Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah mendorong skema Land Value Capture (LVC) atau Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.

"Pembangunan infrastruktur merupakan syarat utama mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, kita memerlukan pembiayaan alternatif yang inovatif seperti P3NK,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Rabu.

“Skema ini bukan beban bagi pelaku usaha, melainkan ekosistem kolaborasi untuk berbagi manfaat dari peningkatan nilai kawasan," tambahnya.

Dalam forum diskusi bersama PricewaterhouseCoopers (PwC), Dida menyampaikan bahwa pihaknya berupaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai skema P3NK sekaligus mendorong keterlibatan aktif dunia usaha, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah dalam mengidentifikasi peluang penerapan instrumen P3NK.

Ia menjelaskan, regulasi P3NK saat ini telah tersedia sehingga fokus selanjutnya adalah mendorong implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pipelineproject yang potensial, khususnya pada kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dan kawasan perkotaan strategis, guna menghasilkan proyek yang layak dikembangkan melalui skema tersebut.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong partisipasi sektor swasta melalui penyediaan kepastian kebijakan dan regulasi, penyusunan skema insentif dan pembagian manfaat yang menarik, serta penyederhanaan proses perizinan.

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi P3NK sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara.

"P3NK merupakan salah satu inovasi kebijakan yang membuka peluang baru dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun perlu kita pahami bahwa keberhasilan P3NK tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan pada keberanian kita untuk membangun kolaborasi dan memulai implementasi," ungkap Dida.

Lebih lanjut, implementasi P3NK juga akan didorong melalui inisiasi proyek dan penyusunan studi yang komprehensif, termasuk kerja sama dengan berbagai lembaga multilateral.

Melalui pendekatan tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan peningkatan nilai kawasan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan diskusi panel bersama regulator dan pelaku usaha. Selain itu, peserta juga memperoleh kesempatan mengikuti sesi Laboratorium Simulasi dan Coaching Session guna mempraktikkan penyusunan studi kelayakan serta penerapan instrumen P3NK pada potensi wilayah tertentu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dan mencapai visi Indonesia Emas pada 2045.

Namun di sisi lain, produktivitas nasional masih menghadapi tantangan adanya ketidaksesuaian keahlian atau skill mismatch di sektor ketenagakerjaan.

Fenomena yang menyoroti keterampian dan tingkat pendidikan pekerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri ini berpotensi menurunkan produktivitas yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonom sekligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, potensi nilai ekonomi yang hilang dapat dihitung dengan pendekatan output gap tenaga kerja terdidik.

Rumus sederhananya, jumlah lulusan berpendidikan tinggi yang menganggur atau bekerja di bawah kualifikasi dikalikan dengan produktivitas rata-rata tenaga kerja terdidik, lalu dikoreksi dengan tingkat depresiasi keterampilan dan lama masa tunggu kerja.

Sebagai ilustrasi, ketika terdapat satu juta lulusan perguruan tinggi tidak terserap industri, dan setiap lulusan sebenarnya mampu menghasilkan nilai tambah tahunan setara rata-rata produktivitas pekerja formal terdidik, maka PDB kehilangan output yang seharusnya tercipta dari kerja, konsumsi, pajak, inovasi, dan efek pengganda permintaan.

"Kerugian ini harus dihitung lebih luas daripada upah yang hilang," kata dia kepada Kompas.com, ditulis pada Rabu (17/6/2026).

Pasalnya, penghitungan tersebut juga mengungkapkan potensi negara yang kehilangan Pajak Penghasilan (PPh), iuran jaminan sosial, konsumsi kelas menengah, dan akumulasi pengalaman kerja.

Syafruddin menjabarkan, kajian human capital depreciation menunjukkan keterampilan dapat turun ketika tidak digunakan.

Sementara itu, Arrazola dan de Hevia memperkirakan depresiasi modal manusia sekitar 1 hingga 1,5 persen per tahun, sedangkan Lentini dan Gimenez menemukan rentang 1 hingga 6 persen lintas sektor.

