IDXChannel - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) optimistis tren pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan tetap berada di jalur positif dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.

Meski dibayangi tantangan ekonomi, bank spesialis pembiayaan hunian ini berambisi meningkatkan kapasitas penyalurannya secara masif.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengungkapkan saat ini kemampuan penyaluran KPR perseroan berada di rentang 200.000 hingga 250.000 unit per tahun. Namun, ke depan BTN ingin melakukan lompatan besar dalam kapasitas produksinya.

“Kita lagi coba mau enhance (meningkatkan) kapasitas kita di 300 ribu-400 ribu per tahun,” ujar Nixon dalam acara Intimate Session with Media Partners di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Untuk mencapai target tersebut, BTN berencana memperluas jangkauan distribusi melalui kolaborasi strategis dengan PT Pos Indonesia. Melalui kemitraan ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan KPR BTN dengan lebih mudah di berbagai pelosok daerah melalui kantor Pos.

“Nanti layanan KPR BTN bisa di Pos Indonesia. Saya besok sore akan ketemu dengan manajemen Pos. Salah satu bicaraan itu,” kata dia

Selain memperkuat jaringan fisik, BTN juga semakin gencar menggarap ekosistem digital. Perseroan tengah menjajaki kolaborasi dengan berbagai marketplace properti terkemuka, salah satunya adalah Rumah123, untuk mempercepat proses pemasaran dan penetrasi pasar.

“Kita kerja sama rumah dengan rumah123. Karena kita pengen ke depannya BTN juga menjadi tempat perdagangan perumahan terbesar dan harus merangkul property online ini,” ungkap Nixon.

Optimisme BTN didasarkan pada performa penyaluran kredit perumahan yang tumbuh solid sepanjang 2025. Data perseroan menunjukkan bahwa segmen KPR Subsidi menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan 10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Total nilai penyalurannya mencapai Rp191,2 triliun, meningkat dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp173,8 triliun.

Sementara itu, segmen KPR Non-Subsidi juga mencatatkan pertumbuhan yang sehat sebesar 6,7 persen yoy. Hingga akhir Desember 2025, nilai penyaluran KPR komersial ini mencapai Rp113,0 triliun, naik dari Rp106,0 triliun pada periode akhir 2024.

Dengan integrasi layanan pembiayaan dan pemasaran digital, BTN yakin dapat memenuhi tingginya kebutuhan hunian di Indonesia sekaligus memperkuat posisinya sebagai platform perdagangan properti terbesar di tanah air.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 6.749 unit sepanjang periode 1—31 Januari 2026, lampaui Himbara lainnya.

Jumlah itu lebih besar dibanding data yang dirilis Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yakni sebesar 4.160 unit. Perbedaan angka tersebut dikarenakan beberapa KPR Sejahtera FLPP yang sudah diakadkan BTN masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, kinerja positif ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang tahun lalu. Pada 2025, perseroan tercatat menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit.

“Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah,” kata Nixon dalam keterangannya, dikutip pada Senin (16/2/2026).

Adapun tahun ini pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. Dari total tersebut, BTN mendapat alokasi kuota sebanyak 172.000 unit.

BTN lantas menyatakan kesiapannya mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah.

“Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

BP Tapera sebelumnya telah merilis realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP periode 1–31 Januari 2026. Secara nasional, realisasi mencapai 7.312 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp912,4 miliar.

Dari jumlah tersebut, BTN memimpin dengan total penyaluran mencapai 4.160 unit, melampaui Himbara lainnya. Setelah BTN, Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebanyak 861 unit, disusul Bank Mandiri 699 unit, BNI 616 unit, serta BRI 587 unit.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun pada tahun ini.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan ada dua modal kuat yang dipunya perseroan untuk mengejar target Rp8 triliun itu.

"Target tersebut didukung oleh kekuatan BRI yang memiliki basis nasabah besar serta jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, sehingga penyaluran KPR Subsidi dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, khususnya bagi MBR," ujar Hery dalam keterangan resmi.

Hery menjelaskan sebagai mitra strategis pemerintah, BRI berkomitmen mendukung target Program 3 Juta Rumah dalam memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan mencapai Rp3,54 triliun per Januari 2026.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati merinci dari total Rp3,54 triliun tersebut sebanyak 49 persen di salurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

"Dari total tersebut, BRI berkontribusi sebesar Rp1,78 triliun atau setara 49 persen dari total penyaluran KUR Perumahan nasional," kata Sri.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun turut mengapresiasi kontribusi BRI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi. Kementerian PKP mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan oleh BRI dari tahun ke tahun.

Maruarar menyebut pada 2024 ada sekitar 16 ribu unit rumah subsidi yang dibiayai oleh BRI. Pada 2025, realisasinya meningkat menjadi 32 ribu unit.

"Tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran hingga 60 ribu unit rumah subsidi. Terima kasih sekali untuk BRI. Artinya, 60 ribu rakyat akan dapat menikmati rumah," pungkas Maruarar.

IDXChannel- PT Bank Syariah Nasional (BSN) berkomitmen mendukung KPR Subsidi dengan target penyaluran sepanjang 2026 sebesar 73.700 unit atau sekitar 23 persen dari market share. Sedangkan untuk KPR Non Subsidi, BSN menawarkan margin mulai 2,65 persen untuk selected developer.

"Selain itu kami juga meluncurkan program KPR Ikhtiar Haji, yaitu program KPR BSN dengan benefit porsi Haji atau paket Umroh yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik dan akselerasi penjualan proyek perumahan Developer dan KPR Golden Deal yang menghadirkan kesempatan kepada Nasabah para Top 10 Developer Realisasi Tertinggi atau Terpilih untuk mendapatkan e-voucher emas," kata Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor dalam acara BSN Developer Gathering 2026 dikutip dalam keterangan pers Kamis (5/2/2026).

Bank yang memposisikan dirinya sebagai Banknya Para Developer ini semakin mantap menjalankan sektor pembiayaan perumahan yang selama ini menjadi core business mereka.

"Selama 20 tahun beroperasi, BSN (Dulu merupakan Unit Usaha Syariah BTN) telah menyalurkan pembiayaan kepada sekitar 450.000 nasabah melalui pembiayaan konsumer maupun pembiayaan komersial," kata dia. Menurut Alex, pertumbuhan positif yang dicatatkan BSN juga terus berlanjut pada sepanjang tahun 2025, di mana BSN berhasil mencatatkan pertumbuhan aset sekitar 20,51 persen dan pertumbuhan pembiayaan mencapai sekitar 25,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang solid antara BSN dan seluruh mitra strategis terutama para developer," tutur Alex.

Sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan terbaik, hingga akhir 2025 telah memiliki 118 outlet layanan perbankan, yang terdiri atas 36 Kantor Cabang dan 82 Kantor Cabang Pembantu, serta didukung oleh 589 Kantor Layanan Syariah. "Seluruh jaringan ini kami siapkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dan layanan perbankan untuk para nasabah dan developer sebagai mitra kami," ujarnya.

Dia menambahkan, memasuki 2026, BSN juga menargetkan penguatan ekosistem pembiayaan perumahan syariah secara end-to-end, mulai dari pembiayaan lahan, konstruksi, hingga kepemilikan rumah oleh masyarakat.

Hal itu tak lepas dari misi perseroan dalam mengambil peran aktif sebagai salah satu pilar pendukung program strategis pemerintah termasuk mensukseskan Program Tiga Juta Rumah yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Sepanjang tahun ini kami memiliki beberapa program unggulan yang bisa dimanfaatkan para nasabah maupun kalangan developer sebagai mitra kami diantaranya, BSN Yasa Griya, BSN Modal Kerja Back to Back dan BSN IMBT (Ijarah Muntahiya Bittamlik) untuk pembiayaan komersil," tutur Alex.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer Banking BSN, Mochamad Yut Penta menambahkan salah satu program mereka yang kini tengah digemari nasabah adalah Program BSN Cicil Emas yang menawarkan margin mulai 9,00 persen dan jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Selain itu, terdapat program KPR bundling emas atau BSN Home & Gold, yaitu pembiayaan KPR dan emas dengan ketentuan DP yang berbeda dari skema regular.

"Kami juga menawarkan program BSN Bonus Emas yang didukung melalui kerja sama dengan developer berupa gimmick pembiayaan emas, di mana nasabah yang membayar angsuran KPR secara lancar selama 1 tahun berhak memperoleh emas dengan cicilan yang difasilitasi oleh developer," ujar Penta.

Untuk mempermudah para nasabah mengakses seluruh layanan perbankan BSN secara cepat, aman dan mudah, BSN juga telah menyiapakan Super App Bale Syariah by BSN yang rencananya secara resmi akan diluncurkan pada Minggu ini. "Bale Syariah by BSN merupakan aplikasi perbankan digital syariah yang memudahkan nasabah bertransaksi secara aman, cepat, dan sesuai prinsip syariah. Aplikasi ini mudah diunduh melalui smartphone, memiliki proses registrasi yang praktis, serta memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi dengan mudah dan efisien kapan saja dan di mana saja," katanya.

