuk mengatasi kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan," ujar Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi.

Kadin juga berharap pemerintah mampu menyederhanakan dan mempermudah birokrasi perizinan PI dan pertek, utamanya untuk komoditas baja. Sebab, imbuh Chandra, selama ini proses perizinan membutuhkan waktu yang panjang dan menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy).

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) semakin agresif memberantas judi online. Dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tercatat total perputaran uang dari judi online sepanjang 2023 mencapai Rp327 triliun.

Angka tersebut berasal dari 168 juta transaksi yang dilakukan oleh 3,29 juta masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi persoalan itu, OJK telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti). Satgas ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), PPATK, hingga aparat kepolisian dan perbankan untuk memberantas kejahatan digital di sektor keuangan.

Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK, Hudiyanto, mengatakan pihaknya tengah berupaya untuk bisa menelusuri dan memblokir rekening bandar judi online. Ia berharap pemblokiran rekening bandar menjadi langkah yang efektif untuk menekan masifnya kegiatan judi di ruang digital.

"Pemblokiran rekening bandar ini akan kita upayakan. Rekening atau e-wallet adalah urat nadi mereka. Kalau kita bisa memotong itu, bisa lebih efektif," terangnya.

Hudiyanto menegaskan dengan menelusuri rekening bandar, OJK atau pihak terkait bisa membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Hal itu pun lebih relevan untuk memberi efek jera dan memerangi maraknya kejahatan digital yang semakin canggih.

"Selama ini kita hanya blokir-blokir, tidak ada efek jera. Kalau kita bisa menelusuri rekening, memblokir, dan bawa ke hukum, ini akan lebih baik dan memberi efek jera," imbuhnya.

Saat ini, kata dia, OJK terus berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk menelusuri situs dan rekening bandar judi online. Laporan dari Kemenkominfo terkait dengan situs-situs berbahaya akan diperiksa OJK sebelum diblokir.

"Setiap hari kami terima laporan dan didukung teman-teman Kemenkominfo. Setiap hari sebelum pukul 11 kami menerima dari Kemenkominfo (terkait) pinjol, investasi ilegal, judi online kemudian kami review dan dikembalikan ke Kemenkominfo untuk diblokir," ucapnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkap sejak akhir 2023 hingga Maret 2024 OJK telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang digunakan untuk kegiatan judi online, baik yang digunakan bandar judi maupun para pemain. OJK meminta bank untuk memblokir rekening tersebut agar bisa membatasi perputaran uang yang terkait dengan kegiatan judi.

Meski demikian, berdasarkan penelusuran OJK, penggunaan rekening terkait dengan judi online dilakukan lintas batas negara dan menggunakan e-wallet. Untuk itu, tidak mudah memblokir rekening tersebut.

"Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, tetapi lintas batas. Ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank. Karena itu, lapisan demi lapisan pemberantasannya harus diselesaikan sehingga tidak ada ruang kosong yang terus terjadi karena, kan, persoalan dasarnya saja kita lihat belum terselesaikan dengan menyeluruh."

Pemantauan

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Usman Kansong, menegaskan Kemenkominfo selalu melakukan pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan di ruang digital. Kemenkominfo sesuai wewenangnya akan melaporkan ke OJK bila menemukan situs judionlinedan nomor rekening bandarnya.

"Kalau rekening itu, kan, (wewenang) OJK. Kita berkoordinasi dengan OJK. Jadi, kalau kita menemukan ada rekening yang dicurigai yang ditampilkan di situ atau dipromosikan judi online, ya, kita laporkan ke OJK. Kita sebatas melaporkan, nanti kemudian OJK yang memastikan apa betul rekening tersebut terkait dengan judi online apa bukan," jelasnya.

Usman menyebut ada sekitar 1,4 juta situs judi online yang sudah diblokir oleh Kemenkominfo. Namun, tidak berhenti di situ saja, Kemenkominfo juga menggandeng para pakar teknologi informasi untuk bersama memberantas judi online dan kejahatan lainnya di dunia digital. Pasalnya, para pelaku selalu berusaha menghadirkan situs baru atau link alternatif yang mengarah ke situs judi online.

"Kalau kita menemukan, ya, kita take down, baik berupa website maupun konten. Itu dari Januari kemarin kita sudah memblokir atau men-take down 1,4 juta konten judi online, baik berupa situs maupun medsos," kata dia.

Usman menegaskan Kemenkominfo terus mendukung OJK untuk memberantas judi online melalui wewenangnya mengawasi ruang digital. Rekening bandar atau pelaku yang ditemukan di berbagai situs maupun medsos akan dilaporkan kepada OJK untuk segera diperiksa.

"Ya, samalah. Kita, kan, mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Tugas Kemenkominfo, kan, memantau ruang digital. Nanti kalau kita temukan rekening di dunia digital yang mencurigakan, kita laporkan ke OJK. OJK-lah yang kemudian mengambil keputusan memblokir atau tidak," tambahnya.

Sementara itu, peneliti muda Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Nidhal meminta pemerintah harus bekerja sama dengan semua pihak untuk memberantas judi online dan kejahatan keuangan lainnya di ruang digital. OJK bersama Kemenkominfo perlu menggandeng lembaga keuangan, aparat penegak hukum, hingga pakar keamanan siber.

"Badan-badan pemerintah, penegak hukum, lembaga keuangan, pakar keamanan siber, dan masyarakat umum harus bergandeng tangan untuk meningkatkan keamanan siber, kesadaran mengenai risiko potensial yang ada, dan menerapkan strategi yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan mengatasi ancaman-ancaman di bidang keuangan ini secara kolektif," ucap Nidhal.

Pemblokiran rekening bandar atau pelaku judi online memang dinilai efektif. Akan tetapi, hal itu membutuhkan kolaborasi semua pihak mengingat pelaku kejahatan keuangan di ruang digital juga terus memperbarui teknologi atau semakin canggih dalam memanfaatkan celah-celah di ruang digital. (Faustinus Nua)

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen secara tahunan (yoy). Angka itu merupakan pertumbuhan kuartal I tertinggi sepanjang periode 2019 sampai dengan 2024.

Namun, tingginya pertumbuhan di tiga bulan pertama 2024 itu memantik pertanyaan kemampuan pemerintah meningkatkan angka pertumbuhan, minimal mempertahankan kinerja yang sama, di tiga kuartal berikutnya. Pasalnya, BPS mencatat tingginya pertumbuhan di kuartal I lebih disebabkan tingginya belanja pada Pemilu 2024 kemudian ditambah belanja masyarakat pada momen Ramadan dan Lebaran.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tiga kuartal ke depan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal I-2024.

