Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional guna mencapai target 10 juta wirausaha baru pada 2029.

Salah satu strategi yang ditempuh ialah memperkuat kapasitas lembaga inkubator usaha sekaligus mengintegrasikan layanan pendampingan ke dalam platform digital SAPA UMKM agar akses pembinaan semakin luas dan merata.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan penguatan lembaga inkubator menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas wirausaha nasional sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

“Pendampingan melalui lembaga inkubator kami integrasikan dengan program Bursa Wirausaha Unggulan dan Pro-Kesra Produktif agar target 10 juta penduduk berwirausaha dapat tercapai secara lebih efektif,” ujarnya lewat rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Menurut Riza, hasil berbagai studi menunjukkan pelaku usaha yang memperoleh pendampingan melalui program inkubasi memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan mereka yang merintis usaha secara mandiri. Karena itu, penguatan kelembagaan inkubator terus dilakukan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan kompetensi para pendamping kewirausahaan.

“Banyak orang memiliki ide bisnis, tetapi belum mampu mewujudkannya menjadi usaha yang berkelanjutan. Melalui lembaga inkubator, calon wirausaha dapat memperoleh pendampingan, akses pembiayaan, pemasaran, sertifikasi, dan standardisasi yang dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan,” kata Riza.

Selain memperluas jangkauan layanan, Kementerian UMKM juga menerapkan standar pelatihan, sistem evaluasi, serta pemeringkatan lembaga inkubator untuk memastikan kualitas proses pembinaan semakin optimal.

“Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas lembaga inkubator, meningkatkan kualitas layanan pendampingan, dan memperluas peluang UMKM untuk berkembang hingga naik kelas,” kata Riza.

Di sisi lain, program pengembangan kewirausahaan pemerintah juga diperkuat melalui Bursa Wirausaha Unggulan yang dirancang sebagai ekosistem pembinaan terpadu. Program tersebut mencakup pelatihan, penguatan kapasitas usaha, fasilitasi legalitas dan sertifikasi, pengelolaan keuangan, hingga perluasan akses pembiayaan dan pemasaran.

Adapun Program Kesejahteraan Produktif (Pro-Kesra Produktif) diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat pada desil 5 hingga 10, melalui pendampingan berkelanjutan mulai dari tahap pra-produksi hingga pasca-produksi.

Riza menilai keberadaan inkubator, termasuk yang berada di lingkungan perguruan tinggi, memiliki posisi strategis dalam melahirkan inovasi berbasis teknologi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, inkubator tidak hanya berperan mencetak pelaku usaha baru, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Dukungan terhadap penguatan inkubator juga datang dari kalangan akademisi. Head of BINUS Incubator, Aloysius Bernanda Gunawan, menilai pendampingan menyeluruh menjadi faktor krusial bagi calon pengusaha maupun startup sejak tahap perumusan ide hingga penyempurnaan produk.

“Generasi muda memiliki kemampuan belajar yang cepat, adaptif terhadap perubahan, dan kaya akan ide. Jika didukung dengan pendampingan yang tepat, mereka tidak hanya mampu membangun usaha, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Founder Kasisolusi, Deryansha Azhary, menekankan pentingnya pelatihan kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan bisnis saat ini, termasuk penguatan kemampuan komunikasi, literasi, serta personal branding melalui platform digital.

Ia juga menyambut positif pengembangan platform SAPA UMKM sebagai sarana pendampingan yang dapat menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah.

“Pendampingan usaha yang merata melalui SAPA UMKM memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku UMKM untuk berkembang. Dengan demikian, pertumbuhan usaha tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia,” kata Dery.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap penyebab jumlah orang miskin bertambah banyak meskipun ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen.

Luhut menyebut penyebab orang miskin bertambah banyak dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya disebabkan kenaikan harga barang-barang. Ia mengklaim DEN sudah melakukan hitungan terkait fenomena ini.

"Itu terjadi bisa mungkin karena kenaikan harga. Kita ada datanya, saya nggak ingat. Dewan Ekonomi sudah menghitung mengenai itu," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (24/6) dikutip Detikfinance.

Meski demikian, Luhut menegaskan pertumbuhan ekonomi akan tetap terjadi. Pemerintah juga perlu memastikan berbagai program berjalan lebih efisien.

"Kalau ekonomi itu akan tumbuh, bagus. Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga tadi target semua yang kita kerjakan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk memanfaatkan bonus demografi. Periode bonus demografi Indonesia diperkirakan akan berakhir dalam 10 tahun ke depan.

"Kita juga harus betul-betul menyadari semua bersama bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 itu nanti sulit tercapai," imbuhnya.

Luhut yakin target Indonesia Emas 2045 masih dapat dicapai jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bekerja secara kompak. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan juga dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi korupsi.

"Kalau kita semua kompak, itu saya kira nggak ada masalah. Apalagi dengan government technology ini, akan pasti mengurangi korupsi, dan teknologi ini dibuat oleh anak-anak Indonesia," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti anomali kondisi ekonomi Indonesia. Ia heran data pertumbuhan ekonomi Indonesia tujuh tahun terakhir yang tak sejalan dengan temuan di lapangan.

Prabowo mengatakan dalam tujuh tahun belakangan, ekonomi RI disebut tumbuh sekitar 5 persen tiap tahun, sehingga dalam tujuh tahun, maka akumulasi pertumbuhan di angka 35 persen.

"Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30 persen, 35 persen,"ujar Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Namun, Prabowo menyebut selama tujuh tahun itu, justru temuan di lapangan berkata lain. Alih-alih rakyat miskin berkurang, angkanya justru bertambah di tengah ekonomi yang disebut terus bertumbuh itu.

"Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan turun," ucapnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbaikan pada fenomena ketidaksesuaikan keahlian atau skill mismatch yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dari beberapa sudut pandang.

Semuanya membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri tempat tenaga kerja akan ditempatkan. Penyelesaian skill mismatch akan membuat celah kerja (employment gap) terkikis.

Dengan demikian, pencari kerja dapat lebih capat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Ekonom sekligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, menyalahkan kurikulum saja untuk urusan skill mismatch dinilai terlalu sempit.

Masalah link and match memang nyata karena banyak kampus belum menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri, terutama dalam data, digital, bahasa, komunikasi profesional, riset terapan, dan pemecahan masalah.

"Akan tetapi, dari kacamata ekonomi, akar masalah juga terletak pada struktur industri," kata dia kepada Kompas.com, ditulis pada Selasa (23/6/2026).

