JAKARTA, KOMPAS.com – Banyak orang mengira kehancuran finansial terjadi akibat satu keputusan besar yang keliru.

Namun, dalam praktiknya, kondisi tersebut justru lebih sering terjadi secara perlahan, melalui kebiasaan kecil yang berulang dan luput disadari.

Fenomena ini disebut sebagai “slow financial suicide”, istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana keputusan-keputusan keuangan sehari-hari yang tampak sepele dapat menggerus kondisi finansial dalam jangka panjang.

Shutterstock ilustrasi

CEO Finwisor, Jay Shah, menekankan ancaman terbesar terhadap kesehatan keuangan bukan selalu kesalahan besar, melainkan pola kebiasaan kecil yang terus diulang.

“Banyak orang tidak bangun suatu hari dan merusak keuangan mereka dengan satu keputusan ceroboh. Ini adalah proses perlaha, pilihan kecil yang diulang dari waktu ke waktu,” ujarnya, dikutip dari BusinessToday, Minggu (2/5/2026).

Kebiasaan kecil yang berdampak besar

Shah menjelaskan, berbagai keputusan finansial yang sering dianggap wajar atau “sekali-sekali tidak apa-apa” justru bisa menjadi sumber masalah jangka panjang.

Contohnya mulai dari pengeluaran besar untuk gaya hidup hingga keputusan investasi yang tidak direncanakan dengan matang. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

• Menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk pesta atau perayaan karena merasa “layak mendapatkannya”
• Membeli mobil mahal demi mengikuti standar lingkungan sosial
• Liburan ke luar negeri secara rutin tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan secara keseluruhan
• Menunda perencanaan keuangan dengan alasan “tahun depan masih sempat”
• Berinvestasi hanya karena tren
• Tidak memiliki asuransi karena merasa risiko kecil
• Membiarkan dana besar mengendap tanpa perencanaan
• Mengikuti strategi trading berisiko tanpa pemahaman

PIXABAY/NATTANAN KANCHANAPRAT Ilustrasi investasi

Secara individual, keputusan tersebut tidak selalu terlihat sebagai kesalahan fatal.

Namun, dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menggerus stabilitas keuangan.

“Secara individu, ini tidak terlihat seperti bencana. Tapi seiring waktu, ini mengikis keamanan finansial Anda,” kata Shah.

Fenomena ini juga diperkuat oleh kebiasaan konsumsi sehari-hari yang sering tidak disadari, seperti pengeluaran kecil berulang, mulai dari pembelian impulsif hingga langganan yang tidak lagi digunakan, yang secara perlahan menguras keuangan.

Ilusi kemampuan finansial

Salah satu faktor yang memperparah kondisi ini adalah ilusi bahwa pendapatan tinggi otomatis menjamin kondisi keuangan yang sehat. Dalam kenyataannya, hal tersebut tidak selalu terjadi.

Shah mengungkapkan, ia sering melihat individu dengan penghasilan besar tetap mengalami stagnasi finansial.

“Saya melihat ini secara langsung. Orang dengan pekerjaan bagus, gaji besar, tetap terjebak secara finansial karena pola ini,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada besarnya pendapatan, melainkan pada pola pengelolaan keuangan.

Disiplin sebagai faktor penentu

Dalam membangun kekayaan, Shah menilai prinsip dasarnya sebenarnya sederhana: membelanjakan lebih sedikit dari pendapatan, berinvestasi dengan bijak, dan merencanakan masa depan.

Unsplash Ilustrasi mengatur keuangan.

Namun, tantangan utama bukan pada pemahaman konsep, melainkan konsistensi dalam menjalankannya.

“Memahami uang tidaklah sulit, tetapi bertahan pada rencana membutuhkan usaha nyata,” tutur dia.

Disiplin menjadi faktor kunci yang membedakan antara individu yang mampu membangun kekayaan dan mereka yang terjebak dalam siklus keuangan yang stagnan.

