PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menghadirkan cashback 30% dengan maksimum transaksi Rp 10.000 di Dapur AS Solo menggunakan scan QRIS OCTO Mobile sebagai metode pembayaran hingga akhir Maret 2026.

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian yang dilansir dari laman resmi CIMB Niaga:

Syarat dan Ketentuan Program:

1. Periode Program: 01 Oktober 2025-31 Maret 2026

2. Cashback 30% (maksimum Rp 10.000) per transaksi di Dapur AS Solo dengan menggunakan scan QRIS OCTO Mobile sebagai metode pembayaran.

3. Promo tidak dapat diuangkan, tidak berlaku kelipatan, dan tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

4. Promo berlaku setiap hari di outlet Dapur AS Solo yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso No.172 Surakarta.

5. Satu customer bisa mendapatkan maksimum 1x 5. cashback/hari 2x cashback/minggu dan 2x cashback/bulan per akun OCTO Mobile selama periode berlangsung.

6. Cashback hanya diberikan untuk transaksi QRIS OCTO Mobile dari sumber dana OCTO Pay di mesin EDC / QR statis CIMB Niaga.

7. Cashback akan dikreditkan real time atau maksimum 1x24Jam ke saldo OCTO Pay yang terdaftar di OCTO Mobile Nasabah.

8. Dengan mengikuti program ini, Nasabah setuju untuk mengikuti promo sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

9. Nasabah diwajibkan menginformasikan kepada Kasir akan menggunakan scan QRIS OCTO Mobile sebelum melakukan pembayaran.

10. Anda dapat menyesuaikan preferensi dan relevansi untuk pesan promosi yang diterima dan media komunikasi yang digunakan dengan menghubungi Layanan CIMB Niaga 14041.

11. CIMB Niaga dan Dapur AS Solo dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan syarat dan ketentuan program, dan/atau mengakhiri program ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

12. CIMB Niaga & Merchant berhak membatalkan benefit cashback jika terindikasi adanya penyalahgunaan, kecurangan, manipulasi, atau ketidaksesuaian dengan syarat & ketentuan program yang berlaku.

Langkah-langkah transaksi dengan QRIS OCTO Mobile:

1. Masuk ke Aplikasi OCTO Mobile, lalu Login

2. Pilih menu Pay QRIS

3. Lalu Scan QR dengan nominal yang sesuai

4. Konfirmasi pembayaran

5. Masukkan PIN OCTO Mobile

6. Proses pembayaran telah selesai.

PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) mencatat kerugian besar pada kuartal II 2025 akibat perubahan kebijakan perusahaan-perusahaan asal China dalam penentuan kontraktor proyek di Indonesia.

Manajemen menilai kebijakan tersebut menjadi faktor utama anjloknya kinerja keuangan perseroan sepanjang tahun berjalan.

Dalam paparan publik insidentil yang digelar Selasa (14/10/2025), Direktur PT Koka Indonesia, William, menjelaskan bahwa pendapatan KOKA sebenarnya sempat meningkat menjadi Rp9,57 miliar, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,51 miliar.

Namun, angka tersebut belum mampu menahan lonjakan rugi kotor yang mencapai Rp9,68 miliar, berbanding terbalik dengan posisi laba kotor Rp492 juta pada kuartal II 2024.

William menegaskan, penurunan kinerja itu terutama disebabkan oleh kebijakan perusahaan China yang hanya menunjuk kontraktor dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China atau perusahaan publik asal negaranya sendiri.

“Pemilik proyek mengubah preferensi mereka. Kalau dulu kontraktor dengan kualifikasi teknis tertentu bisa ikut serta, sekarang hanya BUMN atau perusahaan besar dari China yang dipilih,” ujarnya.

Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak awal 2024, dan menurut William, efeknya langsung dirasakan KOKA yang merupakan kontraktor lokal. Banyak proyek berskala besar di Kalimantan dan Sulawesi kini tertutup bagi perusahaan Indonesia.

