JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendukung desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi tegas untuk menjerat pelaku dan pengkampanye LGBT di Indonesia. Praktik kampanye LGBT dapat dijerat hukuman pidana jika perbuatan tersebut melibatkan unsur pencabulan, kekerasan, korban di bawah umur, dilakukan di depan umum, atau dipublikasikan sebagai pornografi.

"Pasal KUHP yang baru, Pasal 414 dan 416 sangat jelas mengatur hukuman mengenai LGBT. Namun kami juga mendukung langkah MUI mengenai usulan UU untuk menjerat pelaku dan pengkampanye LGBT," ujar Singgih, Sabtu (13/6/2026).

Larangan kampanye LGBT di media sosial untuk menjaga moral bangsa dan melindungi masyarakat dari nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama serta Pancasila. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa

“Karena itu, segala bentuk perilaku maupun kampanye yang merusak tatanan moral dan agama seperti LGBT memang harus disikapi dengan regulasi yang kuat dan berkepastian hukum," katanya.

Dia prihatin kampanye LGBT yang kini semakin berani menunjukkan eksistensinya secara terbuka di media sosial. Fenomena ini sebagai ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

"Media sosial saat ini menjadi ruang yang sangat mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Jika konten kampanye LGBT dibiarkan bebas, hal ini berpotensi menormalisasi perilaku menyimpang,” ucapnya.

Singgih mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta aparat penegak hukum bersikap lebih proaktif dan agresif dalam memblokir akun-akun maupun konten yang bermuatan kampanye LGBT.

"Media sosial tidak boleh menjadi panggung untuk mempromosikan gaya hidup yang menyimpang dari kodrat dan konstitusi kita. Kita tidak bisa tinggal diam melihat generasi muda terpapar infiltrasi budaya yang merusak setiap harinya," tegasnya.

Di sisi lain, dia mengimbau orang tua, lembaga pendidikan, dan tokoh agama memperkuat benteng moral anak-anak melalui penanaman nilai-nilai agama yang kuat sejak dini. “Keluarga adalah filter utama,” sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia dalam akses konten pornografi, dengan sekitar 5 juta anak yang telah mengakses konten dewasa atau pornografi hingga judi online atau judol.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan anak usia 8-10 tahun kini bisa mengakses situs judi online, yang seringkali dianggap sebagai gim biasa. Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus diantisipasi.

"Ada anak usia 8-10 tahun yang bisa mengakses konten judi online, ini tidak bisa dibiarkan dan harus diantisipasi, agar anak-anak tidak candu dengan situs porno dan judi online," tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Dunia Digital Anak di Media Sosial, Seberapa Aman?, pada Senin (4/5/2026).

KPAI mendesak adanya langkah antisipasi serius agar anak-anak tidak terjebak dalam kecanduan yang merusak tumbuh kembang mereka. Adapun penyebab anak sebagai pengguna situs judol dan konten dewasa, karena sifat anak yang mudah dirayu dan ditipu.

Jasra mengatakan permasalahan ruang digital ini tidak bisa diserahkan ke keluarga seutuhnya. Di sisi lain, negara harus mampu berperan untuk melindungi anak-anak di seluruh Indonesia.

"Permasalahan anak di ruang digital sangat krusial. Situasi anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, jika negara mengatur penggunaan ruang digital, maka setidaknya pemerintah bisa melindungi sekitar 70%-80% anak di Indonesia. Karena tidak semua keluarga mampu memberikan perlindungan khusus kepada anak di ruang digital.

Jika pembiaran terus dilakukan, lanjutnya, anak bisa menjadi korban di dunia maya. Saat ini, informasi di internet seperti tsunami, anak-anak sangat mudah terpapar konten viral di media sosial, sehingga bisa membuat anak mudah stres dan depresi.