Empat pertanyaan reflektif

Untuk membantu mengevaluasi kondisi finansial, Shah mengajukan empat pertanyaan sederhana yang dapat menjadi indikator kesehatan keuangan seseorang:

• Apakah porsi investasi dari pendapatan meningkat dari waktu ke waktu?
• Apakah Anda mampu bertahan secara finansial jika tidak bekerja selama enam bulan?
• Apakah Anda memahami alasan memiliki setiap instrumen investasi, serta kapan harus menjualnya?
• Jika sesuatu terjadi, apakah keluarga Anda mengetahui langkah yang harus diambil?

“Ini bukan pertanyaan dramatis, tetapi bisa secara diam-diam mengubah hidup Anda menjadi lebih baik,” sebut Shah.

Pola yang sering diabaikan

Fenomena slow financial suicide juga menunjukkan, banyak kesalahan keuangan muncul dalam bentuk yang tidak mencolok, bahkan sering dikaitkan dengan momen kebahagiaan atau pencapaian hidup.

Misalnya, pengeluaran besar untuk pernikahan atau perayaan tertentu yang tidak sebanding dengan kondisi keuangan.

Respons publik terhadap gagasan ini pun menunjukkan bahwa pola tersebut cukup umum terjadi.

Salah satu pengguna bahkan menambahkan contoh lain, yakni menghabiskan seluruh tabungan untuk acara pernikahan satu hari.

SHUTTERSTOCK/ANDREY POPOV ilustrasi mengatur keuangan.

Akumulasi risiko jangka panjang

Dampak dari kebiasaan kecil ini tidak langsung terasa. Namun, akumulasi dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah finansial, seperti:

Utang kartu kredit yang meningkat
Investasi yang tertunda atau stagnan
Ketidakmampuan memaksimalkan potensi aset
Minimnya perlindungan keuangan

Kondisi tersebut sering kali baru disadari ketika dampaknya sudah cukup besar, sehingga ruang untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih terbatas.

Antara kesadaran dan tindakan

Fenomena ini memperlihatkan, tantangan utama dalam pengelolaan keuangan bukan hanya pada akses informasi, tetapi pada kemampuan untuk mengubah kebiasaan.

Kesadaran terhadap risiko kebiasaan kecil menjadi langkah awal, namun perubahan nyata membutuhkan konsistensi dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Konsep slow financial suicide pada akhirnya menyoroti bahwa keputusan keuangan bukan hanya soal momen besar, melainkan akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang dibuat setiap hari.

Bisnis.com, DENPASAR – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali bakal menjadi kawasan ekonomi khusus Special Financial Center (SFC) atau KEK Finansial, yang mengacu pada model Dubai International Financial Centre (DIFC).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto saat berkunjung ke KEK Kura Kura, Bali.

Dia menjelaskan pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK Sektor Keuangan, yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Menko Airlangga meninjau langsung kesiapan KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu kawasan potensial untuk lokasi pusat keuangan khusus tersebut.

"Jadi, apa yang (KEK) Kura-Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara," jelas Airlangga, Jumat (1/5/2025).

Presiden Direktur Bali Turtle Island Development (BTID), Tuti Hadiputranto, menjelaskan bahwa BTID, selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali, memaparkan keunggulan ekosistem knowledge district sebagai lokasi yang tepat bagi KEK Sektor Keuangan.

Knowledge District dirancang untuk mendukung ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengonversi modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali menyediakan ekosistem pendukung bagi operasional pusat keuangan internasional melalui kehadiran business hub yang dirancang sebagai titik temu bagi program Global Blended Finance Alliance (GBFA), business school, serta jalur investasi terdepan di Indonesia.

Knowledge district juga akan diperkaya dengan pusat kewirausahaan dan inovasi, yang menjadi wadah pendidikan berkualitas seperti sekolah interkultural ACS Bali, serta pengembangan riset lingkungan pesisir di International Mangrove Research Center (IMRC).

"Kami telah menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan kemitraan global yang dibutuhkan untuk menjadikan Kura Kura Bali rumah bagi KEK Sektor Keuangan Indonesia," jelas Tuti.