Di sisi lain, acara BSN Developer Gathering 2026 akan diselenggarakan di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang. Pada acara BSN Developer Gathering di Jakarta, Penghargaan diberikan kepada 18 pemenang untuk tiga kategori yakni Developer Award Commercial, Developer Award KPR Non Subsidi dan Developer Award KPR Subsidi untuk wilayah Jabodetabek.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Bankir menyambut baik perpanjangan diskon pajak berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah sepanjang 2026. Kebijakan ini diyakini mampu menjadi motor penggerak permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sekaligus memutar roda ekonomi nasional.

Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA Welly Yandok menyampaikan kehadiran insentif ini memberikan dampak yang luas. Menurutnya, kebijakan ini akan mendorong pengembang mempercepat pembangunan rumah, yang kemudian menghidupkan sektor industri sektor industri turunan, seperti industri material bangunan, jasa konstruksi, termasuk bank sebagai penyedia pembiayaan kredit modal kerja/kredit investasi.

“Sehingga insentif PPN DTP kami harap dapat meningkatkan transaksi pembelian rumah dan penyaluran KPR,” kata Welly kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

Adapun sepanjang 2025, sebanyak 26% dari total realisasi KPR BCA mendapatkan insentif PPN DTP. Mengingat kebijakan insentif ini berlanjut hingga akhir 2026, Welly mengungkapkan bahwa perseroan akan memberikan promo khusus bagi nasabah yang membeli rumah.

Promo khusus diberikan kepada nasabah yang mendapatkan insentif PPN DTP berupa keringanan biaya KPR, sebagai upaya BCA untuk lebih meringankan nasabah saat membeli rumah.

Di sisi lain, meski tren kredit macet di sektor KPR secara industri sempat mengalami kenaikan, Welly optimistis hadirnya kebijakan ini dapat membantu menjaga kualitas kredit nasabah.

Dia menuturkan, nasabah yang memanfaatkan insentif PPN DTP ini akan diuntungkan lantaran dana yang perlu disediakan untuk membeli rumah menjadi lebih ringan, sehingga beban nasabah untuk membayar angsuran kredit tentu menjadi lebih ringan.

“Semoga tahun ini ekonomi membaik dan daya beli masyarakat juga pulih, sehingga secara keseluruhan dapat turut menjaga kualitas kredit,” pungkasnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meyakini bahwa KPR di bank berpotensi tumbuh lebih tinggi menyusul perpanjangan insentif PPN DTP hingga akhir 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan dukungan berbagai program pemerintah terutama kebijakan yang dapat mendorong penguatan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi (sektor properti) termasuk bauran kebijakan akan menjadi pendorong bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan intermediasi, termasuk dalam mendorong pertumbuhan KPR.

“Dengan adanya kebijakan ini dimungkinkan dapat mendorong lebih tinggi pertumbuhan kredit perumahan di bank,” kata Dian dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, Dian menilai pertumbuhan kredit perbankan juga perlu didorong oleh faktor-faktor lain yang dapat mendukung kemampuan daya beli masyarakat terutama kemampuan masyarakat untuk pembayaran angsuran.

Dia mengatakan OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan. Menurutnya, bank dapat mengoptimalkan dukungan kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan dengan tetap memerhatikan risk appetite dan aspek prudential banking.

Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa perbankan senantiasa terus menjaga kondisi likuiditasnya yang terutama berasal dari dana pihak ketiga (DPK) atau dana masyarakat.

Perbankan juga memahami penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana masyarakat karena ada tanggung jawab moral bank dalam pengelolaan dana yang dapat disalurkan pada kegiatan produktif seperti penyaluran kredit/ pembiayaan termasuk KPR.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN telah menyalurkan 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP, atau setara 81,8% dari total nasional sebanyak 188.434 unit.

Hirwandi Gafar, Direktur Consumer Banking BTN, menyampaikan capaian tersebut menandai peran strategis BTN dalam menopang program pemerintah di sektor perumahan rakyat.

BTN menilai keberhasilan program KPR subsidi tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga memberikan efek ekonomi berantai di tingkat lokal. Setiap proyek perumahan yang dibiayai BTN mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, peningkatan permintaan material bangunan, serta pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, makanan, dan jasa.

“Program KPR subsidi bukan hanya tentang rumah, tapi juga tentang pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia serta tentang aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekelilingnya. Inilah bentuk kontribusi BTN terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” papar Hirwandi dalam siaran pers, Rabu (15/10/2025).

Sebagai bank dengan mandat utama di sektor pembiayaan perumahan, BTN memainkan peran ganda dalam mendukung Program Pemerintah 3 Juta Rumah — tidak hanya pada sisi permintaan untuk pembiayaan konsumen, tetapi juga suplai dalam pembiayaan sektor hulu perumahan.