“Konten-konten viral sangat membahayakan anak. Kemenkes mencatatkan ada kenaikan hampir 2 kali lipat anak yang ingin mengakhiri hidup,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah harus melakukan intervensi dari sisi aturan dan juga membangun taman-taman bermain yang diakses secara gratis oleh anak-anak. Jika ruang terbuka tersedia, maka anak-anak bisa mengurangi aktivitas di ruang digital dan beralih ke tempat bermain.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan langkah agresif dalam upaya pembersihan ruang digital nasional. Terhitung sejak 20 Oktober 2024 hingga 15 April 2026, kementerian ini memutus akses terhadap lebih dari 4,1 juta konten negatif dengan mayoritas berupa platform judi daring.

Dilansir dari Antara, Minggu (19/4/2026), Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan akumulasi angka ini bukan sekadar deretan statistik biasa.

“ini bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak destruktif konten ilegal,” kata Alexander.

Diketahui, dari total 4.198.606 konten yang ditangani, aktivitas perjudian mendominasi dengan 3.292.203 kasus. Posisi berikutnya ditempati oleh konten pornografi sebanyak 798.181 kasus, sementara aksi penipuan daring tercatat sebanyak 41.494 kasus.

Penanganan paling banyak dilakukan pada situs web. Sementara itu, untuk kategori media sosial, tercatat 563.852 konten ditindak. Platform di bawah naungan Meta menjadi yang terbanyak dengan 198.921 konten, disusul oleh layanan file sharing yang mencapai 181.562 konten.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya mengungkap temuan terkait 600.000 rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang sempat dibekukan. Keputusan ini diambil lantaran pemilik rekening terindikasi melakukan transaksi berkaitan dengan judi daring.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengemukakan data tersebut bersumber dari pemutakhiran data pemerintah pada 2025. Meski pencoretan dilakukan secara masif, pemerintah tetap membuka ruang bagi warga yang benar-benar membutuhkan melalui proses konsolidasi dengan pemerintah daerah.

"Ada beberapa ribu yang diaktifkan kembali karena mereka benar-benar membutuhkan, tentu dengan catatan tidak mengulang lagi," ujar Saifullah.

Tercatat 477 orang dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2.111 orang dari program sembako (BPNT) mendapatkan kembali haknya setelah verifikasi. Reaktivasi terbesar dilakukan pada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebanyak 390.853 orang.

Hal ini diputuskan setelah hasil pengecekan lapangan menunjukkan penerima tersebut kemungkinan hanya dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab atau tidak memahami risiko platform digital.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan sementara akses layanan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) Grok . Hal itu untuk mencegah penyebaran konten pornografi palsu dari kecerdasan buatan.

"Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melalui Kementerian Komdigi melakukan pemutusan akses sementara aplikasi Grok," ujar Menkomdigi Meutya Hafid, Sabtu (10/1/2026).

Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital.

"Kementerian Komdigi juga telah meminta Platform X untuk segera hadir guna memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok," katanya.

Langkah penghentian sementara akses Grok didasari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

"Khususnya Pasal 9 yang mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang," ungkapnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar menuturkan hasil penelusuran awal menunjukkan Grok AI belum memiliki pengaturan eksplisit dan memadai untuk mencegah produksi serta distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

Kondisi tersebut berpotensi melanggar hak privasi dan hak atas citra diri (right to one’s image), khususnya ketika foto seseorang dimanipulasi atau disebarluaskan tanpa persetujuan yang sah.

“Temuan awal menunjukkan belum adanya pengaturan spesifik dalam Grok AI untuk mencegah pemanfaatan teknologi ini dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis foto pribadi. Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Platform X telah memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta akibat keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pembayaran denda administratif tersebut telah dilakukan oleh Platform X pada 12 Desember 2025.

“Setelah sebelumnya kami menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak X,” kata Sabar dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Sabar menjelaskan, Platform X menyampaikan respons melalui surat elektronik setelah dilakukan komunikasi intensif. Dalam respons tersebut, X menginformasikan penunjukan perwakilan resmi untuk menindaklanjuti proses pembayaran denda administratif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lebih lanjut, Sabar menyampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik itikad Platform X dalam memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif tersebut. Dia menilai langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi yang berlaku, guna menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif.

Sabar menambahkan seluruh denda administratif tersebut telah diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penegakan regulasi terhadap platform digital, baik lokal maupun global, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital,” kata Sabar.