Ia menambahkan bahwa KEK Kura Kura Bali bukan sekadar kawasan investasi, melainkan ekosistem hidup yang sudah berjalan. Melalui kunjungan strategis ini, KEK Kura Kura Bali menegaskan kesiapannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo yakni menempatkan Indonesia, dan Bali khususnya, sebagai pusat gravitasi baru bagi modal, talenta, dan inovasi global.

Bisnis.com, DENPASAR – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali bakal menjadi kawasan ekonomi khusus Special Financial Center (SFC) yang mengacu pada model Dubai International Financial Centre (DIFC).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto saat berkunjung ke KEK Kura Kura.

Dia menjelaskan pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK Sektor Keuangan, yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Menko Airlangga meninjau langsung kesiapan KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu kawasan potensial untuk lokasi pusat keuangan khusus tersebut.

"Jadi, apa yang (KEK) Kura-Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara," jelas Airlangga, Jumat (1/5/2025).

Presiden Direktur Bali Turtle Island Development (BTID), Tuti Hadiputranto, menjelaskan bahwa BTID, selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali, memaparkan keunggulan ekosistem knowledge district sebagai lokasi yang tepat bagi KEK Sektor Keuangan.

Knowledge District dirancang untuk mendukung ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengonversi modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali menyediakan ekosistem pendukung bagi operasional pusat keuangan internasional melalui kehadiran business hub yang dirancang sebagai titik temu bagi program Global Blended Finance Alliance (GBFA), business school, serta jalur investasi terdepan di Indonesia.

Knowledge district juga akan diperkaya dengan pusat kewirausahaan dan inovasi, yang menjadi wadah pendidikan berkualitas seperti sekolah interkultural ACS Bali, serta pengembangan riset lingkungan pesisir di International Mangrove Research Center (IMRC).

"Kami telah menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan kemitraan global yang dibutuhkan untuk menjadikan Kura Kura Bali rumah bagi KEK Sektor Keuangan Indonesia," jelas Tuti.

Ia menambahkan bahwa KEK Kura Kura Bali bukan sekadar kawasan investasi, melainkan ekosistem hidup yang sudah berjalan. Melalui kunjungan strategis ini, KEK Kura Kura Bali menegaskan kesiapannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo yakni menempatkan Indonesia, dan Bali khususnya, sebagai pusat gravitasi baru bagi modal, talenta, dan inovasi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Secara terperinci, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan total Rp50,51 triliun itu terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada sat perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN DN sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perinciaan Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercata sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membangun suatu badan otoritas baru yang rencananya akan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Finansial di Bali guna menarik investor global.

Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga merupakan CEO Danantara, menyebut Kemenko Perekonomian telah menginstruksikan pengkajian international financial center (IFC) di Indonesia.

"Pak Menko [Airlangga Hartarto] tadi menyampaikan untuk segera mengkaji pembentukan, di bawah Pak Menko, Indonesia Financial Center ini dan akan dibentuk suatu badan otoritas," terang Rosan saat ditemui usai menghadiri rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Di sisi lain, Rosan menyebut Menko Perekonomian akan segera turut membentuk satuan tugas (satgas) untuk pembentukan IFC atau KEK Finansial ini.

Satgas di bawah Kemenko Perekonomian ini nantinya bertugas untuk melakukan pengkajian ihwal pembentukan pusat keuangan internasional di Indonesia.

"Tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk secepat-cepatnya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga menyebut pihaknya akan ikut membantu pembangunan IFC atau KEK Finansial. Purbaya mengonfirmasi bahwa dia sudah mendengar konsep pusat keuangan internasional yang ingin didirikan di Indonesia dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Purbaya menyebut nantinya konsep pusat keuangan internasional ini seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Presiden Prabowo Subianto disebut sudah memberikan perintah dan petunjuk untuk mencontoh special financial center yang didirikan di Uni Emirat Arab (UEA).

