Adalah Gary Becker, ekonom berkebangsaan Amerika Serikat peraih Hadiah Nobel Ekonomi 1992, dalam Crime and Punishment: An Economic Approach (1968) mengemukakan gagasan yang pada masanya dianggap kontroversial. Menurutnya, pelaku kejahatan tidak selalu bertindak karena dorongan emosi, kemiskinan, atau penyimpangan psikologis.

Lalu apa? Bagi Becker kejahatan malah dilakukan secara rasional melalui perhitungan untung dan rugi. Seseorang melakukan pelanggaran hukum bila manfaat yang diperoleh diperkirakan lebih besar daripada risiko yang harus ditanggung.

Gagasan Becker tersebut rasanya sangat relevan untuk membaca fenomena korupsi di Indonesia. Selama ini korupsi lebih sering dijelaskan sebagai persoalan moralitas. Koruptor dianggap sebagai orang yang serakah, tidak bermoral, tidak berintegritas, atau tidak memiliki rasa malu.

Anggapan itu tentu tidak salah. Tapi, apabila korupsi hanya dipahami sebagai persoalan moral personal, sulit menjelaskan mengapa praktik tersebut terus berulang. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu rezim ke rezim berikutnya, bahkan dari satu lembaga ke lembaga lainnya.

Faktanya, Indonesia telah berkali-kali menangkap koruptor. Menteri ditangkap. Gubernur ditangkap. Bupati ditangkap. Hakim ditangkap. Jaksa ditangkap. Anggota parlemen ditangkap. Kepala dinas ditangkap. Pimpinan perguruan tinggi ditangkap. Direksi perusahaan negara ditangkap. Namun korupsi tidak pernah benar-benar hilang, bahkan sekadar berkurang pun tidak. Ia terus terjadi dengan wajah dan pelaku yang berbeda.

Pertanyaannya, mengapa? Salah satu jawabannya adalah karena korupsi masih merupakan tindakan yang rasional bagi banyak orang. Rasional tentu tidak sama dengan benar. Rasional juga tidak berarti dapat dibenarkan secara etis. Rasional hanya berarti bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kalkulasi yang dianggap menguntungkan oleh pelakunya.

Sebelum melakukan korupsi, seorang pelaku telah menghitung secara cermat besarnya keuntungan yang akan diperoleh, kemungkinan ketahuan dan tertangkap, kualitas pengawasan yang ada, hingga potensi hukuman yang mungkin diterima. Semua telah ia kalkulasi. Dalam banyak kasus, keuntungannya selalu lebih besar daripada risiko yang mungkin didapatkan.

Begini, coba bayangkan seorang pejabat yang memiliki akses terhadap proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Manipulasi pengadaan barang dan jasa, pengaturan pemenang tender, mark-up anggaran, atau penyalahgunaan kewenangan lainnya. Ia sangat mungkin memperoleh keuntungan yang nilainya puluhan bahkan ratusan kali lebih besar dibandingkan penghasilan resminya, tanpa harus bekerja sampai pensiun.

Seorang aparatur sipil negara yang bekerja secara profesional dan jujur selama tiga puluh tahun mungkin akan memperoleh kehidupan yang layak. Mungkin. Ia misalnya dapat memiliki rumah, menyekolahkan anak, dan menikmati masa pensiun dengan tenang. Akan tetapi, sangat sedikit di antara mereka yang mampu mengumpulkan kekayaan puluhan atau ratusan miliar rupiah hanya dari penghasilan resmi.

Sebaliknya, korupsi menawarkan jalan pintas menuju kekayaan dalam waktu singkat. Dalam banyak kasus, bekerja secara benar dan jujur tidak akan pernah menghasilkan kekayaan sebesar yang dapat diperoleh melalui korupsi. Bahkan hingga masa pensiun, sebagian besar pejabat yang hidup dari penghasilan resmi tidak akan memiliki aset sebesar yang dimiliki oleh seorang koruptor kelas menengah.

Karena itu, persoalan korupsi sesungguhnya dan senyatanya tidak hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga berkaitan dengan struktur insentif yang bekerja dalam masyarakat.

Dalam perspektif teori pilihan rasional (rational choice theory), manusia cenderung merespons insentif. Ketika suatu tindakan memberikan keuntungan besar dengan risiko yang relatif kecil, maka sebagian orang akan terdorong untuk melakukannya. Sebaliknya, apabila risiko dan biaya yang harus ditanggung sangat tinggi, maka tindakan tersebut menjadi tidak menarik.

Masalahnya, Indonesia belum sepenuhnya berhasil membuat korupsi menjadi pilihan yang merugikan.

Data menunjukkan bahwa rata-rata hukuman terhadap pelaku korupsi masih relatif ringan dibandingkan dampak yang ditimbulkannya. Berbagai hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata vonis koruptor berada pada kisaran tiga hingga empat tahun penjara. Pada saat yang sama, nilai kerugian negara akibat korupsi mencapai ratusan triliun rupiah.

Di sisi lain, kemampuan negara dalam memulihkan aset hasil korupsi juga masih menghadapi berbagai kendala. Banyak aset yang disembunyikan melalui jaringan keluarga, perusahaan, rekening atas nama pihak lain, atau dipindahkan ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilacak. Akibatnya, tidak semua hasil korupsi dapat kembali kepada negara.