"Prediksi saya di tiga kuartal ke depan lebih rendah. Di kuartal II, III, dan IV berpotensi lebih rendah karena faktor yang mendorong pertumbuhan di kuartal I tidak terjadi lagi, yaitu adalah pemilu dan Lebaran," beber Faisal saat dihubungi, Jumat, 10 Mei 2024.

Merujuk pada data BPS, sambungnya, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2024 lebih didominasi naiknya konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dalam rangkaian persiapan pemilu. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi kontributor terbesar PDB berada di bawahnya, itu pun di bawah rata-rata pertumbuhan historis momen Lebaran.

"Sehingga ketika momen pemilu sudah lewat, di kuartal-kuartal berikutnya berpotensi akan lebih rendah dan total di 2024 kami prediksikan secara full year antara 4,9 persen dan lima persen," ujar dia.

Pandangan berbeda disampaikan kalangan pelaku usaha.

Pertumbuhan ekonomi

Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyampaikan pertumbuhan di kuartal berikutnya dapat lebih tinggi lagi jika pemerintah memaksimalkan kinerja lewat penerbitan regulasi yang pro pertumbuhan dan pemerataan. Apalagi sepanjang tahun ini ekonomi global masih menantang.

Ia menilai pertumbuhan kuartal I-2024 seharusnnya dapat lebih dari 5,11 persen jika pemerintah berhasil menjaga daya beli masyarakat.

"Apakah pertumbuhan ekonomi 5,11 persen ini sudah maksimal? Jawabannya adalah belum karena pada rentang masa ini, terjadi fluktuasi inflasi yang memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Tercatat, inflasi kuartal pertama 2024 menyentuh angka tiga persen. Lebih tinggi daripada inflasi agregat 2023 yang hanya mencapai angka 2,61 persen. Kalau tren inflasi tidak turun, daya beli akan terus mengalami tekanan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung tidak sustain," cetus dia.

Pertumbuhan juga dapat lebih tinggi daripada 5,11 persen jika pemerintah menerbitkan insentif moneter dan fiskal yang dapat memacu dunia usaha.

"Dalam konteks moneter, tingkat suku bunga acuan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) sebesar 6,25 persen cenderung tidak ideal dan memerlukan penyesuaian. Tingkat suku bunga tinggi akan mengurangi likuiditas di sistem perekonomian dan juga mendorong cost push inflation," tutur Ajib.

Sedangkan dari sisi regulasi, ujarnya, pemerintah juga harus lebih banyak memberikan insentif terhadap industri padat karya ketimbang padat modal. Jika berkaca pada capaian investasi yang selalu melewati target sejak 2019, banjirnya investasi yang masuk tidak diiringi penyerapan tenaga kerja.

"Dari target penyerapan tiga juta tenaga kerja, pada 2023 hanya mampu menyerap 1,8 juta, sementara investasi selalu melebihi target," kata dia.

Peran APBN

Dalam paparannya pekan lalu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen (yoy) atau terkontraksi 0,83 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (qtq).

Lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) sepanjang kuartal I-2024 ialah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima lapangan usaha tersebut mencakup 63,61 persen dari total PDB.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar dari sisi pengeluaran, yaitu sebesar 2,62 persen (yoy). Kontribusi itu meningkat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan kuartal I-2023.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 juga ditopang komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan pertumbuhan 1,19 persen dan konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan 1,06 persen.

Rilis data BPS itu, dalam pandangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengindikasikan perekonomian Indonesia yang kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.

"Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada kuartal I ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan, tecermin pada penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level di bawah prapandemi. Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja," ujar Sri.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan LNPRT tumbuh masing-masing 4,9 persen dan 24,3 persen (yoy). Pertumbuhan itu, sebut dia, didorong terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, pemberian THR, serta berbagai aktivitas terkait dengan Pemilu 2024.

Menkeu menambahkan, pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9 persen (yoy).

"Kinerja belanja pegawai dalam APBN menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100 persen pada kuartal I-2024," ungkapnya. (Naufal Zuhdi)

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

Jakarta: Dana darurat menjadi salah satu pos penting dalam budget bulanan. Dana darurat merupakan sejumlah uang yang disimpan untuk keperluan mendesak, seperti kehilangan pekerjaan, biaya perbaikan rumah, atau risiko bencana alam.

Melalui dana darurat Anda bisa memastikan kebutuhan mendesak dapat dipenuhi tanpa mengganggu tabungan lainnya. Selain itu, dana darurat juga bisa mengurangi risiko utang.

Dana darurat dapat dikumpulkan dengan jumlah yang bervariasi, tergantung pada pengeluaran dan pendapatan masing-masing. Secara umum, individu yang belum menikah disarankan memiliki simpanan minimal tiga kali pengeluaran bulanan.
Sementara itu, saat sudah berkeluarga idealnya antara 6-12 kali pengeluaran per bulan. Dana darurat berperan penting dalam memastikan kebutuhan primer terpenuhi saat penghasilan terganggu.

Melansir laman edukatips BCA, berikut cara mudah mengumpulkan dana darurat.

Mulai dengan angka yang kecil

Mengumpulkan dana darurat bisa dilakukan dengan menyisihkan 10-20 persen dari total pendapatan bulanan. Misalnya, individu yang belum menikah dapat menyisihkan sekitar Rp500 ribu per bulan dari gaji Rp5 juta. Sementara itu, untuk pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak bisa menyisihkan minimal 20 persen dari total pendapatan bulanan. Contohnya, suami atau istri menyimpan sekitar Rp6 juta dari pendapatan bulanan sebesar Rp30 juta.

Terapkan dari sekarang

Penting untuk diketahui, semakin awal dimulai, maka semakin cepat dana darurat terkumpul. Dengan menetapkan target jumlah yang harus terkumpul, itu bisa menjadi motivasi untuk konsisten menyisihkan pendapatan. Di masa ketidakpastian ekonomi, Anda telah memiliki dana darurat sehingga bisa mengurangi kecemasan akan masa depan yang tak terduga.