Ia menambahkan, ketika ekonomi mengalami deindustrialisasi dini, pertumbuhan bergeser ke sektor jasa bernilai tambah rendah, dan investasi tidak cukup menciptakan pekerjaan profesional.

"Maka lulusan terbaik pun akan berdesakan di pasar kerja yang sempit," imbuh dia.

Menurut Syafruddin, kampus dapat memperbaiki kurikulum, tetapi jika industri tidak tumbuh pada sektor manufaktur modern, energi bersih, agroindustri, kesehatan, pendidikan, teknologi, riset, dan jasa profesional, maka serapan lulusan tetap lemah.

Jadi, masalahnya bukan memilih antara kualitas lulusan atau struktur industri. Keduanya saling mengunci.

Pasalnya, kurikulum yang lemah menciptakan lulusan kurang siap kerja. Struktur industri yang dangkal menciptakan terlalu sedikit pekerjaan berkualitas. Sedangkan, kebijakan publik harus memperbaiki dua sisi itu sekaligus.

Membangun program transisi kerja nasional

Menurut dia, intervensi jangka pendek paling mendesak ialah membangun program transisi kerja nasional bagi lulusan baru.

Pemerintah perlu mencegah lulusan menunggu terlalu lama tanpa pengalaman kerja karena masa tunggu itulah yang mempercepat human capital lost.

Program ini dapat berbentuk magang berbayar enam hingga 12 bulan, apprenticeship atau magang industri, subsidi upah sementara bagi perusahaan yang merekrut fresh graduate, proyek digitalisasi UMKM, riset terapan kampus-industri, dan penempatan tenaga terdidik di sektor prioritas daerah.

Di samping itu, subsidi perekrutan perlu diberikan dengan syarat perusahaan memberi pelatihan terstruktur, mentor, upah layak, sertifikasi, dan peluang kontrak lanjutan.

Pemerintah juga perlu membangun basis data lulusan, lowongan, keterampilan, dan masa tunggu kerja secara real time.

Dalam jangka pendek, tujuan utamanya bukan sekadar menurunkan angka pengangguran, tetapi menjaga agar keterampilan lulusan tetap aktif.

"Jika negara gagal merespons cepat, pengangguran terdidik akan berubah menjadi stok modal manusia yang terdepresiasi, dan biaya pemulihannya akan jauh lebih mahal," ucap dia.

Tidak semua salah sistem pendidikan

Peneliti Ekonomi di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kurang sepakat apabila seluruh kesalahan yang mengakibatkan skill mismatch ini dibebankan kepada sistem pendidikan.

"Memang ada persoalan kualitas lulusan dan relevansi kurikulum yang perlu dibenahi, tetapi akar masalahnya jauh lebih kompleks," ucap dia.

Bahkan dalam banyak kasus, ia bilang, masalah yang lebih mendasar justru terletak pada struktur ekonomi yang belum mampu menciptakan cukup banyak pekerjaan berkualitas.

Selama dua dekade terakhir, kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia mengalami pelemahan relatif, sementara penciptaan lapangan kerja lebih banyak terjadi di sektor jasa informal dengan produktivitas yang lebih rendah.

Akibatnya, Yusuf bilang, jumlah lulusan pendidikan tinggi tumbuh lebih cepat dibandingkan kemampuan industri menyerap tenaga kerja berkeahlian tinggi.

Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya menghadapi mismatch keterampilan, tetapi juga mismatch antara pasokan tenaga kerja terdidik dan permintaan tenaga kerja dari sektor produktif.

Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya memperbaiki kurikulum. Dalam jangka pendek, yang paling mendesak adalah memperkuat jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Yusuf berpandangan, pemerintah perlu memperluas program pelatihan berbasis kebutuhan industri, memperkuat sistem magang yang benar-benar terintegrasi dengan proses rekrutmen, serta membangun informasi pasar kerja yang lebih akurat agar lulusan mengetahui keterampilan yang sedang dibutuhkan.

"Pada saat yang sama, insentif investasi ke sektor-sektor padat keterampilan perlu diperkuat agar permintaan terhadap tenaga kerja terdidik meningkat," ucap dia.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi, yang dirilis pada 31 Oktober 2025 mengungkap pekerja yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya baru mencapai 64,64 persen.

Sedangkan sisanya, atau sebanyak 35,36 persen bekerja tidak sesuai tingkat pendidikan mereka.

Sementara itu, sebanyak 22,36 persen pekerja mengalami overeducated dan 13 persen undereducated.

Kondisi ini berarti terdapat 35,36 persen pekerja muda yang tidak berada pada posisi kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, mencerminkan ketidaksesuaian antara pasokan keterampilan lulusan dengan permintaan riil dunia kerja.

Di samping itu, secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional untuk penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas di Indonesia pada periode 2017-2024 terus mengalami penurunan, dari 5,56 persen apada 2017 menjadi 4,91 persen pada Februari 2024.

Namun demikian, secara lebih rinci, kondisi tersebut menunjukkan tantangan yang lebih serius.

Pada 2024, TPT pemuda masih berada di level 12,24 persen, lebih dari dua kali lipat TPT nasional.

Tren pengangguran pemuda ini bahkan pernah melonjak hingga hampir 15,7 persen pada 2020, beriringan dengan dampak pandemi yang menutup banyak peluang kerja baru.

Perbedaan tajam antara TPT nasional dan TPT pemuda menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan kebutuhan pemuda.

Perbaikan dari dua sisi

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menjelaskan kebijakan untuk menyelesaikan skill mismatch harus dirumuskan dengan hati-hati.

Pasalnya, perbaikan yang dilakukan haruslah mampu mereformasi kedua belah sisi. Kebijakan yang hanya mengelola supply lulusan tanpa menyentuh struktur penciptaan permintaan hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

"Dan hal yang sebaliknya juga berlaku," ucap dia.

Ia mengungkapkan,terdapat beberapa hal bisa dilakuan pemerintah untuk memperbaiki kondisi skill mismatch dalam jangka pendek.

Pertama, pemerintah dalam melakukan perluasan magang nasional. Sejauh ini program magang nasional arahnya sudah benar, tetapi skalanya belum proporsional.

Pelaksanaan magang nasional yang ada masih memiliki cakupan (coverage) yang terbatas dan belum menyentuh para pekerja atau calon pekerja yang membutuhkan secara menyeluruh.

Menurut Suhindarto, terdapat celah desain yang serius, yakni program ini hanya menjangkau lulusan yang lulus maksimal 1 tahun terakhir.

Padahal mereka yang sudah menganggur selama dua hingga tiga tahun justru paling membutuhkan jembatan kembali ke pasar kerja.