"Jadi, semakin lama lulusan menganggur, semakin besar output yang hilang, bukan hanya karena mereka tidak bekerja, tetapi karena nilai produktivitas mereka ikut terkikis," ucap dia.

Skill mismatch perpanjang perangkat pendapatan menengah

Skill mismatch yang masif jelas berisiko memperpanjang masa Indonesia masuk dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap).

Hal ini dapat terjadi karena negara dianggap gagal mengubah pendidikan tinggi menjadi produktivitas nasional.

Saat ini, Indonesia sedang berada dalam fase demografi yang sempit yakni penduduk usia produktif besar, tetapi kualitas pekerjaan belum naik secepat jumlah lulusan.

Ketika lulusan perguruan tinggi masuk pengangguran, sektor informal, atau pekerjaan rendah keterampilan, bonus demografi berubah menjadi tekanan sosial.

Syafruddin mengungkapkan, middle income trap terjadi ketika upah naik, tetapi produktivitas tidak cukup tinggi untuk membawa ekonomi naik kelas.

Sementara itu, skill mismatch memperburuk kondisi itu karena pendidikan menghasilkan ijazah, sedangkan industri tidak menyerap keterampilan.

Pada akhirnya, negara akan menanggung paradoks belanja pendidikan meningkat, jumlah sarjana bertambah, tetapi output per pekerja tidak melonjak.

Jika kondisi ini berlanjut, Indonesia dapat kehilangan momentum bonus demografi.

"Tenaga muda terdidik yang seharusnya menjadi mesin inovasi justru mengalami depresiasi keterampilan, frustrasi ekonomi, dan penurunan daya tawar di pasar kerja," kata Syafruddin.

Sepertiga pekerja tak bekerja sesuai tingkat pendidikan

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi, yang dirilis pada 31 Oktober 2025 mengungkap pekerja yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya baru mencapai 64,64 persen.

Sedangkan sisanya, atau sebanyak 35,36 persen bekerja tidak sesuai tingkat pendidikan mereka.

Sementara itu, sebanyak 22,36 persen pekerja mengalami overeducated dan 13 persen undereducated.

Kondisi ini berarti terdapat 35,36 persen pekerja muda yang tidak berada pada posisi kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, mencerminkan ketidaksesuaian antara pasokan keterampilan lulusan dengan permintaan riil dunia kerja.

Fenomena ini sejalan dengan teori job-skill mismatch yang menekankan, ketidakselarasan antara pendidikan dan kebutuhan kerja dapat menimbulkan inefisiensi dalam pasar tenaga kerja serta berdampak pada rendahnya produktivitas individu maupun ekonomi secara keseluruhan.

Kasus ini adalah sebuah kondisi struktural di pasar kerja ketika tingkat pendidikan formal yang dimiliki seorang pekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang secara umum dibutuhkan untuk pekerjaannya.

Fenomena ini memiliki dua sisi yakni overeducated (pendidikan berlebih), atau situasi ketika pekerja memiliki kualifikasi lebih tinggi dari yang disyaratkan, dan undereducated (pendidikan kurang), atau saat
kualifikasi pekerja lebih rendah.

Fenomena mismatch pendidikan-pekerjaan di kalangan angkatan kerja muda Indonesia terus menjadi persoalan signifikan yang tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu tetapi juga produktivitas nasional.

Bukan masalah ketenagakerjaan, tapi produktivitas nasional

Peneliti Ekonomi di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, persoalan skill mismatch tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah ketenagakerjaan, melainkan sudah menjadi persoalan produktivitas nasional.

"Ketika jutaan lulusan pendidikan tinggi tidak terserap pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, ekonomi kehilangan potensi output yang seharusnya dapat dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut," ucap Yusuf.