Simpan di rekening terpisah

Sudah seharusnya dana darurat disimpan secara terpisah untuk memastikan pengelolaannya tidak tercampur dengan kebutuhan lain. Penting juga untuk memiliki akses cepat terhadap rekening khusus dana darurat sehingga ketika ada kebutuhan mendesak, maka pencairan dana dapat dilakukan tanpa kesulitan.

Dapatkan bonus atau penghasilan tambahan

Salah satu cara lain untuk mengumpulkan dana darurat adalah mendapatkan penghasilan tambahan. Jika bonus pendapatan tidak pasti, maka mencari pekerjaan sampingan dengan jadwal fleksibel bisa menjadi solusi. Hal ini memungkinkan Anda untuk menyisihkan waktu dengan diri sendiri atau berkumpul bersama keluarga.

Menyimpan aset yang mudah dicarikan

Dana darurat bisa disimpan di rekening tabungan atau dalam bentuk reksa dana dan emas. Namun, penting diingat, nilai kedua aset tersebut bisa fluktuatif mengikuti pergerakan pasar.

Konsisten dalam melakukannya

Konsisten menjadi kunci utama dalam mengumpulkan dana darurat. Disiplin menyisihkan pendapatan untuk dana darurat dan menggunakannya hanya untuk kebutuhan mendesak sangat penting. Dengan konsisten target dana darurat Anda bisa tercapai lebih cepat.

Disiplin saat ingin menggunakan

Tentunya penting untuk menggunakan dana darurat sebagai kebutuhan mendesak saja. Dalam memisahkan antara kebutuhan dan keinginan tersebut Anda perlu mempertimbangkan saat ingin menggunakan darurat. Tanyakan pada diri Anda dulu apakah hal tersebut bersifat darurat atau bukan. Jika ternyata memang bersifat, maka gunakanlah secukupnya. Dok. Medcom.id/ekonomi

(WWD)

MENGENANG masa sekolah zaman 1990-an, kala itu setiap siswa rasanya belum keren kalau belum memakai sepatu Bata. Sepatu legend khas siswa SD hingga SMA ini sudah menemani masyarakat Indonesia selama lebih dari 93 tahun.

Merek Bata di Indonesia mempunyai perjalanan panjang bagi para penggemarnya. Tagline "Back to School" selalu terngiang bagi para siswa, apalagi mendekati tahun ajaran baru, banyak yang merengek kepada orangtuanya untuk minta dibelikan sepatu Bata. Anda pun pasti familiar dengan merek lain dari Bata yaitu Marie Claire, Comfit, Power, Bubblegummers, North Star, B-First, dan Weinbrenner.

Namun apa mau dikata. Gempuran sepatu impor hingga lokal yang menjamur dan tak kalah kerennya membuat pabrik Sepatu Bata menyerah. Permintaan menurun menjadi salah satu faktornya. Mau tak mau, manajemen PT Sepatu Bata Tbk harus tutup pabrik.

Bukan tanpa usaha, emiten berkode saham BATA ini sudah melakukan berbagai upaya selama empat tahun terakhir untuk bisa bangkit di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi. Sayangnya, manajemen merasa perubahan perilaku konsumen sangat cepat, sehingga membuat BATA tumbang.

Pada 30 April 2024, dengan berat hati jajaran manajemen akhirnya membuat keputusan menutup pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat. Di hari itu juga penutupan pabrik berlaku.

"Keputusan ini merupakan hal terbaik yang dapat diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh dan kesepakatan pihak-pihak terkait, dan bertujuan untuk mengefektifkan operasional perseroan," tutur Director & Corporate Secretary Sepatu Bata, dalam laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Selasa, 7 Mei 2024.

Sejarah Bata di Indonesia

Melansir laman resmi Sepatu Bata, nama Sepatu telah terukir di Indonesia sejak 1931, 14 tahun sebelum tahun proklamasi Indonesia. Pada masa tersebut, Bata melakukan kerja sama dengan NV, Netherlandsch-Indisch, sebagai importir sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok.

Enam tahun kemudian, Tomas Bata mendirikan pabrik Sepatu di tengah perkebunan karet di area Kalibata, beralamat di Jalan Kalibata Raya Jakarta Selatan. Selanjutnya produksi sepatu terjadi mulai 1940. Pada 1982, PT Sepatu Bata Tbk terdaftar di Jakarta Stock Exchange pada 24 Maret. Pada 1994, konstruksi pabrik Sepatu di Purwakarta telah rampung.

Sebagai salah satu pabrik terbesar di Indonesia, Bata memiliki spesialisasi produk sepatu injeksi untuk konsumsi dalam dan luar negeri. Saat ini Bata Indonesia menempati gedung enam lantai, yaitu kantor Sepatu Bata di Cilandak, Jakarta Selatan.

Sepatu Bata sebagai salah satu alas kaki dan pemasar terkemuka di negara ini, telah mengoperasikan rantai ritel 435 toko di seluruh negeri, yang terdiri dari Family and City Stores. Masing-masing toko ritel Bata berbeda dari yang lain dalam hal variasi produk. Bata Indonesia mengoperasikan wholesale departemen yang melayani ritel dealer independen.

Berbekal lebih dari 125 tahun sejarah dalam bisnis sepatu, Bata menawarkan berbagai koleksi sepatu yang melayani semua tingkat kelompok pendapatan dan usia, mulai dari balita hingga anak-anak, wanita dan juga pria. Kombinasi produk terdiri dari beragam koleksi yang modis dan trendi untuk segala suasana.

Dengan terus mengembangkan teknologi sepatu yang modern, Bata juga telah menguasai seni memproduksi alas kaki yang mengawinkan gaya dan kenyamanan, serta menawarkan sepasang alas kaki yang sempurna untuk semua lapisan masyarakat.

Transformasi bisnis

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun mendengar hal ini. Menurut Agus, penutupan pabrik sepatu Bata lantaran perusahaan akan melakukan transformasi bisnis agar dapat kembali sehat dan efisien.

"Mereka sedang melakukan transformasi bisnis dan menyesuaikan kegiatan bisnisnya agar lebih efisien. Kita ketahui bersama mereka telah menjual aset dalam rangka menjadikan perusahaan kembali sehat dan efisien," kata Agus, dilansir Antara, Selasa, 7 Mei 2024.

Senada, Presiden Joko Widodo pun juga berkata demikian. Jokowi mengatakan pertimbangan perusahaan harus melakukan efisiensi atau kalah bersaing dengan produk baru menjadi penyebab ditutupnya pabrik itu.

