Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai dinamika kasus yang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan 97 platform pinjaman daring (pindar) atas dugaan kartel bunga pinjaman mencerminkan perlunya penguatan regulasi di sektor terkait.

Sebagaimana diketahui, putusan KPPU yang menjatuhkan denda senilai Rp755 miliar kepada 97 platform pindar menjadi perhatian kalangan legislatif dan pelaku industri.

“Seringkali di perekonomian kita itu hal-hal seperti ini terjadi karena kekosongan aturan atau kekosongan regulasi,” kata Adi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha mengatakan, saat ini proses revisi aturan tersebut masih berada pada tahap penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks itu, ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan KPPU, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran agar fungsi pengawasan persaingan usaha dapat berjalan lebih optimal.

Sementara, pelaku industri turut memberikan masukan terkait implementasi putusan tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menyoroti pentingnya kejelasan metodologi dalam penetapan denda.

“Itu beraneka ragam denda yang dikenakan. Ada yang Rp100 miliar, ada yang Rp90 miliar, ada Rp47 miliar, Rp10 miliar per perusahaan. Tapi, kita enggak pernah dijelaskan, ini angkanya dari mana?” ujar Entjik.

Menurutnya, kejelasan dasar perhitungan denda diperlukan untuk memperkuat transparansi serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memahami putusan yang diambil.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, KPPU memiliki kewenangan mengenakan denda paling banyak 50 persen dari keuntungan bersih atau 10 persen dari total penjualan pelaku usaha selama periode pelanggaran.

Dalam putusan yang dibacakan pada 26 Maret lalu, variasi denda yang dikenakan kepada 97 platform pindar berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp102 miliar.

“Tetapi putusannya itu tidak ada (penjelasan sumber perhitungan) angkanya. Itu mungkin yang harus dijelaskan,” kata Entjik.

Ia juga menjelaskan bahwa pengaturan batas maksimum bunga pindar merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan melindungi konsumen dari praktik pinjaman yang merugikan, termasuk pinjaman online ilegal.

Kebijakan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri, khususnya di sektor jasa keuangan digital yang memiliki tingkat regulasi tinggi.

“Dalam sektor seperti jasa keuangan, terutama digital financial yang highly regulated, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan tujuan kebijakan, mencerminkan realitas market dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” terangnya.

Di sisi lain, OJK menyatakan mencermati dan menghormati putusan yang diterbitkan KPPU, serta akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan industri.

“OJK terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri serta memastikan setiap penyelenggara LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Dengan demikian, lanjutnya, stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando mengungkapkan sinergi KPPU dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menegakkan supremasi hukum.

"Ini menurut kami menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPPU tentu dibantu dengan Bapak-Ibu jaksa di Kejaksaan Agung menegakkan yang namanya supremasi hukum. Ketika putusan berkekuatan hukum tetap, supremasi hukum harus ditegakkan, dan ini adalah merupakan pesan atau message kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, bahwa KPPU saat ini bersinergi dengan Kejaksaan Agung," ujar Aru Armando di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sinergi antara KPPU dengan Kejaksaan Agung dalam hal ini khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) telah menunjukkan dan membuktikan kekuatan nyata negara.

Keberhasilan ini, kata Aru, tentu tidak terlepas dari kepemimpinan yang kuat, arah kebijakan yang tegas, serta komitmen tinggi dari Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang secara konsisten mendorong optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam mengawal kepentingan negara.

"Berdasarkan data yang kami miliki, capaian yang diraih bersama patut kita banggakan. Total denda yang berhasil ditagih dan dikembalikan kepada negara adalah sebesar Rp43,9 miliar. Ini tentu luar biasa dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak-Ibu jaksa di Korps Adhyaksa," kata Aru Armando.

Capaian ini, ujar Aru, tentu menegaskan bahwa peran jaksa pengacara negara melalui Jamdatun sangat vital. Dengan ketegasan, strategi yang tepat, serta integritas yang tinggi, jaksa pengacara negara mampu mengawal putusan KPPU hingga benar-benar menghasilkan penerimaan bagi negara.

"Saya secara pribadi selalu merasa bahwa KPPU ini adalah bagian kecil dari sistem bernegara. KPPU tidak bisa berdiri sendiri, melakukan kegiatan sendiri, beraktivitas sendiri tanpa ada kerjasama atau sinergi dengan kementerian atau lembaga negara yang lain," kata Aru Armando.