Ia menjelaskan, untuk menghitung potensi nilai ekonomi yang hilang, pendekatan yang paling umum adalah membandingkan produktivitas pekerja yang bekerja sesuai kualifikasinya dengan produktivitas pekerja yang menganggur atau bekerja di bawah tingkat keterampilannya.

Secara sederhana, jika seorang lulusan perguruan tinggi memiliki potensi menghasilkan nilai tambah tertentu per tahun, tetapi akhirnya menganggur atau bekerja pada pekerjaan yang tidak memanfaatkan kompetensinya, maka selisih produktivitas tersebut dapat dianggap sebagai output yang hilang.

Dalam skala nasional, kerugian ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah tenaga kerja yang mengalami mismatch dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja sektor formal atau sektor yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

"Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya output saat ini, tetapi juga hilangnya akumulasi keterampilan, inovasi, dan pendapatan yang seharusnya tercipta dalam jangka panjang," terang dia.

Peluang bonus demografi jadi mesin pertumbuhan

Dari permasalahan itu, Yusuf melihat skill mismatch yang berlangsung secara masif memang berpotensi memperlambat upaya Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.

"Bonus demografi hanya akan menjadi mesin pertumbuhan apabila penduduk usia produktif mampu bekerja pada sektor yang menghasilkan produktivitas tinggi," ucap dia.

Ia menjelaskan, ketika tenaga kerja terdidik terus menumpuk pada pekerjaan berproduktivitas rendah atau bahkan menganggur, maka bonus demografi berubah menjadi beban demografi.

Negara berpotensi kehilangan kesempatan meningkatkan produktivitas, sementara investasi pendidikan yang telah dikeluarkan rumah tangga maupun pemerintah tidak menghasilkan pengembalian ekonomi yang optimal.

"Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi cenderung tertahan pada level menengah dan sulit melakukan lompatan menuju negara berpendapatan tinggi," tutur Yusuf.

Dampak tidak langsung dari skill mismatch

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menambahkan, secara sederhana, sebenarnya metode yang paling umum digunakan adalah dengan cara menghitung selisih dari upah yang seharusnya diperoleh sesuai tingkat pendidikan terhadap upah aktual yang didapatkan oleh seseorang yang bekerja pada posisi atau bidang yang tidak seharusnya.

Ketika dijumlahkan secara agregat, nantinya akan dapat terlihat bagaimana dampaknya terhadap PDB secara langsung.

"Namun, dampak tidak langsungnya juga masih perlu dihitung," ucap dia.

Pasalnya, turunnya penghasilan dari kategori ini juga akan menurunkan konsumsi rumah tangga dan berbagai hal terkait lainnya yang juga menjadi efek tidak langsungnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kesempatan kerja dan kebutuhan tenaga tak selaras

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional untuk penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas di Indonesia pada periode 2017-2024 terus mengalami penurunan, dari 5,56 persen apada 2017 menjadi 4,91 persen pada Februari 2024.

Namun demikian, secara lebih rinci, kondisi tersebut menunjukkan tantangan yang lebih serius.

Pada 2024, TPT pemuda masih berada di level 12,24 persen, lebih dari dua kali lipat TPT nasional.

Tren pengangguran pemuda ini bahkan pernah melonjak hingga hampir 15,7 persen pada 2020, beriringan dengan dampak pandemi yang menutup banyak peluang kerja baru.

Perbedaan tajam antara TPT nasional dan TPT pemuda menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan kebutuhan pemuda.

Pemuda yang baru lulus pendidikan menengah maupun tinggi sering kali menghadapi “jebakan transisi” yakni kesenjangan keterampilan, minimnya pengalaman kerja, hingga keterbatasan akses informasi pasar kerja.

Dengan kata lain, meskipun perekonomian nasional berhasil menekan angka pengangguran secara umum, tantangan utama justru terletak pada penciptaan lapangan kerja yang layak bagi generasi muda.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TARGET pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto bukan sekadar angka statistik.