"Kalau masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun karena kondisi, karena mungkin efisiensi, karena kalah bersaing dengan barang-barang baru. Banyak hal," kata Jokowi saat ditemui usai meresmikan IDTH di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa, 7 Mei 2024.

Alhasil, sebanyak 233 orang harus melepas status mereka sebagai karyawan sepatu Bata, alias terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kabar PHK ini diungkap Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Purwakarta, Didi Garnadi. Perusahaan sudah memberikan laporan awal kepada dinas pada awal Mei 2024.

Tak ingin abai, perusahaan akan memenuhi semua hak karyawan terkait PHK. Pemenuhan hak ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pihak perusahaan telah melaporkan akan menyelesaikan seluruh hak-hak karyawannya yang di PHK," ujar Didi.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

DIREKTORAT Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan belakangan kembali menjadi sorotan publik. Itu bermula dari banyaknya keluhan atas pelayanan bea cukai yang belakangan menjadi pergunjingan netizen alias viral di jagat maya.

Setidaknya, ada dua kasus yang sempat ramai. Pertama kasus mengenai pengiriman sepatu impor yang terkena bea masuk sebesar Rp31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai Rp10,3 juta. Kasus lainnya perihal tertahannya alat belajar untuk siswa tunanetra di Sekolah Luar Biasa (SLB) A Pembina Tingkat Nasional di Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Kasus-kasus itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, mengindikasikan Ditjen Bea Cukai mesti berbenah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, alih-alih hanya mengejar target penerimaan.

Menurutnya, munculnya kasus-kasus viral itu bisa disebabkan kurangnya sosialisasi dari DJBC mengenai aturan pengenaan bea masuk, sehingga kerap membuat masyarakat salah paham. Itu juga disebabkan buruknya perlakuan petugas bea dan cukai kepada masyarakat.

"Ini mesti dibenahi Bea Cukai. Pelaksanaan pemeriksaan juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sewenang-wenang," tegas Esther saat dihubungi Media Indonesia, dikutip Senin, 29 April 2024.

Senada dengannya, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati berpendapat sudah semestinya DJBC melaksanakan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

"Juga mesti ada sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, termasuk komunikasi yang baik (kepada publik) serta tindak lanjut yang cepat dan tepat," ungkap Anis, Minggu, 28 April 2024.

Ia pun menyoroti perihal tindak lanjut dari DJBC dan Kementerian Keuangan atas kasus-kasus tersebut yang baru dilakukan setelah viral.

Anis tak menampik sekarang ini masyarakat menjadi alat kontrol yang efektif bagi pejabat. "Tapi mestinya pejabat bisa bertindak lebih sigap, alih-alih kasusnya ramai di media baru bertindak," tegasnya.

Menkeu turun tangan

Sebelumnya, seusai muncul sederet keluhan masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya turun tangan. Ia langsung menggelar rapat dengan pimpinan DJBC sekaligus memantau lapangan untuk memastikan berbagai isu yang mengemuka di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Sabtu, 27 April 2024.

Lewat unggahan di akun Instagram-nya, Sri menyebut dalam pertemuan itu ia mengaku mendapat berbagai laporan penanganan bea cukai yang meresahkan publik. Karena itu, ia meminta DJBC melakukan pembenahan layanan kepabeanan dan cukai.

"Arahan saya jelas, saya minta BC terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai K/L yang harus dilaksanakan BC sesuai mandat UU," ujarnya seperti dikutip dari akun @smindrawati, Sabtu, 27 April 2024.

Dalam unggahan itu, Sri memang menjelaskan kasus-kasus menyangkut bea cukai yang sempat viral itu sudah diselesaikan. Namun, atas sederet masalah pelayanan tersebut, ia meminta Bea Cukai bekerja sama dengan para stakeholder terkait agar dalam pelayanan dan penanganan masalah di lapangan berjalan cepat, tepat, dan efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

PEMERINTAH bagai kucing mati rasa atau tidak peka terhadap kondisi lapangan saat membuat kebijakan pengaturan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar pun menyebut aturan itu perlu evaluasi mendetail soal kondisi di lapangan yang tidak ideal, terutama dalam hal kemungkinan kelangkaan bahan baku yang tidak diproduksi dalam negeri.

Ia menilai pembatasan impor yang terlalu ketat dapat mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh bahan baku yang penting untuk industri tertentu.

"Hal ini dapat menghambat produksi dan mengakibatkan penurunan kinerja industri tersebut. Jadi perlu evaluasi lanjutan sektor mana saja yang terdampak negatif peningkatan biaya produksi dan harga jual produk akhir dan insentif atau perlakuan khusus dapat diberikan, terutama mengidentifikasi bahan baku yang belum atau kurang diproduksi dalam negeri," kata Media.

Di sisi lain, untuk pengawasan impor yang kembali ke border, ia menyatakan ada hal positif dalam pengetatan kontrol dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, yakni mengontrol jenis barang yang masuk dan meminimalkan unfair competition.

"Tapi perubahan ini juga dapat menimbulkan beberapa tantangan, termasuk peningkatan biaya dan waktu dalam proses impor, serta potensi peningkatan biaya logistik bagi pelaku industri domestik," ujar Media.

Sebagai catatan, lanjut dia, pengetatatan border juga tidak sepenuhnya efektif karena efek jera hukumannya sangat kecil. Untuk itu, secara bersamaan harus ada reformasi hukum untuk mengatasi impor ilegal untuk melindungi industri dalam negeri.

Revisi Permendag 3/2024

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memutuskan untuk merevisi Permendag 3/2024. Revisi tersebut akan mengeluarkan aturan terkait impor barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) yang termuat dalam Lampiran III Permendag 3/2024.

"Permendag Nomor 3 Tahun 2024 tidak dicabut, tetapi akan direvisi. Salah satu poin revisinya ialah untuk mengeluarkan aturan terkait impor barang kiriman PMI dari kebijakan dan pengaturan impor di Permendag tersebut," kata Zulkifli.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu memutuskan untuk merevisi aturan impor barang kiriman PMI dan barang pribadi penumpang, serta memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang dalam Permendag 3/2024. Zulhas menjelaskan impor barang kiriman PMI dibebaskan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor, baik dalam keadaan baru maupun tidak baru (bekas).

"Ketentuan ini berlaku untuk barang kiriman PMI yang tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor dan tidak termasuk kategori barang berbahaya," ungkap Zulhas.