"Sebetulnya bukan family office nanti, kawasan ekonomi khusus untuk financial sector. Yang masuk untuk saya adalah model Dubai gitu. Kami akan mengejar dalam waktu dekat. Presiden sudah memberikan perintah dan petunjuk," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya juga mengatakan bahwa nantinya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan memimpin timnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lanjutnya, juga akan membantu tim tersebut.

"Jadi, Pak Menko Perekonomian akan lead timnya, nanti akan kami bantu dari situ," ucapnya.

“Tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk secepat-cepatnya,” tuturnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpeluang menjadi pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial.

Airlangga mengungkapkan alasan penempatan KEK Finansial di Bali lantaran adanya pergeseran dinamika dan ketidakpastian geopolitik global yang justru membuka peluang emas bagi Indonesia.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan kerangka regulasinya. Perumusan aturan main ini menjadi krusial untuk memastikan ekosistem hukum di dalam negeri mampu menjawab kebutuhan spesifik dari para investor global.

Penyusunan regulasi tersebut juga diarahkan untuk memfasilitasi pembentukan wadah pengelolaan dana kekayaan keluarga crazy rich atau family office yang terintegrasi di dalam KEK Finansial. Airlangga secara terbuka membuka pintu bagi Danantara untuk mengambil peran strategis sebagai pengelola kawasan tersebut.

“Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh, dalam tanda petik, non-pemerintah. Tapi, kalau Danantara yang mengelola, boleh juga,” tutup Airlangga.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian/lembaga terkait untuk mengelola KEK Finansial, mirip dengan sistem yang berlaku di Dubai.

Dari sisi instrumen penegakan hukum, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional alih-alih pengadilan dalam negeri. Aturan terkait mata uang yang digunakan pun bisa berbeda dengan rezim rupiah di wilayah nasional lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpeluang menjadi pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial yang rencananya akan dipusatkan di Bali.

Airlangga mengungkapkan bahwa pergeseran dinamika dan ketidakpastian geopolitik global saat ini justru membuka peluang emas bagi Indonesia yang ada di kawasan yang aman dari konflik. Oleh sebab itu, Bali ingin dirancang sebagai pusat keuangan global (financial center).

"Dengan adanya perubahan geopolitik, maka Bali menjadi menarik," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebagai tindak lanjut dari wacana tersebut, mantan menteri perindustrian itu memastikan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan kerangka regulasinya. Perumusan aturan main ini menjadi krusial untuk memastikan ekosistem hukum di dalam negeri mampu menjawab kebutuhan spesifik dari para investor global.

Penyusunan regulasi tersebut juga diarahkan untuk memfasilitasi pembentukan wadah pengelolaan dana kekayaan keluarga tajir atau family office yang terintegrasi di dalam KEK Finansial.

Menariknya, ketika disinggung mengenai siapa entitas yang akan memegang kendali atas operasional kawasan khusus tersebut, Airlangga memberikan kode spesifik. Dia mengakui bahwa secara prinsip, kawasan khusus finansial memang dikelola entitas profesional di luar pemerintah.

Kendati demikian, Airlangga secara terbuka membuka pintu bagi Danantara untuk mengambil peran strategis sebagai pengelola kawasan tersebut. Danantara sendiri merupakan superholding atau lembaga pengelola investasi super jumbo milik negara.

"Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh, dalam tanda petik, non-pemerintah. Tapi, kalau Danantara yang mengelola, boleh juga," tutup Airlangga.

Pengelola Independen

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian/lembaga terkait untuk mengelola KEK Finansial, mirip dengan sistem yang berlaku di Dubai.

"Jadi independen. Kayak misalnya [KEK] di Batam itu kan ada Badan Otorita Batam. Nah itu nanti [KEK Finansial] harusnya ada badan otorita sendiri," ujar David, Minggu (27/4/2026).

Dari sisi instrumen penegakan hukum, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional alih-alih pengadilan dalam negeri. Aturan terkait mata uang yang digunakan pun bisa berbeda dengan rezim rupiah di wilayah nasional lainnya.

