Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berhasil menjaga likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Purbaya, langkah ini dilakukan untuk memastikan likuiditas tetap terjaga dengan tingkat bunga yang rendah sehingga dapat memacu penyaluran kredit secara lebih agresif.

“Pemerintah menempatkan 200 triliun untuk memastikan likuiditas ekonomi tetap terjaga dengan tingkat bunga rendah, langkah ini mampu mendorong pertumbuhan kredit yang lebih agresif,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, Jakarta, Selasa (14/10).

Purbaya mengatakan, berdasarkan data Kementerian Keuangan, per 30 September 2025, total dana Rp200 triliun berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp112,4 triliun atau sekitar 56% dari total dana.

Secara rinci, penyaluran dana di masing-masing himbara, Bank Mandiri penempatan Rp55 triliun, realisasi kredit Rp40,6 triliun atau 74%, Bank BRI penempatan Rp55 triliun, realisasi kredit Rp33,9 triliun atau 62%, Bank BNI Rp55 triliun realisasi kredit Rp27,6 triliun atau 50%.

Selain itu, Bank BTN menerima penempatan Rp25 triliun, realisasi kredit Rp4,8 triliun atau 19% dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima penempatan Rp10 triliun dengan realisasi kredit Rp5,5 triliun atau 55%.

Purbaya menekankan bahwa inisiatif penempatan dana pemerintah di perbankan tidak hanya menjaga likuiditas, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.

“Inisiatif ini bukan hanya soal likuiditas tapi soal penciptaan multiplayer efek menurunkan cost of fund mendorong pembiayaan sektor riil dan menjaga momentum pemulihan,” pungkasnya.

Purbaya menambahkan, dampak dari kebijakan ini terlihat pada peningkatan base money (M0) atau jumlah uang beredar yang tumbuh signifikan menjadi 13,2% pada September 2025, naik dari 8,5% pada Agustus dan 7,6% pada Juli 2025.

“Kalau kita lihat kan pertumbuhan angkanya yang grafik merah itu 13,2 itu adalah m0 atau base money tadinya di 0 ketika inject money kita pindahkan 200 triliun. M0 JADI 13,2% untuk menunjukkan uang di sistem perekonomian memang bertambah dengan signifikan jadi harusnya ke depan ekonomi akan tumbuh juga,” tambahnya.

Preferensi investor global kini bergeser ke instrumen pendapatan tetap. DBS Bank menilai, obligasi kini menjadi pilihan utama di tengah ketidakpastian pasar dan suku bunga tinggi.

Hou Wey Fook, Chief Investment Officer DBS Bank, menyebut kondisi fundamental ekonomi AS yang tangguh tidak pula menjadikan saham sebagai pilihan paling menarik.

“Obligasi saat ini lebih disukai daripada saham,” ujar Hou, Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan, meskipun pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS stabil dengan penjualan ritel dan upah yang kuat, selisih imbal hasil antara laba korporasi dan obligasi Treasury 10 tahun kini negatif, sehingga mendukung pergeseran preferensi ke obligasi.

Hou menuturkan, arus dana ke reksa dana saham mulai melambat, sedangkan pasar obligasi menarik aliran dana signifikan.

Adapun faktor utama pendorongnya adalah imbal hasil yang menarik dan karakter defensif obligasi yang memberikan perlindungan portofolio selama periode pasar tidak pasti.

Selain itu, DBS juga merekomendasikan sikap hati-hati terhadap obligasi jangka sangat panjang akibat tekanan inflasi yang masih persisten dan kekhawatiran atas kredibilitas The Fed di tengah siklus pemotongan suku bunga.

Menurut Hou, investor kini lebih memilih kredit korporasi berkategori investment grade dibanding obligasi pemerintah.

“Kami lebih memilih kredit korporasi berkategori investasi daripada obligasi pemerintah, karena perusahaan-perusahaan AS mendapat manfaat dari pemotongan pajak, sementara obligasi pemerintah menghadapi tantangan fiskal,” kata Hou.

Ia menambahkan, selisih kredit yang tetap ketat didukung oleh penundaan penerbitan obligasi dan ekspektasi adanya dukungan dari The Fed.