Ia mengatakan, tentu ini merupakan pesan kepada masyarakat termasuk juga pelaku usaha bahwa saat ini KPPU tidak bekerja sendirian. KPPU berdiri bersama Kejaksaan Agung melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam konteks ini adalah untuk mengembalikan dan melakukan proses eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KPPU juga ingin menegaskan bahwa keberhasilan ini sekaligus mengharumkan nama kedua institusi. KPPU sebagai lembaga independen yang mengawasi tegaknya hukum persaingan usaha, dan Kejaksaan Agung khususnya Jamdatun sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum perdata dan tata usaha negara.

Sinergi ini menunjukkan kepada publik bahwa negara bekerja secara solid, profesional dan berorientasi pada hasil.

"Secara khusus kami menyampaikan apresiasi kepada para anggota tim jaksa pengacara negara yang hari ini menerima penghargaan.Dedikasi jaksa pengacara negara adalah bukti nyata bahwa kerja keras, integritas dan komitmen dapat menghadirkan hasil yang berdampak langsung bagi negara," kata Aru Armando.

KPPU meyakini dengan kolaborasi yang solid, koordinasi yang intens dan semangat yang sama, KPPU dan Kejaksaan Agung khususnya Jamdatun akan terus menjadi contoh sinergi antar lembaga negara yang efektif, profesional dan berdampak nyata.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit mencerminkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pertumbuhan kredit nasional mencapai 10,42 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal I 2026.

Dari sisi struktur, pertumbuhan kredit ditopang oleh kinerja kuat pada segmen korporasi, komersial dan konsumer. Kredit korporasi tumbuh paling tinggi sebesar 14,29 persen, diikuti kredit konsumer 13,97 persen dan kredit komersial 11,11 persen. Sementara itu, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen.

"Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit mencerminkan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pemerintah menilai kontraksi kredit UMKM masih terkendali dan merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Di tengah tekanan pada sektor mikro, penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama menjaga akses pembiayaan.

Pada Triwulan I 2026, KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan positif sebesar 0,21 persen (yoy) dan baki debet mencapai Rp522 triliun. Stabilitas ini menegaskan peran KUR sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi.

Selain itu, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai berjalan sejak Oktober 2025 juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan baki debet mencapai Rp15,76 triliun pada posisi 31 Maret 2026.

Secara keseluruhan, kredit program pemerintah yang terdiri dari KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya tumbuh sebesar 3,23 persen (yoy).

Pertumbuhan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.

Dari sisi risiko, pemerintah mencermati adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM, dengan posisi rasio gagal bayar (NPL) kredit UMKM mencapai 4,55 persen pada Maret 2026.

Namun demikian, kualitas pembiayaan KUR tetap terjaga dengan baik tercermin dari tingkat NPL KUR yang relatif rendah sebesar 2,16 persen pada Januari 2026.

"Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan KUR yang didukung oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko secara prudent," jelas Haryo.

Temuan bahwa penjaminan/pertanggungan menjadi solusi dalam pembiayaan UMKM telah diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan KUR dan KPP.

Kinerja penjaminan/pertanggungan dalam program KUR juga menunjukkan kondisi yang solid dan berkelanjutan.

Dengan kemampuan cakupan penjaminan/pertanggungan yang tetap tinggi, mencapai 70 persen dari portofolio KUR, lembaga penjaminan dan asuransi kredit tetap mencatat kinerja yang baik.

Berbagai indikator risiko penjaminan/pertanggungan berada dalam kondisi terkendali, dengan rasio klaim sebesar 62,8 persen, non-performing guarantee (NPG) sebesar 2,8 persen, serta recovery rate sebesar 27,8 persen.

Skema penjaminan/pertanggungan yang kuat terbukti mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan UMKM secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk penguatan respons kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran, pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan KUR Pascabencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan sekaligus percepatan pemulihan bagi debitur UMKM yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan relaksasi komprehensif bagi debitur KUR eksisting, antara lain melalui perpanjangan tenor, pemberian grace period, serta subsidi bunga tambahan sehingga suku bunga efektif menjadi sebesar nol persen pada tahun 2026 dan tiga persen pada tahun 2027.