Selain itu, lanjut dia, impor barang kiriman PMI akan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia. PMK tersebut mengatur barang kiriman PMI yang tercatat pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diberikan pembebasan bea masuk dengan ketentuan jumlah pengiriman paling banyak tiga kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean per pengiriman paling banyak free on board (FOB) sebesar USD500.

Dengan demikian, total dalam satu tahun, pembebasan bea masuk yang dapat diterima oleh PMI sebesar USD1.500 dan pelaksanaan pembebasan bea masuk dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketentuan selanjutnya dalam PMK tersebut, sambung Zulhas, barang kiriman PMI selain yang tercatat pada BP2MI tetapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, diberikan pembebasan bea masuk. Namun, jumlah pengiriman diatur paling banyak satu kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean paling banyak FOB USD500.

Dalam hal nilai, pabean barang kiriman PMI melebihi FOB USD500, PMK Nomor 141 Tahun 2023 mengatur atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak impor atas barang kiriman biasa sebesar 7,5 persen.

"Revisi Permendag Nomor 3 Tahun 2024 juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan barang kiriman PMI yang saat ini masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Emas Semarang. Tertahannya barang-barang kiriman itu karena sebagian barang tersebut melebihi batasan jumlah barang yang saat ini diatur dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024," jelas dia.

Pengaturan atas barang pribadi bawaan penumpang juga akan dikeluarkan dari Permendag 3/2024. Pengaturan impor barang bawaan pribadi penumpang akan berjalan sesuai PMK Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

PMK 203/2017, jelas Zulhas, mengatur barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use, yang diperoleh dari luar negeri dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500 per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

Selanjutnya, dalam hal nilai pabean barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri melebihi FOB USD500, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak impor.

Revisi Permendag 3/2024 juga memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang. Zulhas menekankan, evaluasi aturan pembatasan impor barang akan ditujukan terhadap aturan impor barang yang mewajibkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait sebagai persyaratan permohonan persetujuan impor (PI).

Menurutnya, evaluasi aturan pembatasan impor barang sebagai tindak lanjut dari masukan pelaku usaha serta asosiasi atau pemangku kepentingan terkait. Ia juga menekankan, evaluasi aturan pembatasan impor barang akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga teknis terkait. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan masukan revisi Permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor.

Harus tegas

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Induansjah meminta pemerintah tegas terhadap impor-impor ilegal.

"Namun, yang kami khawatirkan adalah jastip besar-besaran menggunakan kargo. Itu yang harus dilakukan pengawasan di pelabuhan, bandara, dan jalur masuk terhadap barang impor," kata Budihardjo.

Ia juga menegaskan, pemerintah harus melakukan pemetaan terhadap merek-merek perusahaan yang taat dalam membayar pajak dan persyaratan perlindungan konsumen agar dimudahkan dalam melakukan proses impor.

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, menyebut bahwa revisi Permendag Nomor 3 Tahun 2024 dan aturan terkait barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) telah dilakukan dengan beberapa perubahan penting.

"Barang kiriman PMI sekarang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023. Barang milik PMI yang dikirim dari luar negeri dan tidak untuk diperdagangkan tidak perlu diatur dalam Permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor," ujar dia.

Dari sisi pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang menyatakan revisi Permendag 3/2024 sudah sangat baik.

"Hal ini intinya agar jangan menghambat produksi industri nasional yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi kita sendiri. Hal yang penting, berapa lama waktu untuk revisi karena bahan baku industri tersebut lintas kementerian. Artinya para ahli dan peraturan yang ada di masing-masing kementerian jangan sampai berbenturan," ucapnya. (Naufal Zuhdi)

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

PENAIKAN PPN yang direncanakan sebesar 12 persen tahun depan dikhawatirkan makin menekan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Peneliti Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, mengatakan perekonomian Indonesia sudah tertekan selama tahun lalu karena naiknya harga komoditas global.

Di 2023, sambungnya, beberapa indikator menunjukkan daya beli menurun, terutama dari konsumsi rumah tangga yang turun dari 4,9 persen ke 4,82 persen. "Ini khawatirnya ketika PPN itu naik kemarin (2022), orang cenderung untuk pelesiran, yang pada akhirnya menyebabkan sektor-sektor konsumsi yang bukan kebutuhan pokok itu menurun. Padahal, konsumsi rumah tangga, selain yang bahan makanan ini, juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih dari 50 persen ekonomi kita disusun oleh konsumsi rumah tangga," bebernya.

Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef, Ahmad Heri Firdaus, berpendapat penaikan PPN 12 persen di tahun depan diperkirakan memberikan dampak besar kepada masyarakat golongan menengah ke bawah.

"Dampaknya terhadap konsumsi atau dampaknya terhadap peningkatan income secara riil di setiap lapisan masyarakat, ya, atau segmen masyarakat itu akan berbeda-beda. Bisa jadi dampak yang diterima oleh masyarakat golongan menengah bawah itu akan lebih besar dibanding masyarakat golongan menengah atas," jelas dia.

Peningkatan PPN yang berakibat pada peningkatan biaya seperti biaya produksi akan memiliki efek domino terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Dampaknya, daya beli akan melemah. Maka, yang akan terjadi selanjutnya ialah utilisasi produksi lintas sektor akan menurun.

Jika penurunan sampai terjadi di sisi ritel, tentunya ini akan menyebabkan dunia usaha menyesuaikan input produksi. Salah satunya dengan penyesuaian tenaga kerja. Penyesuaian bisa dilakukan dengan mengurangi jam kerja atau bahkan mengurangi jumlah tenaga kerja.

Selain itu, penaikan PPN dari 10 persen ke 11 persen pada April 2022 memberikan dampak inflasi yang cukup tinggi. "Inflasi yang terjadi pada saat itu ialah 0,95 persen, year on year langsung mencapai 3,47 persen," papar Heri.

Kaji ulang

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Induansjah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan penaikan PPN menjadi 12 persen di tahun depan.

"Harapan kami dikaji dahulu angkanya. Kalau memang mesti naik, bagaimana. Kalau mesti turun, bagaimana. Sosialisasi dilakukan. Kalau bisa, ya, jangan naik, karena nanti semua jadi tambah naik," terang Budi.

