JAKARTA - Sebanyak 37 organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan terhadap desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemerintah dan DPR merumuskan regulasi yang dapat memidanakan pelaku maupun pihak yang mengampanyekan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Diketahui MUI telah mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye LGBT.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual tersebut idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat daripada delik perzinaan. Kiai Cholil menjelaskan, aktivitas sesama jenis menyimpan dua kesalahan fatal sekaligus, yaitu tindakan asusila dan pelanggaran kodrat kemanusiaan melalui penyimpangan orientasi seksual.

Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia dinilai perlu memberikan batasan dan sanksi riil demi menyelamatkan generasi muda.

“Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu,” ujar Kiai Cholil dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/6/2026).

Selama ini, kata dia, aturan hukum positif di Indonesia dianggap belum spesifik dan kurang tegas dalam membendung gerakan sesama jenis, terlebih ketika para pelaku mulai berani mengekspresikannya melalui pesta di ruang publik.

Kiai Cholil mencontohkan, celah hukum pada delik perzinaan saja masih kerap diperdebatkan terkait klausul suka sama suka dan hak pelaporan. Dia mengatakan, kondisi ini diperparah dengan absennya kerangka hukum pidana yang khusus (lex specialis) untuk menjerat kelompok LGBT.

“Sekarang kan tidak ada hukuman bagi LGBT. Belum ada ketentuan hukum itu. Akhirnya, paling banter ketika ditemukan kasus, polanya hanya inisiasi dari kepala daerah untuk dibina atau dibarakkan. Ini karena tidak ada hukuman pasti berapa tahunnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil mendorong agar hukum tidak hanya menyasar para pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar pihak-pihak yang secara masif mengampanyekan normalisasi LGBT di tengah masyarakat.

Dia merefleksikan bagaimana pengetatan aturan penyiaran di masa lalu berhasil meredam visualisasi karakter yang menyimpang di media massa, sehingga tidak dianggap sebagai hal yang wajar oleh publik.

Kiai Cholil menegaskan bahwa desakan hukum keras ini bukan didasari atas kebencian personal terhadap para pelakunya, melainkan sebagai bentuk rasa sayang untuk menyelamatkan karakter bangsa.

Menurut dia, pembiaran gerakan ini tanpa payung hukum yang pasti justru akan menjerumuskan mereka dalam kesesatan seksual yang menular.

“Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka, dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar,” tegasnya.

Kiai Cholil mengatakan bahwa MUI berharap, selain penegakan hukum positif yang kuat dari pimpinan nasional, benteng utama pencegahan tetap harus dikembalikan ke tingkat keluarga masing-masing melalui pendidikan moral, nilai agama, serta pengawasan pergaulan anak yang ketat agar tidak dirampas oleh pengaruh buruk lingkungan luar.

MUI, katanya, juga mengendus adanya gerakan yang lebih luas dan sistematis dari luar negeri yang sengaja didesain untuk memengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda di lingkungan kampus, agar menormalisasi perilaku LGBT.

Kiai Cholil menyerukan gerakan bersama di ruang publik agar kelompok masyarakat yang masih berpikir jernih tidak tinggal diam. Menurutnya, arus propaganda ini harus dilawan secara terbuka.

“Kalau soal bagaimana arus-arus dari luar itu pasti pertarungan antara keburukan dan kebaikan yang selalu terjadi. Oleh karena itu, kita di dalam ruang yang kosong, maka yang waras harus bersuara. Yang waras jangan diam saja, harus bersuara,” tegas Kiai Cholil.

Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dari unit terkecil, mulai dari membentengi keluarga, teman, hingga lingkungan terdekat.

Bahkan, Kiai Cholil meminta ekosistem di sekitar wilayah kampus, seperti pemilik bisnis rumah kos, apartemen, hingga pengelola gedung hiburan, untuk peka dan melakukan gerakan pencegahan jika menemukan indikasi aktivitas menyimpang tersebut.

Kiai Cholil menyayangkan adanya cara pandang anak muda saat ini yang menganggap perilaku LGBT sebagai bagian dari tren media sosial global atau dalih kebebasan mengekspresikan hak individu. Menurutnya, hak pribadi di Indonesia tidak bersifat absolut tanpa batas karena negara ini berlandaskan pada Pancasila dan norma agama.

“Hak individu itu boleh dilaksanakan asalkan tidak mengganggu hak orang lain. Kita di dalam agama dan konteks kebangsaan ada Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Tidak bisa atas nama hak pribadi lalu dia berbuat kemungkaran,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak ada satu pun yang mentolerir atau memberikan nilai positif terhadap perilaku tersebut.

Hingga saat ini, hukum positif di Indonesia dinilai belum memiliki dasar yang cukup kuat untuk menjerat pelaku maupun pihak yang mengampanyekan gerakan LGBT di ruang publik secara spesifik. Oleh karena itu, MUI mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera menginisiasi aturan hukum yang tegas.