Kemudian, pemerintah juga dapat memberikan subsidi upah untuk UMKM. Intervensi ini jadi yang paling terbukti secara global tetapi belum ada di Indonesia. Berbagai negara telah mengimplementasikan subsidi
perekrutan tenaga kerja usia muda.

"Subsidi yang ditargetkan dengan tepat terbukti cost-effective dalam membantu pemuda menganggur mendapatkan pekerjaan," ucap Suhindarto

Subsidi premi program jaminan sosial

Peneliti utama SMERU Research Institute Asep Suryahadi menuturkan, kebijakan yang dapat diambil untuk mendorong penyerapan tenaga kerja baru yakni dengan subsidi premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Hal ini karena salah satu komponen biaya tenaga kerja bagi perusahaan adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah dapat mensubsidi sebagian iuran jaminan sosial bagi tenaga kerja yang baru direkrut selama 6 hingga 12 bulan pertama.

Ini secara langsung menurunkan beban biaya langsung perusahaan tanpa mengurangi hak perlindungan pekerja.

Selain itu, regulator juga dapat membuat sertifikasi kompetensi gratis berskala masif.

Asep berpandangan, banyak industri enggan merekrut fresh graduate karena ijazah dinilai belum menjamin keahlian praktis.

Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai uji kompetensi dan sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau sertifikasi internasional lainseperti AWS, Microsoft, Cisco untuk bidang IT) secara gratis bagi lulusan baru sebelum mereka melamar kerja.

"Langkah ini menekan biaya training yang biasanya harus ditanggung perusahaan," ungkap dia.

Menghitung kebutuhan tenaga kerja di masa depan

Asep menjelaskan, praktik terbaik (best practice) untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja di masa depan adalah dengan menyusun macro-manpower planning (perencanaan tenaga kerja makro).

Pemerintah juga dapat melakukan pengembangan occupational outlook secara berkala untuk memetakan bright outlook occupations atau pekerjaan yang diproyeksikan tumbuh pesat dalam 10 tahun ke depan.

Tak lupa, pemerintah juga perlu menghitung declining occupations atau pekerjaan yang kemungkinan besar akan berkurang banyak atau hilang dalam 10 tahun ke depan.

Selain itu, pemerintah juga bisa membentuk Dewan Keterampilan, yang terdiri dari asosiasi industri, pelaku usaha utama, akademisi, dan perwakilan buruh di sektor-sektor strategis.

"Dewan ini bertugas merumuskan standar kompetensi masa depan (SKKNI) dan memberikan mandat kepada dunia pendidikan mengenai jenis kompetensi yang akan banyak dibutuhkan dalam 10 tahun ke depan," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Bernostalgia dengan fotografi analog dan film, Lomography kini hadir di Indonesia setelah PT Duta Sukses Indonesia hadir dalam distributor resmi. Peluncuran yang dilakukan di Liberta Cafe and Restaurant, Jakarta menjadi momen penting bagi para pegiat fotografi, komunitas kreatif, dan media.

Kehadiran Lomography di Indonesia semakin melengkapi ekosistem fotografi yang dinamis sejalan dengan tren kebangkitan fotografi film yang digandrungi oleh generasi muda hingga profesional.

"Kami sangat antusias membawa Lomography ke Indonesia. Brand ini bukan sekadar kamera, tetapi sebuah trend culture gerakan kreatif yang mendorong setiap orang untuk mengeksplorasi sisi artistik yang hanya bisa didapat melalui fotografi analog,” ujar CEO PT Duta Sukses Indonesia Denny Tjiusnoyo, belum lama ini.

Lomography dikenal di seluruh dunia sebagai pionir dalam culture/budaya fotografi yang membawa kebebasan berekspresi dalam mengambil foto tanpa perlu terpaku pada kaidah-kaidah baku fotografi pada umumnya. Dengan slogan lomography, don’t think just shoot.

Budaya Lomography tercermin dengan kehadiran kamera-kamera analoq dan instant camera ikonik seperti MC-A, Diana, Fisheye, La Sardina, Instant Automat serta film-film LomoChrome unik yang mampu menghasilkan efek warna khas dan tidak terduga.

Kehadiran produk-produk ini di Indonesia diharapkan dapat menginspirasi lahirnya karya-karya fotografi yang segar dan inovatif.

Para pengunjung yang hadir dalam acara launching dapat merasakan langsung sensasi mengambil gambar dengan berbagai kamera Lomography serta melihat langsung koleksi film-film berwarna seperti LomoChrome Purple dan LomoChrome Metropolis yang terkenal dengan karakter warna uniknya.

Selain itu juga ditampilkan teknik mendevelop film menggunakan Lomo Daylight Developing Tank yang sangat menarik. Acara ini menjadi wadah bagi komunitas fotografi analog untuk bertemu dan berbagi inspirasi.

Ke depannya, perusahaan akan menginisiasi berbagai kegiatan seperti Lomowalk, workshop, dan pameran fotografi untuk memperkuat ekosistem kreatif di Tanah Air.

"Dengan dukungan penuh dari Lomography global dan antusiasme komunitas lokal, kami optimis brand ini akan diterima dengan baik dan menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin bereksperimen dan bersenang-senang melalui fotografi," kata Denny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dan mencapai visi Indonesia Emas pada 2045.

Namun di sisi lain, produktivitas nasional masih menghadapi tantangan adanya ketidaksesuaian keahlian atau skill mismatch di sektor ketenagakerjaan.

Fenomena yang menyoroti keterampian dan tingkat pendidikan pekerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri ini berpotensi menurunkan produktivitas yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonom sekligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, potensi nilai ekonomi yang hilang dapat dihitung dengan pendekatan output gap tenaga kerja terdidik.

Rumus sederhananya, jumlah lulusan berpendidikan tinggi yang menganggur atau bekerja di bawah kualifikasi dikalikan dengan produktivitas rata-rata tenaga kerja terdidik, lalu dikoreksi dengan tingkat depresiasi keterampilan dan lama masa tunggu kerja.

Sebagai ilustrasi, ketika terdapat satu juta lulusan perguruan tinggi tidak terserap industri, dan setiap lulusan sebenarnya mampu menghasilkan nilai tambah tahunan setara rata-rata produktivitas pekerja formal terdidik, maka PDB kehilangan output yang seharusnya tercipta dari kerja, konsumsi, pajak, inovasi, dan efek pengganda permintaan.

"Kerugian ini harus dihitung lebih luas daripada upah yang hilang," kata dia kepada Kompas.com, ditulis pada Rabu (17/6/2026).