Di sisi lain, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah juga memberikan kemudahan akses pembiayaan baru bagi debitur melalui relaksasi persyaratan penyaluran, termasuk aspek historis kredit dan persyaratan administratif lainnya.

Implementasi kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif, dengan penyaluran KUR di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur.

Haryo menjelaskan capaian tersebut menunjukkan kinerja yang tetap stabil dibandingkan dengan sebelum kondisi bencana pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kebijakan KUR pascabencana merupakan cerminan peran strategis KUR yang tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah kondisi disrupsi.

Ke depan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 dari sisi pengeluaran, pemerintah terus memperkuat sinergi antara kebijakan pembiayaan UMKM melalui KUR dengan program prioritas APBN serta kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

KUR diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Program tiga Juta Rumah, serta penciptaan wirausaha baru dan lapangan kerja.

Penguatan KUR tersebut dikombinasikan dengan akselerasi belanja pemerintah guna menciptakan efek pengganda terhadap konsumsi dan investasi.

Di sisi lain, Pemerintah tetap menjaga stabilitas konsumsi melalui berbagai program perlindungan sosial dan stimulus fiskal. Sinergi kebijakan ini memastikan bahwa peningkatan akses pembiayaan berjalan seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat, sehingga mendorong permintaan domestik secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi, lanjut Haryo, pemerintah menegaskan komitmen untuk tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kualitas, produktivitas dan keberlanjutan usaha UMKM.

'Dengan berbagai kebijakan KUR yang didorong pula oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat, serta sinergi kebijakan fiskal dan sektor riil, UMKM akan terus diperkuat sebagai fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing," terang Haryo.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bank Pembangunan Daerah Bali resmi meluncurkan KKI Online Payment BPD Bali sebagai inovasi pembayaran digital untuk mendukung implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam belanja pengadaan. Sistem ini ditujukan untuk mempercepat transformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Peluncuran dilakukan pada 14 April 2026 di Wisma Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali, Denpasar, dengan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali. Acara dihadiri pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, bendahara OPD, perbankan, serta pelaku ekosistem pengadaan digital.

KKI Online Payment memungkinkan pembayaran belanja pemerintah daerah dilakukan secara end-to-end digital dan terintegrasi dengan sistem pengadaan. Skema ini mengurangi proses manual yang selama ini menjadi hambatan dalam administrasi keuangan daerah.

Dibanding implementasi KKI berbasis QRIS sebelumnya, sistem baru ini mampu mengakomodasi transaksi hingga Rp200 juta per transaksi. Nilai tersebut dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan pengadaan pemerintah daerah yang bernilai lebih besar.

Dalam pelaksanaannya, Bank Pembangunan Daerah Bali bertindak sebagai penerbit (issuer) sekaligus pengakuisisi (acquirer), sehingga transaksi masuk kategori on-us. Skema tersebut membuat biaya merchant discount rate lebih rendah, yakni 1%, dibanding transaksi off-us yang melibatkan bank berbeda.

Selain efisiensi biaya, sistem ini disebut mempercepat operasional. Bendahara daerah dapat melakukan administrasi, pelaporan, dan pemantauan transaksi secara real-time. Bagi penyedia barang dan jasa, pembayaran dapat diterima maksimal H+1 setelah Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga membantu arus kas usaha, terutama pelaku UMKM.

BPD Bali juga menyatakan menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama yang memperoleh izin sebagai acquirer dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan Bank Indonesia.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah mengatakan seluruh jajaran Pemprov Bali diarahkan segera beradaptasi dengan sistem baru.

“Seluruh jajaran di Provinsi Bali diinstruksikan untuk segera beradaptasi dengan sistem KKI Online dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena implementasi KKI harus berjalan optimal demi mendukung penyerapan anggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.

Direktur IT sekaligus Operasional BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa menyebut sistem ini memiliki kendali lebih baik melalui virtual card dengan lapisan keamanan PIN, kata sandi mobile banking, dan token khusus.

CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn M.R. Hermawan,menyatakan bahwa dengan peluncuran KKIOnline Paymentbersama BPD Bali, kanal pembayaran di Mbizmarket kini menjadi yang terlengkap sebagai lokapasar mitra LKPP RI dalam mendukung kebutuhan transaksipengadaan pemerintah.

