Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 29 April 2026 mencapai Rp14 triliun.

“Tadi Pak Ara (sapaan akrab Maruarar) menyampaikan tentang progres KUR perumahan. Hari ini sudah sangat tinggi, sudah Rp14 triliun, ya, untuk pencapaian sekarang. Ini angka yang luar biasa,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati ketika dijumpai di Jakarta, Rabu.

Sri mengatakan bahwa capaian tersebut disampaikan oleh Menteri Ara kepada Ketua Satgas Perumahan/Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo dalam rapat yang berlangsung sekitar tiga jam.

“Karena tentu KUR Perumahan juga adalah arahan dari Pak Hashim,” ujar Sri.

Selain itu, ia mengatakan rapat bersama Hashim juga membahas mengenai pemetaan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program perumahan.

Pemetaan lahan tersebut, lanjut dia, dibahas bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rapat yang sama.

Sri mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Nusron menyampaikan daftar lahan yang bisa digunakan.

“Kemudian dari Pak Menteri (Ara) menyampaikan bahwa kami akan membentuk tim survei terkait dengan daftar (lahan) tersebut. Mana yang memang menjadi prioritas, itu digunakan sebagai lahan perumahan,” kata Sri.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai 11 kota satelit yang lahannya juga sudah dipetakan oleh Nusron.

Terkait program kota satelit, Sri mengatakan terdapat keterlibatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam melakukan kajian awal ihwal desain tata ruang kota-kota satelit tersebut.

“Mulai dari backlog-nya bagaimana, terus bagaimana sarana-prasarana di sana, bagaimana konteks tata ruangnya, termasuk integrasi transportasi. Itu sudah ada gambarannya,” kata Sri.

Selanjutnya, tim survei akan menentukan lahan mana yang menjadi prioritas, sekaligus memilih skema yang tepat untuk merealisasikan program-program perumahan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Bagi Anda yang berencana membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk mendukung usaha, program KUR Perumahan dari Bank Mandiri bisa jadi solusi pembiayaan yang layak dipertimbangkan.

Melalui Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang lebih dikenal sebagai KUR Perumahan, Bank Mandiri menawarkan pinjaman dengan bunga relatif ringan, yakni sekitar 6 persen per tahun, serta tenor hingga 5 tahun.

Menariknya, cicilan yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk pinjaman kecil, angsurannya bahkan mulai dari kisaran Rp 193 ribuan per bulan.

Lantas, bagaimana rincian cicilan lengkapnya?

Tabel KUR Perumahan Mandiri 2026

Berdasarkan informasi resmi Bank Mandiri, plafon pinjaman KUR Perumahan tersedia mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta.

Berikut tabel KUR Perumahan Bank Mandiri 2026, lengkap dengan simulasi cicilan per bulan:

Pinjaman Rp 10 juta

• 12 bulan: Rp 860.664
• 24 bulan: Rp 443.206
• 36 bulan: Rp 304.219
• 48 bulan: Rp 234.850
• 60 bulan: Rp 193.328

Pinjaman Rp 15 juta

• 12 bulan: Rp 1.290.996
• 24 bulan: Rp 664.809
• 36 bulan: Rp 456.329
• 48 bulan: Rp 352.275
• 60 bulan: Rp 289.992

Pinjaman Rp 25 juta

• 12 bulan: Rp 2.151.661
• 24 bulan: Rp 1.108.015
• 36 bulan: Rp 760.548
• 48 bulan: Rp 587.126
• 60 bulan: Rp 483.320

Pinjaman Rp 30 juta

• 12 bulan: Rp 2.581.993
• 24 bulan: Rp 1.329.618
• 36 bulan: Rp 912.658
• 48 bulan: Rp 704.548
• 60 bulan: Rp 579.984

Dok. Freepik Ilustrasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan. Tabel KUR Perumahan Mandiri 2026. KUR Perumahan Bank Mandiri 2026.