Dalam konteks ini, kredit korporasi berkualitas tinggi seperti peringkat A/BBB menawarkan nilai lebih baik dibanding obligasi berimbal hasil tinggi.

DBS menilai, di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian kebijakan moneter global, obligasi berpotensi menjadi instrumen unggulan untuk menjaga stabilitas portofolio dan mengoptimalkan imbal hasil dalam jangka menengah.

The Fed dan Bank Sentral Eropa (ECB) menjadi penggerak utama perubahan arah suku bunga global di tengah meningkatnya kekhawatiran atas laju pertumbuhan ekonomi dunia.

Chief Investment Officer DBS Bank, Hou Wey Fook, menilai dinamika ini akan menjadi faktor utama yang membentuk arah pasar keuangan global hingga akhir tahun.

Hou menjelaskan, The Fed kini menghadapi dilema antara risiko inflasi dan perlambatan ekonomi akibat ketegangan tarif.

“Perubahan kebijakan The Fed tetap menjadi tema utama, dengan kekhawatiran pertumbuhan mendominasi risiko inflasi di tengah ketegangan tarif,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

Di sisi lain, ECB disebut mendekati posisi netral setelah serangkaian pemotongan suku bunga yang signifikan.

Namun, kondisi fiskal yang rapuh di sejumlah negara Eropa menekan imbal hasil obligasi kawasan tersebut.

“Kerentanan fiskal menekan imbal hasil Eropa, sementara inflasi yang persisten mendukung pengetatan lebih lanjut oleh BOJ,” lanjut Hou.

DBS memproyeksikan, obligasi jangka menengah AS akan mencatatkan kinerja lebih baik di tengah pergeseran arah kebijakan moneter global. Adanya prospek ini didukung oleh ekspektasi pasar terhadap stabilitas inflasi dan perlambatan suku bunga acuan.

Hou menambahkan, kebijakan suku bunga di Asia masih menunjukkan lintasan yang beragam. Seperti Tiongkok melanjutkan pelonggaran moneter melalui kebijakan People’s Bank of China (PBOC), Indonesia dan Thailand mempertahankan kebijakan akomodatif di tengah perlambatan pertumbuhan, dan negara lainnya yang menunjukkan perbedaan arah sebagai cerminan respons masing-masing negara terhadap tekanan ekonomi global

“India mempertahankan jeda yang berkepanjangan meskipun menghadapi tekanan tarif. Korea menerapkan ekspansi fiskal dan kurva suku bunga yang semakin curam, sementara Malaysia dan Filipina tetap relatif stabil. Suku bunga Singapura turun akibat pelemahan di AS,” papar Hou.

DBS menilai, arah kebijakan bank sentral global yang cenderung melonggar terutama di kawasan Asia, akan mendukung kondisi likuiditas pasar dan mengurangi volatilitas di sektor obligasi dan saham hingga akhir tahun.

Obligasi dengan kualitas investasi dinilai tetap menarik di tengah prospek penurunan suku bunga global.

Menurut Hou Wey Fook, Chief Investment Officer DBS Bank, kondisi makroekonomi yang didukung stimulus fiskal dan kebijakan pajak memperkuat fundamental perusahaan penerbit obligasi.

Hou menjelaskan, peluang terbesar terdapat pada obligasi berdurasi pendek antara dua hingga tiga tahun dengan peringkat tinggi, yakni A hingga BBB.

“Kredit dengan kualitas investasi tetap menarik di tengah prospek penurunan suku bunga. Stimulus fiskal dan kebijakan pajak mendukung fundamental perusahaan,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

Ia menambahkan, investor dapat mempertimbangkan strategi memperpanjang durasi investasi apabila imbal hasil (yield) obligasi tenor 10 tahun melampaui 4,5%.

Adapun strategi ini dianggap relevan untuk memaksimalkan potensi imbal hasil jangka menengah di tengah siklus suku bunga yang menurun.

Hou menilai pasar obligasi saat ini berada dalam posisi yang mendukung bagi instrumen berkualitas tinggi, seiring ekspektasi pelonggaran moneter dari sejumlah bank sentral utama.

Penurunan suku bunga di berbagai negara berpotensi menurunkan biaya pinjaman dan memperkuat permintaan terhadap aset berisiko rendah.