Situasi ini menyebabkan lahirnya persepsi yang sangat berbahaya. Bagi sebagian orang, korupsi terlihat seperti sebuah perjudian dengan peluang menang yang cukup besar. Jika berhasil, pelaku memperoleh kekayaan yang luar biasa. Jika gagal dan tertangkap, hukuman yang diterima belum tentu sebanding dengan keuntungan yang telah diperoleh.

Dalam logika ekonomi, ini adalah masalah insentif. Tidak mengherankan apabila korupsi terus bereproduksi. Yang berubah hanyalah nama pelaku dan modus operasinya. Tapi logika dasarnya tetap sama.

Padahal dampak korupsi jauh lebih besar daripada sekadar hilangnya uang negara. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi. Akibatnya masyarakat kehilangan keyakinan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Orang-orang menjadi sinis terhadap pemerintah. Aparatur yang jujur kehilangan motivasi karena melihat bahwa pelanggaran lebih menguntungkan daripada kepatuhan.

Lebih jauh lagi, korupsi juga memperlebar ketimpangan sosial. Setiap rupiah yang dikorupsi sebetulnya adalah hak masyarakat yang dirampas. Di situ ada anggaran pendidikan yang dikorupsi, itu artinya ada banyak anak-anak yang tidak memperoleh fasilitas belajar yang layak. Begitu juga dengan anggaran kesehatan yang dikorupsi, yang dirugikan adalah masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Lihatlah anggaran infrastruktur yang dikorupsi, begitu banyak yang harus menanggung akibatnya, di mana warga harus menggunakan jalan rusak, jembatan lapuk, atau fasilitas publik yang buruk. Dengan kata lain, korupsi bukanlah kejahatan tanpa korban. Korupsi selalu memiliki korban, meskipun korbannya kadangkala tidak terlihat secara langsung.

Ironisnya, sebagian pelaku korupsi justru berasal dari kelompok yang secara ekonomi senyatanya sudah sangat mapan. Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu didorong oleh kebutuhan ekonomi. Banyak koruptor melakukan korupsi bukan karena miskin, melainkan karena kesempatan yang tersedia dan keuntungan yang terlalu besar untuk diabaikan.

Artinya, korupsi sebenarnya bukan soal kebutuhan, tetapi soal keserakahan yang difasilitasi oleh sistem yang lemah. Karena itu, solusi terhadap korupsi tidak boleh berhenti hanya dengan seruan moril saja.

Betul bahwa pendidikan antikorupsi penting. Bahwa pendidikan karakter penting. Atau pendidikan agama penting. Akan tetapi, semua itu tidak akan cukup apabila sistem yang ada tetap membuat korupsi menguntungkan.

Negara harus mengubah kalkulasi para calon koruptor. Peluang tertangkap harus diperbesar melalui sistem pengawasan yang kuat. Transparansi harus ditingkatkan. Digitalisasi pelayanan publik harus diperluas untuk mengurangi ruang interaksi yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum juga harus konsisten tanpa pandang bulu.

Lalu yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa seluruh hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara.

Selain dihukum, koruptor juga harus kehilangan seluruh keuntungan ekonominya dari korupsi yang dilakukan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku untuk menikmati hasil korupsi setelah menjalani hukuman. Sebab selama hasil kejahatan masih dapat dinikmati, pesan yang diterima masyarakat akan tetap sama yaitu korupsi masih menguntungkan.

Karena itu, hemat saya pemberantasan korupsi yang efektif jangan berhenti hanya dengan memenjarakan pelaku. Tujuan utamanya adalah membuat korupsi menjadi pilihan yang tidak rasional.

Seorang calon koruptor harus sampai pada kesimpulan bahwa tindakan tersebut tidak layak dilakukan karena peluang tertangkap sangat tinggi, seluruh aset akan disita, karier akan berakhir, reputasi akan hancur, dan kerugian yang ditanggung jauh lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh.

Ketika situasi itu tercapai, korupsi akan kehilangan daya tariknya. Karenanya, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah mengapa orang melakukan korupsi. Sebab jawabannya sudah cukup jelas, yakni karena sebagian dari mereka menganggap keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang harus ditanggung.

Bagi saya pertanyaan yang lebih mendesak adalah mengapa sistem kita masih memungkinkan perhitungan seperti itu terjadi. Pelakunya mungkin berganti. Lembaganya boleh saja berubah. Modusnya boleh jadi semakin canggih.

Tetapi logika yang melahirkannya tetap sama, bahwa korupsi akan terus hidup selama ia masih tampak sebagai pilihan yang rasional bagi mereka yang mengejar kekayaan melalui jalan yang salah.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai komitmen Bisnis Indonesia Group (BIG) menyediakan data dan proyeksi ekonomi yang solid, BIG Consensus Insights by Data Indonesia hadir sebagai panduan navigasi strategis yang menyatukan beragam perspektif, proyeksi, serta analisis mendalam dari para ekonom dan analis terkemuka di Indonesia.

BIG Consensus Insightsmenyajikan proyeksi agregat terhadap estimasi berbagai indikator fundamental makroekonomi.

Konsensus ini mencakup parameter-parameter krusial yang mengukur kesehatan ekonomi nasional, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi (PDB), tingkat inflasi untuk memantau pergerakan daya beli masyarakat, hingga proyeksi kebijakan moneter terkait dengan arah suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate).

Seluruh estimasi ini dihimpun secara berkala dari sejumlah ekonom Tanah Air yang memiliki kredibilitas di industri yang digeluti masing-masing.vMelalui pendekatan terintegrasi ini, BIG Consensus Insights hadir untuk memberikan solusi atas tantangan prediksi tunggal.