Pasalnya, penghitungan tersebut juga mengungkapkan potensi negara yang kehilangan Pajak Penghasilan (PPh), iuran jaminan sosial, konsumsi kelas menengah, dan akumulasi pengalaman kerja.

Syafruddin menjabarkan, kajian human capital depreciation menunjukkan keterampilan dapat turun ketika tidak digunakan.

Sementara itu, Arrazola dan de Hevia memperkirakan depresiasi modal manusia sekitar 1 hingga 1,5 persen per tahun, sedangkan Lentini dan Gimenez menemukan rentang 1 hingga 6 persen lintas sektor.

"Jadi, semakin lama lulusan menganggur, semakin besar output yang hilang, bukan hanya karena mereka tidak bekerja, tetapi karena nilai produktivitas mereka ikut terkikis," ucap dia.

Skill mismatch perpanjang perangkat pendapatan menengah

Skill mismatch yang masif jelas berisiko memperpanjang masa Indonesia masuk dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap).

Hal ini dapat terjadi karena negara dianggap gagal mengubah pendidikan tinggi menjadi produktivitas nasional.

Saat ini, Indonesia sedang berada dalam fase demografi yang sempit yakni penduduk usia produktif besar, tetapi kualitas pekerjaan belum naik secepat jumlah lulusan.

Ketika lulusan perguruan tinggi masuk pengangguran, sektor informal, atau pekerjaan rendah keterampilan, bonus demografi berubah menjadi tekanan sosial.

Syafruddin mengungkapkan, middle income trap terjadi ketika upah naik, tetapi produktivitas tidak cukup tinggi untuk membawa ekonomi naik kelas.

Sementara itu, skill mismatch memperburuk kondisi itu karena pendidikan menghasilkan ijazah, sedangkan industri tidak menyerap keterampilan.

Pada akhirnya, negara akan menanggung paradoks belanja pendidikan meningkat, jumlah sarjana bertambah, tetapi output per pekerja tidak melonjak.

Jika kondisi ini berlanjut, Indonesia dapat kehilangan momentum bonus demografi.

"Tenaga muda terdidik yang seharusnya menjadi mesin inovasi justru mengalami depresiasi keterampilan, frustrasi ekonomi, dan penurunan daya tawar di pasar kerja," kata Syafruddin.

Sepertiga pekerja tak bekerja sesuai tingkat pendidikan

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi, yang dirilis pada 31 Oktober 2025 mengungkap pekerja yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya baru mencapai 64,64 persen.

Sedangkan sisanya, atau sebanyak 35,36 persen bekerja tidak sesuai tingkat pendidikan mereka.

Sementara itu, sebanyak 22,36 persen pekerja mengalami overeducated dan 13 persen undereducated.

Kondisi ini berarti terdapat 35,36 persen pekerja muda yang tidak berada pada posisi kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, mencerminkan ketidaksesuaian antara pasokan keterampilan lulusan dengan permintaan riil dunia kerja.

Fenomena ini sejalan dengan teori job-skill mismatch yang menekankan, ketidakselarasan antara pendidikan dan kebutuhan kerja dapat menimbulkan inefisiensi dalam pasar tenaga kerja serta berdampak pada rendahnya produktivitas individu maupun ekonomi secara keseluruhan.

Kasus ini adalah sebuah kondisi struktural di pasar kerja ketika tingkat pendidikan formal yang dimiliki seorang pekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang secara umum dibutuhkan untuk pekerjaannya.

Fenomena ini memiliki dua sisi yakni overeducated (pendidikan berlebih), atau situasi ketika pekerja memiliki kualifikasi lebih tinggi dari yang disyaratkan, dan undereducated (pendidikan kurang), atau saat
kualifikasi pekerja lebih rendah.

Fenomena mismatch pendidikan-pekerjaan di kalangan angkatan kerja muda Indonesia terus menjadi persoalan signifikan yang tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu tetapi juga produktivitas nasional.

Bukan masalah ketenagakerjaan, tapi produktivitas nasional

Peneliti Ekonomi di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, persoalan skill mismatch tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah ketenagakerjaan, melainkan sudah menjadi persoalan produktivitas nasional.

"Ketika jutaan lulusan pendidikan tinggi tidak terserap pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, ekonomi kehilangan potensi output yang seharusnya dapat dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut," ucap Yusuf.

Ia menjelaskan, untuk menghitung potensi nilai ekonomi yang hilang, pendekatan yang paling umum adalah membandingkan produktivitas pekerja yang bekerja sesuai kualifikasinya dengan produktivitas pekerja yang menganggur atau bekerja di bawah tingkat keterampilannya.

Secara sederhana, jika seorang lulusan perguruan tinggi memiliki potensi menghasilkan nilai tambah tertentu per tahun, tetapi akhirnya menganggur atau bekerja pada pekerjaan yang tidak memanfaatkan kompetensinya, maka selisih produktivitas tersebut dapat dianggap sebagai output yang hilang.

Dalam skala nasional, kerugian ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah tenaga kerja yang mengalami mismatch dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja sektor formal atau sektor yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

"Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya output saat ini, tetapi juga hilangnya akumulasi keterampilan, inovasi, dan pendapatan yang seharusnya tercipta dalam jangka panjang," terang dia.

Peluang bonus demografi jadi mesin pertumbuhan

Dari permasalahan itu, Yusuf melihat skill mismatch yang berlangsung secara masif memang berpotensi memperlambat upaya Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.

"Bonus demografi hanya akan menjadi mesin pertumbuhan apabila penduduk usia produktif mampu bekerja pada sektor yang menghasilkan produktivitas tinggi," ucap dia.

Ia menjelaskan, ketika tenaga kerja terdidik terus menumpuk pada pekerjaan berproduktivitas rendah atau bahkan menganggur, maka bonus demografi berubah menjadi beban demografi.

Negara berpotensi kehilangan kesempatan meningkatkan produktivitas, sementara investasi pendidikan yang telah dikeluarkan rumah tangga maupun pemerintah tidak menghasilkan pengembalian ekonomi yang optimal.

"Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi cenderung tertahan pada level menengah dan sulit melakukan lompatan menuju negara berpendapatan tinggi," tutur Yusuf.

Dampak tidak langsung dari skill mismatch

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menambahkan, secara sederhana, sebenarnya metode yang paling umum digunakan adalah dengan cara menghitung selisih dari upah yang seharusnya diperoleh sesuai tingkat pendidikan terhadap upah aktual yang didapatkan oleh seseorang yang bekerja pada posisi atau bidang yang tidak seharusnya.

Ketika dijumlahkan secara agregat, nantinya akan dapat terlihat bagaimana dampaknya terhadap PDB secara langsung.