Ia menambahkan bahwa Mbizmarket berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Indonesia melalui penguatan sistem pembayaranonlineagar seluruh proses transaksi berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam satu ekosistem digital, serta mendorong optimalisasi penggunaan KKI khususnya dalam pemenuhan porsi belanja GU/TU sebesar 40 persen agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih maksimal dan tepat waktu.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiardjo Iduansjah berharap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi pemasok (supplier) untuk program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perumahan rakyat, dan sekolah rakyat.

Hal ini didorong lewat program Inabuyer B2B2G Expo 2026 bersama Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Hippindo.

"Jadi (Inabuyer B2B2G) mendorong keterlibatan UMKM dalam program prioritas nasional, MBG, Perumahan Rakyat, Sekolah Rakyat Pada saat uang berputar di dalam negeri jumlah besar Itu pasti terjadi daya beli," ujar Budiardjo dalam acara Sosialisasi dan Konferensi Pers Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Gedung Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Budiardjo menjelaskan upaya ini sejalan dengan amanat pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta membuka akses yang lebih besar bagi produk lokal untuk masuk ke pasar modern.

Selain itu, pelaku UMKM juga diharapkan memperoleh akses pasar dan peluang untuk terhubung dengan kebutuhan yang bersifat konkret dan berkelanjutan.

"Dengan adanya ekosistem ini, di dalam B2B (Business to Business), B2G (Business to Goverment) ini kita menjalankan amanat daripada pemerintah untuk membantu UMKM," terangnya.

Inabuyer B2B2G Expo 2026 sendiri akan berlangsung pada 5-7 Mei 2026 mendatang sebagai platform strategis untuk mempertemukan pengusaha UMKM dengan buyer dari sektor pemerintah, BUMN, dan swasta.

Selain itu, acara ini juga akan menghadirkan business matching, pameran produk, diskusi panel, serta penandatanganan MoU dan kontrak kerja sama.

[Gambas:Youtube]

KOMPAS.com - Bagi Anda yang berencana membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk mendukung usaha, program KUR Perumahan dari Bank Mandiri bisa jadi solusi pembiayaan yang layak dipertimbangkan.

Melalui Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang lebih dikenal sebagai KUR Perumahan, Bank Mandiri menawarkan pinjaman dengan bunga relatif ringan, yakni sekitar 6 persen per tahun, serta tenor hingga 5 tahun.

Menariknya, cicilan yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk pinjaman kecil, angsurannya bahkan mulai dari kisaran Rp 193 ribuan per bulan.

Lantas, bagaimana rincian cicilan lengkapnya?

Tabel KUR Perumahan Mandiri 2026

Berdasarkan informasi resmi Bank Mandiri, plafon pinjaman KUR Perumahan tersedia mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta.

Berikut tabel KUR Perumahan Bank Mandiri 2026, lengkap dengan simulasi cicilan per bulan:

Pinjaman Rp 10 juta

• 12 bulan: Rp 860.664
• 24 bulan: Rp 443.206
• 36 bulan: Rp 304.219
• 48 bulan: Rp 234.850
• 60 bulan: Rp 193.328

Pinjaman Rp 15 juta

• 12 bulan: Rp 1.290.996
• 24 bulan: Rp 664.809
• 36 bulan: Rp 456.329
• 48 bulan: Rp 352.275
• 60 bulan: Rp 289.992

Pinjaman Rp 25 juta

• 12 bulan: Rp 2.151.661
• 24 bulan: Rp 1.108.015
• 36 bulan: Rp 760.548
• 48 bulan: Rp 587.126
• 60 bulan: Rp 483.320

Pinjaman Rp 30 juta

• 12 bulan: Rp 2.581.993
• 24 bulan: Rp 1.329.618
• 36 bulan: Rp 912.658
• 48 bulan: Rp 704.548
• 60 bulan: Rp 579.984

Dok. Freepik Ilustrasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan. Tabel KUR Perumahan Mandiri 2026. KUR Perumahan Bank Mandiri 2026.