Kehadiran KEK Finansial ini diyakini mampu mendatangkan aliran modal masuk (inflow), menarik investasi, dan menciptakan efek rambatan (spillover effect) ke perekonomian daerah dan nasional. Selain itu, kawasan ini bisa menjadi tujuan aman bagi investor di tengah ketidakpastian geopolitik global dan status Indonesia sebagai negara non-blok.

Di samping itu, David mewanti-wanti agar KEK Finansial Indonesia memiliki ciri khas atau tema yang kuat seperti green economy, agar mampu bersaing dengan negara kawasan yang sudah mapan seperti Malaysia yang mempunyai yurisdiksi finansial khusus syariah.

Dia juga memperingatkan risiko reputasi. Jika tidak mengikuti standar internasional maka KEK Finansial rawan dicap sebagai surga pajak (tax haven) hingga menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme jika tidak mematuhi standar internasional.

"Kalau sudah dilabeli sebagai tax haven atau money laundering, kita malah jadi sulit menarik investasi yang benar, dan ini berbahaya karena melanggar ketentuan internasional di Eropa maupun Amerika. Reputasi juga bisa hancur jika ada intervensi politik atau kekhawatiran ekspropriasi [nasionalisasi aset] dari investor," ungkapnya.

Selain itu, David juga mengingatkan adanya ongkos fiskal dari pemberian insentif yang akan menjadi kerugian bagi anggaran apabila program ini gagal menarik modal global secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mendirikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial yang mengadopsi model special financial center seperti di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) dinilai sebagai langkah yang sangat strategis, namun menuntut arsitektur hukum dan pengawasan yang ekstra matang agar tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menyampaikan bahwa kawasan khusus ini dirancang untuk menawarkan ekosistem hukum berbasis common law dan kepemilikan asing hingga 100%, terpisah dari rezim regulasi keuangan nasional.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual mengungkapkan bahwa gagasan pendirian pusat keuangan semacam ini sejatinya telah bergulir sejak 10 hingga 15 tahun yang lalu. Kendati demikian, dia menekankan bahwa realisasinya tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan persiapan pilar regulasi yang komprehensif.

"Ini menyangkut masalah hukum, persoalan legalnya terpisah dan berbeda dengan hukum nasional. Jadi kerangka regulasinya harus kuat dan bagus," ujar David kepada Bisnis, dikutip Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian terkait, mirip dengan sistem yang berlaku di Dubai.

Dari sisi instrumen penegakan hukum, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional alih-alih pengadilan dalam negeri. Aturan terkait mata uang yang digunakan pun bisa berbeda dengan rezim rupiah di wilayah nasional lainnya.

Kehadiran KEK Finansial ini diyakini mampu mendatangkan aliran modal masuk (inflow), menarik investasi, dan menciptakan efek rambatan (spillover effect) ke perekonomian daerah dan nasional. Selain itu, kawasan ini bisa menjadi tujuan aman bagi investor di tengah ketidakpastian geopolitik global dan status Indonesia sebagai negara non-blok.

Di samping itu, David mewanti-wanti agar KEK Finansial Indonesia memiliki ciri khas atau tema yang kuat seperti green economy, agar mampu bersaing dengan negara kawasan yang sudah mapan seperti Malaysia yang mempunyai yurisdiksi finansial khusus syariah.

Dia juga memperingatkan risiko reputasi. Jika tidak mengikuti standar internasional maka KEK Finansial rawan dicap sebagai surga pajak (tax haven) hingga menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme jika tidak mematuhi standar internasional.

"Kalau sudah dilabeli sebagai tax haven atau money laundering, kita malah jadi sulit menarik investasi yang benar, dan ini berbahaya karena melanggar ketentuan internasional di Eropa maupun Amerika. Reputasi juga bisa hancur jika ada intervensi politik atau kekhawatiran ekspropriasi [nasionalisasi aset] dari investor," ungkapnya.

Selain itu, David juga mengingatkan adanya ongkos fiskal dari pemberian insentif yang akan menjadi kerugian bagi anggaran apabila program ini gagal menarik modal global secara optimal.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai rencana pembentukan KEK sektor keuangan sebagai gagasan strategis yang memiliki tingkat kesulitan eksekusi sangat tinggi. Dia memandang rencana ini bukan sekadar membangun family offic, melainkan upaya menciptakan yurisdiksi baru yang mengadopsi model Dubai International Financial Centre.