"Namun, dampak tidak langsungnya juga masih perlu dihitung," ucap dia.

Pasalnya, turunnya penghasilan dari kategori ini juga akan menurunkan konsumsi rumah tangga dan berbagai hal terkait lainnya yang juga menjadi efek tidak langsungnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kesempatan kerja dan kebutuhan tenaga tak selaras

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional untuk penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas di Indonesia pada periode 2017-2024 terus mengalami penurunan, dari 5,56 persen apada 2017 menjadi 4,91 persen pada Februari 2024.

Namun demikian, secara lebih rinci, kondisi tersebut menunjukkan tantangan yang lebih serius.

Pada 2024, TPT pemuda masih berada di level 12,24 persen, lebih dari dua kali lipat TPT nasional.

Tren pengangguran pemuda ini bahkan pernah melonjak hingga hampir 15,7 persen pada 2020, beriringan dengan dampak pandemi yang menutup banyak peluang kerja baru.

Perbedaan tajam antara TPT nasional dan TPT pemuda menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan kebutuhan pemuda.

Pemuda yang baru lulus pendidikan menengah maupun tinggi sering kali menghadapi “jebakan transisi” yakni kesenjangan keterampilan, minimnya pengalaman kerja, hingga keterbatasan akses informasi pasar kerja.

Dengan kata lain, meskipun perekonomian nasional berhasil menekan angka pengangguran secara umum, tantangan utama justru terletak pada penciptaan lapangan kerja yang layak bagi generasi muda.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Ada yang retak dalam bangunan demokrasi kita hari ini. Kaum muda yang digadang sebagai tulang punggung masa depan bonus demografi kini terkungkum dalam kecemasan—khususnya berkaitan dengan partisipasi politik mereka secara substansial. Kaum muda yang digadang menjadi motor perubahan masa depan, kini sedang dilingkupi rasa takut yang akut dalam berdemokrasi.

Fenomena di atas terlihat dari hasil “Survei Q4 Muda Bicara ID” yang mengungkap fakta mencengangkan sekaligus alarm keras. Sebanyak 61,9% kaum muda mengaku takut untuk berpartisipasi dan bersuara dalam pengawalan kebijakan publik.

Ada berbagai alasan ketakutan tersebut yang mereka utarakan berdasarkan data survei tersebut: Pemicu tertinggi adalah ketakutan menghadapi intimidasi atau ancaman fisik dan hukum. Kemudian diikuti oleh kecemasan akan terasingkan dari lingkungan sosial, hingga kekhawatiran atas dampak buruk pada masa depan finansial dan karier mereka.

Ketakutan ini bukan tanpa dasar, data yang sama mengungkap bahwa 4 dari 10 responden mengaku pernah mengalami intimidasi langsung akibat mengutarakan pendapat mereka.

Spiral Keheningan

Ancaman dan ketakutan yang dirasakan oleh kaum muda nampak berwujud nyata. Tidak hanya di ruang luring, tapi juga merambah ke ruang daring. Di ruang fisik misalnya, kita menyaksikan bagaimana ruang publik semakin menyempit dan kerap diwarnai pendekatan represif oleh aparat keamanan.

Aksi BEM UI bersama elemen mahasiswa dan masyarakat pada Jumat, 12 Juni lalu juga menjadi gambaran, bagaimana pengamanan berlebihan oleh aparat bersenjata lengkap dihadirkan—tidak hanya Polisi, tapi juga TNI. Demonstrasi yang sejatinya merupakan hak konstitusional warga negara, justru dihadapi oleh penjagaan berlebihan.

Ketakutan juga ditularkan melalui teror-teror hingga aksi kekerasan yang dirasakan aktivis. Dari kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus hingga pemenjaraan terhadap puluhan aktivis akibat aksi pada Agustus 2025 lalu. Rentetan pola represif ini seolah mengirimkan pesan implisit untuk kaum muda bisa berpikir ulang sebelum bersuara terhadap kebijakan.

Virus ketakutan juga disebar melalui represi di ruang digital—ruang yang dulunya dielukan sebagai oase kebebasan berpendapat. Merujuk data SAFENet, represi digital kini mewujud dalam berbagai bentuk seperti peretasan akun media sosial. Kemudian serangan siber berupa Distributed Denial of Service (DDoS) terhadap media yang kritis, doxing dengan penyebaran data pribadi untuk mengintimidasi, hingga jerat hukum karet UU ITE yang siap menerkam siapa saja yang vokal.

Rentetan represi digital yang dirasakan dan disaksikan langsung menambah ketakutan kaum muda untuk turut serta menyuarakan keresahannya terhadap kebijakan publik.

Fenomena ini selaras dengan teori yang digagas oleh Elisabeth Noelle-Neumann: “The Spiral of Silence” (Spiral Keheningan). Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung menyembunyikan opininya jika mereka merasa pandangan mereka tidak populer atau jika mengekspresikannya akan berujung pada isolasi sosial dan ancaman.

Inilah yang kemudian menciptakan gap besar antara rakyat dan penguasa. Sehingga dirawatlah mitos yang menganggap bahwa kebijakan tidak boleh dikomentari, apalagi dikritik oleh rakyat—mekanisme koreksi publik semakin menghilang dan dianggap tabu.

Di tengah kepungan kecemasan ini, kaum muda secara kolektif harus mengubur dalam-dalam mitos bahwa ada jarak yang memisahkan antara rakyat dan penguasa. Pemerintah dan pemangku kebijakan bukanlah entitas feodal yang kedudukannya tidak boleh disentuh, melainkan pelayan publik yang mandatnya lahir dari rahim rakyat.

Kesadaran akan hak konstitusional ini harus berjalan beriringan dengan rekonstruksi total pada cara pandang pemerintah dalam melihat dialektika publik.

Otoritas negara perlu menyadari bahwa kritik, sanggahan, dan komentar pedas dari generasi muda atas sebuah kebijakan publik bukanlah manifestasi dari kebencian atau upaya makar, melainkan bukti otentik dari kepedulian warga negara yang harus dirawat.

Merawat Api Kritik

Jika ketakutan kaum muda dalam bersuara terus dibiarkan mengkristal, maka kita sedang berjalan menuju kematian demokrasi itu sendiri. Demokrasi Indonesia akan mengalami penyempitan makna, yakni sebatas dimaknai prosedural melalui proses pemilihan umum. Namun, untuk demokrasi substansial yang partisipatif semakin terkubur dalam.

