Bisnis.com, BANDUNG — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) kembali menegaskan posisinya sebagai tulang punggung pembiayaan perumahan nasional setelah berhasil menyalurkan 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976 hingga awal April 2026.

Total pembiayaan yang telah digelontorkan mencapai Rp530 triliun, mencerminkan kontribusi berkelanjutan perseroan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil perjalanan panjang BTN dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi.

“Selama hampir lima dekade, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan. Capaian 6 juta unit ini mencerminkan peran BTN dalam mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan,” ujar Nixon dalam media briefing di Bandung, Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan, ke depan BTN akan terus memperkuat transformasi bisnis menuju konsep beyond mortgage, yakni memperluas layanan dari sekadar pembiayaan rumah menjadi solusi keuangan keluarga secara menyeluruh. Inisiatif tersebut mencakup layanan transaksi, pembiayaan usaha, hingga kebutuhan finansial jangka panjang.

BTN juga menghadirkan inovasi melalui skema bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, guna memberikan solusi pembiayaan yang lebih terjangkau dan terintegrasi bagi nasabah.

Senada, Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan capaian penyaluran KPR didorong oleh konsistensi perseroan dalam menjaga kinerja pembiayaan serta memperluas akses di berbagai wilayah.

“Permintaan hunian layak dan terjangkau terus meningkat, sementara tantangan sektor perumahan lebih banyak berasal dari sisi pasokan, seperti ketersediaan lahan dan perizinan. BTN berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yang lebih proaktif dan terintegrasi,” jelasnya.

Dari sisi debitur, mayoritas KPR subsidi disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp4,9 juta per bulan.

Segmen ini didominasi oleh pekerja informal seperti pedagang kecil, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro, serta pekerja formal seperti aparatur sipil negara dan karyawan swasta.

Selain KPR, BTN juga memperkuat ekosistem perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga Maret 2026, realisasi KPP mencapai Rp2,17 triliun kepada lebih dari 3.291 debitur.

Penyaluran dari sisi supply mencapai Rp1,47 triliun untuk pengembang dan kontraktor, sementara dari sisi demand sebesar Rp700 miliar dimanfaatkan untuk pembelian, pembangunan, dan renovasi rumah.

Bisnis.com, PADANG — Pukul 07.00 WIB, matahari baru naik menerangi bumi, Nia sudah berdiri di depan rumah impiannya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat. Berpakaian muslimah, dia berjalan menuju pangkalan ojek, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus di jalur utama. Empat puluh menit perjalanan setiap pagi bukan lagi beban. Sebab kini, dia pulang ke rumah miliknya sendiri.

Nia kini berusia 29 tahun, bekerja di sebuah salon di Kota Padang. Gajinya rata-rata Rp1.800.000 per bulan. Tidak besar, bahkan mungkin tergolong pas-pasan di era sekarang. Namun pada Mei 2025, dia membuat keputusan besar, mengambil rumah KPR bersubsidi dekat dari Bandara Internasional Minangkabau.

Keputusan itu lahir dari kelelahan. Bertahun-tahun dia membayar kontrakan Rp12 juta per tahun. “Kalau dihitung, hampir Rp1 juta per bulan. Habis begitu saja,” ujarnya pelan, Selasa (3/3/2026).

Saat mengetahui ada KPR bersubsidi dengan cicilan Rp1 juta per bulan, pikirannya sederhana, daripada membayar sewa, lebih baik membayar sesuatu yang kelak menjadi miliknya selamanya.

Rumah itu tidak besar. Minimalis, bersih, dengan dinding yang masih beraroma cat baru. Namun bagi Nia, itulah simbol kemandirian. Halaman kecilnya dia rawat sendiri. Pot-pot tanaman mulai berjajar di teras. Di ruang tamu, perabot tertata sederhana. Tenang. Hangat.

Di rumah itu, dia tinggal bersama tantenya, Nani. Perempuan yang belum menikah itu menjadi sandaran sekaligus teman berbagi mimpi. “Rumah ini punya Nia. Saya cuma menemani supaya dia tidak sendirian,” kata Nani sambil tersenyum.

Dia berjualan produk secara online untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Kesepakatannya jelas, Nia fokus membayar cicilan KPR, sementara urusan dapur dan kebutuhan rumah tangga ditanggung dari hasil jualan secara online tersebut.

Gotong royong dalam lingkup kecil keluarga itu menjadi fondasi keberanian Nia. Dari gajinya, sekitar 70% habis untuk cicilan. Sisanya nyaris tak banyak. Tapi semangatnya justru terasa berlipat. Baginya, rumah adalah masa depan.

Keberanian Nia mengambil KPR bukan perkara sederhana, karena ini adalah pengalaman kredit pertamanya, dan langsung untuk rumah. Dia sempat mendengar cerita bahwa pengajuan KPR rumit, banyak syarat, hingga soal pengecekan riwayat kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang kerap menjadi momok.