Pinjaman Rp 40 juta

• 12 bulan: Rp 3.442.657
• 24 bulan: Rp 1.772.824
• 36 bulan: Rp 1.216.877
• 48 bulan: Rp 939.401
• 60 bulan: Rp 773.312

Pinjaman Rp 50 juta

• 12 bulan: Rp 4.303.321
• 24 bulan: Rp 2.216.031
• 36 bulan: Rp 1.521.097
• 48 bulan: Rp 1.174.251
• 60 bulan: Rp 966.640

Pinjaman Rp 60 juta

• 12 bulan: Rp 5.163.986
• 24 bulan: Rp 2.659.247
• 36 bulan: Rp 1.825.316
• 48 bulan: Rp 1.409.102
• 60 bulan: Rp 1.159.968

Pinjaman Rp 70 juta

• 12 bulan: Rp 6.024.650
• 24 bulan: Rp 3.102.443
• 36 bulan: Rp 2.159.536
• 48 bulan: Rp 1.643.952
• 60 bulan: Rp 1.353.296

Pinjaman Rp 80 juta

• 12 bulan: Rp 6.885.314
• 24 bulan: Rp 3.545.649
• 36 bulan: Rp 2.433.755
• 48 bulan: Rp 1.878.802
• 60 bulan: Rp 1.546.624

Pinjaman Rp 90 juta

• 12 bulan: Rp 7.745.979
• 24 bulan: Rp 3.988.855
• 36 bulan: Rp 2.737.974
• 48 bulan: Rp 2.113.653
• 60 bulan: Rp 1.739.952

Pinjaman Rp 100 juta

• 12 bulan: Rp 8.606.643
• 24 bulan: Rp 4.432.061
• 36 bulan: Rp 3.042.194
• 48 bulan: Rp 2.348.503
• 60 bulan: Rp 1.933.280

Pinjaman Rp 110 juta

• 12 bulan: Rp 9.467.307
• 24 bulan: Rp 4.875.267
• 36 bulan: Rp 3.346.413
• 48 bulan: Rp 2.583.353
• 60 bulan: Rp 2.126.608

Pinjaman Rp 150 juta

• 12 bulan: Rp 12.909.964
• 24 bulan: Rp 6.648.092
• 36 bulan: Rp 4.563.291
• 48 bulan: Rp 3.522.754
• 60 bulan: Rp 2.899.920

Pinjaman Rp 200 juta

• 12 bulan: Rp 17.213.286
• 24 bulan: Rp 8.864.122
• 36 bulan: Rp 6.085.387
• 48 bulan: Rp 4.697.006
• 60 bulan: Rp 3.866.560

Pinjaman Rp 350 juta

• 12 bulan: Rp 30.123.250
• 24 bulan: Rp 15.512.214
• 36 bulan: Rp 10.647.678
• 48 bulan: Rp 8.219.760
• 60 bulan: Rp 6.766.481

Pinjaman Rp 500 juta

• 12 bulan: Rp 43.033.215
• 24 bulan: Rp 22.160.305
• 36 bulan: Rp 15.210.969
• 48 bulan: Rp 11.742.515
• 60 bulan: Rp 9.666.401

Perlu dicatat, simulasi cicilan tabel angsuran KUR Mandiri ini berlaku hingga 31 Desember 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan bank.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi KUR Perumahan.

Syarat KUR Perumahan Bank Mandiri

Untuk mengajukan KUR Perumahan, calon debitur perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:

- Dokumen umum

• Formulir aplikasi
• Surat permohonan pengajuan KPP
• Fotokopi KTP debitur dan pasangan
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi surat nikah/cerai (jika ada)
• Pas foto terbaru
• Fotokopi NPWP
• Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Dokumen tambahan

• Bukti agunan tambahan (jika dipersyaratkan)
• Bukti pelunasan kredit sebelumnya (jika masih tercatat di SLIK OJK)
• Khusus pembelian rumah
• Surat perjanjian jual beli properti
• Fotokopi sertifikat tanah (SHM/SHGB/SHMSRS)
• Fotokopi PBB dan bukti bayar terbaru
• Surat Pemesanan Rumah (SPR) untuk rumah baru
• Khusus pembangunan/renovasi
• Rencana anggaran biaya
• Invoice/faktur/kwitansi atau dokumen pendukung lainnya

Cara mengajukan KUR Perumahan Mandiri

Bagi yang berminat, pengajuan KUR Perumahan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang atau unit mikro Bank Mandiri terdekat.

Selain itu, informasi lebih lanjut juga bisa diperoleh melalui Mandiri Call di 14000.