Kaum muda tidak boleh menyerah pada spiral keheningan. Sebagai bagian dari separuh lebih demografi Indonesia, patut dan wajib untuk jeli dan kritis mengawal kebijakan hari ini yang juga akan berdampak 20-30 tahun ke depan.

Negara juga seharusnya merangkul dan melindungi hak kebebasan berpendapat. Bukan justru memperkuat virus ketakutan dan instrumen pembungkaman. Bagi kaum muda, kolektivitas dan nalar kritis menjadi kunci. Apa pun peran dan posisi, kontribusi bagi negara harus terus dirawat.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendukung desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi tegas untuk menjerat pelaku dan pengkampanye LGBT di Indonesia. Praktik kampanye LGBT dapat dijerat hukuman pidana jika perbuatan tersebut melibatkan unsur pencabulan, kekerasan, korban di bawah umur, dilakukan di depan umum, atau dipublikasikan sebagai pornografi.

"Pasal KUHP yang baru, Pasal 414 dan 416 sangat jelas mengatur hukuman mengenai LGBT. Namun kami juga mendukung langkah MUI mengenai usulan UU untuk menjerat pelaku dan pengkampanye LGBT," ujar Singgih, Sabtu (13/6/2026).

Larangan kampanye LGBT di media sosial untuk menjaga moral bangsa dan melindungi masyarakat dari nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama serta Pancasila. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa

“Karena itu, segala bentuk perilaku maupun kampanye yang merusak tatanan moral dan agama seperti LGBT memang harus disikapi dengan regulasi yang kuat dan berkepastian hukum," katanya.

Dia prihatin kampanye LGBT yang kini semakin berani menunjukkan eksistensinya secara terbuka di media sosial. Fenomena ini sebagai ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

"Media sosial saat ini menjadi ruang yang sangat mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Jika konten kampanye LGBT dibiarkan bebas, hal ini berpotensi menormalisasi perilaku menyimpang,” ucapnya.

Singgih mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta aparat penegak hukum bersikap lebih proaktif dan agresif dalam memblokir akun-akun maupun konten yang bermuatan kampanye LGBT.

"Media sosial tidak boleh menjadi panggung untuk mempromosikan gaya hidup yang menyimpang dari kodrat dan konstitusi kita. Kita tidak bisa tinggal diam melihat generasi muda terpapar infiltrasi budaya yang merusak setiap harinya," tegasnya.

Di sisi lain, dia mengimbau orang tua, lembaga pendidikan, dan tokoh agama memperkuat benteng moral anak-anak melalui penanaman nilai-nilai agama yang kuat sejak dini. “Keluarga adalah filter utama,” sambungnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong penggunaan data yang lebih akurat untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Pendekatan berbasis nama dan alamat atau by name by address dinilai penting agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat menyasar keluarga yang membutuhkan.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mengatakan, data presisi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas program penanganan stunting.

"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Budi di Jakarta, Kamis (11/6/2026)

Menurut Budi, penguatan sistem data perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antarkementerian dan lembaga.

Budi menjelaskan, ketersediaan data yang berkualitas menjadi syarat penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti sehingga intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting.

"Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga berisiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan yang dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ujar Budi.

Selain data yang akurat, koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah juga dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan program. Pemerintah daerah berperan langsung dalam pelaksanaan program karena berhadapan dengan masyarakat dan memahami kebutuhan wilayah masing-masing.

"Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program," tuturnya.

Budi menilai penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang tumbuh dengan asupan gizi memadai dan lingkungan yang mendukung memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas ekonomi.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memanfaatkan bonus demografi dan mendukung target Indonesia Emas 2045.

Budi mengatakan, percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang melibatkan Bank Dunia dan Bappenas disebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga agar penanganan stunting berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

"Upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, tetapi membutuhkan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan," ucap Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR RI, M H Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar memanfaatkan bonus demografi secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Perkembangan kecerdasan buatan atauartificial intelligence(AI) semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga mengelola keuangan. Di tengah pesatnya transformasi digital, penguasaan AI dinilai menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda.

Indonesia saat ini memasuki periode bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif. Di saat yang sama, penggunaan teknologi AI terus meluas dan mulai mengubah pola pengambilan keputusan, termasuk dalam aktivitas investasi dan pengelolaan keuangan pribadi.

President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The, mengatakan AI kini tidak lagi bisa dipandang sebagai teknologi masa depan karena telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

“AI bukan lagi teknologi masa depan. AI telah menjadi infrastruktur baru yang mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, berinvestasi, bahkan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Moleonoto dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini bukan hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif. Sebab, di tengah maraknya informasi digital, anak muda juga rentan terhadap berbagai risiko seperti penipuan siber, fenomenafear of missing out(FOMO), hingga judionline.

Karena itu, literasi finansial dan literasi teknologi dinilai harus berjalan beriringan. Tanpa pemahaman yang memadai, generasi muda berisiko hanya menjadi pengguna teknologi tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang optimal.

Seiring perkembangan tersebut, sejumlah pelaku industri keuangan mulai mengintegrasikan AI ke dalam layanan mereka. Teknologi ini dimanfaatkan untuk membantu pengguna memperoleh informasi lebih cepat, menganalisis data, dan mengambil keputusan secara lebih terukur.

Moleonoto menilai AI seharusnya dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kualitas keputusan hidup, bukan ancaman yang akan menggantikan peran manusia.

“Transformasi ekonomi nasional tidak dimulai dari saham atautrading, melainkan dari cara berpikir. AI harus menjadi sarana peningkatan kualitas keputusan hidup dan proteksi finansial,” ujarnya.

Dengan perkembangan yang semakin pesat, kemampuan memahami AI diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan daya saing generasi muda di era ekonomi digital.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cerita Nuraini (31) berebut kesempatan menjadi petugas Pasukan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Jakarta adalah wajah suram dunia pendidikan dan kerja tanah air.

Riwayat Nuraini dipublikasikan Harian Kompas pada 9 Juli 2025 lalu.

Sarjana pendidikan dengan dua anak itu harus bersaing dengan 69 warga lain untuk bisa menjadi pasukan oranye di Kelurahan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat.

Nuraini yang bergelar sarjana berebut kesempatan menjadi tukang bersih-bersih di ibu kota.

Kisah Nuraini adalah contoh nyata bagaimana pekerja di tanah air tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan aliasmismatch.

Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi individu pekerja.

Jauh lebih luas, mismatch mengakibatkan pasar tenaga kerja tidak efisien dan produktivitas ekonomi menurun.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) “Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi” yang dipublikasikan pada November 2025 mengungkap vertical mismatch menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT).