Meski demikian, Hou mengingatkan agar investor tetap berhati-hati terhadap obligasi berimbal hasil tinggi. Ia menilai, segmen tersebut menghadapi tantangan valuasi karena spread yang ketat secara historis, sehingga memberikan kompensasi risiko yang terbatas.

“Meskipun ekspansi fiskal mendukung pendapatan perusahaan, ketidakpastian tarif dan kemungkinan melambatnya pertumbuhan dapat meningkatkan risiko gagal bayar,” jelasnya.

Dengan demikian, Hou menegaskan pentingnya disiplin dalam memilih instrumen kredit yang memiliki fundamental kuat, terutama di tengah dinamika pasar yang dipengaruhi kebijakan moneter dan fiskal global.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin agresif memperluas bisnis kustodian sebagai bagian dari langkah memperkuat ekosistem keuangan syariah di pasar modal. Hingga kini, BSI tercatat telah dipercaya mengelola Aset Under Custody (AUC) senilai sekitar Rp125 triliun, tumbuh 34% dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menegaskan komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan syariah yang menyeluruh. “Kami terus memacu pengembangan inovasi layanan syariah yang komprehensif dan lengkap sehingga bisa diakses semua segmen nasabah. Termasuk salah satunya bisnis kustodian ini yang menjadi satu bisnis chain untuk menumbuhkan halal ekosistem,” ujarnya.

Pertumbuhan signifikan tersebut juga sejalan dengan meningkatnya minat investor terhadap produk keuangan syariah. Berdasarkan data OJK, jumlah investor syariah sepanjang 2024 naik 21% dari tahun sebelumnya. Tren ini turut diperkuat oleh kinerja lembaga keuangan syariah yang semakin solid, meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi melalui bank syariah.

Faktor lain yang turut mendongkrak kinerja BSI adalah perubahan preferensi masyarakat terhadap layanan syariah. Perilaku masyarakat kini lebih rasional dan terbuka, memilih bank syariah karena keunggulan fungsional dan manfaat produknya. Proporsi kelompok “universalist” dan “rationalist” meningkat dari 46,2% pada 2014 menjadi 59,1% di 2024.

Anggoro menambahkan, BSI siap memenuhi kebutuhan investor yang terus bertambah melalui berbagai layanan kustodian berbasis syariah, seperti safekeeping, fund services, wali amanat, keagenan, serta distribusi produk sukuk dan reksa dana syariah.

“Tentunya hal ini juga harus didorong dengan kesiapan BSI menyiapkan layanan kustodian syariah atas penempatan efek syariah yang dimiliki nasabah,” imbuhnya.

Atas komitmen dan kinerja tersebut, BSI meraih pengakuan internasional lewat penghargaan Best Shariah Custodian Bank in Indonesia 2023 dan Best Islamic Custody Bank 2024 dari Alpha Southeast Asia.

Sebagai langkah lanjutan, BSI juga menjalin sinergi dengan PT Asuransi Simas Jiwa Syariah untuk penatausahaan surat berharga syariah. Kolaborasi ini diharapkan menjadi gerbang awal bagi BSI dalam memperluas pangsa pasar keuangan syariah di pasar modal nasional.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau masih lesu pada akhir perdagangan Selasa, 14 Oktober 2025. Merujuk data RTI, IHSG anjlok 160,67 poin atau setara 1,95% ke 8.066,52 usai bergerak dari kisaran level 7.974,03 ke 8.284,91.

Pergerakan saham pada penutupan perdagangan hari ini turut didominasi oleh tren negatif. Sebanyak 583 saham bergerak turun, 138 saham bergerak naik, dan 84 saham tidak bergerak.

Hingga sore ini, IHSG sudah tercatat memperjualbelikan 48,25 miliar lembar saham dengan frekuensi 3.252.828 kali. Adapun nilai transaksi yang dibukukan menyentuh Rp32,01 triliun.

PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) menjadi saham terboncos dengan koreksi -15% ke level Rp340. Diikuti PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) yang ambruk -14,98% ke Rp6.950 dan PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) yang merosot -14,95% ke Rp4.210.

Posisi saham tercuan diduduki PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) yang meroket 34,78% ke Rp93. Kemudian, PT Martina Berto Tbk (MBTO) yang loncat 34,46% menjadi Rp199 dan PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) yang melejit 34,38% ke Rp258.