“Sekarang kita tidak punya dasar hukum yang kuat untuk menjerat, apalagi menghukum dengan keras dan tegas kepada pelaku dan yang mengkampanyekan LGBT. Kami mendesak pada wakil-wakil kita di DPR dan pemerintah agar menginisiasi bagaimana mengatur dan bisa dengan tegas, sehingga penegak hukum punya pegangan,” tuturnya.

Kiai Cholil mengingatkan bahaya terbesar dari fenomena ini bukanlah penyakitnya itu sendiri, melainkan ketika masyarakat mulai menganggap penyimpangan tersebut sebagai sebuah kenormalan baru.

“Kita harus sepakat bahwa LGBT itu adalah penyimpangan, ketidaknormalan, dan harus menyadarkan kita semua untuk membentengi diri. Kita jangan sampai menormalisasi, bahkan kita harus melawan terhadap kampanye-kampanyenya,” pungkas Kiai Cholil.

Terpisah, dalam pernyataan tertulis yang dikutip Selasa (23/6/2026), sebanyak 37 organisasi tersebut menilai wacana kriminalisasi terhadap individu LGBTQ ((lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), memperkuat diskriminasi, serta membatasi kebebasan berekspresi.

Jaringan Masyarakat Sipil memaparkan tiga pertimbangan mendasar mengapa wacana pemidanaan ini patut dihentikan segera. Pertama, tidak ada batasan jelas tentang apa yang dimaksud sebagai “kampanye LGBTQ”.

“Sering kali, hanya karena individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBTQ atau mereka melakukan edukasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari identitas mereka sebagai LGBTQ, orang-orang ini dicap mengampanyekan LGBTQ,” tulis keterangan tersebut.

Kedua, wacana untuk menghukum seseorang semata-mata karena identitasnya adalah ujaran kebencian (hate speech) yang secara nyata merenggut hak-hak dasar seseorang. Ketiga, wacana kriminalisasi individu dan kampanye LGBTQ mengaburkan perhatian rakyat dari hal-hal penting dan mendesak yang sedang dihadapi Indonesia.

Tiga poin di atas menjadi dasar bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengingatkan kembali bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai Indonesia juga memiliki seperangkat undang-undang yang mendorong penerapan prinsip antidiskriminasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia seharusnya mampu menunjukkan komitmennya untuk menepati hukum-hukum HAM internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; keduanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.

“Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Demokrasi mendesak pemerintah dan DPR untuk berhenti menunggangi wacana kriminalisasi LGBTQ demi mengalihkan perhatian publik atas isu-isu krusial yang sedang berlangsung,” sebutnya.

Berikut 37 Jaringan Masyarakat Sipil yang Menolak Desakan MUI:

1. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

2. Centre for Legal Pluralism Studies (CLeP)

3. YLBHI – LBH Surabaya

4. Social Justice Indonesia/SJI

5. Indonesia Policy Studies Society/IPSS

6. @digitallytante

7. Yayasan Kebaya Yogyakarta

8. Pita Merah Jogja

9. Lembaga Partisipasi Perempuan / LP2

10. Logos ID

11. Perkumpulan Suara Kita

12. Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)

13. Dear Catcallers Indonesia

14. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)

15. Emancipate Indonesia

16. Pelangi Nusantara

17. Public Virtue Research Institute

18. Women’s March Jakarta

19. Inti Muda Indonesia

20. Humanesia – Humanis Indonesia

21. Cangkang Queer

22. Proklamasi Anak Indonesia (PAI)

23. Konsil LSM Indonesia

24. Sanggar Swara

25. Yayasan Srikandi Sejati

26. ASEAN Youth Forum

27. YLBH APIK Jakarta

28. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)

29. Arus Pelangi

30. Lentera SIntas Indonesia

31. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA)

32. Solidaritas Perempuan (SP)

33. the Institute for Ecosoc Rights

34. Human Rights Working Group (HRWG)

35. Kenapa Harus Peduli (KHP)

36. Jakarta Feminist

37. Marsinah.id

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendesak pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi tegas guna menjerat pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Langkah ini dinilai krusial sebagai upaya bersama dalam mengawal dan menjaga akidah umat Islam di Indonesia.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag, Abu Rokhmad menyatakan bahwa kekhawatiran yang disampaikan oleh MUI sangat beralasan.

Berdasarkan hasil pemantauan pihak Kemenag, pergerakan kelompok LGBT di tengah masyarakat saat ini menunjukkan tren yang semakin terbuka dan masif.

"LGBT tentu menjadi concern kami. Kami juga memantau teman-teman LGBT juga mulai membuka diri dan semakin menunjukkan diri secara masif di masyarakat," ujar Abu Rokhmad dalam keterangannya dari laman resmi MUI, dikutip Minggu (14/6/2026).

Merespons desakan MUI agar regulasi sanksi hukum bagi pelaku penyimpangan seksual sesama jenis diperketat, Abu Rokhmad menilai aspirasi tersebut berada di koridor yang tepat.

Menurutnya, menyuarakan arah kebijakan moral masyarakat merupakan hak serta kewenangan penuh dari ulama. Kemenag pun memposisikan MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga sendi-sendi keagamaan negara.