Ia adalah agenda politik-ekonomi besar yang membutuhkan perubahan struktur pertumbuhan nasional.

Dalam satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5 persen, tetapi stabilitas itu sekaligus menunjukkan keterbatasan mesin pertumbuhan lama: konsumsi rumah tangga yang dominan, investasi yang belum agresif, dan industrialisasi yang berjalan lambat.

Karena itu, munculnya tiga instrumen baru, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Danantara, menjadi menarik untuk dibaca bukan hanya sebagai kebijakan populis, melainkan sebagai upaya membangun “arsitektur pertumbuhan” baru. Pertanyaannya: seberapa jauh ketiganya benar-benar mampu mendorong ekonomi menuju 8 persen?

Jawabannya tidak sederhana.

Sebab pertumbuhan tinggi tidak lahir dari satu program tunggal, melainkan dari interaksi simultan antara konsumsi, investasi, produktivitas, kepercayaan pasar, dan pembentukan modal bruto.

Program MBG pada dasarnya adalah stimulus ekonomi berbasis konsumsi sekaligus investasi sumber daya manusia.

Dalam jangka pendek, program ini menciptakan permintaan besar terhadap sektor pangan, distribusi logistik, pertanian, peternakan, UMKM katering, hingga tenaga kerja lokal.

Efek penggandanya dapat terasa cepat, terutama di daerah-daerah dengan daya beli rendah.

Spill-over MBG ke sejumlah sektor riil mampu menggerakkan kutub-kutub ekonomi secara sinergis.

Namun, secara makroekonomi, kontribusi MBG terhadap pertumbuhan sangat bergantung pada dua hal: skala fiskal dan efisiensi rantai pasok domestik.

Jika bahan pangan dipenuhi dari produksi nasional dan melibatkan koperasi lokal, maka efek multiplier-nya besar.

Tetapi jika rantai distribusi bocor, impor meningkat, dan tata kelola lemah, maka MBG berpotensi menjadi beban fiskal rutin tanpa dampak produktif jangka panjang.

Di sinilah sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pertumbuhan tinggi tidak bisa bertumpu pada konsumsi semata.

Pemenang Nobel Ekonomi Paul Krugman pernah menegaskan bahwa pertumbuhan jangka panjang pada akhirnya ditentukan oleh produktivitas.

Konsumsi dapat menggerakkan ekonomi sementara, tetapi tanpa peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kapasitas industri, laju pertumbuhan akan kembali melambat.

Karena itu, MBG baru akan menjadi mesin pertumbuhan jika diposisikan sebagai investasi modal manusia.

Anak-anak yang lebih sehat, tingkat stunting yang turun, kualitas pendidikan yang meningkat, dan produktivitas tenaga kerja yang membaik adalah dampak jangka panjang yang jauh lebih penting dibanding sekadar kenaikan konsumsi harian.

Sementara MBG bergerak di sisi konsumsi sosial, KMP diarahkan untuk memperkuat ekonomi akar rumput.

Secara konseptual, gagasan ini menarik karena Indonesia selama ini memiliki paradoks besar: desa menyumbang sumber daya ekonomi, tetapi nilai tambah terbesar justru terkonsentrasi di kota.

KMP berpotensi menjadi instrumen integrasi ekonomi desa, mulai dari distribusi pupuk, penyimpanan hasil panen, pembiayaan mikro, hingga akses pasar digital.

Bila dikelola profesional, koperasi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperkuat efisiensi ekonomi lokal.

Namun sejarah koperasi di Indonesia juga penuh dengan problem klasik: politisasi, moral hazard, lemahnya tata kelola, dan ketergantungan pada bantuan negara.

Di titik ini, tantangan terbesar KMP bukan pada pembentukan lembaganya, melainkan kualitas institusinya.