Adapun saham terlaris hari ini adalah PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) dengan nilai transaksi sebesar Rp1,96 triliun, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) Rp1,71 triliun dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) senilai Rp1,64 triliun.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat komitmennya dalam mengembangkan keuangan syariah berkelanjutan dengan menggandeng PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) dan BSI Maslahat.

Kolaborasi ini melahirkan produk Reksa Dana Mandiri Pasar Uang Syariah Maslahat, sebuah layanan investasi yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga membawa nilai kemaslahatan bagi umat serta mendukung penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

Dalam kerja sama ini, MMI berperan sebagai pengembang produk, BSI sebagai anchor, sementara BSI Maslahat akan mengelola sebagian hasil investasi untuk program sosial dan ekonomi hijau.

Sinergi tiga lembaga ini menjadi langkah nyata dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 17, yaitu memperkuat kemitraan untuk mencapai tujuan bersama.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperluas penetrasi keuangan syariah di Tanah Air.

“Untuk mendorong penetrasi keuangan syariah di Indonesia tentu harus membutuhkan sinergi dan kolaborasi banyak pihak. Hal ini guna memberikan diversifikasi layanan keuangan yang beragam sehingga masyarakat bisa memilih instrumen yang sesuai preference-nya,” ujarnya.

Ia menambahkan, potensi ekonomi syariah perlu digerakkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, melalui optimalisasi instrumen keuangan syariah dan kolaborasi antar-stakeholder. Dengan begitu, keuangan syariah tidak hanya fokus pada profit, tapi juga berperan besar dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat.

Ke depannya, sebagian imbal hasil dari Reksa Dana Syariah Maslahat ini akan dialokasikan untuk program sosial berbasis ESG, seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan TPB nomor 6. Investor pun dapat ikut berkontribusi dalam program sosial ini hanya dengan modal awal Rp10.000.

Sementara itu, Direktur Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi, Ernawan R. Salimsyah, CFA, menjelaskan bahwa produk ini akan dipasarkan kepada dua segmen utama. “Produk ini nantinya akan dipasarkan kepada nasabah institusi maupun nasabah individu. Nasabah institusi dapat membeli secara langsung ke MMI, dan khusus nasabah individu dapat membeli melalui channel yang telah disediakan,” ujarnya.

Per 7 Oktober 2025, MMI telah mengelola dana investasi sebesar Rp52,9 triliun, dan kerja sama dengan BSI diharapkan mampu memperluas jangkauan investor, baik ritel maupun institusi.

UMKM Papua terus berkembang memanfaatkan berbagai komoditas andalan seperti sagu, kopi, dan kakao. Sagu yang melimpah, kopi dengan cita rasa khas dari wilayah pegunungan, dan kakao dengan biji besar adalah produk bahan yang potensial.

Untuk mengoptimalkan potensi ini, UMKM didorong masuk ke pasar digital. Selain itu, sejauh ini, pemerintah telah melakukan penguatan UMKM agar lebih adaptif dan tahan lama lewat berbagai program, salah satunya kerja sama dengan industri keuangan dan asuransi demi akses pembiayaan yang lebih mudah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem KUR di wilayah timur Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bersama Bank Papua resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, dan Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang, pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Graha Askrindo, Jakarta.

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 serta Permenko Nomor 13 Tahun 2024, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan ekosistem KUR, khususnya di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.

“Melalui kolaborasi ini, Askrindo dan Bank Papua berkomitmen untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua, memperkuat daya saing sektor produktif daerah, serta mendorong pemerataan ekonomi nasional,” ujar Budhi.

Dalam rangka penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha UMKM di Papua yang didorong oleh sektor ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata, pemerintah daerah kini lebih aktif dalam pendataan, legalisasi (izin usaha), serta akses pembiayaan mikro, yang semuanya adalah fondasi penting untuk literasi dan inklusi UMKM.

Sejalan dengan hal tersebut, perlunya pelindungan yang kredibel dengan melihat hasil Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan indeks inklusi yang naik menjadi 28,50% dari 12,12%, namun belum mencapai angka 50%.

“Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan dapat semakin memperkuat peran Askrindo sebagai perusahaan asuransi yang turut mendorong literasi dan inklusi keuangan serta pembangunan ekonomi berkelanjutan di seluruh Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia,” tutup Budhi.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Lani Darmawan, secara tegas menyatakan, munculnya kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank milik negara (Himbara) dianggap mampu melonggarkan likuiditas dan menekan tingkat persaingan bunga antar bank.

“Saya rasa salah satu dampaknya adalah persaingan bunga yang mulai lebih rasional, sehingga ke depan cost of fund kami prediksi bisa menurun. Hal ini dikarenakan likuiditas di pasar sudah mulai agak longgar,” tegas Lani di Surabaya kemarin.

Menurutnya, kebijakan injeksi likuiditas pemerintah tersebut akan memperbaiki efisiensi pasar dan menurunkan biaya dana secara bertahap.

“Kami sudah melihat bahwa dalam dua bulan terakhir cost of fund mulai terlihat tidak ada kenaikan lagi. Walaupun penurunan belum tajam, tapi dengan penggelontoran likuiditas Rp200 triliun ke Himbara ini, persaingan suku bunga untuk DPK di pasar mulai alami menurun,” sambungnya.

Saat disinggung soal kebijakan dari Menteri Keuangan dengan gelontoran dana pada Himbara bisa memiliki efek risiko pada PT Bank CIMB Niaga. Secara tegas Lani mengatakan bahwa PT Bank CIMB Niaga tidak memiliki masalah dengan kebijakan tersebut.

“Kami berharap sampai di kuartal keempat cost of fund bisa turun, sehingga nantinya sepanjang perjalanan tahun ini bunga, baik untuk financing maupun loan, juga bisa ikut turun. Intinya, kami sangat mendukung pemerintah dengan kebijakan itu,” kata Lani penuh yakin.

“Soal Himbara itu, apakah pihak CIMB sangat mendukung? Apakah kalimat itu jujur?” tanya jurnalis Warta Ekonomi di Surabaya.

“Jujur sejujurnya, Pak,” singkat Lani penuh senyum.

Secara jujur Lani mengakui bahwa pertumbuhan kredit CIMB Niaga pada kuartal ketiga tahun ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan nasional.

“Saya harus jujur bahwa pertumbuhan loan kami sedikit lebih rendah dibandingkan dengan market. Kalau market mungkin sekitar 6–7%, pertumbuhan loan kami di kuartal ketiga sekitar 4,7%,” ulas Lani.

Perkuat Layanan Berbasis Digital

Di usia ke-70 tahun, PT Bank CIMB Niaga memiliki semangat baru, yakni dengan memperkuat layanan berbasis digital pada nasabahnya. Menurut Lani, hal ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan terbaik pada masyarakat agar lebih mudah dalam menjalankan transaksi.

“Kami hadir tidak hanya menjual produk saja, tetapi juga menerima masukan dari nasabah apa yang dibutuhkan, terutama soal layanan kami,” ujarnya.

Untuk itu, kata Lani, pihaknya memperkenalkan semangat baru bertajuk "Advancing Customers and Society", sebuah pembaruan tujuan korporasi CIMB Niaga ingin peran ganda bank membantu nasabah tumbuh dan memberikan nilai positif bagi masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif pelayanan yang tulus, berorientasi pada kemudahan, kecepatan, serta keberlanjutan sosial.

Transformasi digital menjadi poros utama perubahan tersebut. Saat ini, lebih dari 90% transaksi nasabah CIMB Niaga dilakukan secara digital, baik melalui aplikasi OCTO Mobile untuk ritel maupun OCTO Business bagi segmen korporasi dan UKM. Jumlah nasabah pun melonjak hingga 9,1 juta di seluruh Indonesia.

“Pertumbuhan pembukaan rekening digital meningkat dua digit tiap tahun, menunjukkan pergeseran nyata ke arah layanan keuangan berbasis teknologi,” ungkap Lani.

Digitalisasi ini tidak hanya terjadi di kota besar. Bahkan di pasar tradisional, kebiasaan pembayaran digital semakin populer karena dinilai lebih aman dan efisien.

“Kami melihat perubahan perilaku yang positif. Masyarakat kini lebih nyaman menggunakan transaksi nontunai (digital),” pungkas Lani.