Pinjaman Rp 40 juta

• 12 bulan: Rp 3.442.657
• 24 bulan: Rp 1.772.824
• 36 bulan: Rp 1.216.877
• 48 bulan: Rp 939.401
• 60 bulan: Rp 773.312

Pinjaman Rp 50 juta

• 12 bulan: Rp 4.303.321
• 24 bulan: Rp 2.216.031
• 36 bulan: Rp 1.521.097
• 48 bulan: Rp 1.174.251
• 60 bulan: Rp 966.640

Pinjaman Rp 60 juta

• 12 bulan: Rp 5.163.986
• 24 bulan: Rp 2.659.247
• 36 bulan: Rp 1.825.316
• 48 bulan: Rp 1.409.102
• 60 bulan: Rp 1.159.968

Pinjaman Rp 70 juta

• 12 bulan: Rp 6.024.650
• 24 bulan: Rp 3.102.443
• 36 bulan: Rp 2.159.536
• 48 bulan: Rp 1.643.952
• 60 bulan: Rp 1.353.296

Pinjaman Rp 80 juta

• 12 bulan: Rp 6.885.314
• 24 bulan: Rp 3.545.649
• 36 bulan: Rp 2.433.755
• 48 bulan: Rp 1.878.802
• 60 bulan: Rp 1.546.624

Pinjaman Rp 90 juta

• 12 bulan: Rp 7.745.979
• 24 bulan: Rp 3.988.855
• 36 bulan: Rp 2.737.974
• 48 bulan: Rp 2.113.653
• 60 bulan: Rp 1.739.952

Pinjaman Rp 100 juta

• 12 bulan: Rp 8.606.643
• 24 bulan: Rp 4.432.061
• 36 bulan: Rp 3.042.194
• 48 bulan: Rp 2.348.503
• 60 bulan: Rp 1.933.280

Pinjaman Rp 110 juta

• 12 bulan: Rp 9.467.307
• 24 bulan: Rp 4.875.267
• 36 bulan: Rp 3.346.413
• 48 bulan: Rp 2.583.353
• 60 bulan: Rp 2.126.608

Pinjaman Rp 150 juta

• 12 bulan: Rp 12.909.964
• 24 bulan: Rp 6.648.092
• 36 bulan: Rp 4.563.291
• 48 bulan: Rp 3.522.754
• 60 bulan: Rp 2.899.920

Pinjaman Rp 200 juta

• 12 bulan: Rp 17.213.286
• 24 bulan: Rp 8.864.122
• 36 bulan: Rp 6.085.387
• 48 bulan: Rp 4.697.006
• 60 bulan: Rp 3.866.560

Pinjaman Rp 350 juta

• 12 bulan: Rp 30.123.250
• 24 bulan: Rp 15.512.214
• 36 bulan: Rp 10.647.678
• 48 bulan: Rp 8.219.760
• 60 bulan: Rp 6.766.481

Pinjaman Rp 500 juta

• 12 bulan: Rp 43.033.215
• 24 bulan: Rp 22.160.305
• 36 bulan: Rp 15.210.969
• 48 bulan: Rp 11.742.515
• 60 bulan: Rp 9.666.401

Perlu dicatat, simulasi cicilan tabel angsuran KUR Mandiri ini berlaku hingga 31 Desember 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan bank.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi KUR Perumahan.

Syarat KUR Perumahan Bank Mandiri

Untuk mengajukan KUR Perumahan, calon debitur perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:

- Dokumen umum

• Formulir aplikasi
• Surat permohonan pengajuan KPP
• Fotokopi KTP debitur dan pasangan
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi surat nikah/cerai (jika ada)
• Pas foto terbaru
• Fotokopi NPWP
• Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Dokumen tambahan

• Bukti agunan tambahan (jika dipersyaratkan)
• Bukti pelunasan kredit sebelumnya (jika masih tercatat di SLIK OJK)
• Khusus pembelian rumah
• Surat perjanjian jual beli properti
• Fotokopi sertifikat tanah (SHM/SHGB/SHMSRS)
• Fotokopi PBB dan bukti bayar terbaru
• Surat Pemesanan Rumah (SPR) untuk rumah baru
• Khusus pembangunan/renovasi
• Rencana anggaran biaya
• Invoice/faktur/kwitansi atau dokumen pendukung lainnya

Cara mengajukan KUR Perumahan Mandiri

Bagi yang berminat, pengajuan KUR Perumahan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang atau unit mikro Bank Mandiri terdekat.

Selain itu, informasi lebih lanjut juga bisa diperoleh melalui Mandiri Call di 14000.

Demikian ulasan mengenai KUR Perumahan Bank Mandiri, lengkap tabel angsuran KPP, cicilan, syarat, dan cara pengajuannya. Semoga bermanfaat!

KOMPAS.com - Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah, salah satunya melalui Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang mulai dikenal sebagai KUR perumahan.