Demikian ulasan mengenai KUR Perumahan Bank Mandiri, lengkap tabel angsuran KPP, cicilan, syarat, dan cara pengajuannya. Semoga bermanfaat!

Bisnis.com, CIREBON — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,31 miliar untuk belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah pada 2026. Nilai tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data paket yang dihimpun, total belanja penginapan tersebut terdiri dari sedikitnya 122 paket kegiatan. Paket-paket itu terbagi dalam dua kelompok besar belanja dengan nilai berbeda.

Kelompok pertama mencakup 50 paket dengan total pagu anggaran sekitar Rp4,02 miliar. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 50 paket lainnya memiliki total anggaran sekitar Rp284,8 juta. Jika dijumlahkan, total keseluruhan belanja penginapan perjalanan dinas mencapai sekitar Rp4,31 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Secara rinci, setiap paket memiliki nilai pagu yang bervariasi, dengan kisaran dari puluhan juta hingga beberapa juta rupiah, tergantung kebutuhan dan jenis kegiatan perjalanan dinas luar daerah. Seluruh paket tersebut tersebar sepanjang tahun anggaran 2026.

Di tengah besaran angka tersebut, jika dikonversikan berdasarkan iuran Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kelas 3 Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah sebesar Rp35.000 per orang per bulan atau Rp420.000 per tahun, maka Rp4,31 miliar setara dengan pembayaran iuran tahunan bagi sekitar 10.261 peserta PBI.

Perhitungan tersebut diperoleh dari pembagian total anggaran Rp4.310.000.000 dengan biaya premi tahunan Rp420.000 per peserta. Hasilnya menunjukkan kapasitas pembiayaan sebanyak 10.261 orang untuk satu tahun kepesertaan JKN Kelas 3 PBI.

Jika menggunakan basis bulanan, dengan premi Rp35.000 per bulan, maka total anggaran tersebut setara dengan 123.142 bulan kepesertaan JKN Kelas 3 PBI.

Data tersebut merujuk pada ketentuan resmi besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), di mana iuran ditanggung pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyatakan lembaganya telah sepakat untuk tidak lagi melakukan kunjungan dinas ke luar daerah. Keputusan tersebut, kata dia, merupakan hasil kesepakatan internal seluruh anggota DPRD.

“Untuk hal itu kami sepakat saat ini tidak ada kunjungan luar daerah. Kami sepakat,” ujar Sophi seusai mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pascakerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (3/9/2025).

Ia menambahkan, DPRD akan mengalihkan fokus pada kegiatan yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti audiensi, dialog publik, dan penyerapan aspirasi warga di Kabupaten Cirebon.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza mengatakan pemerintah berkomitmen memperkuat keberpihakan terhadap pengusaha lokal.

"Pemerintah terus berkomitmen memperkuat keberpihakan terhadap pengusaha lokal melalui kebijakan seperti kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), tentunya dengan pembatasan produk impor," katanya dalam agenda Sosialisasi & Press Conference INABUYER B2B2G (Business-to-Business-to-Government) EXPO 2026 di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian UMKM bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), serta SMESCO Indonesia akan menyelenggarakan Inabuyer B2B2G Expo 2026 pada 5-7 Mei 2026 di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta.

Wamen menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pengusaha UMKM ke dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, rantai pasok badan usaha milik negara (BUMN), serta kemitraan dengan usaha besar. Langkah ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing dan kapasitas usaha.

Penyelenggaraan Inabuyer B2B2G Expo 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk membangkitkan pasar produk dalam negeri, sekaligus memperkuat kemitraan lintas sektor antara pemerintah, usaha besar, dan BUMN/BUMD. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan penggunaan produk lokal, serta mendorong pemerataan ekonomi dan daya saing nasional.

Dia turut melaporkan bahwa INABUYER EXPO pada tahun lalu mencatatkan potensi kerja sama sebesar Rp2,19 triliun atau melampaui target awal dan naik signifikan sebesar 38,68 persen dibandingkan pencapaian tahun 2024. Adapun total pengunjung sebanyak 6.298 pengunjung, mulai 1.659 buyer dari swasta maupun BUMN, 2.787 supplier, dan 1.852 lainnya.