Ia menyebut, apabila PPN naik, yang pasti akan terjadi di industri ritel ialah kenaikan harga dari barang-barang yang dijual, baik restoran, toko buku, toko baju, dan lain-lain. Selain itu, Budi juga menyebut cash flow yang dihadapi akan makin berat.

"Itu yang pasti ada kenaikan harga. Itu kan yang harus diantisipasi. Dampaknya mungkin lebih ke inflasi akan menurunkan daya beli. Kita khawatir daya beli nanti turun. PPN itu kan cash flow, kita harus nalangin dulu, ya. Namanya PPN, nalangin di muka itu berat. Kita harus bayar dulu penjualan kita 12 persen di muka, arus kas kita makin berat," kata dia.

Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut naiknya PPN 12 persen akan berdampak terhadap harga pembelian bahan baku dan biaya produksi.

Solusi alternatif

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan menaikkan PPN 12 persen di tahun depan bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan penerimaan pajak.

"Padahal ada cara lain untuk meningkatkan penambahan penerimaan pajak. Saat ini kepatuhan pembayaran PPN hanya sekitar 65 persen. Kalau kepatuhan bisa ditingkatkan menjadi 90 persen, akan ada tambahan sekitar Rp150 triliun, sekitar tujuh persen dari penerimaan pajak tahun lalu. Jadi tidak perlu ada peningkatan PPN, tapi collection-nya yang harus ditingkatkan," kata Yose.

Penaikan PPN, ujar Yose, pasti akan mengganggu daya beli. Saat ini, konsumsi masyarakat masih jauh di bawah level sebelum pandemi, hanya sekitar 52 persen, turun dari 54,5 persen. Di samping itu, meskipun jumlah pengangguran cukup rendah, kebanyakan pekerja saat ini bekerja pada sektor informal dengan penghasilan lebih rendah dan tidak menentu.

"Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, angka pekerja sektor formal masih lebih rendah empat juta orang. Padahal, angkatan kerja terus bertambah. Ini memengaruhi daya beli yang memang melemah. Terlihat juga dengan penurunan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Jika dikenakan tambahan PPN, tentunya akan makin melemah lagi," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti menyampaikan bahwa penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025. Perlu kami tegaskan bahwa penyesuaian tarif PPN bukan ditetapkan saat ini, melainkan sudah ditetapkan saat UU HPP disahkan oleh DPR pada 29 Oktober 2021," kata Dwi.

Kendati demikian, sesuai pernyataan Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada 19 Maret 2023, penaikan tarif PPN menjadi 12 persen diserahkan kepada pemerintahan selanjutnya. "Namun, pemerintah juga menghormati kebijakan pemerintahan baru, termasuk kebijakan mengenai target penerimaan negara," tegasnya. (Naufal Zuhdi)

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

PEMERINTAH mesti segera mencari pasar ekspor baru di tengah terus turunnya nilai surplus neraca perdagangan Tanah Air. Pemerintah bisa memanfaatkan momentum pemilu yang sedang berlangsung di banyak negara, yang sebagian besar calon pemimpin tersebut mengusung program populis.

"Di tahun ini, banyak negara menggelar pemilu dan sebagian besar calon pemimpin memilih untuk menjalankan program-program populis," papar Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Jahen Fachrul Rezki, dilansir Media Indonesia, Senin, 18 Maret 2024.

Jumat, 15 Maret 2024, Badan Pusat Statistis (BPS) mengumumkan tren surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada Februari 2024 dengan nilai USD0,87 miliar. Capaian itu merupakan surplus neraca perdagangan selama 46 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Hanya saja, nilai surplus itu terus berada di jalur penurunan sejak pertengahan 2023. Surplus pada Februari 2024, misalnya, turun USD1,13 miliar secara bulanan jika dibandingkan dengan Januari 2024 yang tercatat USD2,02 miliar.

Jahen menjelaskan, pemerintah tak bisa terus-menerus mengandalkan pasar yang ada saat ini sebagai andalan utama ekspor tanpa mencari alternatif lain. Krisis geopolitik juga membuat pertumbuhan negara maju tertekan yang membuat permintaan terus turun dalam beberapa bulan terakhir.

Ekonomi Tiongkok, misalnya, melemah dan diperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I-2024 akan di bawah lima persen. Pelemahan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia akan berdampak terhadap kinerja ekspor.

Begitu pula dengan ekonomi Jepang, Jerman, dan Inggris yang secara teknis ada di fase resesi. Alhasil, komoditas andalan ekspor Indonesia seperti minyak bumi, kelapa sawit, dan batu bara juga turun lantaran lesunya permintaan global.

"Ini faktor utama yang menyebabkan total nilai ekspor Indonesia turun," kata Jahen.

Masih resilien

Dalam keterangan resmi, Sabtu, 16 Maret 2024, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan berlanjutnya surplus neraca perdagangan pada Februari 2024 mencerminkan posisi eksternal Indonesia yang masih cukup resilien di tengah gejolak perekonomian global yang masih tinggi.

"Kendati demikian, pemerintah akan terus mengantisipasi risiko global yang ada untuk memitigasi dampaknya pada ekonomi nasional," kata dia.

Nilai ekspor Indonesia pada Februari 2024 mencapai USD19,31 miliar, turun 9,45 persen secara tahunan (yoy). Penurunan terutama bersumber dari ekspor nonmigas sebesar 10,15 persen (yoy) akibat penurunan ekspor batu bara, besi dan baja, serta minyak sawit.

"Moderasi harga komoditas dan penurunan volume perdagangan global menjadi penyebab menurunnya ekspor nonmigas Indonesia," kata Febrio.

Secara sektoral, penurunan terjadi pada ekspor produk industri pengolahan sebesar 11,49 persen (yoy) serta sektor pertambangan dan lainnya sebesar 7,54 persen (yoy). Sementara itu, sektor pertanian tumbuh 16,91 persen (yoy).

"Secara kumulatif, total ekspor pada periode Januari-Februari 2024 mencapai USD39,80 miliar," kata Febrio.

Di sisi lain, impor Indonesia pada Februari 2024 tercatat sebesar USD18,44 miliar, tumbuh 5,84 persen (yoy). Peningkatan impor didorong sektor nonmigas yang tumbuh 14,42 persen (yoy) dan sektor migas sebesar 23,82 persen (yoy).

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

Jakarta: Konsernya di berbagai belahan dunia selalu menyebabkan 'gempa kecil'. Bahkan, para pemimpin dunia bersaing untuk mendapatkan perhatiannya: apa yang mendorong efek Taylor Swift?