Namun proses yang dia jalani bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terasa berbeda. Persyaratan dilengkapi, catatan kreditnya bersih, dan pengajuan berjalan lancar. “Saya bersyukur tidak dipersulit,” katanya.

Kemudahan itu tak berhenti di proses akad. Untuk membayar cicilan, Nia tidak perlu datang ke kantor cabang. Cukup membuka aplikasi Bale by BTN di ponselnya, angsuran bisa dibayar kapan saja dan di mana saja. Bahkan, transaksi belanja pun kini dia lakukan melalui aplikasi yang sama. Digitalisasi membuatnya lebih praktis, tanpa mengurangi rasa aman.

Hampir satu tahun tinggal di rumah itu, Nia mengaku lebih tenang. Dia memang masih harus berjuang, dan dia sadar, dengan penghasilan saat ini, ruang geraknya terbatas. Karena itu, dia bercita-cita mencari pekerjaan yang lebih baik agar pendapatannya meningkat. “Biar nanti bisa menabung juga,” sebutnya.

Kisah Nia adalah satu dari jutaan cerita akses kepemilikan rumah di Indonesia. Sejak meluncurkan KPR pada 1976 hingga Desember 2025, BTN mencatat total penyaluran kredit perumahan mencapai 5,97 juta unit dengan nilai kumulatif Rp555,11 triliun. Angka yang bukan sekadar statistik, melainkan deretan keluarga yang akhirnya memiliki hunian layak.

Pada Januari 2026 saja, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 6.749 unit. Sepanjang 2025, jumlahnya menembus 192.208 unit. Capaian tersebut menegaskan peran strategis BTN dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan nasional, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan keterangan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu pada pemberitaan Bisniscom sebelumnya bahwa pembiayaan perumahan memiliki efek berganda terhadap industri konstruksi, bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.

"Ke depan, fokus pembiayaan tetap diarahkan pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan komitmen memperluas akses hunian terjangkau,"ujarnya.

Namun dibalik angka triliunan rupiah itu, ada cerita seperti Nia. Tentang seorang perempuan muda yang setiap pagi menempuh perjalanan 40 menit demi mempertahankan mimpinya. Tentang tante yang rela berbagi tanggung jawab agar keponakannya memiliki masa depan lebih pasti.

Rumah itu mungkin sederhana. Tapi di dalamnya tersimpan keberanian, kerja keras, dan keyakinan bahwa masa depan bisa diperjuangkan, bahkan dengan gaji Rp1,8 juta per bulan, dan setiap kali Nia menutup pintu rumahnya di malam hari, dia tahu satu hal, lelahnya hari ini tidak lagi sia-sia. Sebab dia tidak sekadar membayar cicilan, tapi dia sedang mencicil masa depan yang nan indah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 6.749 unit sepanjang periode 1—31 Januari 2026, lampaui Himbara lainnya.

Jumlah itu lebih besar dibanding data yang dirilis Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yakni sebesar 4.160 unit. Perbedaan angka tersebut dikarenakan beberapa KPR Sejahtera FLPP yang sudah diakadkan BTN masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, kinerja positif ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang tahun lalu. Pada 2025, perseroan tercatat menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit.

“Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah,” kata Nixon dalam keterangannya, dikutip pada Senin (16/2/2026).

Adapun tahun ini pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. Dari total tersebut, BTN mendapat alokasi kuota sebanyak 172.000 unit.

BTN lantas menyatakan kesiapannya mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah.

“Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

BP Tapera sebelumnya telah merilis realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP periode 1–31 Januari 2026. Secara nasional, realisasi mencapai 7.312 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp912,4 miliar.

Dari jumlah tersebut, BTN memimpin dengan total penyaluran mencapai 4.160 unit, melampaui Himbara lainnya. Setelah BTN, Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebanyak 861 unit, disusul Bank Mandiri 699 unit, BNI 616 unit, serta BRI 587 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menyalurkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp23,28 triliun hingga Oktober 2025. Angka itu setara 93% dari total dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp25 triliun yang ditempatkan di perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, total penyaluran yang mencapai Rp23,28 triliun itu tersebar ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan, baik ke developer maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Hingga akhir bulan Oktober 2025, dari dana Rp25 triliun sudah disalurkan BTN lebih dari Rp23 triliun atau tembus 93%,” kata Nixon, mengutip laman resmi BTN, Senin (10/11/2025).

Nixon menuturkan, debitur korporasi BTN mayoritas terkait dengan sektor perumahan, yaitu para developer, perusahaan properti dan kontraktor, serta sektor-sektor lainnya di sekitar sektor perumahan, yaitu kesehatan, pendidikan, perdagangan dan manufaktur, hingga pemerintahan.