Dengan menyandingkan berbagai estimasi profesional dalam satu laporan terpadu, para pemangku kepentingan (stakeholders) dapat menangkap sentimen pasar secara lebih objektif, memitigasi risiko ketidakpastian dari proyeksi tunggal (single forecast), serta memperoleh landasan yang jauh lebih kuat dalam menyusun perencanaan bisnis maupun kebijakan strategis ke depan.

Daftar Ekonom yang Terlibat dalam BIG Consensus Insights

Keandalan proyeksi dalam BIG Consensus Insights didukung penuh oleh jajaran ekonom senior dari sektor perbankan, sekuritas, lembaga riset, dan organisasi profesi berikut:

1. Ahmad Mikail Zaini– Sucor Sekuritas
2. Andry Asmoro– Bank Mandiri
3. Anton Hendranata– BRI Research Institute
4. David Sumual– BCA
5. Dipo Satria Ramli– Core Indonesia
6. Dzulfian Syafrian– Indef
7. Enrico Tanuwidjaja– UOB Indonesia
8. Fakhrul Fulvian– Trimegah Sekuritas
9. Fikri C. Permana– KB Valbury Sekuritas
10. Hosianna E. Situmorang– Bank Danamon
11. Josua Pardede– Bank Permata
12. Leo Putra– BNI
13. Lintang N.– Bahana Sekuritas
14. Rizal Taufikurahman– Indef
15. Pieter Abdullah– Prasasti
16. Radhika Rao– DBS Eurozone, India, Indonesia
17. Rully Arya Wisnubroto– Mirae Sekuritas
18. Sunarsip– The Indonesia Economic Intelligence (IEI)
19. William Simadiputra– DBS Indonesia

Winang Budoyo – Perbanas

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.345 per dolar AS pada perdagangan Kamis (30/4) sore. Mata uang Garuda melemah 19 poin atau 0,11 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan rupiah terjadi di tengah mayoritas mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS. Yuan China naik 0,11 persen, peso Filipina menguat 0,18 persen, dolar Singapura terapresiasi 0,19 persen, yen Jepang melonjak 0,52 persen, won Korea Selatan menguat 0,54 persen, serta dolar Hong Kong naik 0,02 persen.

Sementara itu, ringgit Malaysia menjadi satu-satunya yang melemah di kawasan dengan depresiasi sebesar 0,51 persen terhadap dolar AS.

Di sisi lain, mata uang utama negara maju kompak menguat terhadap dolar AS. Euro Eropa naik 0,02 persen, poundsterling Inggris menguat 0,09 persen, dolar Australia terapresiasi 0,21 persen, dolar Kanada naik 0,10 persen, dan franc Swiss menguat 0,23 persen.

Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah masih tertekan oleh kombinasi sentimen domestik dan global.

"Rupiah melemah terhadap dolar AS di tengah sentimen risk off domestik, kekhawatiran akan harga minyak dunia yang terus meningkat akan semakin melebarkan defisit anggaran," kata kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/4).

Menurut dia, sentimen domestik saat ini masih sangat lemah dan menyebabkan investor tidak puas akan kebijakan pemerintah yang dinilai belum melakukan perbaikan signifikan untuk mengurangi defisit. Di samping itu, Bank Indonesia dinilai masih sebatas mengandalkan intervensi.

"Sentimen eksternal juga masih tidak menentu, kekhawatiran akan eskalasi di Timur Tengah, sementara dolar AS dan minyak mentah juga masih berfluktuasi tajam," tandasnya.

[Gambas:Youtube]

Kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian nasional terus menunjukkan tren positif.

Tren terlihat dari data yang diubah metodologi dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Perubahan metodologi tersebut mencakup peralihan dari PDB seri 2000 ke seri 2010. Pada seri sebelumnya, perhitungan nilai tambah menggunakan harga produsen, yakni harga setelah intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi.

Sementara itu, pada seri 2010, pendekatan yang digunakan adalah harga dasar, yang mencerminkan nilai keekonomian barang dan jasa sebelum intervensi pemerintah.

Penyesuaian metode statistik sejak 2010 ini menjadi bagian dari dinamika yang memperlihatkan ketahanan sektor industri pengolahan dalam menopang ekonomi Indonesia.

Selain itu, cakupan pembentukan PDB juga diperluas. Pada periode 2001-2009, PDB nasional hanya dihitung dari sembilan lapangan usaha utama. Namun sejak 2010 hingga 2024, cakupan tersebut meningkat menjadi 21 kategori lapangan usaha (kategori A-U).

Perubahan klasifikasi ini sempat mempengaruhi kontribusi industri pengolahan, yang tercatat mengalami penurunan pada 2010 akibat peningkatan nilai sektor lain seperti perdagangan, konstruksi, pertambangan, serta jasa keuangan dan real estate.

Meski demikian, kontribusi industri pengolahan tetap berada pada level signifikan. Seperti dikutip dari data BPS, pada awal 2000-an kontribusi sektor ini masih berada di kisaran 28-29 persen, bahkan mencapai sekitar 29,05 persen pada 2001 dan 28,72 persen pada 2002.

Angka tersebut kemudian mengalami tren penurunan bertahap hingga berada di kisaran 19-20 persen dalam satu dekade terakhir, termasuk sekitar 19,7 persen pada 2019 dan 19,87 persen pada 2020

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tren kembali menunjukkan penguatan, dengan kontribusi industri pengolahan tercatat meningkat dari sekitar 18,34 persen pada 2022 menjadi 18,67 persen pada 2023, lalu naik lagi menjadi 18,98 persen pada 2024 dan mencapai sekitar 19,07 persen pada 2025. Tren kenaikan ini berlanjut hingga saat ini seiring kuatnya fundamental ekonomi nasional.