Program yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini ditujukan untuk membantu masyarakat dan pelaku UMKM dalam membangun maupun merenovasi rumah, sekaligus mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah.

Berbagai kemudahan pun ditawarkan, mulai dari perluasan target penerima hingga persyaratan yang lebih fleksibel.

Lantas, apa itu KUR perumahan dan apa saja syaratnya? Simak penjelasannya berikut ini.

Apa itu KUR Perumahan (KPP)?

Kredit Program Perumahan atau KUR perumahan merupakan kredit investasi dan/atau kredit modal kerja yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik individu/perseorangan maupun badan usaha, untuk mendukung program prioritas di sektor perumahan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menegaskan bahwa KPP memiliki dasar hukum yang jelas mengacu Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko) Nomor 13 Tahun 2025 dan Permen PKP Nomor 13 Tahun 2025.

"KPP merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau kredit/pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu/perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel dikutip dari laman resmi KPP, Selasa (21/10/2025).

Artinya, KPP tidak hanya menyasar individu, tetapi juga pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan.

canva.com Ilustrasi uang, KUR Perumahan. Apa itu KUR Perumahan.

Siapa yang bisa mendapatkan KUR Perumahan?

Program ini menyasar dua sisi sekaligus, yakni penyedia dan pengguna.

Dari sisi penyedia, KPP bisa dimanfaatkan oleh:

• Pengembang perumahan
• Kontraktor atau jasa konstruksi
• Pedagang bahan bangunan

Sementara dari sisi permintaan, pembiayaan ini dapat digunakan oleh individu untuk:

• Membeli rumah
• Membangun rumah
• Merenovasi tempat tinggal yang mendukung usaha

"Dana KPP juga bisa dimanfaatkan dari sisi penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan dan sisi permintaan misalnya pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi guna mendukung kegiatan usaha," jelas Didyk.

Syarat mendapatkan KUR Perumahan

Untuk mengakses KPP, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, baik oleh individu maupun badan usaha. Berikut syarat utamanya:

• WNI atau badan hukum Indonesia
• Memiliki usaha produktif dan layak
• Memiliki NPWP
• Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
• Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
• Tidak memiliki catatan negatif (lolos SLIK/LPIP)

Selain itu, terdapat syarat tambahan:

• Tidak sedang menerima KUR lain
• Tidak menerima kredit pemerintah dari program lain secara bersamaan
• Dapat memiliki kredit komersial dengan status lancar
• Wajib menyediakan agunan berupa objek yang dibiayai
• Dapat diminta jaminan tambahan sesuai kebijakan penyalur

canva.com Ilustrasi uang, KUR Perumahan. Syarat KUR Perumahan.

Kriteria UMKM penerima KUR Perumahan

Penentuan penerima KPP juga didasarkan pada skala usaha.

Berdasarkan modal usaha:

• Usaha mikro: hingga Rp 1 miliar
• Usaha kecil: Rp 1 miliar – Rp 5 miliar
• Usaha menengah: Rp 5 miliar – Rp 10 miliar

Berdasarkan omzet tahunan:

• Usaha mikro: hingga Rp 2 miliar
• Usaha kecil: Rp 2 miliar – Rp 15 miliar
• Usaha menengah: Rp 15 miliar – Rp 50 miliar

Dalam implementasinya, Kementerian PKP bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti PT Sarana Multigriya Finansial dan PT Permodalan Nasional Madani.

Selain itu, program ini juga melibatkan Asosiasi Pengembang Perumahan Himperra serta bank penyalur KPP seperti Bank Jatim, BNI, BSI, BTN, Mandiri, dan lainnya.

Kolaborasi tersebut bertujuan mendorong pembiayaan mikro perumahan, khususnya bagi masyarakat prasejahtera agar terhindar dari pinjaman ilegal atau rentenir.

Bunga, limit kredit, dan jangka waktu

Mengacu pada informasi dari Bank Mandiri, suku bunga KPP atau KUR perumahan ditetapkan sebesar 6 persen efektif per tahun atau disesuaikan dengan skema flat/anuitas yang setara.

Limit kredit yang tersedia berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 500 juta, dengan total akumulasi pencairan maksimal Rp 500 juta dalam satu kali akad.

Adapun jangka waktu pinjaman maksimal 5 tahun dengan masa tenggang (grace period). Namun, tenor bisa lebih panjang sesuai kesepakatan antara bank penyalur dan debitur.

