Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional guna mencapai target 10 juta wirausaha baru pada 2029.

Salah satu strategi yang ditempuh ialah memperkuat kapasitas lembaga inkubator usaha sekaligus mengintegrasikan layanan pendampingan ke dalam platform digital SAPA UMKM agar akses pembinaan semakin luas dan merata.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan penguatan lembaga inkubator menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas wirausaha nasional sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

“Pendampingan melalui lembaga inkubator kami integrasikan dengan program Bursa Wirausaha Unggulan dan Pro-Kesra Produktif agar target 10 juta penduduk berwirausaha dapat tercapai secara lebih efektif,” ujarnya lewat rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Menurut Riza, hasil berbagai studi menunjukkan pelaku usaha yang memperoleh pendampingan melalui program inkubasi memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan mereka yang merintis usaha secara mandiri. Karena itu, penguatan kelembagaan inkubator terus dilakukan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan kompetensi para pendamping kewirausahaan.

“Banyak orang memiliki ide bisnis, tetapi belum mampu mewujudkannya menjadi usaha yang berkelanjutan. Melalui lembaga inkubator, calon wirausaha dapat memperoleh pendampingan, akses pembiayaan, pemasaran, sertifikasi, dan standardisasi yang dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan,” kata Riza.

Selain memperluas jangkauan layanan, Kementerian UMKM juga menerapkan standar pelatihan, sistem evaluasi, serta pemeringkatan lembaga inkubator untuk memastikan kualitas proses pembinaan semakin optimal.

“Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas lembaga inkubator, meningkatkan kualitas layanan pendampingan, dan memperluas peluang UMKM untuk berkembang hingga naik kelas,” kata Riza.

Di sisi lain, program pengembangan kewirausahaan pemerintah juga diperkuat melalui Bursa Wirausaha Unggulan yang dirancang sebagai ekosistem pembinaan terpadu. Program tersebut mencakup pelatihan, penguatan kapasitas usaha, fasilitasi legalitas dan sertifikasi, pengelolaan keuangan, hingga perluasan akses pembiayaan dan pemasaran.

Adapun Program Kesejahteraan Produktif (Pro-Kesra Produktif) diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat pada desil 5 hingga 10, melalui pendampingan berkelanjutan mulai dari tahap pra-produksi hingga pasca-produksi.

Riza menilai keberadaan inkubator, termasuk yang berada di lingkungan perguruan tinggi, memiliki posisi strategis dalam melahirkan inovasi berbasis teknologi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, inkubator tidak hanya berperan mencetak pelaku usaha baru, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Dukungan terhadap penguatan inkubator juga datang dari kalangan akademisi. Head of BINUS Incubator, Aloysius Bernanda Gunawan, menilai pendampingan menyeluruh menjadi faktor krusial bagi calon pengusaha maupun startup sejak tahap perumusan ide hingga penyempurnaan produk.

“Generasi muda memiliki kemampuan belajar yang cepat, adaptif terhadap perubahan, dan kaya akan ide. Jika didukung dengan pendampingan yang tepat, mereka tidak hanya mampu membangun usaha, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Founder Kasisolusi, Deryansha Azhary, menekankan pentingnya pelatihan kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan bisnis saat ini, termasuk penguatan kemampuan komunikasi, literasi, serta personal branding melalui platform digital.

Ia juga menyambut positif pengembangan platform SAPA UMKM sebagai sarana pendampingan yang dapat menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah.

“Pendampingan usaha yang merata melalui SAPA UMKM memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku UMKM untuk berkembang. Dengan demikian, pertumbuhan usaha tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia,” kata Dery.

Bisnis.com, GARUT - Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, Astra melaksanakan kegiatan serah terima kunci Rumah Layak Huni (RLH) sekaligus meluncurkan EcoBiz di Desa Sejahtera Astra Garut yang terletak di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (28/5).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Astra dalam menghadirkan kontribusi sosial berkelanjutan melalui pengembangan hunian layak serta penguatan ekosistem kewirausahaan bagi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP RI R. Haryo Bekti Martoyoedo, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Isma Andini Prihati, Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship IPB Handian Purwawangsa, Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto serta Ketua Pengurus Yayasan Astra - Yayasan Dharma Bhakti Astra Rahmat Samulo. Dalam kesempatan tersebut, Astra melakukan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat Rumah Layak Huni sekaligus melaksanakan groundbreaking pembangunan rumah bagi masyarakat binaan Desa Sejahtera Astra di Garut.

“Program Rumah Layak Huni Astra merupakan bagian dari komitmen Astra dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman. Astra berharap setiap rumah yang dibangun dapat menjadi ruang tumbuh bagi mimpi, harapan, dan kebersamaan, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Pada tahun 2025, Astra berkomitmen untuk mendukung pembangunan Rumah Layak Huni bagi petani Hutan Karbon Produktif di wilayah Desa Sejahtera Astra. Hingga saat ini, telah terbangun sebanyak 250 Rumah Layak Huni, yang terdiri dari 165 rumah di Kabupaten Banyumas dan 85 rumah di Kabupaten Garut. Penyerahan Rumah Layak Huni di Garut dilakukan di empat desa, yaitu Desa Telaga Wangi, Desa Marga Mulya, Desa Jayamekar, dan Desa Cikandang.

EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi masyarakat, Astra juga meluncurkan EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut yang menjadi pusat pengolahan kopi terintegrasi dari petani, koperasi, hingga buyer. Program ini melibatkan sekitar 3.000 petani dengan luas lahan lebih dari 1.500 hektare dan kapasitas produksi mencapai ratusan ton kopi green bean. Nantinya, EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut akan menjadi pusat pembelajaran, wisata edukasi, hingga pengembangan kolaborasi lintas sektor.

PRESS RELEASE Sebelumnya, sejak tahun 2020, Astra telah melaksanakan program pembinaan berbasis potensi kopi di Desa Sejahtera Astra Garut yang berkolaborasi dengan IPB University. Program ini berhasil membentuk dua koperasi, yaitu Koperasi Produsen Kopi Mandalagiri dan Koperasi Al-Bayyinah Sejahtera, yang berfokus pada pengembangan kopi, pemberdayaan kelompok tani hutan, serta pengembangan agroforestry melalui penanaman hutan produktif seluas sekitar 1.400 hektare.

Program Desa Sejahtera Astra di Garut saat ini mencakup 10 desa binaan yang terintegrasi dengan program Hutan Karbon dan Rumah Layak Huni. Melalui program tersebut, Astra telah menjangkau lebih dari 4.000 masyarakat, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat hingga 328 persen, serta menciptakan penyerapan tenaga kerja baru. Produk kopi binaan Desa Sejahtera Astra Garut pun juga telah berhasil menembus pasar ekspor Eropa. Semangat Astra dalam mendorong kemajuan desa melalui pembangunan Rumah Layak Huni dan pengembangan EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Pemerintah daerah menilai transisi energi bersih harus bersifat inklusif, tidak hanya berfokus pada kota dan perusahaan besar, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tingkat pemerintahan,

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memperkuat kolaborasi ekosistem kewirausahaan iklim guna mendorong ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan mitra pembangunan.

“Kegiatan ini menjadi sumber informasi terkait berbagai kebijakan sekaligus bahan penyusunan kebijakan publik di bidang perubahan iklim dan kewirausahaan,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jusuf Lery Rupidara di Kupang, Selasa.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Ekosistem Kewirausahaan Iklim di Indonesia Timur yang diselenggarakan New Energy Nexus Indonesia bersama Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia-Indonesia (KINETIK).

Ia mengatakan, Pemprov NTT mengapresiasi kerja sama Indonesia dan Australia yang mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan ekosistem kewirausahaan.

“Pemerintah daerah menilai transisi energi bersih harus bersifat inklusif, tidak hanya berfokus pada kota dan perusahaan besar, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tingkat pemerintahan,” katanya.

Ia juga mendorong agar inovator daerah, UMKM, dan pelaku usaha rintisan dapat berperan menjadi motor penggerak proyek berkelanjutan.

“Kami berharap rangkaian diseminasi pengembangan ekosistem kewirausahaan di Indonesia Timur ini berjalan lancar, memperkuat sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan, serta memberi manfaat bagi pembangunan NTT,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wesly Sinulingga dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan mengatakan, transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan merupakan agenda transformasi ekonomi, bukan sekadar isu lingkungan.

Menurutnya, keberhasilan transisi ditopang ekosistem lokal yang mencakup pembiayaan serta konektivitas antara ide, kapasitas, teknologi, pasar, dan investasi.
Selain itu, kewirausahaan saat ini menjadi masa depan ekonomi, dengan banyak inovasi lahir dari daerah, generasi muda, dan perempuan.

“Daerah perlu dipandang sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan baru, bukan hanya penerima kebijakan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa transisi ekonomi juga harus membuka peluang bagi masyarakat lokal, UMKM, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, sehingga kewirausahaan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga dampak sosial.

Ke depan, lanjut dia, Kementerian Keuangan akan mendukung melalui penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan, kebijakan, instrumen pembiayaan, serta kerja sama kolaboratif.

“Kami berharap forum ini menghasilkan kolaborasi, proyek, dan investasi nyata di Provinsi NTT,” katanya.

Adapun dalam forum tersebut juga dilakukan sesi diskusi bersama dua startup lokal, yakni Kuan Timor Teknologi dan Sumba Solusi Alam, yang membahas profil solusi teknologi, tantangan kewirausahaan iklim, serta masukan untuk penguatan ekosistem.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong terwujudnya ekosistem kewirausahaan yang kondusif guna meningkatkan rasio kewirausahaan.

Menurutnya, peningkatan rasio kewirausahaan meerupakan salah satu strategi paling efektif untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Namun untuk mencapai ekosistem kewirausahaan yang kondusif, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan lembaga pendidikan, sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung lahirnya wirausaha-wirausaha baru.

“Ekosistem bisnis wirausaha yang kondusif akan mendorong lahirnya wirausaha by design bukan hanya tumbuh secara alami, tetapi juga dibentuk melalui strategi yang terencana,” katanya, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Jumat (24/10).

Lebih lanjut, Menteri Maman menjelaskan penguatan ekosistem kewirausahaan tidak hanya akan mendorong tumbuhnya pengusaha baru, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok global. Hal ini akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan model bisnis konvensional.

“Sebagai contoh, industri farmasi yang memproduksi obat-obatan membutuhkan bahan baku dari berbagai sektor. Ketika UMKM dapat masuk ke dalam rantai pasok tersebut, dampak ekonominya akan jauh lebih besar daripada jika mereka hanya beroperasi secara konvensional,” katanya.

Menteri Maman juga menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 di seluruh daerah. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera mengadopsi kebijakan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

“Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan ini di wilayah masing-masing. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam memperkuat UMKM sebagai penopang utama ekonomi nasional,” katanya.