Kenaikan tersebut didorong oleh kombinasi pemulihan pascapandemi, efektivitas kebijakan hilirisasi industri, serta penguatan konsumsi domestik. Selain itu, kebijakan hilirisasi dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sementara permintaan domestik yang kuat menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Sebagai contoh perbandingan, angka kontribusi semua sektor ke PDB di tahun 2010 bila menggunakan metodologi seri 2000 hanya sebesar Rp6.446,9 triliun, namun bila menggunakan metodologi seri 2010 kontribusi tercatat Rp6.864,1 triliun di periode yang sama.

Industri pengolahan sendiri tercatat memiliki kontribusi tertinggi di tahun tersebut yakni sekitar 22-24 persen dari total PDB

Dengan perkembangan ini, Febri Hendri, Staf Khusus Menteri Perindustrian dan juga juru bicara Kementerian Perindustrian menyebut industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

"Kalau ada ekonom atau pengamat yang menyebut kontribusi PDB industri pengolahan menurun dengan mengambil data 2001-2005 tidak bisa dibandingkan itu," katanya Rabu (29/4).

Ia justru mengatakan kontribusi industri pengolahan ke ekonomi dalam negeri justru meningkat.

"Hanya periode 2022, 2023, 2024 itu meningkat, setelah covid, dan Pak Menteri (Agus Gumiwang Kartasasmita) memimpin, industrinya meningkat," katanya.

PS ketika menghitung podb, mereka punya konsep defisini lapangan usaha dan metode perhiytungan dan itu berubah drwaktu ke waktu, misalnyua 2009 bps ubah kbli di mana industri pengolahan dipecah jd bbrp sub sektor yang setara industri pengolahan. jd industri pengilaha dipecah jd industri pengolahan sndiri dan kemudian sub sektor misalnya e.

jadi perhitungan pdb sebelum 2009, itu memaskkuan 3 sektor ekonomi shgga pdb membesar, ketika membesar, maka kontribusi pdb juga membesar. perubahan diubah 2020. oleh karena itu perhitungan tiap peride perubahan tidak bisa dibandingkan.

kontribusi pdb menurun tdk bisa dibandingkan dgn periode tertentu, krn tak apple to apple. hanya periode 2022, 2023, 2024 itu meningkat, setelah covbid, dan pak menteri AGK memimpin dan industrinya meningkat.

jadi klo ada ekonom atau pengamat katakan kontribusi pdb industri pengolahan menurun, ambil data 2001-2005 gak bisa dibandingkan itu.

Ada banyak hal yang patut dikagumi dari kisah ekonomi Indonesia belakangan ini. Seorang presiden yang menepati janji kampanye. Program makan bergizi yang berjalan mekanis seperti jarum jam, menjangkau jutaan anak. Bank sentral yang siap menjaga nilai tukar rupiah. Dan menteri keuangan yang berbicara penuh percaya diri di panggung global, meyakinkan mitra internasional bahwa semuanya baik-baik saja.

Namun, kekaguman dan analisis adalah dua hal yang berbeda. Di balik permukaan berbagai pencapaian ini, seorang pengamat yang prihatin mungkin melihat pola yang patut direnungkan secara jernih.

Perhatikan rupiah. Nilainya menyentuh titik terendah sepanjang masa terhadap dolar AS, namun sikap fiskal dan moneter kita tetap ekspansif—bahkan terasa sengaja. Belanja pemerintah makin mendominasi ekonomi, menyisakan ruang lebih sempit bagi ekspansi swasta. Program makan bergizi gratis, terlepas dari manfaat sosialnya, tampak diprioritaskan hingga mengorbankan belanja penting lainnya.

Sementara itu, Bank Indonesia mengambil peran yang kian aktif di pasar obligasi, membeli surat berharga negara dengan cara yang menurut sejumlah analis dapat mengaburkan batas antara operasi moneter dan intervensi pasar. Hasilnya, disengaja atau tidak, adalah pasar obligasi di mana harga dan imbal hasil sangat dipengaruhi oleh satu pembeli dominan—sehingga menyisakan ruang yang kecil bagi proses penemuan harga yang sesungguhnya.

Seiring waktu, ini berisiko menciptakan jebakan likuiditas, ketika pelaku swasta mundur, dan pasar tak lagi mencerminkan penawaran serta permintaan riil. Ini bukan tuduhan kesalahan. Ini sekadar pengamatan halus bahwa ketika bank sentral menjadi pembeli terakhir secara rutin, kemampuan pasar untuk mengirimkan sinyal jujur bisa menjadi terdistorsi.

Ini bukanlah tuduhan. Ini adalah pengamatan. Dan hal ini layak dibahas secara terbuka, karena perdebatan kebijakan itu sehat dan rakyat Indonesia mencintai kebebasan mereka. Namun iklim saat ini memberi sinyal berbeda.

Saat rupiah melemah, komentar yang muncul menekankan stabilitas. Saat defisit fiskal melebar, ia disebut sementara. Saat seorang analis asing mempertanyakan apakah defisit bisa melampaui tiga persen PDB, responsnya cepat dan personal, mempertanyakan kredibilitas alih-alih berdebat dengan angka. Pesannya, disengaja atau tidak, adalah bahwa skeptisisme tak selalu disambut baik.