"Saya kira imbauan MUI sudah pada proporsinya, karena itu menyangkut kewenangan Majelis Ulama untuk menyampaikan imbauan kepada pemerintah, terutama yang memiliki kewenangan di dalam membuat regulasi," kata Abu.

"Tentu saja (mendukung). Karena saya kira sejauh ini antara pemerintah dengan Majelis Ulama kan merupakan mitra strategis yang terkait dengan keyakinan, akidah itu merupakan kewenangan dari Majelis Ulama. Kami tentu mendukung upaya agar umat Islam itu bisa menjalankan akidah dan agamanya secara lurus sesuai dengan syariat Islam," lanjutnya.

Di samping mendukung penguatan regulasi di tingkat negara, Kemenag sebagai institusi pembina keagamaan memastikan akan terus memaksimalkan langkah pencegahan dari hulu.

Salah satu strategi utama yang digandeng adalah melalui optimalisasi penerangan agama dan pendekatan dakwah secara persuasif kepada masyarakat.

Melalui pendekatan yang merangkul ini, Kemenag berharap umat Islam secara menyeluruh dapat memahami bagaimana kedudukan hukum LGBT menurut syariat, sekaligus menuntun mereka yang menyimpang untuk kembali ke jalan yang benar.

"Tentu saja kami melakukan penerangan Islam, dakwah secara persuasif tentu saja. Kami berharap bahwa umat Islam secara keseluruhan betul-betul memahami bagaimana LGBT itu menurut ajaran agama kita. Supaya mereka kembali sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam," pungkas Abu Rokhmad.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual tersebut idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat daripada delik perzinaan.

Kiai Cholil menjelaskan, aktivitas sesama jenis menyimpan dua kesalahan fatal sekaligus, yaitu tindakan asusila dan pelanggaran kodrat kemanusiaan melalui penyimpangan orientasi seksual. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia dinilai perlu memberikan batasan dan sanksi riil demi menyelamatkan generasi muda.

"Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu," ujar Kiai Cholil dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Selama ini, kata dia, aturan hukum positif di Indonesia dianggap belum spesifik dan kurang tegas dalam membendung gerakan sesama jenis, terlebih ketika para pelaku mulai berani mengekspresikannya melalui pesta di ruang publik.

Kiai Cholil mencontohkan, celah hukum pada delik perzinaan saja masih kerap diperdebatkan terkait klausul suka sama suka dan hak pelaporan.

Dia mengatakan, kondisi ini diperparah dengan absennya kerangka hukum pidana yang khusus (lex specialis) untuk menjerat kelompok LGBT.

"Sekarang kan tidak ada hukuman bagi LGBT. Belum ada ketentuan hukum itu. Akhirnya, paling banter ketika ditemukan kasus, polanya hanya inisiasi dari kepala daerah untuk dibina atau dibarakkan. Ini karena tidak ada hukuman pasti berapa tahunnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini mendorong agar hukum tidak hanya menyasar para pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar pihak-pihak yang secara masif mengampanyekan normalisasi LGBT di tengah masyarakat.

Dia merefleksikan bagaimana pengetatan aturan penyiaran di masa lalu berhasil meredam visualisasi karakter yang menyimpang di media massa, sehingga tidak dianggap sebagai hal yang wajar oleh publik.

Kiai Cholil menegaskan bahwa desakan hukum keras ini bukan didasari atas kebencian personal terhadap para pelakunya, melainkan sebagai bentuk rasa sayang untuk menyelamatkan karakter bangsa.

Menurut dia, pembiaran gerakan ini tanpa payung hukum yang pasti justru akan menjerumuskan mereka dalam kesesatan seksual yang menular.

"Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka, dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar," kata dia menegaskan.

MUI berharap, selain penegakan hukum positif yang kuat dari pimpinan nasional, benteng utama pencegahan tetap harus dikembalikan ke tingkat keluarga masing-masing melalui pendidikan moral, nilai agama, serta pengawasan pergaulan anak yang ketat agar tidak dirampas oleh pengaruh buruk lingkungan luar.

UI Gelar Evaluasi Internal

Universitas Indonesia akan melakukan evaluasi internal buntut unggahan media sosial Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara Mahasiswa (SUMA) UI. Unggahan tersebut mengenai Pride Month soal Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Universitas Indonesia menegaskan bahwa isi unggahan tersebut murni merupakan pandangan redaksional dari organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan," ungkap Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Erwin kembali menegaskan bahwa konten tersebut tidak mencerminkan sikap resmi Universitas Indonesia maupun keseluruhan sivitas akademika UI.

"UI menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan akademik yang demokratis. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan pandangan secara kritis serta bertanggung jawab," jelas Erwin dalam keterangannya.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Erwin menegaskan bahwa UI berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan norma yang berlaku di Indonesia.