Untuk informasi selengkapnya mengenai KUR Perumahan, Anda bisa menghubungi pihak bank yang menyediakan pinjaman ini.

KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan bahwa program pinjaman KUR Perumahan (Kredit Usaha Rakyat) di bawah Rp 100 juta masyarakat tak perlu memberikan jaminan.

Hal ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan masyarakat.

"Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan program KUR Perumahan yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk pinjaman di bawah Rp 100 juta, masyarakat tidak perlu memberikan jaminan dengan bunga hanya 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun," jelas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikutip dari Kompas.com, Senin (13/4/2026).

Bunga yang rendah sengaja diberikan pemerintah sebagai upaya memutus rantai rentenir.

Sehingga masyarakat mempunyai opsi pembayaran kredit yang aman, ringan, dan mudah dengan hadirnya program KUR Perumahan.

"Kita tidak perlu memaki rentenir. Solusinya adalah menciptakan program yang lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat sehingga rakyat bahagia karena terlepas dari jeratan utang," jelasnya.

Pinjaman KUR Perumahan disalurkan melalui bank Himbara.

Tabel KUR BRI April 2026

KUR BRI menyediakan pinjaman Rp 1 juta-Rp 100 juta dengan tenor cicilan 12 sampai 60 bulan.

Perlu dicatat jika angka pada tabel KUR BRI April 2026 merupakan estimasi dan tentunya bisa berbeda melalui hasil analisis kredit dari pihak bank.

Pinjaman Rp 1 juta

• 12 bulan: Rp 86.527
• 18 bulan: Rp 58.685
• 24 bulan: Rp 44.773
• 36 bulan: Rp 30.877
• 48 bulan: Rp 23.946
• 60 bulan: Rp 19.801

Pinjaman Rp 5 juta

• 12 bulan: Rp 432.634
• 18 bulan: Rp 293.425
• 24 bulan: Rp 223.863
• 36 bulan: Rp 154.385
• 48 bulan: Rp 119.731
• 60 bulan: Rp 99.006

Pinjaman Rp 10 juta

• 12 bulan: Rp 865.267
• 18 bulan: Rp 586.850
• 24 bulan: Rp 447.726
• 36 bulan: Rp 308.771
• 48 bulan: Rp 239.462
• 60 bulan: Rp 198.012

Pinjaman Rp 20 juta

• 12 bulan: Rp 1.730.535
• 18 bulan: Rp 1.173.700
• 24 bulan: Rp 895.452
• 36 bulan: Rp 617.542
• 48 bulan: Rp 478.925
• 60 bulan: Rp 396.024

Pinjaman Rp 30 juta

• 12 bulan: Rp 2.595.802
• 18 bulan: Rp 1.760.550
• 24 bulan: Rp 1.343.177
• 36 bulan: Rp 926.313
• 48 bulan: Rp 718.387
• 60 bulan: Rp 594.036

Pinjaman Rp 40 juta

• 12 bulan: Rp 3.461.070
• 18 bulan: Rp 2.347.399
• 24 bulan: Rp 1.790.903
• 36 bulan: Rp 1.235.084
• 48 bulan: Rp 957.850
• 60 bulan: Rp 792.048

Pinjaman Rp 50 juta

• 12 bulan: Rp 4.326.337
• 18 bulan: Rp 2.934.249
• 24 bulan: Rp 2.238.629
• 36 bulan: Rp 1.543.855
• 48 bulan: Rp 1.197.312
• 60 bulan: Rp 990.060

Pinjaman Rp 60 juta

• 12 bulan: Rp 5.191.605
• 18 bulan: Rp 3.521.099
• 24 bulan: Rp 2.686.355
• 36 bulan: Rp 1.852.626
• 48 bulan: Rp 1.436.775
• 60 bulan: Rp 1.188.072

Pinjaman Rp 70 juta

• 12 bulan: Rp 6.056.872
• 18 bulan: Rp 4.107.949
• 24 bulan: Rp 3.134.081
• 36 bulan: Rp 2.161.397
• 48 bulan: Rp 1.795.968
• 60 bulan: Rp 1.386.084

Pinjaman Rp 80 juta

• 12 bulan: Rp 6.922.140
• 18 bulan: Rp 4.694.799
• 24 bulan: Rp 3.581.806
• 36 bulan: Rp 2.470.168
• 48 bulan: Rp 1.915.700
• 60 bulan: Rp 1.548.096