PT Sari Kreasi Boga Tbk (RAFI) menatap kuartal IV-2025 dengan optimisme, meski tekanan margin akibat fluktuasi ekonomi global dan melemahnya daya beli masyarakat masih menjadi tantangan utama. Perseroan meyakini strategi efisiensi dan diversifikasi produk akan menjaga kinerja tetap positif hingga akhir tahun.

Direktur Utama RAFI Eko Pujianto mengatakan, perusahaan telah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku dan biaya logistik.

“Kami melakukan negosiasi ulang cost of fund agar beban bunga bisa turun, efisiensi dengan mengubah beberapa biaya tetap menjadi variabel, termasuk penerapan work from anywhere," ujar Eko dalam keterangannya, (14/10/2025).

Langkah efisiensi tersebut diimbangi dengan inovasi produk baru yang diharapkan menopang pendapatan pada kuartal terakhir tahun ini.

Dikenal melalui bisnis kuliner Kebab Baba Rafi, perusahaan kini berkembang menjadi dua entitas berbeda. RAFI mengelola wilayah barat Indonesia dengan fokus pada bisnis kemitraan, pasokan bahan baku, serta ekspansi produk makanan.

“Pada 2017 kami mengakuisisi 85 persen saham dari pendiri Kebab Baba Rafi. Namun, setelah evaluasi, ternyata sumber pendapatan tertinggi bukan dari franchise, melainkan dari penjualan bahan baku makanan,” kata Eko.

Seiring perubahan arah bisnis, RAFI memperluas portofolio dari bahan baku kebab ke komoditas pangan seperti beras, ayam, ikan, dan produk olahan laut.

Kini, segmen kebab berkontribusi kurang dari 10 persen terhadap total pendapatan, sementara bisnis utama bergeser ke produk seafood dan beras.

“Kami banyak memasok ke ritel, pasar tradisional, dan UMKM. Untuk seafood, pelanggan utama kami adalah pelapak dan beberapa pabrik besar seperti Samudra Perkasa Abadi yang mengekspor produk olahan ikan cakalang dan tuna steak,” jelas Eko.

Perseroan memiliki dua anak usaha yang bergerak di bidang restoran, produksi, dan perdagangan beras. Beberapa merek yang dikembangkan antara lain Smoky dan Rafi Express di lini kuliner, serta Rafina untuk beras premium. Strategi penjualan kini difokuskan langsung ke agen dan minimarket tanpa perantara distributor, guna memperkuat kontrol pasar dan margin keuntungan.

Selain itu, RAFI tengah menyiapkan akuisisi di sektor hulu untuk menjamin pasokan bahan baku utama, khususnya ikan dan ayam.

Produk olahan ikan setengah jadi bertajuk Eskabeh mulai mencatat penjualan pada semester II-2025. Di sisi lain, produk buah dan umbi-umbian kini telah menembus jaringan ritel Duta Buah melalui sistem kontrak volume bersama petani lokal.

Eko memperkirakan pendapatan RAFI dapat tumbuh sekitar 5 persen sepanjang 2025, dengan potensi kenaikan profitabilitas 10–15 persen.

Peningkatan ini ditopang strategi efisiensi, ekspansi produk, serta kolaborasi dengan mitra keuangan dan perusahaan asing.

Salah satunya kerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok dalam pengembangan cold storage bertenaga surya yang diklaim mampu menekan biaya listrik hingga 40 persen.

“Kami ingin menjadi perusahaan makanan dan minuman yang besar dan berpengaruh dalam mengangkat produk Indonesia ke pasar global. Misi kami sederhana, produk lokal harus bisa dinikmati hingga mancanegara,” tutur Eko Pujianto menegaskan.

PT Jaya Real Property Tbk (JRPT), emiten properti di bawah Grup Ciputra, kembali mengumumkan rencana pembelian kembali saham (buyback) dengan alokasi dana hingga Rp100 miliar.

Aksi korporasi ini berlangsung di tengah pelemahan pasar saham domestik dalam dua pekan terakhir.