Erwin juga mengatakan UI akan terus menjunjung tinggi integritas, penghormatan terhadap martabat manusia, serta senantiasa mengupayakan terciptanya lingkungan akademik yang aman, tertib, dan kondusif. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan mutlak UI dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam semangat tersebut, Erwin mengatakan UI memandang kampus sebagai ruang dialog dan pengembangan ilmu pengetahuan yang terbuka terhadap berbagai pandangan.

"Namun, setiap pendapat perlu disampaikan secara santun, tidak provokatif, dan sesuai dengan etika akademik. Kebebasan berekspresi harus selalu diiringi dengan tanggung jawab sosial agar perbedaan pandangan tidak memicu polarisasi atau perpecahan di tengah masyarakat," jelasnya.

Menindaklanjuti dinamika dan keresahan yang timbul di tengah masyarakat terkait unggahan tersebut, Erwin memastikan bahwa Pimpinan UI saat ini tengah melakukan penelaahan dan langkah-langkah evaluasi lebih lanjut secara internal.

"Proses ini dilakukan bersama otoritas kampus terkait untuk memastikan bahwa setiap aktivitas kemahasiswaan senantiasa sejalan dengan Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UI, serta berpedoman pada koridor kebebasan akademik yang bertanggung jawab," ujarnya.

Untuk itu, kata Erwin, UI mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat luas agar saling menghormati dan menjaga persatuan.

"UI percaya bahwa iklim kampus yang schat dibangun melalui penyampaian aspirasi yang konstruktif dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tegasnya.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) menegaskan akan melakukan evaluasi internal buntut unggahan media sosial Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara Mahasiswa (SUMA) UI. Unggahan tersebut mengenai Pride Month soal komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Universitas Indonesia menegaskan bahwa isi unggahan tersebut murni merupakan pandangan redaksional dari organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan," ungkap Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Erwin kembali menegaskan bahwa konten tersebut tidak mencerminkan sikap resmi Universitas Indonesia maupun keseluruhan sivitas akademika UI.

"UI menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan akademik yang demokratis. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan pandangan secara kritis serta bertanggung jawab," jelas Erwin dalam keterangannya.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Erwin menegaskan bahwa UI berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan norma yang berlaku di Indonesia.

Erwin juga mengatakan UI akan terus menjunjung tinggi integritas, penghormatan terhadap martabat manusia, serta senantiasa mengupayakan terciptanya lingkungan akademik yang aman, tertib, dan kondusif. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan mutlak UI dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam semangat tersebut, Erwin mengatakan UI memandang kampus sebagai ruang dialog dan pengembangan ilmu pengetahuan yang terbuka terhadap berbagai pandangan.

"Namun, setiap pendapat perlu disampaikan secara santun, tidak provokatif, dan sesuai dengan etika akademik. Kebebasan berekspresi harus selalu diiringi dengan tanggung jawab sosial agar perbedaan pandangan tidak memicu polarisasi atau perpecahan di tengah masyarakat," jelasnya.

Menindaklanjuti dinamika dan keresahan yang timbul di tengah masyarakat terkait unggahan tersebut, Erwin memastikan bahwa Pimpinan UI saat ini tengah melakukan penelaahan dan langkah-langkah evaluasi lebih lanjut secara internal.

"Proses ini dilakukan bersama otoritas kampus terkait untuk memastikan bahwa setiap aktivitas kemahasiswaan senantiasa sejalan dengan Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UI, serta berpedoman pada koridor kebebasan akademik yang bertanggung jawab," ujarnya.

Untuk itu, kata Erwin, UI mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat luas agar saling menghormati dan menjaga persatuan.

"UI percaya bahwa iklim kampus yang schat dibangun melalui penyampaian aspirasi yang konstruktif dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendukung desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi tegas untuk menjerat pelaku dan pengkampanye LGBT di Indonesia. Praktik kampanye LGBT dapat dijerat hukuman pidana jika perbuatan tersebut melibatkan unsur pencabulan, kekerasan, korban di bawah umur, dilakukan di depan umum, atau dipublikasikan sebagai pornografi.

"Pasal KUHP yang baru, Pasal 414 dan 416 sangat jelas mengatur hukuman mengenai LGBT. Namun kami juga mendukung langkah MUI mengenai usulan UU untuk menjerat pelaku dan pengkampanye LGBT," ujar Singgih, Sabtu (13/6/2026).

Larangan kampanye LGBT di media sosial untuk menjaga moral bangsa dan melindungi masyarakat dari nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama serta Pancasila. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa

“Karena itu, segala bentuk perilaku maupun kampanye yang merusak tatanan moral dan agama seperti LGBT memang harus disikapi dengan regulasi yang kuat dan berkepastian hukum," katanya.

Dia prihatin kampanye LGBT yang kini semakin berani menunjukkan eksistensinya secara terbuka di media sosial. Fenomena ini sebagai ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

"Media sosial saat ini menjadi ruang yang sangat mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Jika konten kampanye LGBT dibiarkan bebas, hal ini berpotensi menormalisasi perilaku menyimpang,” ucapnya.

Singgih mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta aparat penegak hukum bersikap lebih proaktif dan agresif dalam memblokir akun-akun maupun konten yang bermuatan kampanye LGBT.