Dia juga mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan regulasi tersebut serta mengimbau seluruh platform digital untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban moderasi konten.

“Serta menjalin komunikasi yang responsif dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab,” tandas Sabar.

JAKARTA - Platform media sosial X telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hal ini terjadi imbas keterlambatan X dalam pemenuhan kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi Alexander Sabar mengatakan pembayaran denda tersebut dilakukan pada 12 Desember 2025. Langkah itu merupakan lanjutan usai pemerintah menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi dengan Platform X.

“Pembayaran denda administratif telah dilakukan oleh X tanggal 12 Desember 2025 setelah sebelumnya kami menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak X,” kata Sabar dalam keterangannya Minggu (14/12/2025).

Alex menjelaskan, setelah dilakukan komunikasi intensif, platform X menyampaikan respons melalui surat elektronik yang menginformasikan penunjukan perwakilan secara resmi untuk menindaklanjuti proses pembayaran denda administratif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemenkomdigi pun menyambut baik itikad X dalam memenuhi kewajiban tersebut.

“Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi yang berlaku, guna menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif,” ujar dia.

Dia menambahkan, seluruh denda administratif itu telah diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penegakan regulasi terhadap platform digital, baik lokal maupun global, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital kembali mengirimkan Surat Teguran Ketiga kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User-Generated Content (PSE UGC) X Corp (Platform X) pada 8 Oktober 2025.

Teguran ini dilayangkan lantaran perusahaan belum melunasi denda administratif yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun sanksi denda administratif pertama kali dijatuhkan pada saat Surat Teguran Kedua diterbitkan pada 20 September 2025, namun hingga batas waktu yang ditentukan, pihak X belum melakukan pembayaran maupun memberikan tanggapan resmi.

“Melalui Surat Teguran Ketiga ini, nilai denda diperbarui menjadi Rp78.125.000, hasil akumulasi denda dari Surat Teguran Kedua dan Ketiga sebagai bentuk eskalasi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar dalam keterangan resmi pada Senin (13/10/2025).

Alexander menjelaskan peningkatan dan penggabungan denda administratif tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kominfo, serta Keputusan Menteri Kominfo No. 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari temuan pelanggaran terhadap kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi dalam hasil pengawasan ruang digital oleh Komdigi pada 12 September 2025.

Alexander mengatakan meskipun platform X telah melakukan pemutusan akses (take down) terhadap konten bermasalah dua hari setelah diterbitkannya Surat Teguran Kedua, kewajiban untuk membayar denda administratif tetap berlaku sesuai regulasi.

Pihaknya menambahkan, hingga kini X belum memberikan respons terhadap dua surat teguran sebelumnya, baik dalam bentuk pembayaran maupun klarifikasi resmi.

“Hingga saat ini, Platform X belum memiliki kantor perwakilan maupun pejabat penghubung (narahubung) di Indonesia, padahal kedua hal tersebut merupakan kewajiban dasar bagi setiap PSE Privat Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat,” katanya.

Menurutnya, setiap PSE UGC wajib menunjuk narahubung resmi yang bertugas menjadi kontak utama dalam menindaklanjuti permintaan moderasi konten, proses take down, hingga pelaporan rutin terkait konten negatif atau berisiko.

Langkah Komdigi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ruang digital nasional tetap aman, sehat, dan produktif, serta memastikan pertumbuhan industri digital berlangsung dengan menjunjung tanggung jawab dan kepatuhan hukum.

Seluruh denda administratif terhadap X akan diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

“Pengawasan ruang digital dan penegakan aturan berlaku secara menyeluruh. Kewajiban administratif seperti pembayaran denda dan penunjukan narahubung bukan formalitas, melainkan bagian penting dari tata kelola ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab,” kata Alexander.

Dia menambahkan, pemerintah akan terus memastikan seluruh platform digital baik lokal maupun global untuk mematuhi regulasi nasional untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya.

“Kami akan terus memastikan bahwa semua platform digital tunduk pada regulasi Indonesia dan menjalankan tanggung jawab sosial dalam menjaga ekosistem digital yang aman dan beretika,” tutupnya.