"Manfaat utamanya bagi Indonesia adalah memperbesar kemampuan menarik modal global yang lebih berkualitas dan lebih panjang jangka waktunya. KEK ini bisa menjadi pintu masuk bagi dana global untuk membiayai proyek infrastruktur, transisi energi, hingga hilirisasi," jelas Josua kepada Bisnis, dikutip Senin (27/4/2026).

Bila dirancang dengan tepat, kawasan ini diyakini dapat menarik pengelola dana, perusahaan teknologi keuangan, dan asuransi yang selama ini lebih banyak parkir di Singapura atau Hong Kong. Ekosistem keuangan bernilai tambah tinggi ini juga berpotensi mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini terlalu bertumpu pada komoditas dan konsumsi domestik.

Hanya saja, Josua menggarisbawahi sejumlah risiko struktural dan fundamental. Misalnya, kawasan itu hanya menjadi tempat parkir dana, bukan mesin pembiayaan ekonomi riil.

Lebih lanjut, celah penghindaran pajak, pencucian uang, hingga arbitrase regulasi akibat regulasi yang terlalu longgar. Lebih jauh, dia menyoroti potensi benturan hukum yang krusial. Indonesia yang menganut sistem hukum sipil (civil law) akan mengadopsi sistem common law ke dalam kawasan khusus tersebut.

"Harus sangat jelas batas kewenangannya. Kalau tidak, akan muncul pertanyaan siapa yang berwenang atas sengketa, bagaimana hubungan pengadilan KEK dengan pengadilan nasional, serta bagaimana posisi OJK, BI, Kemenkeu, PPATK, dan lembaga penegak hukum," wanti-wanti Josua.

Faktor makroekonomi juga ditekankan sebagai syarat utama. Kredibilitas makro seperti stabilitas rupiah, arah kebijakan fiskal yang disiplin, dan konsistensi regulasi sangat krusial, karena insentif sebesar apa pun tidak akan efektif jika pasar meragukan fundamental ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar pemerintah memastikan adanya syarat substansi ekonomi dalam KEK ini, seperti jumlah aset yang dikelola, pembukaan kantor operasional fisik, rekrutmen tenaga profesional, dan pembiayaan proyek ke dalam negeri.

Dia merekomendasikan eksekusi dilakukan secara bertahap pada aktivitas yang relevan seperti pembiayaan hijau atau manajemen aset, sebelum memperluas cakupannya lebih jauh. Tanpa penataan kelembagaan dan syarat substansi yang kuat, dia khawatir kawasan ini kelak hanya akan menjadi papan nama semata.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan memberikan insentif terhadap pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun berharap insentif tersebut dapat diberikan dalam bentuk stimulus fiskal.

Purbaya menuturkan dia akan melihat apakah program-program yang dilakukan Bursa berjalan dengan baik. Apabila berjalan, maka Kementerian Keuangan akan memberikan insentif.

“Karena saya berkepentingan di sektor finansial, kan uang dari situ bisa dipakai beli bonds, beli ini itu, akan menjalankan ekonomi juga pada akhirnya,” ujar Purbaya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Purbaya juga menuturkan pihaknya akan melihat apakah insentif tersebut mungkin akan berupa pengurangan pajak.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan pihaknya menyambut positif atas rencana insentif yang akan diberikan Kemenkeu terhadap Bursa.

“Saya kira bentuk insentif fiskal dalam hal ini misalnya perpajakan, mungkin ruang yang lebih terbuka lagi untuk program-progam khusus seperti kampanye PINTAR Reksa Dana, lalu upaya mendorong nabung saham rutin yang kami harapkan dibarengi dengan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan atau penyediaan pajak tertentu dan sebagainya,” ucap Hasan.