Efek Swiftonomics telah menyebabkan banyak negara bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Ketika daftar awal tanggal tur diterbitkan pada Juni 2023 tanpa menyebutkan Kanada, Anggota Parlemen Kanada mengajukan keluhan kepada Ketua House of Commons dengan menyebutnya sebagai "penghinaan".

Perdana Menteri Justin Trudeau buru-buru mengeluarkan undangan dan, sebulan kemudian, enam tanggal untuk Toronto dan tiga untuk Vancouver ditambahkan ke daftar tanggal tur internasional untuk 2024.

Swift juga menerima undangan dari Presiden Chile, wali kota Budapest, dan pemimpin partai oposisi di Thailand. Menteri Keuangan Selandia Baru Grant Robertson mengundurkan diri dari kontes untuk menarik Swift, dengan mengatakan dia tidak mampu menginvestasikan uang publik untuk kampanye pemasaran.

Tak heran jika Swift dinobatkan sebagai Person of the Year 2023 oleh Majalah Time.


Fans Taylor Swift berbondong-bondong antre tiket. Foto: AFP/William West.

Remaja mengidolakan Taylor Swift

Melansir Al Jazeera, kemunculan Taylor Swift sangat luar biasa dan merupakan kisah yang sangat disukai oleh pengagum remaja, meskipun penggemar dari segala usia menganggap diri mereka sebagai "Swifties".

Wanita berusia 34 tahun ini lahir di Pennsylvania dan pindah ke Nashville, Tennessee, dengan cita-cita untuk dunia musik country pada usia 14 tahun. Dia merilis album debutnya pada usia 16 tahun pada 2006.

Album pertama itu menjadi hit di Top Country Albums (yang menghabiskan 24 minggu di nomor satu) dan di Billboard 200, yang memuncak di nomor lima dan bertahan di tangga lagu pop selama 284 minggu - hampir lima setengah tahun. Dia tetap lebih menonjol di dunia musik country selama beberapa tahun sampai dia merilis 1989, album pop pertamanya, pada 2014.

Entah bagaimana, para penggemar tampaknya sangat memahami perjuangan cinta Swift yang terdokumentasi dengan baik, menggunakan lagu-lagunya untuk melewati pengalaman mereka yang menantang; yang lain sangat mengagumi peralihannya dari musik country ke musik pop arus utama dengan caranya sendiri.

Para remaja putri mengatakan, mereka tumbuh dengan perasaan terinspirasi oleh seorang wanita yang menetapkan standar baru untuk dirinya sendiri dan orang lain dalam bisnis yang telah memberikan kesan mendalam tentang pemberdayaan diri.

Taylor Swift mengambil kendali

Kehebatan bisnis Swift, yang mencakup perekaman ulang enam album pertamanya untuk mengambil kembali kendali atas rekaman master, telah menjadikannya inspirasi antargenerasi bagi wanita. Baik di dalam maupun di luar industri musik.

Pada 2019, mantan label rekamannya, Big Machine Records, memiliki master dari album aslinya dan pemiliknya menjualnya ke perusahaan penerbitan yang didirikan oleh Scooter Braun, mantan manajer musik Justin Bieber dan Kanye West, yang menurut Swift menindasnya beberapa kali dalam kariernya. Jadi, dia merekam ulang semuanya.

Dalam surat resmi Tumblr, Swift memberi tahu para penggemarnya, album Taylor's Version yang baru akan menjadi "pilihan yang lebih sehat" untuk dibeli. Dia memperingatkan artis lain untuk memastikan mereka melindungi hak pribadi mereka sebelum menandatangani kontrak apa pun yang bukan demi kepentingan terbaik mereka – seperti kesepakatan rekaman awalnya, yang tidak memberinya kepemilikan atas katalognya sendiri.

"Syukurlah, saya sekarang menandatangani kontrak dengan label yang percaya bahwa saya harus memiliki apa pun yang saya buat. Mudah-mudahan, artis muda atau anak-anak yang memiliki impian bermusik akan membaca ini dan belajar tentang cara melindungi diri mereka sendiri dengan lebih baik dalam negosiasi. Anda berhak memiliki karya seni yang Anda buat," ujar Swift.

Fenomena ekonomi

Tur internasional Taylor Swift The Eras Tour dimulai Februari dengan pertunjukan empat malam di Tokyo Dome di Jepang. Saat tulisan ini dibuat, akan diakhiri dengan tiga malam di Vancouver, British Columbia pada awal Desember 2024.

Pollstar memperkirakan Eras Tour telah meraup lebih dari USD1 miliar setelah hanya 60 pertunjukan dan 4,35 juta tiket terjual. Ini memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Farewell Yellow Brick Road Tour milik Elton John, yang berlangsung lebih dari 328 pertunjukan antara 2018 dan 2023 dan menghasilkan USD939 juta.

Itu adalah perbedaan eksponensial dalam hal jumlah pertunjukan yang harus dilakukan oleh setiap artis. Penjualan tiket dari pertunjukan Swift pada 2024 diperkirakan akan menghasilkan USD1 miliar lagi.

Film konser Taylor Swift: The Eras Tour menghabiskan biaya produksi USD15 juta dan melampaui USD250 juta dalam penjualan global pada November. Serta menjadi film konser terlaris sepanjang masa, menurut The Hollywood Reporter.

Seiring Eras Tour melanjutkan jadwal konsernya di seluruh dunia pada tahun baru, Swift kemungkinan akan terus menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan produk domestik bruto (PDB) beberapa negara.

The Economist mengambil satu langkah lebih jauh dan melakukan investigasi terhadap tur Swift pada 2023 dan sesama bintang pop global serta temannya Beyoncé untuk melihat apakah tur tersebut memicu inflasi (kesimpulannya: ternyata tidak).


Taylor Swift dan kekasihnya Travis Kelce memberikan efek pada ekonomi Amerika. Foto: AFP/Timothy Clary.

Faktanya, hanya acara olahraga yang cenderung meningkatkan belanja tambahan pada acara-acara besar, kata para ekonom. Tapi tentu saja, Swift juga ada hubungannya dengan memberikan dorongan pada olahraga – setidaknya sepak bola Amerika. Hubungan romantisnya yang mulai berkembang dengan Travis Kelce, Ketua Kansas City Chiefs, telah meningkatkan penayangan televisi untuk NFL di AS sejak dia mulai menghadiri pertandingan pada September.