BPS melaporkan, TPT pemuda pada tahun 2024 mencapai 12,24 persen, dua kali lipat lebih tinggi dari TPT nasional di level 4,91 persen.

“Perbedaan tajam antara TPT nasional dan TPT pemuda menyingkap adanya ketidakselarasan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan kebutuhan pemuda,” tulis BPS dalam laporannya.

Golongan pemuda ini disebut terjebak dalam transisi karena kesenjangan keterampilan, pengalaman kerja minim, hingga akses pasar informasi kerja yang terbatas.

Menurut BPS, meskipun tingkat pengangguran secara umum berhasil ditekan, namun generasi muda dihadapkan pada kesulitan mendapatkan lapangan kerja yang layak.

“Kondisi ini penting dicermati, mengingat pemuda merupakan bonus demografi yang seharusnya menjadi motor penggerak produktivitas bangsa, bukan justru terjebak dalam siklus pengangguran,” tegas BPS.

Vertical mismatch dan nasib suram pekerja

Kisah Nuraini merupakan bentuk nyata vertical mismatch, fenomena kesenjangan tingkat pendidikan seseorang dengan kualifikasi yang sebenarnya dibutuhkan pekerjaan yang dijalani.

Vertical mismatch berbeda dengan horizontal mismatch yang terjadi ketika latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan pekerjaan seseorang.

BPS menyebut, vertical mismatch memiliki dua wajah.

Pertama, overeducated, ketika pekerja memiliki kualifikasi lebih tinggi dibandingkan syarat pekerjaan suatu pekerjaan.

Kedua, undereducated atau pendidikan kurang di mana pekerja memiliki kualifikasi lebih rendah.

Dari dua kategori itu, kita mengetahui kisah Nuraini adalah gambaran overeducated.

“Contoh jamak kasus klasik overeducated yang kita temui adalah seorang sarjana yang bekerja sebagai staf administrasi atau kasir,” tulis BPS.

Lembaga riset negara itu menegaskan, persoalan mismatch ini bukan sekadar “guyonan” melainkan masalah dalam sistem pasar tenaga kerja.

Data BPS menunjukkan, 65,65 persen pekerja muda tidak sesuai dengan pendidikannya;

22,36 persen overeducated, dan 13 persen lainnya undereducated.

Data tersebut sekaligus menunjukkan, 35,36 persen pekerja muda tidak bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan mereka.

Nasib suram juga menimpa pekerja muda yang mengalaminya.

“Ditemukan bahwa pekerja yang mengalami overeducated menerima upah yang lebih rendah hingga sekitar 7,57 persen dibanding pekerja yang pekerjaannya sesuai dengan pendidikan mereka,” tulis BPS.

Selain itu, fenomena mismatch itu juga menimbulkan antrean calon pekerja.

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang meledak mengantre di posisi teratas pada sektor kerja yang tidak membutuhkan gelar sarjana.

“Mereka ‘menggeser’ para lulusan dengan tingkat pendidikan lebih rendah, menciptakan efek domino mismatch di seluruh spektrum pasar kerja,” tulis BPS.

Hanya sedikit pengusaha dapati kualitas pekerja yang sesuai

Dampak buruk fenomena mismatch tidak hanya dirasakan pekerja.

Kondisi itu juga turut menghambat perkembangan perusahaan.

Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, menyebut, menyebut perusahaan tanah air merasakan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) kurang kompetitif.

“Kualitas tenaga kerja belum sebanding dengan kebutuhan industri,” kata Ajib saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/6/2026).

Ajib menyebut, berdasarkan data BPS pada 2024 36,4 persen pekerja di Tanah Air hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

Sementara, jumlah pekerja lulusan perguruan tinggi hanya 12,7 persen.

Hasil survei Apindo juga mengungkap para pekerja tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

“Hanya 26 persen pelaku usaha yang merasa kualitas tenaga kerja sudah sesuai dengan kebutuhan,” tutur Ajib.

Sementara itu, data ASEAN melaporkan di Indonesia jumlah tenaga berketerampilan tinggi hanya 9 persen.

Jumlah itu terpaut jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

“Lebih rendah dibanding Malaysia 25 persen, Thailand 14 persen, Vietnam 10 persen,” ujar Ajib.

Terpisah, anggota pakar Apindo Anton J. Supit, mengatakan sistem pendidikan di Jerman dan negara lain di Benua Eropa cenderung lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Di sana, sejak tamat SMP, siswa sekolah diminta memutuskan menjadi ilmu murni atau ilmu terapan.

Jika ingin menjadi ilmuwan, mereka melanjutkan pendidikan ke SMA dan perguruan tinggi.

Sementara, pelajar yang berniat segera bekerja menempuh pendidikan SMK dan vokasi.

Mereka hanya mempelajari teori lebih sedikit dan langsung praktik sesuai kompetensi yang ditekuni.

“Ya jadi faktor praktik di tempat kerja itu penting yang kita kenal dengan magang. Jadi magang itu pun harus tersistem enggak bisa cuma asal saja masuk pabrik atau masuk kantor,” kata Anton saat dihubungi Kompas.com.

Namun, kata Anton, sistem integrasi pendidikan Indonesia dengan dunia kerja belum rapi.

Pemerintah belum membangun sistem, termasuk uji kompetensi berstandar nasional yang menjamin lulusan SMK bisa diterima bekerja.

“Jadi ini harus tersistem dengan baik dan sebaiknya ada undang-undang tentang vokasi. Kita sekarang kan tidak,” ujar Anton.

“Ini yang membuat kenapa tamatan SMK itu persentasenya tinggi dibandingkan yang lain untuk mendapatkan pekerjaan,” tambahnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Muktiani Asrie Suryaningrum

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya

Indonesia saat ini berada pada fase ageing population dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 11,97% sebagaimana dirilis dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. Data ini menunjukan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas telah menembus 11,97% atau sekitar 34 juta jiwa dari total populasi, mempertegas adanya penuaan penduduk di Indonesia (fase ageing population).

Persentase Penduduk Lanjut Usia (lansia) terus meningkat dari 7,59% pada 2010, menjadi 8,47% pada 2015, dan tetap meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,93%. Pada 2025, persentase penduduk lansia mencapai 11,97%, terdiri atas 12,61% lansia perempuan dan 11,34% lansia laki-laki.

Fenomena ini kerap direspon dengan kecemasan. Lansia sering kali dipandang secara peyoratif sebagai beban pembangunan, pemicu lonjakan biaya kesehatan, dan beban finansial keluarga. Namun, sudut pandang konvensional ini harus segera dirombak. Lonjakan populasi lansia justru membuka jendela peluang baru yang disebut Bonus Demografi Tahap Kedua (Second Demographic Dividend). Jendela ini hanya akan terbuka jika negara mampu mengubah populasi perak ini menjadi kelompok yang sehat, mandiri, dan tetap produktif.