"Media sosial tidak boleh menjadi panggung untuk mempromosikan gaya hidup yang menyimpang dari kodrat dan konstitusi kita. Kita tidak bisa tinggal diam melihat generasi muda terpapar infiltrasi budaya yang merusak setiap harinya," tegasnya.

Di sisi lain, dia mengimbau orang tua, lembaga pendidikan, dan tokoh agama memperkuat benteng moral anak-anak melalui penanaman nilai-nilai agama yang kuat sejak dini. “Keluarga adalah filter utama,” sambungnya.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah dan DPR untuk merumuskan regulasi khusus terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). MUI menilai aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis mengatakan, regulasi itu juga perlu mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye LGBT. Menurutnya, kehadiran payung hukum diperlukan untuk memberikan batasan sekaligus sanksi yang jelas demi melindungi generasi muda.

"Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu," ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, dikutip dari MUI Digital, Kamis (11/6/2026).

Cholil menilai hukum pidana di Indonesia saat ini belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur LGBT. Karena itu, penanganan kasus yang ditemukan selama ini umumnya hanya berupa pembinaan oleh pemerintah daerah.

"Sekarang kan tidak ada hukuman bagi LGBT. Belum ada ketentuan hukum itu. Akhirnya, paling banter ketika ditemukan kasus, polanya hanya inisiasi dari kepala daerah untuk dibina atau dibarakkan. Ini karena tidak ada hukuman pasti berapa tahunnya," lanjutnya.

Ia menegaskan, usulan pemberian sanksi yang lebih tegas bukan didasari kebencian terhadap individu pelaku, melainkan sebagai upaya menjaga karakter bangsa. Menurutnya, perilaku tersebut harus ditolak meski orangnya tetap harus dirangkul.

"Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka, dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar," tandasnya.

ACCRA - Parlemen Ghana telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) anti-LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer). Aturan baru ini memuat ancaman hukuman penjara bagi individu yang mempromosikan dan membela kegiatan LGBTQ.

RUU Hak Seksual Manusia dan Nilai-Nilai Keluarga yang Tepat—juga dikenal sebagai RUU Anti-Gay—mengamanatkan penjatuhan hukuman penjara hingga tiga tahun bagi orang-orang yang terlibat dalam hubungan sesama jenis, serta hukuman penjara mulai dari tiga hingga lima tahun bagi mereka yang terbukti mempromosikan, mensponsori, atau secara sengaja mengadvokasi kegiatan LGBTQ.

RUU itu disahkan pada Jumat pekan lalu. Saat ini, sebagaimana dikutip dari Russia Today, Selasa (2/6/2026), RUU tersebut menunggu ditandatangani oleh Presiden Ghana John Dramani Mahama untuk resmi menjadi undang-undang (UU).

Parlemen pertama kali mengesahkan RUU tersebut pada Februari 2024 dan meneruskannya kepada Presiden saat itu, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, untuk persetujuan. Namun, RUU pada kala itu gagal menjadi menjadi UU.

Pada saat itu, Kementerian Keuangan Ghana memperingatkan bahwa negara tersebut dapat kehilangan hingga USD3,8 miliar dana dari Bank Dunia jika RUU tersebut, yang telah disetujui oleh parlemen, ditandatangani presiden menjadi UU.

RUU tersebut juga menuai kecaman dari luar negeri. Pada tahun 2024, Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan keputusan parlemen Ghana. "Yang akan mengancam kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul yang dilindungi secara konstitusional oleh semua warga Ghana," kata pemerintah AS saat itu.

Langkah Ghana ini mengikuti perkembangan serupa di tempat lain di Afrika. Pada bulan April, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye menandatangani undang-undang yang memperketat hukuman untuk hubungan sesama jenis dan mengkriminalisasi promosi dan pembiayaan homoseksualitas. Legislasi ini telah dikritik oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk sebagai "berbahaya".

Undang-undang di Senegal tersebut meningkatkan hukuman penjara untuk apa yang oleh pihak berwenang gambarkan sebagai "tindakan tidak wajar" dari satu hingga lima tahun menjadi lima hingga sepuluh tahun, dan menaikkan denda maksimum menjadi 10 juta franc CFA (sekitar USD17.680).

Pada tahun 2023, undang-undang serupa disahkan di Uganda, yang menjadikan ilegal untuk mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, atau pun queer. Sebagai tanggapan, Washington memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap pejabat dari negara Afrika Timur tersebut dan mengeluarkannya dari program bebas bea.

Beberapa negara Afrika, termasuk Kenya, Tanzania, Sudan, dan Sierra Leone, memberlakukan hukuman penjara mulai dari sepuluh tahun hingga seumur hidup untuk hubungan sesama jenis. Di Uganda, Mauritania, dan sebagian Somalia, pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman mati.

TEL AVIV - Israel mempromosikan festival baru bernama ‘Pride Land’ sebagai “festival LGBTQ+ terbesar yang pernah ada di Timur Tengah.” Acara di Laut Mati ini digambarkan sebagai pertemuan empat hari yang menampilkan pertunjukan, pesta, pameran, dan budaya queer.