Taylor Swift dengan tepat mengatur waktu konsernya pada periode saat puncak belanja konsumen dan puncak tingkat lapangan kerja benar-benar merupakan penentu utama perekonomian kita saat ini.

"Enam bulan dari sekarang, kemungkinan besar kita tidak akan melihat tur sebesar ini," ujar kepala ekonom Manulife Investment Management dan Swiftie, Frances Donald, kepada CBC pada Juni 2023.

Ia menambahkan, antusiasme masyarakat untuk bisa untuk berkumpul dan merayakan dengan cara ini karena pembatasan pandemi covid-19 akan segera berakhir.

Bagi perusahaan, politisi, pemerintah, dan selebritas, menggembar-gemborkan hubungannya dengan Swift, betapapun lemahnya, telah menjadi alat pemasaran dan pembangkit pengaruh yang populer baik di media sosial maupun tradisional.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

PEMERINTAH dinilai tak maksimal dalam memberantas perdagangan baju bekas impor. Dari kecolongannya Bea dan Cukai sampai barang ilegal itu bisa masuk Indonesia hingga perdagangannya yang saat ini kembali terang-terangan di sejumlah pasar.

Ambil contoh di Pasar Senen, Jakarta, yang selama ini menjadi sentranya kulakan baju bekas impor. Toko-toko di sana saat ini ramai kembali pembeli, bahkan diperkirakan bakal meningkat seiring dengan akan masuknya Ramadan pada Maret depan.

Baju-baju bekas di sana kebanyakan datang dari Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, lewat Permendag No 40/2022, pemerintah telah menetapkan baju bekas impor haram diperjualbelikan di Tanah Air karena akan menggerus industri garmen lantaran harganya yang teramat miring.

"Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Bea Cukai untuk menghadang di hulu guna mencegah masuknya baju bekas impor itu. Ada kekuatan besar di sana yang membekingi barang itu dan Bea Cukai bakal kesulitan menghadapinya," papar Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, dilansir Media Indonesia.

Bukan cuma adanya beking yang kuat, sambungnya, baju bekas impor juga bisa masuk lewat jalur tikus alias pelabuhan tak resmi yang tak ada petugas Bea Cukai.

"Karena itu, perlu dibuat sebuah satgas yang berisi petugas gabungan yang berasal dari Bea Cukai, kepolisian, dan TNI karena besarnya masalah yang dihadapi," ujarnya.

Kepolisian dan TNI dapat bersinergi dengan mengadang di tengah laut kapal pengangkut yang lewat jalur tikus.

"Jalur tak resmi itu biasanya lewat ke jalur-jalur menuju Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi," kata Andry.

Pengawasan di hilir harus ditingkatkan

Selain pengawasan di hulu, pengawasan di hilir juga mesti ditingkatkan. Aktivitas perdagangan, baik di pasar maupun lewat media sosial, juga harus diawasi dan harus ada penindakan hukum jika ada yang melanggar aturan.

"Tanpa adanya sinergi antarinstansi, sulit bagi Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan mengawasi masalah ini. Selain di pasar-pasar tradisional, penjualan pakaian bekas ini ramai lagi di media sosial. Kita lihat Tiktok Live sampai hari ini masih ada yang menjual produk-produk pakaian bekas impor," beber dia.

Artinya, lanjut Andry, di situ juga butuh keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengawasi perdagangan di dunia maya.

Perdagangan baju bekas impor diakuinya memang menggiurkan. Pakaian dengan merek ternama dijual dengan harga mulai Rp15 ribu hingga Rp35 ribu sehingga dipastikan akan memantik minat beli masyarakat.

Namun, jika dibiarkan, hal itu akan menurunkan kinerja industri tekstil Tanah Air sehingga bisa mengancam ribuan tenaga kerja.

"Kehadiran baju bekas impor dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi momok bagi industri. Kalau dibiarkan, akan banyak pabrik tekstil yang gulung tikar," ujar dia.

Saat dihubungi di kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan ia belum dapat memastikan pakaian bekas yang beredar saat ini apakah merupakan stok lama yang selama ini disembunyikan para importir untuk menjualnya kembali di situasi yang dinilainya sudah aman, atau baru saja diimpor dari negara asal.

"Tapi yang pasti adalah tidak ada penindakan hukum terhadap importir, penindakan hukum hanya untuk pedagang kecil. Ada tebang pilih di situ. Para pedagang itu hanya kaki-tangan importir baju bekas yang diyakini dibekingi aparat," ujar dia.

Danang menambahkan, maraknya kembali penjualan baju bekas impor sekaligus menunjukkan kelalaian pemerintah menegakkan regulasi yang dibuatnya sendiri.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Korban akan berjatuhan, yakni para produsen garmen yang merupakan usaha padat karya, baik itu pelaku UKM maupun industri besar," ujarnya.

Harga miring

Di Pasar Senen, Jakarta, yang selama ini menjadi sentranya pakaian bekas impor, para pedagang menjual barang dagangannya tanpa rasa waswas. Mereka memajang produk mereka dengan label harga yang sangat murah. Paling murah rata-rata Rp15 ribu dan paling mahal Rp35 ribu, itu pun masih bisa ditawar jika pembeli mengambil banyak.

"Kita di Blok III impor semua, kalau di Blok IV baru campur dengan yang lokal. Blok I dan II juga sama, impor semua," kata salah satu pemilik toko pakaian di Blok III Pasar Senen yang enggan disebutkan namanya.

Barang-barang yang ada di tokonya mayoritas berasal dari Jepang dan Korea. "Meski bekas, tapi masih bagus kondisinya. Kalau dari segi fesyen, lebih bagus dari Korea," terang dia.

Salah satu pemilik toko di Blok IV Pasar Senen yang juga minta tak disebutkan namanya berujar, bersama para pedagang lainnya, ia tak perlu repot mencari tempat berbelanja untuk kebutuhan tokonya. Tiap pekan, para pemasok pakaian bekas impor yang langsung datang ke toko.

"Biasa datang 50 bal, tapi itu sesuai dengan kebutuhan. Isinya blus 500 pieces per bal. Dari 500 pieces itu kemudian kita cek kondisinya, paling dapat 450 pieces, lalu kita pisahkan lagi sesuai dengan grade. Kalau celana, isinya 200 pieces per bal," jelas dia. (Naufal Zuhdi)

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)