“Kami tetap mencoba masuk ke beberapa proyek dengan harapan ada yang tidak mengikuti pola itu, tetapi kenyataannya hampir semua pemilik proyek mengadopsinya,” katanya.

Kondisi ini membuat KOKA kesulitan memperluas portofolio dan mempertahankan tingkat profitabilitas. Padahal, pada 2024 perusahaan masih mampu membukukan laba kotor sebesar Rp23,38 miliar dengan laba bersih mencapai Rp66,7 miliar.

William menambahkan, perusahaan kini tengah mencari peluang kerja sama baru dan meninjau ulang strategi bisnis untuk menyesuaikan dengan situasi pasar yang didominasi kontraktor asing.

“Kami berupaya mencari model kemitraan atau proyek yang masih memungkinkan untuk diakses oleh kontraktor lokal,” tuturnya.

Manajemen berharap ada kebijakan yang lebih adil bagi perusahaan nasional agar tetap memiliki ruang bersaing di tengah ketatnya arus investasi dari China.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengumumkan pelaksanaan pemindahan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tanjabbar Tebing Tinggi dan Bungo beserta ATM yang berada di kantor tersebut guna memberikan pelayanan yang baik.

Melansir dari siaran pers Bank Mandiri, berikut alamat pemindahan KCP tersebut:

Pelaksanaan pemindahan alamat KCP berikut ATM yang berada di kantor tersebut terhitung mulai tanggal 10 November 2025.

Great Eastern Life Indonesia meluncurkan inisiatif edukatif berbasis permainan, Great FinChamp, sebuah board game interaktif yang mengajarkan konsep dasar pengelolaan uang, menabung, berinvestasi, dan mengenal risiko dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami.

Great FinChamp dikembangkan bersama Adhicipta R. Wirawan, pemenang board game berbagai penghargaan. Adapun permainan ini menekankan pentingnya mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan dana darurat untuk mencapai kesejahteraan finansial dengan mengumpulkan poin kebahagiaan.

Dapat dimainkan oleh 2–4 pemain berusia 7 tahun ke atas, Great FinChamp membantu anak-anak memahami dasar-dasar keuangan melalui skenario kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan yang realistis.

Peluncuran Great FinChamp dilakukan bersamaan dengan kegiatan Bobo Learning Day, hasil kolaborasi antara Great Eastern Life Indonesia dan Majalah Bobo. Acara berlangsung di SD Yasporbi I, Jakarta Selatan, diikuti oleh 74 siswa kelas 4 dan 5 SD, bersama 10 karyawan relawan dari Great Eastern Life Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi Editor in Chief Majalah Bobo, David Togatorop, kemudian dilanjutkan oleh Direktur Keuangan Great Eastern Life Indonesia, Hana, dan Intan Trihartati, S.Pd, Kepala Sekolah SD Yasporbi I.

Dalam sambutannya, Hana menegaskan pentingnya menanamkan kebiasaan finansial yang sehat sejak dini agar anak-anak mampu mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab di masa depan.

“Great FinChamp hadir sebagai media pembelajaran yang memadukan edukasi dan hiburan agar literasi finansial dapat ditanamkan sejak dini melalui pengalaman yang menyenangkan," ucap Hana.

Sebanyak 74 siswa menunjukkan peningkatan pemahaman setelah mengikuti sesi pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi pre dan post-test, tingkat jawaban benar meningkat dari 88,25% menjadi 90,65% atau naik sebesar 2,72%, sementara jawaban salah menurun 20,43%.

Hasil ini menegaskan bahwa metode pembelajaran berbasis permainan dan storytelling efektif dalam meningkatkan pemahaman literasi finansial di kalangan generasi muda.

Selain kegiatan tatap muka seperti di SD Yasporbi 1, Great Eastern Life Indonesia juga terus memperluas edukasi finansial melalui berbagai platform digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok, dengan konten yang ringan, relevan, dan mudah dipahami.