Ini jadi masalah bukan karena para pejabat tidak jujur, tetapi karena pengambilan keputusan ekonomi membutuhkan informasi yang akurat. Jika setiap laporan mengatakan pasien baik-baik saja, tak ada yang akan meresepkan obat sampai demamnya tak terbantahkan. Saat itu tiba, obatnya akan lebih menyakitkan. Pasar sebenarnya sudah mulai membunyikan alarm—bukan dalam catatan riset, tetapi dalam harga harian mata uang kita dan keengganan modal swasta untuk berkomitmen.

Dan di situlah kekhawatiran yang lebih dalam berada. Sektor swasta tidak akan tertipu. Ia akan terus mencari keuntungan yang dibutuhkan. Jika tak ada keuntungan yang bisa ditemukan—jika belanja pemerintah memadati ruang peluang, jika pasar obligasi terasa artifisial, jika arah kebijakan tampak terputus dari fundamental—investor hanya akan menahan diri. Mereka akan menunggu.

Pada saat mereka menunggu, ekonomi tak akan ambruk. Ia hanya akan mandek. Pertumbuhan melambat. Lapangan kerja sulit didapat. Dan kemajuan yang telah kita raih selama dua puluh tahun terakhir akan mulai, perlahan dan senyap, berbalik arah.

Ini bukan ramalan malapetaka. Ini adalah seruan untuk berefleksi. Kita perlu menelisik kesadaran kolektif kita dan bertanya: apakah kita benar-benar melihat dengan jernih? Ataukah kita telah merasa nyaman dengan sebuah versi realitas yang melayani tujuan politik jangka pendek, namun merusak kemakmuran jangka panjang?

Parabel tentang kaisar yang telanjang sudah tua, tetapi ajarannya abadi. Rasa malu bukanlah muncul karena anak kecil yang meneriakkan kebenaran. Ia muncul karena keheningan sebelumnya—para orang dewasa yang melihat segalanya namun tak berkata apa-apa, takut memecah sugesti.

Kita belum sampai di sana. Namun kita lebih dekat daripada yang nyaman. Rupiah telah bersuara. Sektor swasta mulai ragu-ragu. Pasar obligasi menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Ini bukan bisikan para pesimis. Ini adalah peringatan dini dari sebuah sistem yang perlahan, dengan lembut, meminta koreksi.

Kita tak perlu menunggu teriakan anak kecil. Saat itu tiba, akan terlambat. Kemelut ekonomi akan menimpa kita, bukan sebagai kehancuran mendadak melainkan sebagai penguraian yang senyap—yang membalikkan kemajuan keras yang telah kita raih selama dua dekade. Marilah kita memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan jujur sekarang, selagi masih ada waktu untuk membetulkan arah. Itu bukan pesimisme. Itulah arti sebenarnya dari tanggung jawab.

Nilai tukar rupiah mencatatkan rekor terlemah sepanjang sejarah pada Selasa (7/4) dengan nilai sebesar Rpp17.105 per dolar AS. Mata uang Garuda melemah 70 poin atau 0,41 persen dari perdagangan sebelumnya.

Level tersebut sekaligus menandai level terendah baru sepanjang sejarah pergerakan rupiah. Sebelumnya, rupiah sempat menyentuh level terendah pada krisis moneter 1998 dan berada di level Rp16.800 per dolar AS.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp17.092 per dolar AS.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona hijau. Yen Jepang menguat 0,08 persen, baht Thailand menguat 0,21 persen, yuan China menguat 0,33 persen, peso Filipina melemah 0,46 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,77 persen.

Dolar Singapura juga menguat 0,10 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,1 persen pada penutupan perdagangan sore ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,23 persen, poundsterling Inggris menguat 0,03 persen, dan franc Swiss menguat 0,18 persen.

Dolar Australia menguat 0,12 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,18 persen.

[Gambas:Youtube]

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah tertekan hingga ke level terdalam sepanjang sejarah pada penutupan Selasa (7/4) utamanya disebabkan kekhawatiran perang di Timur Tengah.

"Walau sentimen eksternal masih beragam, investor masih terpecah, beberapa masih memperkirakan akan ada perdamaian, beberapa mengantisipasi eskalasi," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Menurut Lukman, harga minyak mentah yang naik terus akan semakin membebani anggaran pemerintah terlebih tidak dinaikkannya harga BBM.

"Tidak sedikit yang memperkirakan defisit akan tetap melewati 3 persen walau anggaran MBG dikurangi," tutupnya.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.876 per dolar AS pada Selasa (10/3) pagi. Mata uang Garuda menguat 73 poin atau 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona hijau. Yen Jepang menguat 0,03 persen, baht Thailand melemah 0,03 persen, yuan China menguat 0,34 persen, peso Filipina menguat 0,49 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,29 persen.

Dolar Singapura menguat 0,01 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,01 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju mayoritas berada di zona merah. Tercatat euro Eropa melemah 0,3 persen, poundsterling Inggris melemah 0,04 persen, dan franc Swiss menguat 0,03 persen.

Kemudian, dolar Australia juga melemah 0,06 persen, dan dolar Kanada melemah 0,07 persen.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah menguat terhadap dolar AS. Ini didukung kondisi mata uang Paman Sam yang tengah terkoreksi seiring membaiknya sentimen pasar karena meredanya harga minyak dunia. 

Di mana, Pasar berharap perang dapat segera berakhir menyusul pernyataan Presiden Amerika  Serikat (AS) Donald Trump.