Akun resmi Israel di X mengatakan pada hari Senin bahwa festival tersebut akan menghadirkan “empat hari perayaan tanpa henti, komunitas, dan koneksi.” Jerusalem Post menggambarkannya sebagai festival terbesar sejenis dalam sejarah kawasan ini.

Menurut situs web resmi, ‘Pride Land’ dijadwalkan pada 1-4 Juli 2026 di Ein Bokek di Laut Mati dan dipasarkan sebagai acara bergaya destinasi, bukan sekadar parade tunggal.

Penyelenggara menawarkan paket hotel dan tiket, termasuk gelang akses penuh, dan mempromosikan ruang acara utama yang disebut DOME X.

Situs web tersebut menyatakan program ini akan mencakup pertunjukan, pesta, pameran, seni, dan budaya queer – bersama dengan kegiatan yang berorientasi keluarga dan area ramah anak di samping jajaran hiburan yang lebih luas.

Acara ini dipromosikan dengan latar belakang hukum yang beragam untuk hak-hak LGBTQ di Israel. Pernikahan sesama jenis tidak dilakukan di Israel karena pernikahan ditangani melalui otoritas keagamaan daripada hukum perdata.

Namun, Israel mengakui pernikahan sesama jenis yang dilakukan di luar negeri. Kementerian Luar Negeri juga mengatakan pasangan sesama jenis diakui oleh pengadilan Israel di berbagai bidang termasuk adopsi dan hak keluarga, menjadikan negara ini salah satu yurisdiksi yang lebih permisif secara hukum bagi kaum LGBTQ di kawasan ini.

Namun, label 'terbesar yang pernah ada' tampaknya merupakan klaim promosi daripada fakta objektif. Israel telah lama memasarkan Tel Aviv Pride sebagai salah satu acara LGBTQ terbesar di kawasan ini.

Acara tahunan tersebut dibatalkan selama perang Gaza pada tahun 2024, serta pada tahun 2025 selama serangan AS-Israel terhadap Iran.

DEN HAAG - Pemerintahan baru Belanda akan dilantik hari ini (23/2/2026), dengan Rob Jetten (38) akan menjadi perdana menteri (PM) termuda dalam sejarah negara itu. Dia juga akan menjadi PM gay pertama yang secara terbuka mengakui orientasi seksualnya.

Jetten meraih kemenangan pemilu yang mengejutkan pada bulan Oktober lalu, bangkit dari ketertinggalan untuk menggulingkan Partai Kebebasan (PVV) sayap kanan yang dipimpin oleh politisi garis keras Geert Wilders dengan selisih suara yang sangat tipis.

Pemilu sela diadakan setelah PVV menarik diri dari koalisi pemerintahan sebelumnya—pemerintahan paling kanan dalam sejarah Belanda—, yang hanya berlangsung selama 11 bulan.

Partai D66 pimpinan Jetten telah bergabung dengan partai CDA sayap kanan tengah dan partai liberal VVD untuk membentuk koalisi, tetapi akan kekurangan sembilan kursi untuk mencapai mayoritas Parlemen dengan hanya 66 kursi.

Partai-partai tersebut membutuhkan waktu 117 hari untuk membentuk koalisi mereka—jauh lebih singkat daripada 223 hari yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan sebelumnya.

Setelah kemenangan pemilu, Jetten menyatakan bahwa gerakan populis dapat dikalahkan. “Jika Anda berkampanye dengan pesan positif untuk negara Anda," katanya.

Dalam kampanyenya, Jetten mengatakan dia ingin mengembalikan Belanda ke jantung Eropa. "Karena tanpa kerja sama Eropa, kita tidak akan berada di mana pun," ujarnya.

Dalam manifesto yang diterbitkan pada Januari, ketiga partai tersebut berjanji untuk memberikan dukungan penuh kepada Ukraina dan bersumpah untuk memenuhi komitmen pengeluaran NATO negara tersebut.

Meskipun pemerintahan baru ini tidak se-kanan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan ini masih memiliki “ciri khas sayap kanan”, kata Sarah de Lange, seorang profesor ilmu politik di Universitas Leiden, kepada AFP.

“Koalisi telah memilih pemotongan anggaran daripada menjalankan defisit untuk membiayai investasi apa pun yang ingin mereka lakukan dan terdapat kesinambungan substansial antara rencana imigrasi pemerintahan baru dan pemerintahan sebelumnya," kata De Lange.

Partai-partai tersebut telah berjanji untuk terus menekan migrasi, termasuk langkah-langkah seperti aturan yang lebih ketat tentang reunifikasi keluarga.

Wilders Terpinggirkan

Mereka juga ingin memangkas tunjangan sosial, termasuk tunjangan pengangguran, untuk membantu membiayai investasi yang diusulkan di bidang militer dan pertahanan.