Pinjaman Rp 90 juta

• 12 bulan: Rp 7.787.407
• 18 bulan: Rp 5.281.649
• 24 bulan: Rp 4.029.532
• 36 bulan: Rp 2.778.939
• 48 bulan: Rp 2.155.162
• 60 bulan: Rp 1.782.108

Pinjaman Rp 100 juta

• 12 bulan: Rp 8.652.675
• 18 bulan: Rp 5.868.499
• 24 bulan: Rp 4.477.258
• 36 bulan: Rp 3.087.710
• 48 bulan: Rp 2.394.624
• 60 bulan: Rp 1.980.120

BRI punya tiga jenis KUR pada 2026, yakni:

• KUR Super Mikro: untuk pelaku usaha pemula dengan plafon kecil
• KUR Mikro: pinjaman hingga Rp 100 juta
• KUR Kecil: plafon Rp 100 juta hingga Rp 500 juta

Ketiga jenis KUR tersebut punya suku bunga efektif 6 persen per tahun.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Hapus SLIK OJK untuk Pinjaman di Bawah Rp 1 Juta, Maruarar Sirait: Singkirkan Birokrasi Lambat" dan "Tabel KUR BRI April 2026 Pinjaman Rp 1 Juta–Rp 100 Juta, Lengkap Cicilan per Bulan"

pembiayaan sektor perumahan, termasuk bagi pelaku UMKM di rantai pasok konstruksi, dapat tersalurkan secara lebih merata dan efektif

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pada tahun ini telah menyerap kuota Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp2,3 triliun yang disalurkan kepada 17.443 debitur sejak awal Januari hingga akhir Februari 2026.

Realisasi tersebut telah mencapai 28,75 persen dari target penyaluran KPP tahun 2026 sebesar Rp8 triliun. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan target KPP didukung oleh kekuatan fundamental BRI, mulai dari basis nasabah yang besar hingga jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia.

“Dengan demikian, pembiayaan sektor perumahan, termasuk bagi pelaku UMKM di rantai pasok konstruksi, dapat tersalurkan secara lebih merata dan efektif,” kata Hery dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

KPP merupakan fasilitas pembiayaan investasi dan modal kerja yang mendapatkan subsidi pemerintah, yang ditujukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan aktivitas UMKM dari sisi supply dan demand, khususnya di sektor bahan bangunan dan konstruksi.

Skema ini tidak hanya mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hery menyampaikan bahwa optimalisasi penyaluran KPP merupakan bagian dari strategi perseroan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, penguatan pembiayaan di sektor perumahan tidak hanya berfokus pada sisi konsumsi, tetapi juga pada sisi produksi.

Dengan mendukung pelaku usaha bahan bangunan, kontraktor skala kecil, hingga distributor di daerah, KPP diharapkan mampu menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya ungkit ekonomi lokal.

Adapun capaian penyaluran KKP oleh BRI menempatkannya sebagai bank dengan penyaluran KPP tertinggi secara nasional, dengan kontribusi sekitar 52,2 persen dari total penyaluran KPP nasional.

Menurut perseroan, dominasi ini menegaskan komitmen dan konsistensi BRI dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan, sekaligus memperkuat peran perseroan sebagai motor penggerak pembiayaan berbasis kerakyatan.

Ke depan, BRI menyatakan akan terus mengakselerasi penyaluran KPP dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang terukur.

Melalui langkah ini, BRI optimistis dapat mempertahankan posisi sebagai pemimpin penyaluran KPP nasional, sekaligus mempertegas peran sebagai bank yang senantiasa hadir memberikan solusi keuangan bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun mengapresiasi terhadap kinerja BRI, dengan menegaskan bahwa peran BRI sangat strategis dalam memastikan keberhasilan program perumahan rakyat, termasuk optimalisasi KUR Perumahan atau KPP.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan mencapai Rp6,10 triliun hingga akhir Februari 2026.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan capaian tersebut didorong oleh percepatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor properti.

Dia menuturkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran mencapai Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur selama periode 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

“Dari total penyaluran KPP sebesar Rp6,10 triliun, BRI merealisasikan pembiayaan Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur, atau lebih dari separuh total debitur nasional," kata Sri dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Sri melanjutkan, program KUR Perumahan ini menyasar UMKM pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan dengan skema subsidi bunga sebesar 5%. Plafon pembiayaan yang disediakan mencapai Rp5 miliar dan dapat dilakukan penambahan (revolving) hingga batas maksimal Rp20 miliar.