"Trump mempertimbangkan untuk mengambil alih pengamanan Selat Hormuz guna menjaga kelancaran jalur pasokan energi global dan melonggarkan sanksi minyak pada Rusia," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/3).

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.800 per dolar AS - Rp16.950 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.926 per dolar AS pada Rabu (4/3) pagi. Mata uang Garuda melemah 54 poin atau 0,32 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona merah. Yen Jepang menguat 0,10 persen, baht Thailand melemah 0,39 persen, yuan China melemah 0,03 persen, peso Filipina melemah 0,31 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,36 persen.

Dolar Singapura melemah 0,10 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,04 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju kompak berada di zona merah. Tercatat euro Eropa melemah 0,15 persen, poundsterling Inggris melemah 0,22 persen, dan franc Swiss melemah 0,03 persen.

Senada, dolar Australia juga melemah 0,40 persen, dan dolar Kanada melemah 0,05 persen.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah masih tertekan akibat makin memanasnya perang di Timur Tengah.

"Rupiah diperkirakan masih dalam tekanan sentimen risk off dari perkembangan perang AS-Israel-Iran. Kenaikan harga minyak mentah juga dikhwatirkan akan membebani ekonomi global termasuk Indonesia," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/3).

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.800 per dolar AS - Rp16.950 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR tengah memroses Rancangan Perubahan Ketiga UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah seperempat abad, pembaruan ini menjadi langkah penting menjawab tantangan ekonomi baru, terutama platform digital besar dan struktur pasar yang makin kompleks.

DPR tengah memroses Rancangan Perubahan Ketiga UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah seperempat abad, pembaruan ini menjadi langkah penting menjawab tantangan ekonomi baru, terutama platform digital besar dan struktur pasar yang makin kompleks.

Bagi masyarakat luas, isu persaingan mungkin terasa jauh dari keseharian. Padahal, ketika persaingan tidak sehat terjadi, konsekuensinya langsung dirasakan konsumen. Karena itu, hukum persaingan yang efektif menjadi prasyarat ekonomi yang sehat dan inklusif.

Hukum persaingan adalah bauran antara ekonomi dan hukum. Itu sebabnya banyak negara menempatkan analisis ekonomi sebagai inti penegakan hukum persaingan modern. Tujuannya sederhana: melindungi persaingan demi kepentingan publik, bukan pelaku usaha tertentu. Hukum ini menilai apakah suatu perilaku merugikan konsumen dan menghambat persaingan. Pendekatannya berbasis dampak ekonomi, dan ini telah menjadi praktik terbaik di tingkat global.

Maka persoalan intinya adalah kualitas penegakan hukum tersebut, bukan sekadar isi teks undang-undang. Sebagus apa pun UU baru nanti, ia akan tumpul jika dioperasikan oleh lembaga yang tidak diperlengkapi standar pembuktian yang memadai. Revisi UU No. 5/1999 memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan standar tersebut. Keberhasilan reformasi tak hanya bergantung pada isi UU, tetapi pada cara otoritas menjalankannya.

Selama ini, Indonesia menganut model penegakan terintegrasi di mana satu lembaga (KPPU) bertindak sebagai penyelidik, penuntut, sekaligus pemutus perkara. Model ini dapat bekerja dengan baik, tetapi memerlukan tiga syarat utama: kompetensi ekonomi yang kuat, prosedur yang jelas, dan mekanisme keberatan ke pengadilan yang efektif. Karena KPPU merangkap fungsi penyelidik dan pemutus, mekanisme keberatan di pengadilan harus diperkuat demi menjaga kepastian hukum.

Dalam literatur ekonomi politik dan hukum, kualitas penegakan hukum persaingan dipahami sebagai bagian dari kualitas institusi dan tata kelola (governance). Kualitas ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh konsistensi penerapan, transparansi prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kesalahan penegakan (khususnya false positives).

False positives terhadap perilaku pro-persaingan akan menciptakan efek gentar jangka panjang. Pelaku usaha, termasuk investor asing, akan menghindari yurisdiksi yang memiliki risiko ini.

Dalam konteks Asean, efek ini diperkuat oleh fakta bahwa investor memiliki banyak opsi di kawasan yang sama. Jika risiko false positives di satu negara dianggap tinggi, investor akan memilih untuk menanamkan modal di negara Asean lain yang penegakan hukumnya lebih dapat diprediksi.

PERSAINGAN DI ASEAN

Dalam kerangka Asean Economic Community (AEC), investor asing tidak lagi memandang negara-negara Asean sebagai pasar yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ruang investasi regional yang saling bersaing. Mereka membandingkan dengan biaya, risiko, dan kualitas institusi antarnegara Asean.

Konsekuensinya, perbedaan kualitas penegakan hukum persaingan menjadi salah satu faktor pembeda utama dalam penentuan alokasi penanaman modal asing (PMA) di kawasan ini. Investor sangat sensitif terhadap ketidakpastian regulasi dan penegakan hukum persaingan yang dianggap melebihi batas kewajaran. Dalam konteks ini, penegakan hukum persaingan tidak saja menjadi instrumen perlindungan pasar domestik, tetapi juga sebagai sinyal institusional bagi investor asing.

Di kawasan Asean, Vietnam adalah negara yang cenderung dipersepsikan investor sebagai yurisdiksi yang lebih berhati-hati dalam menegakkan hukum persaingan dan pro-investasi. Sebaliknya, Indonesia dipersepsikan sebagai yurisdiksi dengan penegakan aktif tetapi dengan risiko ketidakpastian yang lebih tinggi.