Namun karena koalisi akan bergantung pada dukungan dari partai-partai oposisi untuk meloloskan undang-undang. “Meloloskan reformasi yang lebih besar di Parlemen mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya,” kata De Lange.

Jetten dan kabinetnya akan dilantik pada hari Senin oleh Raja Willem-Alexander di Huis Ten Bosch di Den Haag.

Perdana menteri baru ini awalnya lebih tertarik pada koalisi yang luas termasuk Groenlinks/PvdA yang berhaluan kiri, tetapi hal ini ditentang keras oleh pemimpin VVD Dilan Yesilgoz.

Wilders, yang mengguncang kancah politik Eropa dengan kemenangan pemilu yang mengejutkan pada November 2023, melihat keberuntungannya merosot dalam pemilu tahun lalu.

Partai PVV yang dipimpinnya merosot dari 37 kursi pada tahun 2023 menjadi 26 kursi setelah kampanye yang secara luas dianggap kurang bersemangat.

PVV masih finis di posisi kedua, tetapi semua partai dalam koalisi telah menolak untuk bekerja sama dengan Wilders, sehingga dia terpinggirkan.

Namun, partai-partai sayap kanan lainnya telah meraih kemajuan di ekonomi terbesar kelima di Eropa.

Forum untuk Demokrasi, yang dipimpin oleh Lidewij de Vos (28), memperoleh empat kursi dalam pemilu 2025 dengan pesan menentang "imigrasi yang tidak terkendali" dan "Uni Eropa yang tidak ada harapan".

Partai sayap kanan garis keras JA21 juga melesat naik peringkat, memperoleh delapan kursi dan hampir mengamankan tempat di kabinet sebelum dihalangi oleh Jetten.

TUMBLER RIDGE - Tersangka penembakan massal yang menewaskan sembilan orang di sebuah sekolah menengah di Tumbler Ridge, Kanada, telah diidentifikasi polisi sebagai seorang perempuan berusia 18 tahun bernama Jesse van Rootselaar. Namun, dia sebenarnya terlahir secara biologis sebagai laki-laki.

Tersangka yang awalnya digambarkan sebagai “orang berpakaian perempuan" menembak mati dua orang di sebuah rumah dan tujuh orang lainnya di sebuah sekolah menengah di kota Tumbler Ridge di British Columbia pada Selasa sore waktu setempat.

Polisi mengatakan orang bersenjata itu melukai 25 orang lainnya sebelum melakukan bunuh diri dengan tembakan.

Pada konferensi pers pada hari Rabu, Wakil Komisaris Royal Canadian Mounted Police (RCMP) Dwayne McDonald mengatakan, "Tersangka seorang perempuan berusia 18 tahun bernama Jesse van Rootselaar.”

Namun, ketika didesak tentang identitas gender tersangka, dia berkata: “Saya dapat mengatakan bahwa Jesse dilahirkan sebagai laki-laki biologis yang sekitar enam tahun lalu, mulai bertransisi menjadi perempuan, dan diidentifikasi sebagai perempuan, baik secara sosial maupun publik.”

Mengutip laporan media lokal, CTV, Kamis (12/2/2026), pihak berwenang Kanada awalnya mengidentifikasi tersangka penembakan sebagai Jesse Strang. Menurut laporan tersebut, dua jenazah yang ditemukan di sebuah rumah telah diidentifikasi sebagai ibu dan saudara laki-laki tersangka.

Beberapa jam sebelum pemberitaan CTV, media sayap kanan Juno News, mengeklaim telah dihubungi oleh paman tersangka yang mengatakan bahwa Jesse adalah seorang transgender.

Sedangkan laporan yang beredar di media sosial mengaitkannya dengan akun Reddit di mana tersangka menyatakan minatnya pada senjata api dan beralih menjadi perempuan pada usia 15 tahun.

Serangan tersebut merupakan penembakan massal paling mematikan ketiga dalam sejarah Kanada.

Setidaknya delapan penembakan massal di Amerika Serikat (AS) sejak tahun 2018 telah dilakukan oleh laki-laki yang diidentifikasi sebagai perempuan.

Pada Agustus lalu, Robert Westman yang berusia 23 tahun, yang secara resmi mengubah namanya menjadi "Robin", menembak dua orang hingga tewas dan melukai 30 lainnya dalam serangan terhadap sebuah gereja di Minneapolis, Minnesota.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney membatalkan rencana perjalanannya ke Jerman setelah penembakan massal tersebut. Dalam pidatonya pada hari Rabu, dia menyebut serangan itu sebagai tindakan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Apa yang terjadi telah membuat negara kita terkejut dan kita semua berduka," katanya.

WASHINGTON - Sidang Senat Amerika Serikat (AS) tentang keamanan pil aborsi berubah menjadi perdebatan sengit setelah Senator Partai Republik Josh Hawley mendesak seorang dokter keturunan India-AS untuk memberikan jawaban "ya" atau "tidak" tentang apakah pria dapat hamil.