Hasan melanjutkan, pihaknya juga berharap instrumen reksa dana kembali diberikan insentif tambahan, dan juga insentif kepemilikan obligasi di bursa. Dia juga berharap akan ada ruang insentif bagi instrumen saham.

OJK juga berharap akan adanya tiring atau tingkatan pemberian insentif bagi emiten yang meningkatkan angka free float kepemilikan di publik.

“Saya kira ke depan kami harapkan ada bentuk keberpihakan dan komitmen untuk mendorong lebih banyak perusahaan terbaik kita tercatat di Bursa melalui kebijakan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan perpajakan yang diberikan ke emiten tercatat, dengan jumlah free float yang banyak,” tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik publik sekaligus menegaskan komitmennya pada transparansi dalam polemik yang melibatkan Persib Bandung.

Sorotan pertama datang dari aksi suporter saat laga kontra Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026).

Spanduk bertuliskan “Shut Up KDM” yang dibentangkan bobotoh viral di media sosial dan menuai beragam respons.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi tidak menunjukkan reaksi defensif. Ia justru mengapresiasi kritik tersebut sebagai pengingat agar dirinya tidak berlebihan dalam mengomentari Persib.

Menurut Dedi, pesan dari bobotoh memiliki niat baik, yakni menjaga profesionalisme sepak bola agar tidak tercampur dengan kepentingan lain, termasuk politik. Ia menilai kritik seperti itu penting dalam menjaga batas antara peran publik dan dunia olahraga.

“Terima kasih sudah diingatkan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Ia juga mengajak bobotoh mengalihkan energi pada dukungan langsung kepada tim, terutama menjelang lima laga krusial ke depan, alih-alih terus memperdebatkan isu tersebut di media sosial.

Sikap terbuka itu juga muncul dalam polemik terkait bonus bagi pemain Persib Bandung. Dedi Mulyadi menjelaskan asal-usul bonus Rp1 miliar yang dijanjikan oleh Maruarar Sirait.

Asal-Usul Bonus

Ia menuturkan komitmen bonus itu muncul dalam pertemuan antara dirinya, Maruarar, dan manajemen Persib yang membahas target meraih tiga gelar juara beruntun.

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar disebut menyatakan kesiapan memberikan dukungan finansial untuk pertandingan tandang.

Dari tujuh laga tandang yang dijalani, lima pertandingan di antaranya direncanakan mendapatkan bonus masing-masing Rp1 miliar sehingga totalnya mencapai Rp5 miliar.

Sebelum informasi itu disampaikan ke publik, Dedi menyatakan telah memastikan kepada manajemen bahwa tidak ada aturan yang dilanggar.

Ia juga menjelaskan bahwa keputusan menyampaikan informasi tersebut dilatarbelakangi pertimbangan transparansi. Menurutnya, dukungan finansial dalam ekosistem olahraga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak memicu spekulasi di publik.

“Saya menjunjung tinggi transparansi,” tegasnya. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Dedi Mulyadi yang berupaya menjaga akuntabilitas tanpa ikut campur dalam urusan teknis klub Persib Bandung.

Di tengah dua isu yang sempat memicu perdebatan, Dedi kembali menyampaikan bahwa kritik merupakan bagian dari kontrol publik, sementara perhatian utama tetap pada performa tim di lapangan.

Ia juga mengajak bobotoh untuk tetap mendukung Persib dalam momen penting musim ini, tanpa memperpanjang polemik di ruang digital.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- CEO Honda, Toshihiro Mibe, mengatakan perusahaannya tidak memiliki banyak peluang untuk melawan produsen mobil China, terutama setelah melihat langsung kemajuan manufaktur kendaraan listrik di negara tersebut.

Dikutip dari Yahoo Finance, kunjungan Mibe ke pabrik kendaraan listrik yang ramai di China pada Februari membuatnya sangat khawatir, seperti dilaporkan SlashGear. Seperti produsen mobil besar lainnya, Honda terpaksa melakukan perubahan haluan dengan cepat pada pertengahan 2025 setelah perubahan kebijakan mendadak di Amerika Serikat menghapus kredit pajak kendaraan listrik yang telah lama berlaku.