“Melalui inisiatif ini, Great Eastern Life Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun generasi yang cerdas finansial, tangguh, dan siap mencapai cita-cita dengan hebat,” tambah Hana. Hal ini sejalan dengan semangat perusahaan untuk membantu masyarakat Indonesia Jadi Hebat, Reach for Great.

PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) tengah bersiap menjalani proses akuisisi oleh perusahaan asal China, Ningbo Lixing Enterprise Management Co., Ltd. (NLEM), yang dimiliki oleh Liqin Group.

Langkah strategis ini diharapkan menjadi titik balik bagi perseroan yang tengah berupaya memperbaiki kinerja keuangannya setelah mencatat kerugian sepanjang 2025.

Dalam paparan publik insidentil yang digelar Selasa (14/10/2025), Direktur KOKA, William, menjelaskan bahwa jika akuisisi disetujui oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka NLEM akan bergabung sebagai pengendali baru bersama Gao Jing.

“Saya harapkan hadirnya NLEM ini bersama-sama dengan pengendali yang ada, sehingga pengendali Perseroan nanti menjadi Gao Jing dan NLEM secara bersama-sama. Saya tegaskan sekali lagi, bukan menggantikan tapi menambah secara bersama-sama,” ujar William.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola dan stabilitas pengendalian, NLEM menyatakan kesediaannya untuk melakukan lock-up selama lima tahun, bersamaan dengan Gao Jing sebagai pengendali utama.

Apabila disetujui oleh regulator, total saham yang dikunci akan meningkat dari 42,75 persen menjadi 78,5 persen dari total saham beredar. Langkah ini diharapkan dapat menegaskan komitmen jangka panjang investor strategis terhadap KOKA.

Rencana akuisisi tersebut muncul di tengah tekanan kinerja perseroan yang terus menurun sejak 2024. Pada kuartal II 2025, KOKA mencatat rugi kotor sebesar Rp9,68 miliar, berbanding terbalik dengan laba kotor Rp492 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut dikaitkan dengan kebijakan perusahaan China yang hanya menunjuk kontraktor dari BUMN atau perusahaan terbuka asal negaranya, membuat kontraktor lokal seperti KOKA kehilangan peluang proyek besar di Kalimantan dan Sulawesi.

William menuturkan bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan NLEM sebagai langkah awal akuisisi.

“Kami telah menyampaikan seluruh dokumen kepada BEI dan tinggal menunggu persetujuan. Begitu lampu hijau keluar, proses akuisisi akan langsung dijalankan,” jelasnya.

NLEM diketahui berbasis di Ningbo, Zhejiang, Tiongkok, dengan modal disetor 50 juta yuan dan total aset lebih dari 800 juta yuan. Entitas ini dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh WeChat Group dan memiliki sekitar 230 karyawan profesional di bidang investasi dan analisis bisnis.

KOKA memastikan bahwa pasca akuisisi, arah bisnis utama tidak akan berubah. Perusahaan tetap fokus di sektor konstruksi, namun terbuka terhadap potensi ekspansi di bidang terkait.

“Kami percaya kehadiran NLEM akan membawa energi baru bagi KOKA dan memperluas jangkauan bisnis ke tingkat regional,” kata William menutup pemaparannya.

Meski perdagangan saham KOKA sempat disuspensi pada 18 September 2025 karena isu kepatuhan lock-up saham, manajemen optimistis proses akuisisi ini akan memperkuat kepercayaan pasar.

Dalam sebulan terakhir, harga saham KOKA melonjak 308 persen, dari Rp96 per saham menjadi salah satu emiten konstruksi yang paling aktif diperbincangkan di bursa.

Merayakan 27 tahun perjalanannya, Bank Mandiri mempersembahkan Livin’ Fest 2025 di Medan, sebuah perayaan akbar yang menyatukan energi hiburan, kekuatan kolaborasi, dan semangat pemberdayaan ekonomi. Mengusung tema “Sinergi Majukan Negeri”, acara ini menjadi arena nyata bagi Bank Mandiri untuk mempertemukan sektor finansial dengan UMKM dan industri kreatif, demi mengakselerasi roda perekonomian daerah serta membuka lebih banyak lapangan kerja.