"Program INABUYER B2B2G ini adalah salah satu infrastruktur yang kami nilai sangat baik dan konsisten karena bisa melaksanakan acara ini sampai detik ini," ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bank BJB menggelar Peluncuran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Tahun 2026 di Jawa Barat (Jabar) dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), dan bank bjb pada Kamis (13/4), di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional, khususnya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), guna meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Forum melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, serta asosiasi pengembang, guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional perumahan, termasuk Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PKP. Program ini bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) magar aman, dan sehat.

Bantuan stimulan ini turut memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.

Forum Bisnis Perumahan turut dihadiri berbagai stakeholder pusat dan daerah, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.

Kemudian, Direktur Pengganti Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran bank bjb, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta berbagai instansi strategis lainnya yang memiliki peran dalam pembangunan perumahan nasional, asosiasi pengembang, serta sebanyak 150 pelaku usaha yang terdiri dari developer, pengembang, toko bangunan dan pelaku UMKM.

Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam peluncuran BSPS tahun 2026 menyampaikan penyelenggaraan KPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan perumahan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.

Dalam kesempatan tersebut, Maruararjuga menyampaikan apresiasi kepada bank bjb atas komitmennya dalam mendukung acara peluncuran BSPS tahun 2026 serta pembiayaan perumahan melalui KPP.

Salah satu calon debitur, Alan yang merupakan pengusaha toko bahan bangunan di daerah Soreang, mengungkapkan rasa syukurnya.

"Alhamdulillah proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif," katanya.

Hal serupa disampaikan oleh calon debitur lainnya, Fitriah yang memiliki usaha sama di toko bahan bangunan.

"Alhamdulilllah saya diajak ke acara yang dihadiri oleh Bapak Menteri PKP dan Gubernur Jabar. Saya sedang proses pengajuan KPP Rp1 miliar yang sebelumnya orang tua saya merupakan nasabah bank bjb dengan usaha kontrakan yang dibiayai kredit dari bank bjb hingga saat ini sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun bank bjb," tuturnya.

Pihak bank bjb menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan pemerintah melalui perluasan pembiayaan KPP, peningkatan layanan kepada masyarakat, serta kerja sama yang lebih erat dengan pengembang dan pemerintah daerah.

Forum ini dirancang sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sektor perumahan yang sehat dan produktif. Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung di meja dealing, memperoleh informasi produk, serta mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh bank bjb.

Selain itu, bank bjb memberikan edukasi terkait pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai instrumen utama dalam menilai kelayakan kredit dan menjaga kesehatan finansial masyarakat.

Materi mengenai SLIK disampaikan oleh perwakilan bank bjb, Taufik I Maulana, yang menjelaskan fungsi SLIK dalam membangun transparansi data, meminimalkan risiko kredit, serta memperluas peluang pembiayaan. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, serta melakukan koreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem informasi keuangan.

Selain itu, juga dipaparkan tentang program Pesat (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu), Pesat adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terpadu yang dilakukan oleh bank bjb sebagai salah satu layanan perbankan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha bagi seorang pengusaha, dimana program ini telah dimulai sejak tahun 2015.

Kontribusi bank bjb dalam kegiatan ini juga diwujudkan melalui pembukaan booth layanan informasi, pengisian talkshow kegiatan KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 118 nasabah dengan total plafon Rp52 miliar. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

Melalui forum ini, bank bjb tidak hanya memfasilitasi pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga mewujudkan dukungan terhadap program pemerintah dengan peluncuran BSPS tahun 2026 ini. Bank bjb optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat, melalui call center bjb Call 14049, atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/KUR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat akses hunian layak melalui partisipasi dalam Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Manado, Sulawesi Utara. Dalam kegiatan yang digelar di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado pada Rabu (8/4/2026) tersebut, para peserta mengikuti rangkaian sosialisasi dan akad pembiayaan, termasuk Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program kolaboratif ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Sebanyak 600 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 peserta PNM, 200 peserta KUR, serta 100 peserta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencakup pelaku UMKM, pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat.

Acara ini turut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.

Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor pendukung," ujar Corina, dalam keterangan tertulis.

Dia menegaskan, melalui program pembiayaan perumahan ini, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Corina, dampak program pembiayaan perumahan tidak hanya terbatas pada kepemilikan rumah, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja serta penguatan rantai pasok sektor konstruksi dan UMKM di daerah.