Langkah buyback dilakukan menyusul koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 2,26 persen pada periode 25 Agustus–11 September 2025. Selama periode tersebut, pasar mencatat tekanan jual bersih (net sell) senilai Rp9,25 triliun, sehingga secara year to date mencapai Rp61,70 triliun.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Selasa (14/10/2025), manajemen JRPT menyebutkan jumlah saham yang akan dibeli kembali mencapai 116,28 juta lembar, atau setara dengan 0,901 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.

“Pelaksanaan pembelian kembali saham ini tidak akan mengganggu kondisi keuangan dan likuiditas perseroan,” tulis manajemen JRPT dalam pengumuman tersebut.

Perseroan menegaskan, buyback dilakukan menggunakan kas internal tanpa tambahan pendanaan eksternal. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga saham JRPT di tengah tekanan pasar serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Meski buyback berpotensi menekan pendapatan jangka pendek, manajemen memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan. Perseroan tetap optimistis kegiatan bisnis properti dan pendapatan sewa akan berjalan sesuai rencana hingga akhir tahun.

Sebagai informasi, harga saham JRPT relatif stabil dalam dua bulan terakhir di kisaran Rp865 per saham. Berdasarkan laporan keuangan semester I/2025, JRPT mencatat laba bersih per saham (earnings per share/EPS) Rp45,34. Setelah pelaksanaan buyback, EPS proforma diproyeksikan meningkat menjadi Rp45,90.

Buyback ini akan berlangsung selama tiga bulan, mulai 13 Oktober 2025 hingga 12 Januari 2026. Pelaksanaan pembelian dilakukan pada harga yang dianggap wajar oleh manajemen, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai bagian dari Grup Ciputra, JRPT mengelola sejumlah proyek properti di kawasan Tangerang Selatan, Jakarta, dan sekitarnya.

Emiten ini dikenal memiliki neraca keuangan yang kuat dengan rasio kas tinggi, sehingga dinilai memiliki ruang yang cukup untuk melakukan aksi korporasi di tengah volatilitas pasar modal.

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) menegaskan bahwa seluruh lahan kelapa sawit yang dimiliki perseroan dan entitas anaknya telah memiliki legalitas lengkap, baik berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Atas Tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Klarifikasi ini disampaikan menyusul adanya laporan dari Kementerian Kehutanan terkait keberadaan lahan anak usaha UNSP di kawasan hutan.

Corporate Secretary UNSP, Fitri Barnas, mengatakan bahwa perseroan memiliki dokumen perizinan resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Perseroan dan entitas dalam grup usaha telah memiliki perizinan yang sah berupa Izin Usaha Perkebunan dan Hak Atas Tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Selasa (14/10/2025).

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025, Kementerian mencantumkan nama PT Grahadura Leidongprima (GLP), anak usaha UNSP, sebagai salah satu entitas yang memiliki lahan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin kehutanan. Berdasarkan keputusan tersebut, area yang dimaksud seluas 5.134 hektare dan berlokasi di Sumatera Utara.

Menanggapi hal itu, Fitri menegaskan bahwa hingga saat ini GLP belum menerima surat resmi terkait tagihan denda atau sanksi administratif apa pun.

“GLP hanya menerima surat panggilan klarifikasi dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, bukan Satgas Penguatan Tata Kelola Hutan,” jelasnya.

Menurut Fitri, perusahaan telah mengajukan keberatan dan meminta klarifikasi ulang terhadap hasil temuan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional anak usaha telah dijalankan dengan dasar perizinan yang sah.

“Bahkan, sepengetahuan perseroan sampai saat ini Kementerian Kehutanan belum menerbitkan penetapan dan/atau pengukuhan kawasan hutan sesuai prosedur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” katanya.

UNSP menyatakan terus memantau proses hukum dan administratif yang sedang berlangsung serta menunggu hasil keputusan final dari pihak berwenang.

Perseroan memastikan akan mematuhi ketentuan pemerintah sepanjang keputusan tersebut telah bersifat tetap dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagai latar, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus mempercepat penertiban penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Hingga kini, Satgas PKH mencatat telah menguasai kembali sekitar 3,4 juta hektare lahan hutan, jauh di atas target semula yang hanya 1 juta hektare.

Satgas PKH juga tengah menyiapkan mekanisme penagihan denda terhadap perusahaan yang terbukti menggunakan kawasan hutan tanpa izin.

Denda dapat mencapai Rp25 juta per hektare per tahun sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.