Livin’ Fest 2025 dirancang sebagai sebuah ekosistem lengkap yang menyatukan pameran bisnis, kemudahan akses layanan publik, dan hiburan berkualitas. Panggung utama siap menghentak Medan dengan penampilan deretan musisi papan atas seperti Armada, Jamrud, dan DJ Yasmin, serta talenta lokal kebanggaan Osen Hutasoit dan Siantar Rap Foundation.

Regional CEO I/Sumatera 1 Bank Mandiri, I Gede Raka Arimbawa, mengatakan Livin’ Fest bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga wadah kolaborasi produktif yang menghadirkan dampak ekonomi berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan setiap kegiatan Bank Mandiri membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui semangat Sinergi Majukan Negeri, kami memperluas akses pasar, memperkuat ekosistem UMKM, serta menciptakan peluang kerja baru yang mendukung akselerasi ekonomi lokal,” ujar Gede dalam konferensi pers, Selasa (14/10).

Lebih dari 150 tenant akan berpartisipasi dalam Livin’ Fest 2025, meliputi sektor kuliner, fesyen, kriya, dan UMKM binaan Bank Mandiri. Kolaborasi juga terjalin dengan mitra nasional seperti Inacraft dan Scent of Indonesia, yang menghadirkan nuansa khas ekonomi kreatif nusantara dalam format modern. Selain itu, tersedia Government Hub yang memfasilitasi layanan publik dari berbagai instansi seperti Samsat, DJP (pajak), Imigrasi (paspor), dan Kementerian Kesehatan melalui RSUP H. Adam Malik, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan publik di tengah festival.

Sebagai bagian dari rangkaian “HUT Mandiri Semua Hepi”, Bank Mandiri juga menghadirkan promo eksklusif bagi nasabah. Program unggulan mencakup Mandiri KPR dan Mandiri Auto dengan bunga spesial 1,27% fix satu tahun serta cashback hingga Rp2,7 juta. Dalam pameran properti, hadir 18 pengembang ternama seperti Sinar Mas Land, Ciputra, Summarecon, Paramount Land, dan Agung Sedayu Group.

Sementara di sektor otomotif, dukungan datang dari Mandiri Utama Finance dan Mandiri Auto Finance, bersama 21 grup otomotif seperti BYD Indonesia, Tunas Toyota, dan Asco Daihatsu, lengkap dengan fasilitas test drive untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Seluruh program dan transaksi di Livin’ Fest terintegrasi melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, yang kini menjadi tulang punggung ekosistem digital perseroan. Hingga Juni 2025, aplikasi ini telah digunakan oleh 32,9 juta pengguna, tumbuh 27 persen secara tahunan, dengan nilai transaksi mencapai Rp2.097 triliun, naik sekitar 11 persen dibandingkan periode sebelumnya. Capaian ini menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai bank dengan komitmen kuat dalam mempercepat akselerasi transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan di seluruh Indonesia.

Selain kegiatan bisnis dan finansial, Livin’ Fest juga menghadirkan Fun Run 2,75K dan 5K yang terbuka untuk masyarakat umum. Ajang ini menjadi simbol kebersamaan sekaligus cerminan gaya hidup sehat dan optimis di tengah geliat ekonomi yang terus bangkit. Tak ketinggalan, kolaborasi dengan Garuda Indonesia Travel Fair, Scent of Indonesia, dan Inacraft turut memperkaya konten acara dengan berbagai aktivitas tematik yang relevan dengan karakter masyarakat urban dan kreatif.

“Memasuki usia ke-27, kami ingin perayaan ini menjadi bentuk nyata kontribusi Bank Mandiri kepada negeri. Livin’ Fest adalah refleksi komitmen kami untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, memperluas lapangan kerja, dan menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Gede.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam mendukung layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal tersebut diwujudkan melalui optimalisasi platform BNIdirect cash, solusi digital cash management yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan transaksi, baik bagi perusahaan maupun peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan telah memanfaatkan layanan BNIdirect cash sebagai bagian dari ekosistem BNIdirect untuk memperluas fleksibilitas pembayaran iuran peserta.