BNI juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.

"Kami terus menghadirkan layanan yang terintegrasi agar masyarakat dapat mengakses pembiayaan perumahan secara mudah, aman, dan berkelanjutan," kata Corina.

Melalui kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, BNI optimistis sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Langkah ini menegaskan komitmen BNI mendorong pembiayaan perumahan yang inklusif sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

Kami terus mendukung program pemerintah, terutama sekali lewat ekosistem bersama-sama dengan seluruh ekosistem perumahan

Bandung (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat bahwa hingga Maret 2026, realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai total plafon sekitar Rp2,17 triliun kepada lebih dari 3.291 debitur.

“Kami terus mendukung program pemerintah, terutama sekali lewat ekosistem bersama-sama dengan seluruh ekosistem perumahan,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Apabila dirinci, penyaluran KPP dari sisi supply mencapai sekitar Rp1,47 triliun kepada 399 debitur yang difokuskan pada pembiayaan pengembang, kontraktor, serta penyedia bahan bangunan.

Sementara dari sisi demand, BTN menyalurkan sekitar Rp700 miliar kepada 2.892 debitur yang dimanfaatkan untuk pembelian, pembangunan, hingga renovasi rumah.

Perseroan menyampaikan bahwa skema ini memperkuat keterhubungan antara sisi pasokan dan permintaan dalam ekosistem perumahan.

Dalam peran pembiayaan perumahan nasional, sejak 1976 hingga awal April 2026, BTN menyalurkan 6 juta unit kredit pemilikan rumah (KPR) senilai Rp530 triliun.

“Selama hampir lima dekade, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan,” kata Nixon.

Ia menambahkan bahwa jumlah 6 juta rumah yang telah dibiayai tersebut mencerminkan peran BTN dalam mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.

Dari sisi profil debitur, perseroan mencatat mayoritas pengajuan KPR subsidi berasal dari segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp4,9 juta per bulan.

Masyarakat kelompok ini didominasi oleh pekerja di sektor informal seperti pedagang kecil, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro, serta sektor formal seperti aparatur sipil negara, karyawan swasta dan pegawai kontrak.

Menurut perseroan, hal ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan perumahan BTN menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh hunian layak.

Adapun di luar sektor perumahan, BTN juga menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan penyaluran mencapai sekitar Rp2,72 triliun hingga Maret 2026.

Dari jumlah tersebut, komposisi KUR kecil sebesar Rp2,04 triliun (75 persen) sementara KUR mikro sebesar Rp687 miliar (25 persen).

Penyaluran KUR tersebut didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 59,22 persen, diikuti sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 12,36 persen, serta konstruksi sebesar 10,08 persen.

BTN juga mencatat peningkatan kapasitas usaha debitur melalui program KUR naik kelas sebanyak 4.719 debitur, termasuk peralihan dari KUR mikro ke KUR kecil serta peningkatan plafon pembiayaan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (TPP) terhadap impor produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin terhitung mulai Selasa (7/4).

Produk evaporator dimaksud mencakup satu nomor harmonized system (HS) 8-digit, yaitu ex8418.99.10, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Penyelidikan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan perpanjangan pengenaan TPP yang diajukan PT Fujisei Metal Indonesia (PT FMI) yang merupakan produsen evaporator.

"Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan PT FMI, KPPI menemukan indikasi terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon," ujar Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Julia menambahkan, indikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang turun selama periode 2023-2025.

Selain itu, PT FMI masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

"Dengan penyelidikan perpanjangan ini, kami berharap industri dalam negeri mampu bertahan dari ancaman kerugian yang bisa mengakibatkan terhentinya operasional. Selain itu, diharapkan industri dalam negeri dapat makin berdaya saing dibandingkan produk impor, khususnya dari Tiongkok," kata Manager Marketing PT FMI Dwi Widodo.

Adapun asal impor evaporator pada 2025 didominasi Republik Rakyat Tiongkok (97,69 persen) dan diikuti Thailand (2,05 persen), Meksiko (0,18 persen), Jepang (0,06 persen), serta negara lainnya sebesar 0,02 persen.

Produk impor evaporator banyak digunakan pada industri produsen lemari es dan penyejuk udara (air conditioner) sebagai media atau alat sirkulasi freon dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (freezer).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026