Ekonom peraih Nobel Douglass North menekankan bahwa institusi yang baik menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Negara dengan sumber daya besar tetap gagal tumbuh bila institusinya lemah.

Karena itu, KMP hanya akan efektif jika bergerak sebagai entitas bisnis modern, bukan sekadar kendaraan distribusi politik.

Jika berhasil, KMP dapat memperluas basis ekonomi produktif desa dan meningkatkan pembentukan modal domestik.

Ini penting karena kontribusi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terhadap PDB Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur pada fase akselerasi pertumbuhan mereka.

Pertaruhan Besar dalam Pembentukan Modal

Dari ketiga instrumen tersebut, Danantara kemungkinan menjadi faktor paling strategis dalam konteks pertumbuhan 8 persen.

Sebab inti dari pertumbuhan tinggi sesungguhnya terletak pada investasi dan pembentukan modal bruto.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi modern, negara yang ingin tumbuh di atas 7 persen harus memiliki tingkat investasi sangat tinggi terhadap PDB.

Tiongkok pada masa akselerasi industrinya memiliki rasio investasi terhadap PDB di atas 40 persen.

Korea Selatan dan Singapura juga mengalami lonjakan pembentukan modal ketika memasuki fase industrialisasi agresif.

Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: investasi manufaktur belum cukup determinatif, hilirisasi belum sepenuhnya menciptakan industri lanjutan, dan kapasitas pembiayaan jangka panjang masih terbatas.

Di sinilah Danantara diharapkan berfungsi seperti sovereign wealth fund (SWF) strategis. Bukan hanya mengelola aset negara, tetapi juga menjadi katalis investasi nasional.

Pengalaman internasional menunjukkan SWF dapat menciptakan efek pengganda besar jika memiliki mandat jelas dan tata kelola independen.

Temasek Holdings, misalnya, bukan sekadar pengelola aset, melainkan instrumen transformasi ekonomi Singapura. Investasinya menopang sektor strategis seperti telekomunikasi, pelabuhan, energi, dan teknologi.

Begitu pula Government Pension Fund Global yang berhasil mengubah surplus minyak menjadi modal investasi lintas generasi di Norwegia.

Di Timur Tengah, Public Investment Fund digunakan untuk mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada minyak menuju industri pariwisata, teknologi, dan manufaktur baru.

Namun, sejarah juga menunjukkan SWF bisa berpotensi gagal jika terlalu politis atau tidak disiplin secara komersial.

Beberapa negara berkembang mengalami kasus dana negara yang justru menjadi alat pembiayaan proyek tidak produktif dan sarang konflik kepentingan.

Karena itu, kredibilitas Danantara akan sangat ditentukan oleh tata kelola (governance).

Pasar global tidak hanya melihat besar aset, tetapi juga independensi manajemen, transparansi investasi, dan disiplin bisnisnya.

Pertumbuhan 8 persen juga tidak mungkin tercapai tanpa optimisme sektor riil. Dua indikator penting untuk membaca arah ekonomi ke depan adalah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Purchasing Managers’ Index (PMI).

Jika IKK tetap tinggi, konsumsi domestik relatif terjaga. Tetapi pertumbuhan konsumsi saja tidak cukup.

PMI manufaktur menjadi indikator yang lebih penting karena menunjukkan ekspansi produksi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja industri.

Masalahnya, ekonomi global beberapa tahun ke depan masih dibayangi mendung perlambatan ekonomi Tiongkok, ketegangan geopolitik di Selat Hormuz, suku bunga tinggi secara global, dan fragmentasi perdagangan dunia.

Artinya, Indonesia tidak bisa lagi terlalu mengandalkan boom komoditas.

Karena itu, target 8 persen hanya realistis jika terjadi sinergitas beberapa faktor: konsumsi rumah tangga tetap kuat, investasi melonjak, industrialisasi meningkat, dan produktivitas tenaga kerja membaik.