Konfrontasi tersebut terjadi selama sidang Komite Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Pensiun (HELP) yang berjudul "Melindungi Perempuan: Mengungkap Bahaya Obat Aborsi Kimiawi", yang diadakan di Gedung Kantor Senat Dirksen baru-baru ini.

Di hadapan para anggota Parlemen, dokter kandungan dan ginekolog; Dr Nisha Verma, membela rekam jejak keamanan aborsi medis, dengan mengatakan bahwa metode ini telah banyak dipelajari dan digunakan selama beberapa dekade.

Verma mengatakan kepada komite bahwa pil aborsi telah didukung oleh lebih dari 100 studi yang ditinjau oleh rekan sejawat dan telah digunakan oleh lebih dari 7,5 juta orang di Amerika Serikat sejak disetujui pada tahun 2000. Dia memperingatkan bahwa pembatasan yang didorong oleh politik merugikan pasien.

Sidang tersebut berubah menjadi perdebatan ketika Hawley berulang kali mencecar Verma, seorang penasihat senior di Physicians for Reproductive Health, dengan pertanyaan: "Apakah pria dapat hamil?".

Verma menolak memberikan jawaban langsung, dengan mengatakan bahwa dia merawat pasien dengan identitas gender yang beragam dan berpendapat bahwa pertanyaan "ya" atau "tidak" seperti itu sering digunakan sebagai alat politik.

Hawley bersikeras bahwa dia berusaha untuk menetapkan apa yang disebutnya sebagai "realitas biologis", dengan mengatakan kepada sidang bahwa perempuan, bukan laki-laki, yang hamil dan menuduh Verma menghindari fakta-fakta ilmiah dasar.

"Ini tentang sains dan bukti," katanya, mempertanyakan kredibilitas Verma sebagai ahli medis.

Verma menjawab bahwa dia tidak hanya dipandu oleh sains, tetapi juga oleh pengalaman hidup yang kompleks dari pasiennya. Dia menambahkan bahwa bahasa yang terpolarisasi tidak membantu perawatan medis atau kepercayaan publik.

Perdebatan tersebut dengan cepat menyebar secara online, jauh di luar ruang komite. Hal itu juga memicu reaksi politik di Georgia, di mana Anggota Kongres Partai Republik Earl L Buddy Carter menulis surat kepada Dewan Medis Komposit Georgia yang mendesak agar lisensi medis Dr Verma dicabut.

Dalam suratnya, Carter berpendapat bahwa kehamilan adalah fungsi biologis eksklusif bagi perempuan dan mengatakan bahwa dokter mana pun yang tidak mau menyatakan bahwa laki-laki tidak dapat hamil seharusnya tidak diizinkan untuk praktik kebidanan dan ginekologi di negara bagian tersebut.

“Dokter mana pun yang tidak mau menjawab dengan jelas bahwa pria tidak dapat hamil seharusnya tidak diizinkan untuk berpraktik kedokteran di Negara Bagian Georgia. Anda tidak akan mempercayai seorang mekanik yang tidak percaya pada penggantian oli untuk memperbaiki mobil Anda; Mengapa warga Georgia diharapkan untuk mempercayai seorang dokter yang juga menolak hal-hal mendasar? Karena alasan ini, saya meminta agar Dewan Medis Komposit Georgia segera mengambil tindakan untuk mencabut izin praktik Dr Verma," paparnya, seperti dikutip dari The Australia Today, Minggu (18/1/2026).

Dr Verma, yang mengajar sebagai asisten profesor adjunkt di Sekolah Kedokteran Universitas Emory dan berpraktik di Georgia dan Maryland, sebelumnya telah memberikan kesaksian di hadapan Kongres tentang dampak pembatasan aborsi dan sedang meneliti efek larangan aborsi enam minggu di Georgia terhadap kehamilan berisiko tinggi.

Sidang Komite HELP Senat dimaksudkan untuk fokus pada keamanan obat aborsi, tetapi cekcok tersebut menggarisbawahi bagaimana perdebatan tentang kesehatan reproduksi di Amerika Serikat tetap sangat terkait dengan pertempuran budaya dan politik yang lebih luas.

MOSCOW - Rusia blokir game Roblox diblokir akibat penyebaran materi yang mendukung kegiatan ekstremis dan teroris, seruan untuk melakukan kekerasan ilegal, serta propaganda LGBT.

(gerakan LGBT dilarang karena dianggap ekstrem di Rusia), demikian disampaikan pengawas media Rusia Roskomnadzor pada hari Rabu, Sputnik/RIA Novosti melaporkan.

Pada akhir November, Roskomnadzor menyatakan telah berulang kali mengirimkan surat pemberitahuan kepada manajemen Roblox yang menuntut penghapusan materi terlarang yang berdampak negatif terhadap perkembangan spiritual dan moral anak-anak.

"Roskomnadzor telah memblokir akses ke layanan internet Amerika Roblox setelah mendeteksi penyebaran materi yang mempromosikan dan membenarkan kegiatan ekstremis dan teroris, seruan untuk melakukan kekerasan ilegal, serta propaganda LGBT secara luas dan berulang," demikian pernyataan tersebut.