Saat ini, jumlah PMA di Indonesia masih mengalahkan Vietnam. Pemerintah kita menyebutkan angka 38,9 triliun dolar AS untuk tahun 2025, sedangkan Vietnam mencatat angka 31.52 triliun dolar A.S. untuk periode waktu yang sama. Namun, penguatan kebijakan persaingan Vietnam akan terus menjadi faktor penarik PMA, terutama di sektor teknologi tinggi.

Di berbagai negara, kombinasi antara UU yang kuat dan otoritas yang kompeten terbukti meningkatkan kualitas pasar. Oleh karena itu, revisi UU 5/1999 menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki hukum persaingan yang modern, berimbang, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Langkah DPR perlu didukung, dengan penguatan kompetensi kelembagaan, bukan sekadar kewenangan KPPU. Tanpa itu, tujuan besar memperkuat persaingan dan menyehatkan ekonomi sulit diwujudkan.

Pada akhirnya, persaingan usaha yang sehat adalah milik kita bersama. Ia menentukan harga barang, kualitas layanan, hingga kesempatan usaha generasi muda. Inilah saatnya Indonesia membangun fondasi hukum persaingan yang kokoh, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam pelaksanaannya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mata uang Negeri Jiran, ringgit Malaysia (MYR), tengah berjaya. Ringgit mampu melibas mata uang negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Melansir data Refinitiv, pada perdagangan hari ini, Selasa (11/11/2025) per pukul 09.40 WIB, rupiah terpantau mengalami pelemahan sebesar 0,37% ke level Rp4.011/MYR. Level ini sekaligus mencatatkan titik terendah rupiah, setidaknya sejak 2007.

Secara year-to-date (ytd), rupiah sudah melemah 11,67% terhadap ringgit Malaysia. Pada awal 2025, kurs rupiah terhadap ringgit masih berada di kisaran Rp3.591/MYR.

Lantas apa sebenarnya yang membuat ringgit Malaysia berjaya?

Sama dengan Rupiah, ringgit sebenarnya juga mengalami guncangan. Bahkan, ringgit pun kerap terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2022, nilai tukar mata uang ini telah mencapai titik terendah baru beberapa kali.

Namun, menurut analis, penguatan mata uang ini merupakan hasil kombinasi kuat antara penguatan fundamental domestik dan lingkungan eksternal yang kondusif, terutama pelemahan dolar AS.

"Kinerja yang baik ini sejalan dengan prospek positif kami untuk (ringgit)," kata Christopher Wong, Ahli Strategi Valuta Asing dan Suku Bunga di OCBC, dikutip dari Business Times. "Ke depannya, kami masih melihat ruang bagi (mata uang) ini untuk tetap tangguh."

Ia juga mencatat bahwa penguatan ringgit bersifat luas, dengan menyebutkan faktor pendorong domestik dan eksternal.

"Di sisi domestik, faktor-faktor pendorong yang mendukung meliputi arus masuk investasi langsung asing yang berkualitas, prospek arus masuk dana asing (dan) surplus neraca berjalan," ujarnya.

Tak hanya itu, dia menuturkan komitmen untuk melanjutkan konsolidasi fiskal juga memberikan kepastian bagi investor asing.

Sebagai catatan, ekonomi Malaysia tumbuh 5,2% pada kuartal III-2025 dibandingkan kuartal sebelumnya (QtQ). Angka ini meningkat dibandingkan paruh pertama tahun ini berkat konsumsi domestik yang kuat.

Secara eksternal, lanjut Wong, reli ini didorong oleh siklus pelonggaran Federal Reserve, kondisi dolar AS yang lebih lunak, dan renminbi China yang relatif stabil.

Saktiandi Supaat, Kepala Riset dan Strategi Valuta Asing di Maybank, mengatakan bahwa reli ringgit berasal dari kombinasi pelemahan eksternal (dolar AS) dan, yang terpenting, fundamental domestik yang mendukung.

Namun, ia mencatat bahwa faktor-faktor eksternal mungkin sedikit lebih berperan.

Secara domestik, ia menyebutkan kombinasi arus masuk obligasi yang kuat, pertumbuhan yang tangguh, dan stabilitas kebijakan sebagai faktor pendorong penguatan ringgit.

Data PDB terbaru Malaysia menunjukkan bahwa negara ini berada di jalur yang tepat untuk mencapai sasaran pertumbuhan 4 hingga 4,8% tahun ini.

"Hal ini telah meningkatkan keyakinan terhadap posisi makro dan eksternal Malaysia dan menjadikan (ringgit) sebagai ekspresi yang menarik dengan daya dukung tinggi dan beta tinggi dari tema (dolar AS) yang lebih lemah," kata Supaat, dikutip dari Business Times.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Inggris kembali melemah menjelang pengumuman anggaran tahunan pada 26 November mendatang. Produk domestik bruto (PDB) negara itu hanya tumbuh 0,1% pada kuartal III-2025, turun dari 0,3% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Menurut data Kantor Statistik Nasional (ONS) pada Kamis (13/11/2025), pertumbuhan tersebut lebih rendah dari perkiraan analis sebesar 0,2% dan jauh di bawah laju 0,7% yang tercatat pada kuartal pertama.

Perlambatan ini menjadi pukulan bagi pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer dari Partai Buruh yang berjuang menumbuhkan ekonomi sejak berkuasa pada Juli 2024.