Produsen Amerika, Ford dan General Motors, sama-sama mengalami kerugian miliaran dolar AS, sementara kerugian Honda mencapai lebih dari 15,7 miliar dolar AS. Honda mengungkapkan kerugian tahunan pertamanya pada awal Maret, tidak lama setelah kunjungan Mibe ke pabrik manufaktur kendaraan listrik China. Menurut SlashGear, kecepatan dan efisiensi pabrik tersebut membuatnya khawatir.

“Kami tidak punya peluang melawan ini,” kata Mibe, menurut artikel Nikkei Asia tertanggal 31 Maret. “Mulai dari pengadaan suku cadang hingga manajemen logistik, semuanya di fasilitas tersebut diotomatisasi, dan tidak ada manusia di lantai produksi.”

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya jumlah pelaku usaha perempuan, khususnya mompreneur, kemampuan mengelola keuangan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan dinamika menarik pada tingkat literasi dan inklusi keuangan perempuan. Pada 2024, indeks literasi perempuan tercatat sebesar 66,75 persen dengan indeks inklusi 76,08 persen.

Sementara pada 2025, indeks literasi perempuan sedikit menurun menjadi 65,58 persen, tetapi di sisi lain indeks inklusi justru meningkat cukup signifikan menjadi 80,28 persen. Hal ini menunjukkan akses terhadap layanan keuangan semakin luas, meski pemahaman masyarakat masih perlu terus diperkuat.

Chief of Human Resources & Corporate Services Sequis Life Agustina Samara mengatakan bahwa untuk dapat menjadi pribadi yang cerdas, perempuan perlu memiliki kecakapan finansial. Sebab, kemampuan mengelola keuangan adalah fondasi penting, terutama ketika seseorang sudah memiliki bisnis yang itu berhubungan dengan banyak orang.

Menurutnya, tanpa literasi finansial yang memadai, perempuan akan cenderung merasa tidak aman, cemas, dan ragu. Hal itu, katanya, akan berdampak pada caranya mengambil keputusan, termasuk dalam dunia usaha yang digelutinya.

"Ketika kita gelisah serta kondisi mental kita tidak siap, maka kita tidak bisa menjalankan bisnis dengan lancar," katanya di Jakarta, Jumat, (24/4/2026)

Kondisi tersebut mendorong pihaknya untuk menyelenggarakan acara Sequis Connect Lunch: A Seat at Her Table yang melibatkan puluhan pelaku bisnis perempuan di Indonesia yang digelar di Burgreens Flagship, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (24/4/2026).

Dia berharap wadah ini dapat menjadi ruang koneksi bagi para perempuan pemangku kepentingan dari dunia bisnis maupun komunitas. Melalui forum ini, dia berharap terjadi pertukaran pengalaman dan inspirasi mengenai peran perempuan dalam dunia usaha, sekaligus memperkuat jejaring dan kolaborasi antar pelaku bisnis perempuan.

Di luar itu, Tina juga menyebut kegiatan ini menjadi langkah awal peluncuran program strategis Sequis SHEPRENEUR. Program Sequis SHEPRENEUR akan difokuskan pada pemberdayaan perempuan wirausaha melalui peningkatan literasi keuangan dan pengembangan potensi bisnis.

"Di sini kita juga belajar bagaimana sebagai entrepreneur kita bisa memiliki bisnis, membangun komunitas, networking, kolaborasi, serta personal branding.

Menurutnya, ke depan, peran perempuan dalam perekonomian Indonesia akan semakin meningkat, baik sebagai pengambil keputusan keuangan dalam keluarga maupun dalam pengelolaan usaha di berbagai skala bisnis. Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk memperkuat literasi keuangan agar peran tersebut dapat dijalankan secara lebih optimal.

Peningkatan literasi keuangan menjadi penting agar perempuan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangan, sekaligus memahami pentingnya perlindungan diri dan keluarga dari berbagai risiko kehidupan. Dengan pemahaman yang lebih baik, perempuan diharapkan dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan berkelanjutan.