Selain pengembang, program ini juga melayani UMKM umum untuk kebutuhan membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha. Untuk kategori ini, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 6% dengan limit pembiayaan hingga Rp500 juta per debitur.

“Sangat penting untuk meningkatkan capaian penyerapan dan realisasi KPP secara nasional sehingga target pembiayaan perumahan dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.

Sejalan dengan tren penyaluran tersebut, pemerintah memastikan penyerapan anggaran program perumahan tahun 2026 bakal berjalan tepat sasaran dan efisien.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyatakan komitmen mendukung keberhasilan program "Gentengisasi" melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP).

Dukungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat menggunakan material atap yang lebih sejuk dan layak, seperti genteng, dibandingkan seng atau asbes, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kenyamanan hunian masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi yang didampingi Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman di BRILiaN Club, Jakarta, pada Jumat (27/2).

Hery menegaskan bahwa BRI mengambil peran strategis dalam memfasilitasi pembiayaan antara pengusaha genteng dan developer (pengembang perumahan). Dalam skemanya, BRI hadir setelah terdapat kontrak kerja sama antara pengusaha genteng dan developer, sehingga pembiayaan dapat segera difasilitasi.

"Peran BRI berada di tengah. Ketika sudah ada kontrak antara pengusaha genteng dan developer atau user, BRI siap memfasilitasi pembiayaannya. Kebetulan kita sudah ada KUR Perumahan, bahan bangunan seperti ini merupakan bagian dari KUR Perumahan. Sebagai bank yang DNA-nya memang berpihak pada usaha kecil dan rakyat, sesuai dengan namanya Bank Rakyat Indonesia, kami siap menyediakan pembiayaan untuk mendukung kebutuhan tersebut," kata Hery.

Sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap KUR Perumahan, pembiayaan ini turut mendorong efek ganda, mulai dari aktivitas produksi UMKM bahan bangunan, penguatan rantai pasok industri perumahan, serta membuka peluang lapangan kerja di berbagai daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal sekaligus memperkuat industri dalam negeri, khususnya industri genteng.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas konsistensi BRI dalam mendukung Program Pemerintah, termasuk KUR Perumahan.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BRI atas komitmennya dalam memastikan KUR Perumahan terserap dengan sangat baik. Hingga saat ini, BRI merupakan bank penyalur terbesar KUR Perumahan. Peran dan dukungan BRI tentu sangat strategis dalam memperkuat program perumahan rakyat. Terima kasih Pak Dirut, Pak Hery," ujar Maruarar.

Melalui dukungan terhadap program Gentengisasi, BRI hadir memperkuat kualitas hunian masyarakat, sekaligus mendorong kesejahteraan dari level paling mendasar dan pemerataan pembangunan sesuai Asta Cita. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok material dan tenaga kerja memberi nilai lebih pada sisi ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mempertegas perannya dalam mendukung pembiayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan guna menopang pelaksanaan Program Gentengisasi pemerintah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan perbankan terhadap upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok industri perumahan nasional.

Adapun, program Gentengisasi sendiri diarahkan untuk mendorong penggunaan material atap yang lebih layak dan sejuk seperti genteng, menggantikan penggunaan seng maupun asbes.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan mengambil posisi strategis sebagai fasilitator pembiayaan yang menghubungkan pengusaha genteng dengan pengembang perumahan maupun pengguna akhir melalui skema KUR Perumahan.

“Peran BRI berada di tengah. Ketika sudah ada kontrak antara pengusaha genteng dan developer atau user, BRI siap memfasilitasi pembiayaannya. Kebetulan kami sudah memiliki KUR Perumahan dan bahan bangunan seperti ini merupakan bagian dari pembiayaan tersebut,” ujar Hery dalam keterangan resmi, dikutip Senin (2/3/2026).

Menurutnya, pembiayaan tidak hanya mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Penyaluran KUR Perumahan dinilai mampu menggerakkan aktivitas produksi UMKM bahan bangunan, memperkuat rantai pasok sektor konstruksi perumahan, serta membuka peluang lapangan kerja di berbagai wilayah. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan material juga diharapkan meningkatkan daya saing industri genteng dalam negeri.

Pada saat yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut BRI hingga saat ini menjadi bank penyalur terbesar KUR Perumahan sehingga memiliki peran strategis dalam memperkuat program perumahan rakyat.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menggagas program nasional penggantian atap rumah berbahan seng dengan genteng sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang indah, sejuk, dan layak huni.

Gagasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Prabowo menilai penggunaan atap seng yang semakin masif di hampir seluruh kota, kecamatan, hingga desa telah mengurangi kualitas lingkungan permukiman. Selain menimbulkan panas bagi penghuni, seng juga mudah berkarat dan dinilai tidak mencerminkan keindahan Indonesia. “Tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Seng panas, seng berkarat,” tegas Prabowo.

Untuk itu, Presiden mengusulkan gerakan nasional yang ia sebut sebagai proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Menurutnya, industri genteng relatif mudah dikembangkan karena peralatannya tidak mahal dan bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih akan dilengkapi dengan pabrik genteng di berbagai daerah. Genteng tersebut akan dibuat dari bahan tanah yang dicampur dengan zat tambahan, termasuk limbah tertentu, agar lebih ringan dan kuat.

“Saya dapat laporan dari profesor-profesor kita, limbah abu batu bara bisa dicampur dengan tanah dan menjadi bahan genteng yang baik,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan sebelum dan sesudah pelaksanaan program gentengisasi. Dia juga mendorong kepala daerah untuk berpartisipasi aktif demi mempercantik wilayah masing-masing.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun pada tahun ini.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan ada dua modal kuat yang dipunya perseroan untuk mengejar target Rp8 triliun itu.

"Target tersebut didukung oleh kekuatan BRI yang memiliki basis nasabah besar serta jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, sehingga penyaluran KPR Subsidi dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, khususnya bagi MBR," ujar Hery dalam keterangan resmi.

Hery menjelaskan sebagai mitra strategis pemerintah, BRI berkomitmen mendukung target Program 3 Juta Rumah dalam memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan mencapai Rp3,54 triliun per Januari 2026.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati merinci dari total Rp3,54 triliun tersebut sebanyak 49 persen di salurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

"Dari total tersebut, BRI berkontribusi sebesar Rp1,78 triliun atau setara 49 persen dari total penyaluran KUR Perumahan nasional," kata Sri.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun turut mengapresiasi kontribusi BRI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi. Kementerian PKP mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan oleh BRI dari tahun ke tahun.

Maruarar menyebut pada 2024 ada sekitar 16 ribu unit rumah subsidi yang dibiayai oleh BRI. Pada 2025, realisasinya meningkat menjadi 32 ribu unit.

"Tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran hingga 60 ribu unit rumah subsidi. Terima kasih sekali untuk BRI. Artinya, 60 ribu rakyat akan dapat menikmati rumah," pungkas Maruarar.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan mencapai Rp3,54 triliun per Januari 2026. Nyaris separuhnya disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati merinci dari total Rp3,54 triliun tersebut sebanyak 49 persen di salurkan oleh BRI.

"Dari total tersebut, BRI berkontribusi sebesar Rp1,78 triliun atau setara 49 persen dari total penyaluran KUR Perumahan nasional," katanya dalam keterangan resmi.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BRI berkomitmen mendukung target Program 3 Juta Rumah dalam memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan perseroan menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun sepanjang 2026.

"Target tersebut didukung oleh kekuatan BRI yang memiliki basis nasabah besar serta jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, sehingga penyaluran KPR Subsidi dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, khususnya bagi MBR," ujar Hery.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun turut mengapresiasi kontribusi BRI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi.

Kementerian PKP mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan oleh BRI dari tahun ke tahun. Pada 2024, ada sekitar 16 ribu unit rumah subsidi yang dibiayai oleh BRI. Pada 2025, realisasinya meningkat menjadi 32 ribu unit.

"Tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran hingga 60 ribu unit rumah subsidi. Terima kasih sekali untuk BRI. Artinya, 60 ribu rakyat akan dapat menikmati rumah," pungkas Maruarar.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkap skema baru kredit perumahan (KPR) khusus bagi kalangan wiraswasta.

Hal ini sebagai upaya memperluas akses kepemilikan rumah yang selama ini dinilai lebih sulit dijangkau oleh pelaku usaha non-fixed income.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan skema tersebut hadir melalui Kredit Program Perumahan (KPP) yang sebelumnya dikenal sebagai KUR Perumahan.