"Perekonomian sedang berjuang untuk mendapatkan momentum yang layak dalam menghadapi pajak yang lebih tinggi," ujar Ruth Gregory, wakil kepala ekonom Inggris di Capital Economics, seperti dikutip AFP.

Ia menambahkan bahwa lemahnya ekspor juga turut menekan laju pertumbuhan.

Banyak analis menilai kebijakan fiskal ketat menjadi faktor utama perlambatan. Menteri Keuangan Rachel Reeves sebelumnya menaikkan pajak korporasi dalam anggaran pertamanya tahun lalu, dan kini mengisyaratkan kemungkinan kenaikan pajak penghasilan untuk mengurangi utang dan mendanai pelayanan publik.

"Masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun ekonomi yang bermanfaat bagi para pekerja," kata Reeves menanggapi data terbaru. "Pada anggaran saya akhir bulan ini, saya akan mengambil keputusan yang adil untuk memperkuat ekonomi."

Data ONS juga mencatat pada September ekonomi Inggris berkontraksi 0,1% setelah serangan siber terhadap produsen mobil Jaguar Land Rover melumpuhkan sektor manufaktur.

"Pertumbuhan melambat lebih lanjut dengan sektor jasa dan konstruksi yang lebih lemah dibanding periode sebelumnya," ujar Direktur Statistik Ekonomi ONS Liz McKeown.

Tingkat pengangguran pun naik menjadi 5% pada kuartal ketiga, lebih tinggi dari perkiraan pasar. Kondisi ini menambah tekanan bagi pemerintah yang harus menyeimbangkan antara pengetatan fiskal dan dorongan pertumbuhan.

Meski pertumbuhan melambat, Bank of England (BoE) masih menahan suku bunga acuan di level 5,25% karena inflasi tahunan tetap di atas target 2%. Namun, sejumlah ekonom memperkirakan bank sentral dapat memangkas suku bunga pada Desember mendatang.

"Data pertumbuhan ini hampir memastikan penurunan suku bunga bulan depan, apalagi dengan pasar tenaga kerja yang juga melemah," ujar Rob Wood, kepala ekonom Inggris di Pantheon Macroeconomics.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekspor China secara tak terduga mengalami penurunan tajam pada bulan Oktober. Data terbaru menunjukkan bahwa ekspor China menyusut 1,1% secara tahunan (yoy).

Ini merupakan kinerja terburuk sejak Februari dan meleset jauh dari perkiraan pertumbuhan 3,0%. Data bea cukai Oktober yang dirilis pada hari Jumat (7/11/2025) menggarisbawahi bahwa "dorongan untuk memajukan pengiriman pesanan AS, yang bertujuan untuk mengalahkan tarif Trump yang akan datang, telah mereda".

"Tampaknya dorongan untuk mengirimkan barang ke AS menjelang kenaikan tarif telah mereda pada bulan Oktober," kata Zhang Zhiwei, kepala ekonom di Baoyin Capital Management, dikutip Reuters.

Pengiriman China ke AS anjlok signifikan sebesar 25,17% secara tahunan. Penurunan ini kontras dengan pertumbuhan pengiriman ke Uni Eropa (UE) dan ekonomi Asia Tenggara yang hanya tumbuh 0,9% dan 11,0% secara berturut-turut.

Meskipun demikian, tidak ada negara lain yang mendekati penjualan tahunan China sebesar lebih dari US$ 400 miliar (Rp 6.675 triliun) dalam bentuk barang ke AS. Para ekonom memperkirakan kerugian ini telah memangkas pertumbuhan ekspor China sekitar 2 poin persentase, atau sekitar 0,3% dari PDB.

Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom Asia-Pasifik di Natixis, memperkirakan momentum ekspor yang melemah ini akan berlangsung lama. Ia pun menunjuk "tangan China" yakni Vietnam.

"Ekspor melalui Vietnam ke AS akan melambat setelah front-loading (pengiriman di muka) berakhir, dan kita berada di titik itu," katanya.

"Jadi saya pikir kuartal keempat akan jauh lebih sulit bagi China, yang berarti akan lebih sulit di paruh pertama tahun 2026 juga," tambahnya.

Meskipun China dan AS telah mencapai gencatan tarif sementara)bulan lalu, di mana Trump dan Presiden Xi Jinping setuju untuk memangkas tarif dan menunda sejumlah tindakan lain selama satu tahun, barang-barang China yang menuju AS masih menghadapi tarif rata-rata sekitar 45%. Angka ini jauh di atas batas 35% yang menurut beberapa ekonom dapat menghapus margin keuntungan produsen China.

China telah berusaha keras untuk mendiversifikasi pasar ekspornya sejak kemenangan pemilu Trump, mencari hubungan perdagangan yang lebih erat dengan Asia Tenggara dan Uni Eropa. Namun, permintaan domestik yang tidak mencukupi tetap menjadi hambatan bagi pertumbuhan.

Hal ini terlihat dari data impor, yang tumbuh pada laju paling lambat dalam lima bulan, hanya naik 1,0% dibandingkan kenaikan 7,4% pada bulan September. Kelesuan ini diperburuk oleh penurunan panjang di sektor properti.

"Dengan intensifnya hambatan pertumbuhan dari serangkaian guncangan permintaan, terutama pada penjualan ritel dan ekspor, kami yakin kebijakan Beijing mungkin sekali lagi bergeser untuk memastikan stabilitas jangka pendek," kata analis Nomura.