"Dengan BNIdirect cash, kami menghadirkan solusi pengelolaan kas yang efisien dan terintegrasi bagi BPJS Ketenagakerjaan," ujar Direktur Corporate Banking BNI Agung Prabowo, dikutip dari siaran pers BNI, Selasa (14/10).

Kolaborasi ini mencakup dukungan layanan keuangan secara menyeluruh, termasuk penerimaan iuran, pembayaran manfaat, serta pengelolaan dana BPJS dan DJS. Melalui integrasi sistem yang solid, BNI turut membantu memperkuat tata kelola keuangan lembaga dan memastikan transaksi berlangsung aman serta akurat.

Agung menjelaskan, BNIdirect cash menerapkan sistem otorisasi berlapis dengan mekanisme multi-level approval — mulai dari maker, approver, hingga releaser. Fitur ini tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan maupun potensi penyalahgunaan dana.

Selain itu, BNIdirect cash memudahkan badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pembayaran iuran secara otomatis dan terjadwal, sehingga risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan.

"Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi risiko keterlambatan pembayaran yang dapat berdampak pada perlindungan pekerja, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi," kata Agung.

Dia menambahkan, perusahaan kini dapat melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui fitur billing payment di BNIdirect cash.

"Kami berharap efisiensi dalam pembayaran iuran ini dapat memperkuat peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelindung utama bagi para pekerja. Fitur ini menjadi bentuk nyata dukungan kami di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), setelah sebelumnya menempatkan sebesar Rp200 triliun.

Purbaya mengungkapkan, saat ini masih terdapat Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp250 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) dan tengah dipertimbangkan untuk dialihkan ke Himbara guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Saya masih punya uang 250 triliun lagi di bank sentral, nanti kita lihat seperti apa,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor DJP, dikutip Selasa (14/10/2025).

Menurut Purbaya, dua bank pelat merah yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah mengajukan permintaan tambahan dana. Namun, ia menegaskan belum memutuskan berapa besar tambahan dana yang akan disalurkan.

“Belum, saya nggak tahu mereka sanggup berapa. Kan kalau ketemu orang kan seperti itu, kami sanggup, kami sanggup. Begitu dikasih bingung,” tambahnya.

Purbaya juga menepis anggapan bahwa penempatan dana pemerintah di Himbara menjadi beban bagi bank. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut justru membantu mendorong penyaluran kredit, memperkuat ekspansi ekonomi, dan meningkatkan profitabilitas bank.

Purbaya menekan, pemindahan dana tersebut bukanlah bagian dari ekspansi fiskal atau perubahan anggaran, melainkan upaya optimalisasi pengelolaan kas pemerintah agar lebih produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Karena nanti orang banyak yang protes, si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan, karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang, enggak ada urusan dengan perubahan anggaran saya nggak mengubah anggaran sama sekali,” tuturnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan bahwa keinginan menambah penempatan dana karena laju pertumbuhan uang atau base money (M0) baru tumbuh 13,2% pada September 2025. Ia menginginkan pertumbuhan lebih yakni sekitar 20%.

“Saya lihat, ini kan baru data keluar bulan akhir September kita lihat gimana pergerakannya ke depan. Kalau menurut saya sih ini sudah perkembangan yang bagus sekali,” pungkasnya.

BPJS Kesehatan terus memperkuat efisiensi layanan publik melalui percepatan transformasi digital.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa berbagai inovasi teknologi telah diimplementasikan untuk meningkatkan kemudahan akses, transparansi, dan produktivitas pelayanan peserta di seluruh Indonesia.

Menurutnya, transformasi digital menjadi tulang punggung penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini telah menjangkau lebih dari 280 juta penduduk.

“Setiap saat bisa ngecek dengan mobile JKN. Dan mobile JKN ini canggihnya luar biasa. Tidak saja Bapak-Ibu sekalian itu ngecek sehatnya seperti apa, produktivitas perusahaan kalau karyawannya pada sehat ini tentu sangat membantu,” ujar Ghufron saat ditemui di Grand Mercure Kemayoran dalam acara Satya JKN Award 2025, Selasa (14/10/2025).

Ia menambahkan, fitur mobile JKN kini mencakup pemantauan aktivitas fisik harian hingga layanan konsultasi berbasis human AI.

“Sekarang ini BPJS itu mengembangkan human AI. Jadi para HRD ataupun juga pegawai atau pengelola perusahaan, jika ragu-ragu tanya tentang BPJS, tinggal nanya saja di mobile JKN. Ada human AI di situ, nanya apapun dijawab,” ungkapnya.

Tak hanya itu, sistem face recognition atau free start juga mulai diterapkan untuk mempercepat proses administrasi tanpa kartu fisik.

“Sekarang BPJS seluruh Indonesia pakai KTP, tidak perlu pakai kartu BPJS. Ini kita kerja sama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri,” kata Ghufron.

Ia menyebutkan, adanya digitalisasi juga menekan antrean layanan rumah sakit melalui sistem pendaftaran daring.

“Sekarang enggak ada antre dari rumah sakit. Antri dari rumah saja bisa, sambil tiduran,” ujarnya.

Dengan langkah ini, kata Ghufron, menjadikan BPJS Kesehatan sebagai salah satu lembaga publik dengan transformasi digital paling cepat di kawasan ASEAN.

“Banyak negara nanya, gimana sih BPJS kok dalam waktu 10 tahun bisa 98%? Karena kita terus berinovasi dan bekerja sama dengan semua pihak,” tuturnya.

Seperti yang diketahui, terehitung hingga 1 Oktober 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,6% dari populasi Indonesia, di mana 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) di sektor publik dan swasta.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI mencatat telah menyalurkan 90,4 persen dari total penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengungkapkan pihaknya telah mengajukan tambahan dana penempatan langsung kepada Menkeu Purbaya usai pertemuan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (14/10) malam.

"Tadi sudah minta tambah. Dikasih tergantung bapak (Menteri Keuangan Purbaya) ya. Saat ini realisasi 90,4 persen sudah hampir selesai,” ujar Hery kepada wartawan.

Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya mengaku membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, karena tingkat penyerapannya dinilai baik.

“Mereka bilang sih makin lama makin bagus penyerapannya. bahkan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga, nanti kita lihat bisa apa nggak. Mungkin bisa ya,” ujar Purbaya.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan bahwa keputusan penambahan dana masih akan mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan masing-masing bank dalam menyalurkan dana tersebut.

"Belum, saya enggak tahu mereka (Himbara) sanggup berapa. Kan kalau ketemu orang kan seperti itu, kami sanggup, kami sanggup. Begitu dikasih bingung,” kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan penempatan dana pemerintah di perbankan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada kuartal IV tahun 2025.

“Terus saya bilang ke mereka dampaknya dengan seperti itu saja, ekonomi harusnya triwulan keempat bisa tumbuh di atas 5,5 persen, mungkin lebih,” ujar Purbaya.

Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan bahwa perlindungan kesehatan pekerja melalui kepesertaan JKN menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM yang sehat dan kompetitif.

Menurutnya, keberhasilan JKN menutup hampir seluruh populasi pekerja menunjukkan kesadaran korporasi terhadap pentingnya perlindungan sosial.

“BPJS Kesehatan Indonesia, kita atas partisipasi semua pihak, dalam 10 tahun bisa mencapai 98% penduduk Indonesia. Terutama para pekerja, perusahaan yang luar biasa, ini tidak main-main,” ujarnya saat ditemui di Grand Mercure Kemayoran dalam acara Satya JKN Award 2025, Selasa (14/10/2025).