Dinamika penuaan penduduk menunjukkan variasi yang cukup besar antarwilayah. Kecepatan penuaan penduduk di Indonesia tidak merata, menciptakan tantangan kewilayahan yang kompleks. Saat ini 16 provinsi telah memasuki aging population, sementara 22 provinsi lainnya belum. Seluruh wilayah di Pulau Jawa sudah mengalami fase ini, sedangkan Maluku dan Papua masih didominasi penduduk usia muda.

Berdasarkan SUPAS 2025, Provinsi DI Yogyakarta memiliki persentase penduduk lansia tertinggi, yaitu 17,83%, diikuti oleh Jawa Timur (15,45%), dan Bali (15,07%). Sebaliknya, persentase penduduk lansia terendah terdapat di Papua Tengah (6,71%), Papua Barat (6,77%), dan Papua Selatan (6,81%).

Ketimpangan ini menegaskan bahwa kebijakan jaring pengaman lansia tidak boleh disamaratakan. Pulau Jawa membutuhkan infrastruktur layanan lansia yang agresif dan padat, sementara wilayah timur Indonesia harus mengoptimalkan perlindungan sosial dasar sembari bersiap menghadapi transisi serupa.

Di balik angka statistik tersebut, kondisi riil lansia di Indonesia saat ini masih didominasi oleh tiga fenomena kerentanan. Pertama, Krisis Finansial Hari Tua & Jebakan Generasi Sandwich. Lebih dari 90% lansia tidak memiliki tabungan masa tua, dan hanya 8,82% yang menerima dana pensiun tetap. Akibatnya, sebanyak 48,56% lansia menggantungkan hidup sepenuhnya pada kiriman uang anak atau cucu. Hal ini memperparah fenomena sandwich generation, di mana kelompok usia produktif terhimpit secara ekonomi karena harus membiayai dua generasi sekaligus (anak dan orang tua).

Kedua, Fenomena "Working to Survive" (Bekerja Demi Bertahan Hidup), Ketiadaan jaminan hari tua memaksa 37,72% lansia di Indonesia untuk tetap bekerja fisik. Tragisnya, mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal (pertanian dan perdagangan kecil) dengan upah rendah. Mereka terpaksa bekerja bukan untuk mengaktualisasikan diri, melainkan murni agar tidak kelaparan. Situasi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan lansia, di mana 74,55% hanya mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

Ketiga, Paradoks Angka Harapan Hidup, Meskipun intervensi medis berhasil memperpanjang usia biologis masyarakat, kualitas hidup sehat (healthy life expectancy) lansia kita justru rendah. Lansia Indonesia hari ini rentan terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM) kronis seperti hipertensi, stroke, jantung, dan diabetes. Sekitar 5% dari mereka berada dalam kondisi ketergantungan fisik total yang membutuhkan sistem perawatan jangka panjang (long-term care).

Pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga sebenarnya telah meluncurkan sejumlah program makro, namun sifatnya dinilai masih reaktif (menyembuhkan gejala) ketimbang preventif-strategis. Kementerian Sosial (Kemensos), fokus pada jaring pengaman sosial dasar melalui Program Bansos Permakanan Lansia (makanan siap saji untuk lansia tunggal miskin) serta alokasi khusus dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mengandalkan jaringan Posyandu Lansia dan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) yang kini telah mencakup 80,78% lansia.

Namun, sistem ini baru bekerja ketika lansia sudah jatuh sakit. Kementerian Kependudukan dan Pembanguna Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, menggulirkan Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk mengedukasi keluarga inti mengenai cara merawat lansia di rumah.

Pendekatan karitatif (pemberian bantuan) seperti ini menempatkan lansia murni sebagai beban biaya (cost center). Jika paradigma ini tidak diubah, anggaran negara akan habis terkuras untuk membiayai perawatan kesehatan dan bansos ketika populasi lansia diproyeksikan melonjak tajam hingga 20,31% (65 juta jiwa) pada tahun 2045.

Indonesia harus belajar dari negara-negara yang telah lebih dulu menjinakkan bom waktu demografi ini melalui kebijakan yang terintegrasi. Misalnya, di Jepang mengintegrasikan lansia kembali ke masyarakat melalui konsep Ikigai (alasan untuk hidup) dan Long Term Care Insurance. Secara struktural, mereka memiliki Kaigo Hoken (Asuransi Perawatan Jangka Panjang) yang wajib diikuti warga usia 40 tahun ke atas. Sistem ini menanggung 90% biaya pengasuh (caregiver) lansia, sehingga tidak memotong produktivitas generasi muda.

Lain halnya di Singapura menerapkan strategi pencegahan hulu dengan membangun ratusan Active Ageing Centres di bawah pemukiman (Housing & Development Board/HDB). Tempat ini adalah pusat komunitas yang disediakan oleh pemerintah Singapura di lantai dasar (disebut void deck) gedung apartemen HDB. Pusat ini dirancang agar para lansia dapat tetap tinggal secara mandiri di lingkungan mereka sendiri (ageing-in-place) namun tetap mendapatkan dukungan. Lansia diwajibkan berkumpul untuk olahraga, pemeriksaan kesehatan, dan interaksi sosial. Singapura juga memberikan subsidi pajak besar bagi perusahaan yang mendesain ulang tempat kerja agar ramah lansia (Workplace Silver Horizons).

Bonus Demografi Tahap Kedua terjadi ketika akumulasi modal, tabungan, dan pengalaman dari penduduk senior (lansia) dapat dikonversi menjadi produktivitas nasional ekonomi baru, yang dikenal sebagai Silver Economy. Agar jendela peluang ini tidak terbuang sia-sia, Indonesia wajib menciptakan cetak biru program inovasi.

Menua adalah kepastian biologis, namun menjadi lansia yang sehat, mandiri, dan berdaya adalah hasil dari desain kebijakan negara. Tahun 2026 harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk bergeser dari kebijakan yang sekadar "menyantuni" menjadi kebijakan yang "memberdayakan".

Menjemput Bonus Demografi Tahap Kedua berarti kita sepakat untuk tidak membiarkan populasi perak ini menjadi beban, melainkan mentransformasikannya menjadi jangkar stabilitas ekonomi dan sosial bangsa. Saatnya Indonesia menyambut gelombang penuaan ini dengan strategi emas.

Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya,

Pengurus Pusat Koalissi Kependudukan Indonesia (KKI) dan,

Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI)