Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda menegaskan komitmen memperkuat kerja sama di sektor pengelolaan air yang telah berlangsung selama 25 tahun. Hal tersebut disampaikan dalam resepsi perayaan King’s Day yang digelar Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Perayaan ini merupakan bagian dari peringatan hari lahir Raja Willem-Alexander yang diperingati setiap 27 April di Belanda. Pada resepsi tahun ini, tema air diangkat untuk menandai 25 tahun kemitraan bilateral Indonesia dan Belanda di sektor pengelolaan air.

Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengatakan bahwa perayaan King’s Day merupakan simbol persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua negara.

“Bagi Belanda, King’s Day adalah perayaan persahabatan. Persahabatan antara Belanda dan Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu menjadi kemitraan yang berorientasi ke masa depan, yang didasarkan pada kesetaraan dan kepentingan bersama,” ujar Gerritsen.

Ia menambahkan bahwa kerja sama kedua negara tidak hanya terbatas pada sektor air, tetapi juga meluas ke berbagai bidang lain seperti pendidikan tinggi, kesehatan, produksi pangan, hingga olahraga dan konsultasi politik.

“Indonesia dapat mengandalkan Belanda sebagai mitra yang stabil dan dapat diprediksi. Kami berdiri bersama Indonesia ketika negara ini mengambil tanggung jawab dan memainkan perannya untuk menjadikan dunia tempat yang lebih aman,” katanya.

Gerritsen juga menyinggung sejumlah perkembangan terbaru dalam hubungan kedua negara, termasuk kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Den Haag tahun lalu serta kunjungan Ratu Máxima ke Indonesia sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan.

Selain itu, kerja sama kedua negara juga mencakup pemulangan koleksi Dubois yang berkaitan dengan temuan fosil manusia purba “Java Man” yang memiliki nilai penting bagi penelitian asal-usul manusia.

Mewakili pemerintah Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir sebagai tamu kehormatan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan rakyat Belanda serta menegaskan pentingnya kerja sama kedua negara, khususnya dalam bidang infrastruktur dan pengelolaan air.

Menurut AHY, Belanda dikenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia dalam pengelolaan air dan pembangunan infrastruktur terkait. Keahlian tersebut dinilai sangat relevan bagi Indonesia yang merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia.

Ia menjelaskan Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait air, mulai dari kekeringan saat musim kemarau panjang hingga banjir akibat cuaca ekstrem. Selain itu, fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) dan kenaikan permukaan laut juga menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi.

“Infrastruktur adalah salah satu solusi yang harus kita kerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, kami mengundang pemerintah Belanda beserta seluruh elemennya untuk bersinergi membangun agar Indonesia terus aman dari berbagai risiko yang tidak kita harapkan,” ujarnya.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari teknologi, inovasi, investasi hingga pertukaran pengalaman dalam pembangunan infrastruktur air.

Perayaan King’s Day di Jakarta turut dihadiri perwakilan pemerintah Indonesia, negara-negara sahabat, organisasi regional, masyarakat sipil, media, serta warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia.

Di Belanda, perayaan resmi King’s Day tahun ini akan digelar pada 27 April 2026 di kota Dokkum, Provinsi Friesland, yang dipilih sebagai tuan rumah perayaan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Belanda mengumumkan paket bantuan senilai hampir 1 miliar euro (sekitar Rp 20,2 triliun) untuk meredam dampak kenaikan biaya energi bagi rumah tangga dan bisnis akibat konflik di Timur Tengah. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, tunjangan perjalanan bebas pajak bagi karyawan akan naik 0,02 euro menjadi 0,25 euro (Rp 5.050) per kilometer dan berlaku surut sepanjang tahun, menurut laporan NOS pada Senin (20/4/2026).

Penyesuaian itu diperkirakan setara dengan penghematan sekitar 0,30 euro per liter bahan bakar.

Selain itu, pajak kendaraan bermotor untuk van berpelat nomor abu-abu yang umum digunakan usaha kecil akan dipangkas separuh mulai 1 Juli hingga akhir tahun.

Pajak truk juga akan diturunkan menjadi nol selama periode yang sama.

Untuk mendukung rumah tangga rentan, pemerintah Belanda mengalokasikan 195 juta euro untuk Dana Darurat Energi.

Tambahan 180 juta euro akan dialokasikan ke dana pemanasan nasional yang menyediakan pinjaman untuk isolasi rumah dan peningkatan efisiensi energi.

Pemerintah Belanda menyatakan lebih dari 600 juta euro dari paket tersebut berupa belanja langsung, sementara lebih dari 300 juta euro berasal dari pengurangan pajak.

Untuk membiayai kebijakan tersebut, cukai alkohol akan dinaikkan sejalan dengan inflasi tahun depan.

Meski ada desakan dari parlemen, pemerintah Belanda memilih untuk tidak mengintervensi harga BBM di SPBU karena dinilai mahal dan berdampak terbatas.

Para pejabat memperkirakan penurunan harga bahan bakar sebesar 0,10 euro (Rp 2.020) per liter akan membebani negara sekitar 1 miliar euro.

Parlemen Belanda dijadwalkan membahas usulan itu pada Rabu (22/4/2026) dan mayoritas anggota diperkirakan akan mendukungnya.

Pengiriman melalui Selat Hormuz terganggu sejak AS-Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Semangat menjadi penggerak ekonomi terlihat dari para perempuan yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber Boga Tamanan di Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Yogyakarta.

Berangkat dari kegiatan budidaya aloe vera atau lidah buaya, kelompok ini berhasil menciptakan berbagai inovasi produk olahan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Ketua KWT Sumber Boga Tamanan Nurul Komariyah menceritakan, awal mula KWT ini dibentuk pada 2018 dengan tujuan untuk memberdayakan para perempuan di dusun tersebut.

"Tujuannya agar perempuan di dusun kami yang mayoritas ibu rumah tangga dan petani bisa lebih produktif dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga," ungkap Nurul dalam keterangannya.

Menurutnya, saat itu KWT memilih untuk fokus pada budidaya lidah buaya karena tanaman ini relatif mudah dibudidayakan dan dirawat.

Selain itu, lidah buaya juga memiliki banyak potensi untuk diolah menjadi produk makanan maupun minuman yang memiliki nilai jual.

"Di tahun pertama, kami menanam lidah buaya di lahan seluas 200-300 meter saja. Lalu kami juga banyak belajar ke luar, mengikuti pelatihan, supaya kita bisa membuat inovasi sendiri. Awalnya memang banyak mengalami kegagalan, namun kami terus belajar hingga bisa menghasilkan produk sendiri," lanjut Nurul.

Setahun setelah kelompok KWT Sumber Boga Tamanan aktif, budidaya lidah buaya mereka semakin berkembang. Kebutuhan lahan pun meningkat karena jumlah tanaman terus bertambah. KWT Sumber Boga Tamanan kemudian mendapatkan kesempatan untuk menggunakan lahan seluas 1.000 meter milik salah satu rumah sakit peninggalan Belanda di wilayah mereka.

Di lahan tersebut, kini terdapat sekitar 900 hingga 1.000 tanaman lidah buaya yang dibudidayakan oleh para anggota KWT. Tanaman inilah yang kemudian menjadi bahan baku utama berbagai produk olahan yang mereka kembangkan, seperti minuman, keripik lidah buaya yang menjadi produk terlaris, permen, hingga sabun.

Perkembangan usaha KWT Sumber Boga Tamanan semakin terasa sejak kelompok ini terlibat dalam program Klasterku Hidupku dari BRI. Keterlibatan tersebut bermula ketika Desa Tamanmartani mengikuti program Desa BRILiaN dari BRI pada 2024.

Dalam prosesnya, KWT Sumber Boga Tamanan turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari BRI.

Selain mendapatkan akses pembiayaan usaha, KWT Sumber Boga Tamanan juga memperoleh berbagai pelatihan yang membantu meningkatkan kapasitas anggota.

Nurul mengakui, tidak hanya pendanaan dan pendampingan usaha, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan bantuan peralatan usaha.

"Bantuan CSR dari BRI ini sangat mendukung produktivitas KWT. Misalnya saja dari bantuan tersebut kami alokasikan untuk sistem pengairan berbasis internet yang bisa dioperasikan lewat HP. Jadi, sekarang di mana pun posisi saya tetap bisa mengawasi sistem pengairan karena bisa diakses di HP," imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu R.K menyampaikan, kisah para perempuan di KWT Sumber Boga Tamanan menunjukkan dengan adanya akses dan pemberdayaan yang tepat, perempuan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di lingkungannya.

"Pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. BRI terus mendukung akses bagi Perempuan dalam memperoleh pembiayaan dan pendampingan usaha, sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitarnya," katanya.

Salim

Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga

BANGSA ini pernah merasakan pahitnya penjajahan, yang pasti nyata adalah merah putih berkibar setelah darah, pengorbanan dan perjuangan. Namun hari ini ancaman baru mengintai: penjajahan yang bukan datang dari pelabuhan asing, melainkan dari gedung-gedung kekuasaan dan lorong lorong gelap pejabat di negeri sendiri.

Oligarki, kelompok berkepentingan, dan elite yang haus jabatan telah menjadikan konstitusi sebagai alat, bukan sebagai perisai rakyat. Mereka menjarah ruang kebijakan, merampas hak ekonomi, dan membungkam suara rakyat dengan wacana kekuasaan. Inilah bentuk penjajahan paling licik: dikuasai oleh bangsanya sendiri.

Tapi sejarah mengajarkan satu hal: kegigihan rakyat tak pernah kalah oleh kekuasaan yang rapuh dalam legitimasi moral. Pancasila dan UUD 1945 yang asli memanggil kita untuk kembali bukan sekadar berretorika, melainkan berbuat nyata. Filsafat kebangsaan kita menempatkan gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai jantung kehidupan berbangsa.

Ketika oligarki merangsek, ketika kebijakan hanya menguntungkan segelintir, kita harus menegakkan kembali etika kolektif: hukum yang adil, ekonomi yang berpihak pada rakyat, dan budaya yang memuliakan martabat manusia.

Benar apa yang disampaikan Tan Malaka bahwa kemerdekaan tanpa kesejahteraan bagi rakyat hanyalah ilusi. Kemudian Tan Malaka mengkritik keras bahwa pasca Proklamasi Kemerdekaan, kemerdekaan sejati belum dirasakan rakyat, melainkan hanya dinikmati segelintir elite/pegawai (amtenar).

Ia menuntut "Merdeka 100%" (tanpa kompromi) di mana kedaulatan ekonomi dan politik ada di tangan rakyat, bukan sekadar pergantian kekuasaan dari Belanda ke elit lokal, dan sekarang pergantian kekuasan hanya berganti dari Belanda kulit putih ke Belanda kulit Coklat.

Perubahan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 pada tahun 2002 telah mencederai semangat pemilihan presiden sebagaimana yang diamanatkan oleh para founding fathers dan bertentangan dengan jiwa Demokrasi Pancasila jiwa yang lahir dari Sumpah Pemuda dan kebangkitan nasional karena mengubah mekanisme penegasan kedaulatan rakyat menjadi instrumen yang lebih mudah dimanipulasi oleh kepentingan elite.

Pembedahan terhadap naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 mengungkap sebuah arsitektur kenegaraan yang secara intrinsik dirancang untuk menangkal pemusatan kekuasaan pada segelintir elit atau oligarki melalui penempatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang mencerminkan seluruh elemen bangsa, di mana Pasal 1 ayat (2) naskah asli menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, sebuah konsep yang jauh lebih kolektif dibandingkan sistem saat ini yang cenderung individualistik dan transaksional.

Kekuatan utama UUD 1945 asli dalam melawan oligarki terletak pada keberadaan Utusan Golongan dan Utusan Daerah di dalam MPR, yang memastikan bahwa pengambilan keputusan nasional tidak hanya didominasi oleh kader partai politik (DPR) yang seringkali tersandera oleh kepentingan pemodal, melainkan melibatkan keterwakilan nyata dari buruh, tani, nelayan, cendekiawan, hingga tokoh adat yang tidak memiliki kepentingan politik praktis namun memiliki integritas moral untuk menjaga haluan negara.

Dalam sistem asli, Presiden bukan merupakan mandataris rakyat secara individual melalui pilpres yang berbiaya sangat tinggi yang seringkali menjadi pintu masuk bagi pendanaan gelap oligarki melainkan seorang Mandataris MPR yang wajib tunduk pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebuah kompas pembangunan jangka panjang yang disusun secara musyawarah sehingga kebijakan negara tidak bisa diubah seenaknya oleh selera pribadi penguasa atau pesanan donor politik.

Lebih spesifik lagi, Pasal 33 naskah asli beserta Penjelasannya merupakan "jantung" perlawanan terhadap oligarki ekonomi, karena menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang artinya produksi tidak boleh jatuh ke tangan orang-seorang yang kemudian menguasai hajat hidup orang banyak; melalui mandate "dikuasai oleh negara", UUD 1945 asli mewajibkan penguasaan sumber daya alam untuk kemakmuran kolektif, bukan untuk diprivatisasi atau diserahkan pada kartel-kartel ekonomi yang saat ini seringkali mendikte kebijakan hukum, maupun mendikte masuk ke ranah pemerintahan demi keuntungan pribadi.

Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada MPR dalam naskah asli memberikan kontrol yang sangat ketat; jika Presiden menyimpang dari GBHN atau UUD, MPR memiliki wewenang untuk memberhentikannya tanpa proses hukum yang berbelit-belit seperti sistem impeachment saat ini yang sangat kental dengan nuansa lobi-lobi politik di DPR, sehingga kekuasaan eksekutif tetap berada dalam kendali kedaulatan rakyat yang terorganisir.

Penghapusan Penjelasan UUD 1945 dalam amandemen 2002 juga menjadi celah besar bagi oligarki, karena dalam Penjelasan asli itulah termaktub semangat "kekeluargaan" yang menolak "individualisme" dan "liberalisme" yang kini justru menjadi landasan bagi praktik politik uang dan dominasi pemilik modal dalam setiap lini pemerintahan.

Dengan mengembalikan kedaulatan kepada MPR yang berisikan keterwakilan golongan yang jujur, mengaktifkan kembali GBHN sebagai pedoman bangsa, dan menerapkan secara konsekuen Pasal 33 untuk memutus rantai monopoli ekonomi, maka fondasi oligarki yang saat ini mencekik kesejahteraan rakyat dapat diruntuhkan secara legal-struktural melalui sistem yang benar-benar berakar pada budaya luhur bangsa Indonesia yang kolektivis dan religius, sehingga kemerdekaan tidak lagi hanya dinikmati oleh para "amtenar" dan bandar politik, melainkan menjadi milik utuh setiap warga negara hingga ke pelosok desa.

Keberlangsungan bernegara di bawah payung UUD 1945 hasil amandemen reformasi kini telah mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan, di mana arah bangsa justru melenceng jauh dari cita-cita proklamasi dan semakin mendekati jurang kehancuran nasional akibat sistem yang sengaja dirancang untuk melayani kepentingan oligarki transaksional ketimbang kedaulatan rakyat sejati.

Amandemen tahun 2002 secara sistematis telah melahirkan individualisme yang mematikan semangat gotong royong dan persatuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, menciptakan jarak yang tak terjembatani antara pemerintah dan rakyat, serta membuka "Kotak Pandora" bagi para bandit politik untuk menguasai sumber daya negeri demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Fenomena ini terlihat jelas dari munculnya tirani mayoritas di lembaga legislatif, di mana DPR kini dianggap telah menjadi "sarang penyamun" yang diisi oleh individu-individu yang diduga "cacat moral" dan posisi jabatan yang bisa dibeli dengan uang, sehingga fungsi pengawasan terhadap eksekutif menjadi lumpuh total. Jika roda kendaraan NKRI yang korup dan penuh kepalsuan ini terus dijalankan, bangsa Indonesia akan terjebak dalam struktur "kefasikan dan kemunafikan" yang akut, di mana departemen-departemen vital seperti Agama dan Pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi moral justru menjadi ladang korupsi bak kanker yang menggerogoti jiwa bangsa. Realitas pahit menunjukkan bahwa meskipun gedung-gedung tinggi menjulang, terdapat lebih dari 175 juta rakyat Indonesia yang masih terjerat kemiskinan ekstrem, anak-anak yang putus sekolah, hingga kasus bunuh diri karena tekanan ekonomi, yang membuktikan bahwa tata kelola saat ini telah gagal total dalam mewujudkan keadilan sosial.

Kepemimpinan nasional hanya mengalami perubahan wajah tanpa ada perubahan watak substansial, sekadar berganti "casing" namun tetap melanggengkan dinasti politik yang haus kekuasaan, sementara moralitas pemimpin semakin memprihatinkan dengan perilaku egois layaknya "Firaun di era modern". Penyimpangan ini bukan lagi rahasia umum, melainkan sebuah ancaman eksistensial yang jika dibiarkan melalui sikap permisif rakyat, akan mengundang "azab" yang keras dan keruntuhan stabilitas pemerintahan yang tak terelakkan.

Oleh karena itu, melanjutkan sistem amandemen yang semrawut ini sama saja dengan mempercepat langkah bangsa menuju kepunahan kedaulatan, di mana kekayaan alam hanya dinikmati segelintir elit sementara rakyat dipaksa menahan sakit tanpa akses kesehatan memadai dan hidup dalam bayang-bayang kedzaliman pemimpin yang adagang adigung adiguno.

Satu-satunya jalan keluar untuk menghindari jurang kehancuran ini adalah dengan melakukan gerakan "Silent Revolusioner" dengan tetap berakar pada nilai ketuhanan, guna merebut kembali kedaulatan rakyat dan mengembalikan kemuliaan bangsa melalui penegakan kembali UUD 1945 naskah asli sebelum seluruh struktur kenegaraan benar-benar luluh lantak oleh keserakahan oligarki.

Amandemen UUD 1945 pasca reformasi telah menjadi pintu masuk bagi rusaknya tatanan bernegara, membawa Indonesia mendekati jurang kehancuran yang nyata. Penjajahan kini tidak hanya datang dari kekuatan asing, tetapi juga dari bangsa sendiri melalui kebijakan yang melenceng jauh dari nilai-nilai ketuhanan.

Budaya yang benar benar melenceng yang nampak oleh mata bathin namun buta maknawinya yaitu menjamurnya praktik menghalalkan homoseksual, merajalelanya sistem riba, serta kemunculan pemimpin yang bertindak pongah layaknya Firaun sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an, merupakan bentuk kemasyarakatan dan kemungkaran yang akut.

Sejarah umat terdahulu memberikan peringatan keras: jika sebuah bangsa tetap permisif terhadap kezaliman dan membiarkan moralitasnya runtuh, maka kehancuran total melalui azab Allah yang membumihanguskan negeri tersebut tidak akan terelakkan. Hal ini sejalan dengan peringatan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, bahwa keruntuhan sebuah peradaban dimulai ketika penguasa mengabaikan keadilan demi kemewahan, yang mengakibatkan hancurnya solidaritas sosial (Asabiyyah) dan memicu pembusukan dari dalam.

Tanpa keberanian untuk kembali ke naskah asli UUD 1945 yang berlandaskan keadilan, rakyat akan terus terjajah dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Sebagaimana teori Why Nations Fail dari Acemoglu & Robinson menjelaskan, bangsa akan runtuh jika institusi negaranya bersifat "ekstraktif" hanya memeras kekayaan rakyat untuk segelintir elit dan memanipulasi konstitusi demi melanggengkan kekuasaan.

Kita harus segera bangkit dan berbenah sebelum kemurkaan Tuhan menyapu bersih segala bentuk kefasikan dalam kehidupan bernegara ini. Kita tidak boleh diam saat kebebasan dirampas oleh mereka yang berpakaian negara tetapi merawat kepentingan pribadi. Ketika hukum bergeser dari Rule of Law menjadi Rule by Law, di mana aturan hanya dijadikan senjata untuk menindas, maka legitimasi moral negara tersebut telah mati.

Bangkitlah dengan kesadaran kolektif jeritan anak-anak sekolah, suara ibu-ibu pasar, pekerja di pabrik, petani di sawah, nelayan-nelayan miskin yang terus terpinggirkan, mahasiswa di bangku kuliah, pemulung-pemulung yang mengais nasi sampah di pasar, ASN yang hatinya terbelenggu mengerti akan kebenaran namun tak dapat menyuarakan karena pembungkaman, semuanya bersatu menuntut pemerintahan yang bertanggung jawab dan konstitusi yang suci dari manipulasi. Lawanlah penjajahan baru dengan demokrasi yang hidup: partisipasi nyata, pengawasan publik, dan solidaritas tanpa pamrih.

Sejarah mencatat kita pernah mengusir penjajah berjubah asing, namun kini kita terjepit oleh tirani yang berwajah sama dengan kita sendiri para 'Belanda Berkulit Coklat' yang tega memiskinkan bangsanya demi takhta dan harta. Mereka menggunakan hukum sebagai jerat, bukan sebagai perisai bagi si lemah. Jangan biarkan jeritan anak sekolah dan peluh petani dan nelayan hanya menjadi komoditas politik! Mari kita rebut kembali kedaulatan yang telah dicuri.

Saatnya pulang ke Naskah Asli UUD 1945, rumah suci bagi keadilan sosial di mana bumi, air, dan kekayaan alam adalah milik bersama, bukan jarahan elit. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya berpakaian negara tapi berhati penjajah; kita butuh sistem yang memanusiakan rakyatnya. Bangkitlah, bersatulah! Lebih baik kita berdiri di atas kaki sendiri dengan konstitusi yang murni, daripada merangkak di tanah sendiri sebagai budak di bawah ketiak penguasa yang khianat!"

Negara di Eropa mencatatkan kenaikan angka pengangguran. Di Zona Euro, angkanya menanjak 6,2 persen per Februari 2026, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Melansir Anadolu, berdasarkan data resmi yang diterbitkan Eurostat pada Rabu (1/4), tingkat pengangguran Zona Euro per Februari 2026 sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2025, di mana angkanya berada di level 6,3 persen.

Sementara itu, di seluruh Uni Eropa tingkat pengangguran tetap stabil di angka 5,9 persen pada Februari dibandingkan dengan Januari. Adapun, jika dibandingkan Februari 2025, angka pengangguran turun dari level 6 persen. 

Eurostat memperkirakan bahwa 13,1 juta orang di Uni Eropa, termasuk 10,9 juta di zona euro, menganggur pada bulan Februari.

Dibandingkan dengan Januari, jumlah orang yang menganggur di Uni Eropa meningkat sebanyak 137 ribu dan kenaikan sebanyak 93 ribu pengangguran di Zona Euro.

Adapun jumlah pengangguran terbanyak berasal kaum muda, khususnya mereka yang berusia di bawah 25 tahun.

Di Uni Eropa, kategori pengangguran muda mencapai 15,3 persen, sedangkan di kawasan zona euro mencapai 14,9 persen pada Februari tahun ini.

Zona Euro adalah negara-negara Uni Eropa yang sepenuhnya mengadopsi euro sebagai mata uang nasional mereka. Saat ini, ada 21 negara yang masuk Zona Euro termasuk Prancis, Belanda dan Jerman.

DEN HAAG - Pemerintahan baru Belanda akan dilantik hari ini (23/2/2026), dengan Rob Jetten (38) akan menjadi perdana menteri (PM) termuda dalam sejarah negara itu. Dia juga akan menjadi PM gay pertama yang secara terbuka mengakui orientasi seksualnya.

Jetten meraih kemenangan pemilu yang mengejutkan pada bulan Oktober lalu, bangkit dari ketertinggalan untuk menggulingkan Partai Kebebasan (PVV) sayap kanan yang dipimpin oleh politisi garis keras Geert Wilders dengan selisih suara yang sangat tipis.

Pemilu sela diadakan setelah PVV menarik diri dari koalisi pemerintahan sebelumnya—pemerintahan paling kanan dalam sejarah Belanda—, yang hanya berlangsung selama 11 bulan.

Partai D66 pimpinan Jetten telah bergabung dengan partai CDA sayap kanan tengah dan partai liberal VVD untuk membentuk koalisi, tetapi akan kekurangan sembilan kursi untuk mencapai mayoritas Parlemen dengan hanya 66 kursi.

Partai-partai tersebut membutuhkan waktu 117 hari untuk membentuk koalisi mereka—jauh lebih singkat daripada 223 hari yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan sebelumnya.

Setelah kemenangan pemilu, Jetten menyatakan bahwa gerakan populis dapat dikalahkan. “Jika Anda berkampanye dengan pesan positif untuk negara Anda," katanya.

Dalam kampanyenya, Jetten mengatakan dia ingin mengembalikan Belanda ke jantung Eropa. "Karena tanpa kerja sama Eropa, kita tidak akan berada di mana pun," ujarnya.

Dalam manifesto yang diterbitkan pada Januari, ketiga partai tersebut berjanji untuk memberikan dukungan penuh kepada Ukraina dan bersumpah untuk memenuhi komitmen pengeluaran NATO negara tersebut.

Meskipun pemerintahan baru ini tidak se-kanan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan ini masih memiliki “ciri khas sayap kanan”, kata Sarah de Lange, seorang profesor ilmu politik di Universitas Leiden, kepada AFP.

“Koalisi telah memilih pemotongan anggaran daripada menjalankan defisit untuk membiayai investasi apa pun yang ingin mereka lakukan dan terdapat kesinambungan substansial antara rencana imigrasi pemerintahan baru dan pemerintahan sebelumnya," kata De Lange.

Partai-partai tersebut telah berjanji untuk terus menekan migrasi, termasuk langkah-langkah seperti aturan yang lebih ketat tentang reunifikasi keluarga.

Wilders Terpinggirkan

Mereka juga ingin memangkas tunjangan sosial, termasuk tunjangan pengangguran, untuk membantu membiayai investasi yang diusulkan di bidang militer dan pertahanan.

Namun karena koalisi akan bergantung pada dukungan dari partai-partai oposisi untuk meloloskan undang-undang. “Meloloskan reformasi yang lebih besar di Parlemen mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya,” kata De Lange.

Jetten dan kabinetnya akan dilantik pada hari Senin oleh Raja Willem-Alexander di Huis Ten Bosch di Den Haag.

Perdana menteri baru ini awalnya lebih tertarik pada koalisi yang luas termasuk Groenlinks/PvdA yang berhaluan kiri, tetapi hal ini ditentang keras oleh pemimpin VVD Dilan Yesilgoz.

Wilders, yang mengguncang kancah politik Eropa dengan kemenangan pemilu yang mengejutkan pada November 2023, melihat keberuntungannya merosot dalam pemilu tahun lalu.

Partai PVV yang dipimpinnya merosot dari 37 kursi pada tahun 2023 menjadi 26 kursi setelah kampanye yang secara luas dianggap kurang bersemangat.

PVV masih finis di posisi kedua, tetapi semua partai dalam koalisi telah menolak untuk bekerja sama dengan Wilders, sehingga dia terpinggirkan.

Namun, partai-partai sayap kanan lainnya telah meraih kemajuan di ekonomi terbesar kelima di Eropa.

Forum untuk Demokrasi, yang dipimpin oleh Lidewij de Vos (28), memperoleh empat kursi dalam pemilu 2025 dengan pesan menentang "imigrasi yang tidak terkendali" dan "Uni Eropa yang tidak ada harapan".

Partai sayap kanan garis keras JA21 juga melesat naik peringkat, memperoleh delapan kursi dan hampir mengamankan tempat di kabinet sebelum dihalangi oleh Jetten.

AMSTERDAM - Gijs Tuinman, Sekretaris Negara sementara Belanda untuk Urusan Pertahanan, secara terbuka menyatakan bahwa sekutu Eropa dapat menghindari kendali Amerika Serikat (AS) atas perangkat lunak jet tempur siluman F-35. Dia membandingkan proses tersebut dengan peretasan iPhone.

Ketika ditanya apakah Eropa dapat memodifikasi pesawat tersebut tanpa persetujuan AS, Tuinman berkata: "Bukan itu intinya...Kita akan lihat apakah Amerika akan menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya."

Dia kemudian ditanya apa yang akan terjadi jika AS menolak untuk bekerja sama dalam pembaruan perangkat lunak F-35 atau terbukti tidak mau melakukannya, Tuinman pun memberikan tanggapan yang sangat jujur.

“Saya akan memberi tahu Anda sesuatu yang tidak perlu saya katakan, tetapi saya tetap melakukannya. Ya, pada akhirnya, Anda memiliki pilihan lain. Anda juga dapat meretas perangkat lunak F-35. Sama seperti iPhone,” katanya, seperti dikutip dari Daily Sabah, Selasa (17/2/2026).

"Saya tidak akan mengatakan apa pun lagi tentang itu," katanya lagi.

Perbandingan dengan peretasan iPhone—praktik di mana pengguna melewati batasan pabrikan untuk mendapatkan akses penuh ke sistem operasi perangkat—sangat menonjol karena keberaniannya.

Dalam konteks program jet tempur tercanggih dan termahal di dunia, yang bernilai lebih dari USD1,7 triliun dalam biaya seumur hidup, anggapan bahwa negara-negara sekutu NATO mungkin secara independen melakukan rekayasa balik atau melewati perangkat lunak yang dikendalikan AS membawa implikasi diplomatik dan teknis yang signifikan.

Tuinman, anggota partai BBB (gerakan petani Belanda) yang menjabat sebagai Sekretaris Negara untuk Pertahanan dalam pemerintahan transisi Belanda, menyampaikan pernyataan tersebut selama penampilannya di podcast "Boekestijn & De Wijk" BNR Nieuwsradio, di mana dia membahas berbagai isu pertahanan yang sensitif, termasuk kesiapan Eropa melawan serangan besar-besaran Rusia terhadap negara-negara anggota NATO, prospek postur pertahanan Eropa tanpa dukungan Amerika, dan masalah pelik ketergantungan pada perangkat lunak F-35.

Transkrip podcast tersebut juga dibagikan oleh BNR Nieuwsradio sebagai sebuah artikel. "F-35 benar-benar produk bersama. Inggris membuat mesin Rolls-Royce, dan Amerika juga membutuhkannya," katanya.

Komentar Tuinman muncul beberapa minggu setelah perdebatan media yang panas tentang kemungkinan bahwa AS telah memasang "saklar pemutus" di jet tempur F-35 yang dijual ke negara-negara asing, yang memungkinkan pesawat tersebut dinetralisir jika terjadi penyalahgunaan atau gesekan dengan pemerintah asing. Lockheed Martin, yang memproduksi pesawat tersebut, sepenuhnya membantah klaim tersebut.

Tuiman tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dia pikirkan ketika menyampaikan pandangan ini, tetapi pernyataannya muncul di tengah keretakan hubungan trans-Atlantik dan tekanan Washington terhadap Eropa untuk berbuat lebih banyak tentang pertahanan dan keamanan benua tersebut.

Hingga saat ini, Israel adalah satu-satunya negara yang diketahui berhasil menegosiasikan kesepakatan yang memberinya hak untuk memasang perangkat lunak yang dikembangkan di dalam negeri pada jet F-35-nya, yang masih dianggap sebagai yang tercanggih di pasaran saat ini.

Jakarta (ANTARA) - Desa Sejahtera Astra Temon Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengekspor komoditas gula aren organik ke Malaysia, Australia, hingga Belanda, dengan total ekspor mencapai lebih dari 11 ton.

“Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Astra dalam memperluas jangkauan pasar produk unggulan Desa Sejahtera Astra ke pasar global,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Melalui program Desa Sejahtera Astra, masyarakat yang menjadi sasaran program mendapat pendampingan yang konsisten, pelatihan, penguatan kelembagaan, bantuan sertifikasi mutu produk berikut dengan sarana dan prasarana produksi, serta pemasaran produk melalui pameran dan business matching.

Program ini, kata dia, mencatat peningkatan pendapatan petani hingga 50–70 persen dengan 100 persen produk terserap pasar, baik lokal maupun global.

“Diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ucapnya.

Dalam rangka memperkuat daya saing produk, pembinaan dilakukan melalui pelatihan pra-SNI organik, pendampingan penerapan Internal Control System (ICS) Organik, pelaksanaan audit Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta revitalisasi dapur bersih petani guna memastikan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan sesuai kebutuhan pasar ekspor.

Rencana ekspor meliputi 10 ton ke Malaysia dengan nilai sekitar Rp400 juta, 1 ton ke Belanda (5.000 pcs kemasan 200 gram) senilai sekitar Rp67,5 juta, serta 500 kilogram ke Australia (2.500 pcs mini cube kemasan 200 gram) dengan nilai sekitar Rp67,5 juta.

Sejak diluncurkan pada tahun 2018, program Desa Sejahtera Astra telah menjangkau 1.280 desa di 35 provinsi di Indonesia, dengan 548 desa berhasil melakukan ekspor dan total ekspor mencapai Rp411 miliar pada periode 2021–2025.

Selain program Desa Sejahtera Astra, Astra juga telah membina lebih dari 19.000 UMKM melalui Yayasan Astra dan Grup Bisnis Astra.

Semangat Astra untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan desa dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan cita-cita Sejahtera Bersama Bangsa serta komitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI bersama organisasi nirlaba asal Belanda, The Ocean Cleanup menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama untuk memperluas inisiatif pembersihan sungai dengan teknologi kapal interceptor.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti menjelaskan kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari MoU sebelumnya yang dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 2019.

"Tujuan MoU ini adalah mengumpulkan, memproses, dan mendaur ulang sampah plastik, sehingga bisa menjadi bagian dari ekonomi sirkular," ujar Nani dalam acara penandatangan MoU di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sungai sangat penting bagi pangan, karena jika airnya bersih dan mengalir ke daerah pertanian, kualitas hasil pertanian tentu akan lebih baik.

Nani menyebut The Ocean Cleanup telah mengoperasikan dua fasilitas interceptor di Indonesia, masing-masing di Sungai Cengkareng Drain, Jakarta, serta Sungai Cisadane, Tangerang, Banten.

Nani mengatakan pemerintah bersama The Ocean Cleanup menyiapkan rencana ekspansi ke sekitar 10 sungai lain yang sedang dalam tahap asesmen, dengan kandidat lokasi di Jawa, Bali, dan Manado.

Menurut Nani, kerja sama ini juga penting untuk mendukung sektor pariwisata dengan membersihkan sungai di destinasi-destinasi wisata.

Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas baru dapat beroperasi sebelum 2029, dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan yang sama, CEO The Ocean Cleanup Boyan Slat menjelaskan teknologi interceptor yang dikembangkannya mampu menangkap sampah plastik sebelum masuk ke laut.

"Dalam beberapa tahun ke depan, kami akan bersama-sama memasang interceptor di beberapa sungai. Harapannya, saat musim hujan pantai tetap bersih dan tidak ada sampah," ujar Slat.

Menurut dia, teknologi ini telah terbukti efektif dengan hasil pengumpulan sampah plastik dari Indonesia setara berat Menara Eiffel, Prancis, dalam beberapa tahun terakhir.

"Angka itu akan jauh lebih besar dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Tragedi memilukan terjadi di Bangunan Cagar Budaya Tangsi Belanda, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Sabtu (31/1/2026) pagi.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menjelaskan lantai dua bangunan bersejarah tersebut ambruk sekitar pukul 09.45 WIB saat digunakan untuk kegiatan wisata edukasi bagi siswa sekolah dasar, menyebabkan belasan pengunjung terjatuh ke lantai dasar.

"Insiden itu mengakibatkan 17 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 15 siswa SD IT Baitul Ridho Kampung Rawang Kao, satu orang guru pendamping, serta seorang pemandu wisata setempat," ungkapnya Minggu (1/2/2026).

Sepuh menjelaskan peristiwa bermula saat rombongan yang membawa 55 murid dan 12 guru tiba di lokasi sekitar pukul 08.49 WIB. Rombongan kemudian melakukan penelusuran bangunan dengan pendampingan pemandu wisata.

“Sekitar pukul 09.45 WIB, rombongan berada di lantai dua untuk melihat bagian dalam bangunan. Saat itu, lantai kayu yang sudah tua diduga tidak mampu menahan beban pengunjung yang berkumpul di satu titik,” ujar Sepuh.

Akibat kondisi material papan kayu yang diduga telah lapuk, lantai dua bangunan runtuh secara tiba-tiba. Para korban pun jatuh dari ketinggian sekitar empat meter dan menghantam lantai dasar.

Pasca-kejadian, proses evakuasi segera dilakukan. Sebanyak 10 korban dengan luka cukup serius dilarikan ke RSUD Siak untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Sementara tujuh korban lainnya yang mengalami luka ringan dirawat di Puskesmas Mempura.

Polres Siak langsung mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan memasang garis polisi guna mencegah pengunjung mendekati area berbahaya serta mendukung proses penyelidikan.

“Kami melakukan pengamanan TKP dan pendataan saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian ini,” kata Sepuh.

Sebagai bentuk empati, Kapolres Siak bersama Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli meninjau langsung kondisi para korban di rumah sakit. Rombongan Forkopimda juga melakukan inspeksi ke lokasi untuk melihat secara langsung kerusakan bangunan.

Polres Siak merekomendasikan agar objek wisata Tangsi Belanda ditutup sementara hingga dilakukan perbaikan menyeluruh demi menjamin keselamatan pengunjung.

“Kami mengimbau pemerintah daerah dan pengelola agar lebih memperhatikan aspek keamanan bangunan cagar budaya, serta mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada saat berkunjung ke lokasi bersejarah,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan seluruh korban insiden ambruknya lantai kayu di kawasan cagar budaya Tangsi Belanda, Kecamatan Mempura di Siak, Provinsi Riau, menjadi tanggung jawab penuh pemkab.

Afni menyebut insiden ambruknya lantai kayu gedung Tangsi Belanda itu terjadi saat rombongan pelajar Sekolah Dasar Islam Kreatif (SDIK) Lubuk Dalam, melaksanakan kegiatan belajar lapangan.

Begitu menerima informasi kejadian, dirinya langsung menuju lokasi dan mendampingi para korban di ruang perawatan medis sebelum orang tua masing-masing tiba.

“Saya langsung menemani anak-anak di ruang perawatan, menguatkan mereka. Kami pastikan seluruh korban tertangani dengan baik,” ujar Afni dalam akun instagram resminya, Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, total korban terdampak dalam kejadian tersebut sebanyak 16 orang.

Dari jumlah tersebut, 10 korban dirujuk ke RSUD Tengku Rafi’an Siak, enam orang menjalani observasi dan telah dipulangkan, sementara satu korban dirujuk lanjutan ke rumah sakit di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Alhamdulillah kondisi korban stabil. Luka di kepala sudah ditangani dengan baik. Rujukan lanjutan dilakukan untuk memastikan tidak ada cedera internal,” jelas Afni.

Dia menjelaskan insiden terjadi akibat ambruknya lantai kayu hasil revitalisasi yang seharusnya masih dalam kondisi kokoh. Namun, lantai tersebut mengalami penumpukan beban di satu titik saat para siswa berkumpul.

“Tentu penyebab pastinya akan diteliti lebih lanjut oleh pihak kepolisian,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Siak menutup sementara seluruh objek wisata, museum, dan cagar budaya yang memiliki lantai dua, mengingat usia bangunan yang mencapai 1–2 abad.

Dia juga menyebutkan bahwa Forkopimda Kabupaten Siak telah turun langsung ke lokasi. Selain itu, Pemkab Siak telah berkoordinasi dengan anggota DPR RI untuk menyampaikan laporan kejadian kepada Menteri Kebudayaan.