Melalui Kredit Program Perumahan (KPP), BTN menyalurkan pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, pemasok bahan bangunan, hingga industri material perumahan untuk mempercepat pembangunan hunian rakyat.

Selain itu, BTN juga bertindak sebagai integrator ekosistem perumahan nasional melalui pendirian Housing Finance Center, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran (Learning), konsultasi (Advisory), dan riset (Research) di bidang pembiayaan perumahan.

Pusat ini menjadi wadah pengembangan kapasitas, inovasi kebijakan, serta penyedia data dan kajian untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Komisaris Independen Danantara Asset Management (DAM) Agus Sugiarto menegaskan pentingnya agar pertumbuhan penyaluran BTN tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta memastikan tepat sasaran.

Agus menyampaikan hal tersebut saat meninjau proyek perumahan bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur, bersama jajaran BTN. Ia menilai keberhasilan BTN menyalurkan KPR subsidi secara masif harus berjalan seiring dengan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan validasi penerima manfaat.

“Keberhasilan ini perlu diimbangi dengan penerapan GCG yang kuat, agar setiap rumah yang dibiayai benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan memberi dampak sosial yang nyata,” ujar Agus Sugiarto.

Agus juga menyoroti langkah BTN yang membuka akses pembiayaan bagi pekerja informal dan wirausaha kecil sebagai inovasi penting dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Dia menilai, inovasi tersebut perlu terus diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat.

“Inovasi BTN dalam menjangkau sektor informal sangat positif, tetapi tata kelola dan pengawasan tetap perlu diperkuat agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.

Komisaris Independen DAM, Haryo Baskoro Wicaksono menilai pentingnya penyempurnaan berkelanjutan terhadap skema KPR Sejahtera FLPP agar penyaluran pembiayaan dapat semakin cepat, efisien, dan tepat sasaran.

Dia menekankan bahwa optimalisasi desain skema subsidi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri perumahan nasional serta mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Komisaris DAM Bambang Sugeng Rakmono menyoroti pentingnya arah kebijakan pembiayaan perumahan ke depan yang lebih berwawasan lingkungan dan berprinsip pembangunan berkelanjutan (green housing).

Menurutnya, integrasi aspek keberlanjutan dalam pembiayaan hunian akan memperkuat peran sektor perumahan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dan pembangunan nasional yang ramah lingkungan.

PASAR JAWA TIMUR

Di tingkat daerah, BTN mencatat kinerja kuat di Provinsi Jawa Timur dengan penyaluran 10.243 unit KPR Sejahtera FLPP — terdiri dari 6.505 unit BTN Konvensional dan 3.738 unit BTN Syariah. Capaian tersebut menjadikan BTN menguasai 78,3 persen pangsa pasar dari total 13.069 unit rumah subsidi yang disalurkan seluruh bank di wilayah tersebut.

Dengan hasil tersebut, Jawa Timur berkontribusi sekitar 6,6 persen terhadap total penyaluran nasional program FLPP. Daerah dengan penyaluran tertinggi meliputi Kabupaten Jember (2.205 unit), Malang (1.534 unit), Banyuwangi (870 unit), dan Kediri (841 unit).

“Kinerja di Jawa Timur mencerminkan solidnya ekosistem pembiayaan perumahan yang telah dibangun BTN bersama pemerintah dan pengembang. Kami menjaga konsistensi agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah,” ujar Hirwandi Gafar.

Hirwandi menambahkan, keberhasilan tersebut juga merupakan hasil dari kolaborasi erat dengan pengembang lokal dan pemerintah daerah, termasuk dukungan terhadap percepatan sertifikasi tanah dan penyaluran dana subsidi melalui mekanisme digital.

Program KPR subsidi BTN di Jawa Timur menjangkau masyarakat dari berbagai profesi — mulai dari pegawai swasta, ASN, tenaga pendidik, TNI/Polri, hingga pekerja informal dan wirausaha kecil. Langkah ini sejalan dengan komitmen BTN untuk memperluas akses kepemilikan rumah yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

“BTN memastikan pembiayaan rumah subsidi dapat diakses lintas profesi, termasuk sektor informal yang selama ini sulit memperoleh kredit perumahan,” ujar Hirwandi.

Dia menambahkan, BTN juga mencatat peningkatan partisipasi perempuan dalam program KPR subsidi. Sekitar 32,7 persen penerima KPR subsidi BTN merupakan perempuan, mencerminkan komitmen BTN dalam memperluas akses kepemilikan rumah yang setara dan inklusif.

“Digitalisasi dan kolaborasi dengan pengembang lokal terus kami dorong untuk mempercepat proses pengajuan, tanpa mengorbankan prinsip ketepatan sasaran dan tata kelola,” tambah Hirwandi.