Dia menyebut, pertumbuhan di segmen korporasi ini belakangan meningkat seiring dengan upaya BTN menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem perumahan nasional.

Adapun dia meyakini, dana tersebut dapat tersalurkan sepenuhnya sebelum pertengahan November 2025, lebih cepat dari yang dijadwalkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni hingga Desember 2025.

“Sebelum pertengahan November, penyerapan Rp25 triliun dana pemerintah sudah selesai seluruhnya,” pungkas Nixon.

Pada September 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengalihkan Rp200 triliun kas pemerintah di BI ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025, Purbaya menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) di lima bank, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Perinciannya, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, BTN sebesar Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp10 triliun. Penempatan anggaran jumbo tersebut digunakan untuk pertumbuhan sektor riil.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 142.749 unit senilai Rp17,66 triliun per September 2025.

Dengan laju penyaluran KPRFLPP yang terus bertumbuh, BTN optimistis dapat mencapai target kuotanya 220.000 unit hingga akhir 2025 seperti yang telah ditetapkan pemerintah.

BTN telah menyalurkan KPR subsidi FLPP sebanyak 142.749 unit per 30 September 2025, atau setara 64,89% terhadap target penyerapan kuota FLPP BTN sebanyak 220.000 unit tahun ini. Adapun nominal penyaluran mencapai Rp17,66 triliun dari total nominal kuota untuk BTN sebesar Rp26,40 triliun.

“Dari total penyaluran tersebut, sebanyak 99.441 unit disalurkan oleh BTN dan sisanya 43.308 disalurkan oleh unit usaha syariah,” papar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran pers, Sabtu (11/10/2025).

Pencapaian penyaluran oleh BTN sebanyak 142.749 unit setara dengan 40,7% dari total kuota KPR FLPP nasional sebanyak 350.000 unit tahun ini. Angka tersebut menunjukkan peran BTN dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Nixon mengatakan, dampak yang dirasakan masyarakat penerima manfaat KPR Subsidi setelah memiliki rumah layak huni sangat positif bagi kehidupan mereka. Berdasarkan kajian Housing Finance Center BTN, kepemilikan rumah layak huni meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

“Kajian BTN menunjukkan, para penerima manfaat KPR Subsidi merasa puas dan bangga karena punya rumah sebagai pencapaian hidup. Mereka akhirnya memiliki aset jangka panjang dan lebih baik dalam menata keuangan keluarga mereka,” ujarnya.

Hal yang menarik, mayoritas atau sekitar 88,43% penerima KPR Subsidi BTN adalah generasi milenial atau rentang usia antara 29 hingga 44 tahun. Nixon menilai testimoni kepuasan dalam memiliki rumah sebagai aset jangka panjang mencerminkan bahwa mayoritas generasi muda Indonesia membutuhkan dukungan subsidi pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. “

Tidak hanya berhenti di kepemilikan rumah, BTN juga secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah agar menaruh perhatian penuh pada aspek kelayakan rumah subsidi agar masyarakat bisa betul-betul hidup layak. Sebagai contoh, Nixon mengungkapkan bahwa BTN adalah pihak yang pertama menolak wacana pengurangan ukuran rumah subsidi menjadi hanya 18 meter persegi.

“BTN adalah yang pertama menolak ide tersebut, karena kita harus lihat kenyataannya di lapangan bahwa rata-rata keluarga Indonesia butuh setidaknya dua kamar tidur. Ukuran rumah 18 meter persegi akan menjadi masalah baru bagi penghuni dan lingkungan sekitarnya. Janganlah kita ciptakan kawasan kumuh baru,” ujar Nixon.

Atas perannya yang signifikan dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor perumahan, BTN berkomitmen untuk terus melayani MBR termasuk mereka yang berasal dari kalangan pekerja sektor informal dan pekerja berpendapatan tidak tetap, seperti pedagang kecil, tukang cukur, ojek, dan lain-lain.

Meskipun saat ini lebih dari 77% debitur KPR Subsidi di BTN adalah karyawan swasta, proporsi pekerja sektor informal yang dapat menikmati kepemilikan rumah juga terus bertambah di BTN.

BTN juga telah berkolaborasi dengan salah satu perusahaan aplikasi ride-hailing untuk dapat memberikan KPR kepada mitra pengemudi dengan inovasi pembayaran angsuran berupa pemotongan pendapatan harian agar mereka mudah membayar cicilan.

“Bisa dikatakan BTN menjadi satu-satunya bank hingga saat ini yang mampu menjangkau MBR termasuk pekerja informal secara masif seperti apa yang telah kami lakukan selama lebih dari 10 tahun terakhir melalui program KPR Subsidi,” kata Nixon.