“Kami berharap perhatian serius dari pemerintah pusat. Cagar budaya dan museum ini bukan hanya milik Siak, tapi warisan sejarah bangsa yang menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Afni menekankan pentingnya perhatian negara terhadap kondisi bangunan bersejarah agar kejadian serupa tidak terulang, mengingat sebelumnya juga pernah terjadi insiden di lokasi yang sama.

Selain penanganan medis, Pemkab Siak juga memberikan pendampingan trauma healing kepada para pelajar agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

“Untuk sementara lokasi kami tutup, tapi anak-anak tetap kami beri semangat agar tidak takut belajar mengenal sejarah dan budaya,” pungkas Afni.

Adapun, komplek cagar budaya Tangsi Belanda memiliki sejarah di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kompleks bangunan itu telah selesai dipugar Kementerian Pekerjaan Umum, dan berlokasi di pinggir sungai Siak.

Bangunan yang megah di zamannya tersebut telah berdiri sejak tiga abad silam atau tepat pada abad ke 18, atau pada masa Sultan Siak ke-9, Sultan Asy-Syaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin, sultan yang berkuasa sejak tahun 1827-1864.

Dalam kompleks tangsi atau benteng itu terdapat enam unit bangunan yang membentuk formasi melingkar dengan halaman di bagian dalam yang memiliki beragam fungsi seperti sebagai penjara, asrama, kantor, gudang senjata, dan logistik. Tangsi Belanda ini didirikan setelah pembangunan Istana Siak.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkap skema baru kredit perumahan (KPR) khusus bagi kalangan wiraswasta.

Hal ini sebagai upaya memperluas akses kepemilikan rumah yang selama ini dinilai lebih sulit dijangkau oleh pelaku usaha non-fixed income.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan skema tersebut hadir melalui Kredit Program Perumahan (KPP) yang sebelumnya dikenal sebagai KUR Perumahan.

Program ini dirancang untuk memberi jalur khusus bagi wiraswasta yang selama ini porsinya relatif kecil dalam pembiayaan perumahan subsidi alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"KPP itu dulu namanya KUR perumahan lalu diganti jadi KPP. Nah, ini adalah memberikan semacam KPR kepada wiraswasta karena selama ini wiraswasta agak susah masuk ke paket FLPP," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Menurut Nixon, pemerintah kini memisahkan jalur pembiayaan antara kelompok fixed income dan wiraswasta. Jika masyarakat berpenghasilan tetap tetap masuk melalui skema FLPP, maka KPP disiapkan khusus bagi pelaku usaha agar tidak bersaing dalam satu skema yang sama.

"Pemerintah membuat khusus namanya KPP jadi ini buat wiraswasta, jadi fixed income enggak boleh," ujarnya.

Skema KPP menyasar dua sisi sekaligus, yakni dari sisi pasokan dan permintaan. Untuk sisi supply, KPP menyasar developer kecil dengan plafon hingga Rp5 miliar dan dapat diputar hingga empat kali, sehingga total pembiayaan bisa mencapai Rp20 miliar.

Sementara untuk sisi demand, KPP menyasar pedagang dan pelaku usaha kecil dengan pembiayaan hingga Rp500 juta dalam bentuk KUR perumahan.

"Ini akan menyelesaikan persoalan karena ini hanya buat wiraswasta," ujar Nixon.

Ia menjelaskan kebutuhan wiraswasta terhadap hunian juga berbeda dengan kelompok pekerja formal. Rumah bagi pelaku usaha kerap sekaligus menjadi tempat usaha, gudang, atau kios, sehingga sulit dipisahkan antara fungsi hunian dan aktivitas bisnis.

"Karena kalau wiraswasta itu rumah juga biasanya merangkap gudang atau merangkap tempat usaha jadi sulit dibedakan antara tempat tinggal dan tempat usaha," tuturnya.

Selain mendorong kepemilikan rumah bagi wiraswasta, BTN juga memperkuat strategi keberlanjutan lewat pengembangan rumah rendah emisi. Nixon menyebut BTN mengintegrasikan prinsip ESG langsung ke dalam proses bisnis melalui program perumahan ramah lingkungan.

"Kami sebut programnya adalah rumah rendah emisi, di mana kami bekerja sama dengan para developer lalu para startup yang membangun material bahan baku perumahan itu bercampur sampah atau limbah masyarakat paling banyak plastik," katanya.

Material berbasis limbah plastik itu diolah menjadi bata, batako, genteng, hingga paving block, dengan kandungan plastik yang bisa mencapai 40 persen. Nixon menegaskan penggunaan material daur ulang tersebut tidak membuat harga rumah lebih mahal, bahkan justru meningkatkan kekuatan material.

"Harganya juga enggak bertambah mahal, tapi kualitasnya kuat," ujarnya.

BTN menargetkan hingga 2029 akan terbangun sekitar 150 ribu unit rumah rendah emisi di berbagai daerah. Program ini sekaligus menjadi kontribusi BTN dalam pengurangan emisi karbon dari sektor perumahan.

Selain bahan bangunan, konsep rumah rendah emisi juga menyasar desain hunian yang lebih hemat energi dan air, seperti jendela yang lebih lebar untuk mengurangi penggunaan listrik, atap yang lebih tinggi untuk sirkulasi udara alami, serta penggunaan keran otomatis guna menghemat air.

"Ini energi efisien banget," kata Nixon.

Ia menambahkan proyek rumah rendah emisi BTN bahkan telah menarik perhatian internasional. Tahun lalu, proyek ini dikunjungi oleh utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Putri Mahkota Belanda, Putri Maxima.

"Putri Maxima datang khusus melihat proyek ini, dan beliau bukan atas nama Belanda, ternyata beliau adalah utusan khusus PBB," ujarnya.