Program ini dirancang untuk memberi jalur khusus bagi wiraswasta yang selama ini porsinya relatif kecil dalam pembiayaan perumahan subsidi alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"KPP itu dulu namanya KUR perumahan lalu diganti jadi KPP. Nah, ini adalah memberikan semacam KPR kepada wiraswasta karena selama ini wiraswasta agak susah masuk ke paket FLPP," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Menurut Nixon, pemerintah kini memisahkan jalur pembiayaan antara kelompok fixed income dan wiraswasta. Jika masyarakat berpenghasilan tetap tetap masuk melalui skema FLPP, maka KPP disiapkan khusus bagi pelaku usaha agar tidak bersaing dalam satu skema yang sama.

"Pemerintah membuat khusus namanya KPP jadi ini buat wiraswasta, jadi fixed income enggak boleh," ujarnya.

Skema KPP menyasar dua sisi sekaligus, yakni dari sisi pasokan dan permintaan. Untuk sisi supply, KPP menyasar developer kecil dengan plafon hingga Rp5 miliar dan dapat diputar hingga empat kali, sehingga total pembiayaan bisa mencapai Rp20 miliar.

Sementara untuk sisi demand, KPP menyasar pedagang dan pelaku usaha kecil dengan pembiayaan hingga Rp500 juta dalam bentuk KUR perumahan.

"Ini akan menyelesaikan persoalan karena ini hanya buat wiraswasta," ujar Nixon.

Ia menjelaskan kebutuhan wiraswasta terhadap hunian juga berbeda dengan kelompok pekerja formal. Rumah bagi pelaku usaha kerap sekaligus menjadi tempat usaha, gudang, atau kios, sehingga sulit dipisahkan antara fungsi hunian dan aktivitas bisnis.

"Karena kalau wiraswasta itu rumah juga biasanya merangkap gudang atau merangkap tempat usaha jadi sulit dibedakan antara tempat tinggal dan tempat usaha," tuturnya.

Selain mendorong kepemilikan rumah bagi wiraswasta, BTN juga memperkuat strategi keberlanjutan lewat pengembangan rumah rendah emisi. Nixon menyebut BTN mengintegrasikan prinsip ESG langsung ke dalam proses bisnis melalui program perumahan ramah lingkungan.

"Kami sebut programnya adalah rumah rendah emisi, di mana kami bekerja sama dengan para developer lalu para startup yang membangun material bahan baku perumahan itu bercampur sampah atau limbah masyarakat paling banyak plastik," katanya.

Material berbasis limbah plastik itu diolah menjadi bata, batako, genteng, hingga paving block, dengan kandungan plastik yang bisa mencapai 40 persen. Nixon menegaskan penggunaan material daur ulang tersebut tidak membuat harga rumah lebih mahal, bahkan justru meningkatkan kekuatan material.

"Harganya juga enggak bertambah mahal, tapi kualitasnya kuat," ujarnya.

BTN menargetkan hingga 2029 akan terbangun sekitar 150 ribu unit rumah rendah emisi di berbagai daerah. Program ini sekaligus menjadi kontribusi BTN dalam pengurangan emisi karbon dari sektor perumahan.

Selain bahan bangunan, konsep rumah rendah emisi juga menyasar desain hunian yang lebih hemat energi dan air, seperti jendela yang lebih lebar untuk mengurangi penggunaan listrik, atap yang lebih tinggi untuk sirkulasi udara alami, serta penggunaan keran otomatis guna menghemat air.

"Ini energi efisien banget," kata Nixon.

Ia menambahkan proyek rumah rendah emisi BTN bahkan telah menarik perhatian internasional. Tahun lalu, proyek ini dikunjungi oleh utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Putri Mahkota Belanda, Putri Maxima.

"Putri Maxima datang khusus melihat proyek ini, dan beliau bukan atas nama Belanda, ternyata beliau adalah utusan khusus PBB," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 16 Desember mencapai Rp3,5 triliun.

"Per 16 Desember KUR perumahan secara keseluruhan itu di Rp3,5 triliun. Untuk dari sisi suplai ada 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan (demand) ada 3.810 debitur," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sri menambahkan, jumlah debitur KPP terbanyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta.

KPP merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

Pihak yang berhak menerima KPP dari sisi penyediaan antara lain UMKM atau pelaku usaha seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan.

Dana KPP dimanfaatkan dari sisi penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan.

Sedangkan, dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha.

Dari sisi permintaan, KPP bisa dimanfaatkan misalnya untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, atau renovasi guna mendukung kegiatan usaha.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan KPP merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo di sektor perumahan.

KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko Perekonomian No 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No 13 Tahun 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025