Ia menilai, capaian tersebut tak lepas dari semangat gotong royong sebagai basis ekonomi sosial bangsa.

“Dasarnya adalah nilai gotong royong, atau kalau disebut value itu adalah mutual aid atau mutual help, jadi saling tolong-menolong, saling membantu semua pihak,” katanya.

Ghufron menambahkan, kepesertaan aktif pekerja turut berpengaruh terhadap efisiensi tenaga kerja dan loyalitas karyawan di sektor swasta maupun publik.

“Kalau karyawannya pada sehat, ini tentu sangat membantu produktivitas perusahaan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta aktif JKN.

“Beberapa waktu lalu, ada oknum, karyawannya 100, didaftarkan 90, atau 80, atau 50 biar ringan. Sekarang kita kerja sama dengan berbagai pihak, dengan Kejaksaan Agung, dengan Kepolisian,” kata Ghufron.

Tentu, kata Ghufron, perusahaan yang tidak membayarkan BPJS karyawannya bisa saja dilaporkan dan akan mendapatkan sanksi seperti pencabutan izin usaha.

"(Bisa dilaporkan tidak sih, Pak?) Bisa. Kalau mau memperpanjangkan ada izin, perusahaan kan ada izinnya. Itu bisa bermasalah nanti izinnya," katanya.

Baginya, menunggak atau tidak membayar BPJS tidak bisa dijadikan alasa di zaman ini. Karena adanya kemudahan digital, BPJS sudah bekerja sama dengan beberapa merchant pembayaran agar proses bisa lebih mudah dan cepat.

"Kan kita setiap saat tuh sekarang itu namanya payment channel, cara membayar. Lebih dari 1 juta caranya ada. Saya nyebut 10 aja susah, contohnya GoPay, ada OVO, ada Indomaret, ada autodebit di bank, ada macam-macam," pungkasnya.

Dalam momen yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai adanya Satya JKN Award 2025 lebih dari penghargaan tapi juga sebagai pengakuan negara terhadap badan usaha yang konsisten menjamin kesejahteraan pekerja.

“Komitmen ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial,” ujar Cak Imin.

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional.

Ajang Satya JKN Award 2025 yang digelar di Kemayoran, menjadi momen apresiasi untuk 110 badan usaha atas komitmen mereka dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi seluruh pekerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap Program JKN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi pekerja.

“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan,” ujar Ghufron, Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan, hingga 1 Oktober 2025 jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,6% dari populasi Indonesia, di mana 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) di sektor publik dan swasta.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan besarnya peran korporasi dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan menjaga kesinambungan pendanaan program.

BPJS Kesehatan terus mendorong badan usaha untuk aktif memastikan seluruh pekerjanya terdaftar dan iurannya dibayarkan secara rutin.

“Kami percaya, dengan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tambah Ghufron.

Dalam proses penilaian Satya JKN Award, BPJS Kesehatan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga guna memastikan objektivitas dan transparansi.

Penilaian dilakukan berdasarkan kepatuhan pendaftaran, pelaporan upah, penggunaan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU), serta kontribusi dalam program donasi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai penghargaan tersebut merupakan pengakuan negara terhadap badan usaha yang konsisten menjamin kesejahteraan pekerja.

“Komitmen ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial,” ujar Cak Imin.

Selain itu, dukungan juga datang dari Kejaksaan Agung melalui Direktur Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rudi Irmawan, yang menegaskan komitmen memperkuat penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan korporasi.

“Kami bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan melalui langkah hukum yang bersifat preventif, represif, non litigasi maupun litigasi. Kami juga mengimbau agar seluruh badan usaha bukan hanya mematuhi kewajiban hukum namun menjadikan kepatuhan sebagai budaya perusahaan,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menambahkan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja merupakan bagian dari transformasi ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, Deputi III KSP, Syska Hutagalung juga memastikan pemerintah terus mengawal implementasi JKN agar pelayanan kepada peserta semakin baik.