Robert Solow, ekonom Massachusetts Institute of Technology, menjelaskan bahwa akumulasi modal memang penting, tetapi pertumbuhan jangka panjang ditentukan oleh kemajuan teknologi dan produktivitas.

Dengan kata lain, Danantara tanpa industrialisasi hanya akan menjadi akumulasi aset pasif. MBG tanpa peningkatan kualitas SDM hanya menjadi subsidi konsumsi. Dan koperasi tanpa efisiensi hanya menjadi romantisme ekonomi rakyat.

Mesin Ekonomi Dobel Gardan

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi tinggi membutuhkan “mesin ganda”: konsumsi yang kuat dan investasi produktif yang agresif.

MBG dapat menjaga stabilitas sosial dan kualitas SDM. KMP dapat memperluas basis ekonomi rakyat.

Danantara dapat mempercepat pembentukan modal dan investasi strategis nasional. Tetapi ketiganya hanya efektif jika saling terkoneksi dalam satu desain pembangunan yang koheren.

Jika MBG membeli produk pertanian lokal yang dipasok koperasi desa, lalu koperasi mendapatkan akses pembiayaan dan logistik dari investasi Danantara, maka tercipta ikatan rantai ekonomi domestik yang produktif.

Di titik itu, negara tidak hanya membelanjakan anggaran, tetapi juga membangun siklus ekonomi nasional.

Akan tetapi, bila masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tanpa disiplin fiskal, tanpa tata kelola kuat, dan tanpa industrialisasi nyata, target 8 persen hanya akan menjadi retorika politik yang berumur pendek.

Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya untuk tumbuh lebih tinggi.

Negeri ini memiliki bonus demografi, pasar domestik besar, cadangan mineral strategis, posisi geopolitik penting, serta kapasitas fiskal yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan banyak negara berkembang lain.

Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya modal dasar pertumbuhan, melainkan apakah negara mampu mengubah potensi “senyap” tersebut menjadi produktivitas ekonomi nyata.

Dalam banyak periode sejarah ekonomi modern, negara gagal bukan karena miskin sumber daya, tetapi karena gagal membangun disiplin institusi dan arah pembangunan yang konsisten.

Di titik inilah tantangan pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sangat besar. Target pertumbuhan 8 persen akan selalu terdengar ambisius bila Indonesia masih terjebak dalam ekonomi berbasis konsumsi jangka pendek dan ekspor bahan mentah.

Negara harus berani melampaui pola lama: memperbesar pembentukan modal bruto, mempercepat industrialisasi, memperkuat riset dan teknologi, serta memastikan belanja negara menghasilkan efek produktif berantai.

Tanpa itu, MBG berisiko berhenti sebagai program sosial, KMP menjadi proyek administratif, dan Danantara hanya menjadi kumpulan aset tanpa daya ungkit transformasi ekonomi.

Karena pada akhirnya, target pertumbuhan tinggi bukan sekadar persoalan statistik makroekonomi. Ia adalah ujian apakah Indonesia mampu naik kelas dari ekonomi yang “besar karena jumlah penduduk” menjadi ekonomi yang kuat karena produktivitas, inovasi, dan kualitas institusinya.

Dunia sedang memasuki era persaingan baru: perang rantai pasok, perebutan investasi global, disrupsi teknologi, dan perlambatan ekonomi internasional.

Dalam situasi seperti itu, pertanyaan terbesarnya bukan apakah Indonesia memiliki sumber daya untuk tumbuh 8 persen, melainkan apakah Indonesia memiliki keberanian politik, kapasitas tata kelola, dan konsistensi kebijakan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya tersebut secara efektif.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengubah cara kerja dalam mengelola ekonomi di tengah tekanan global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, arah kebijakan kini tidak lagi berjalan seperti biasa, melainkan masuk dalam “mode bertahan” untuk menjaga pertumbuhan tetap tinggi.

“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual," ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta.

Pendekatan ini, kata Purbaya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong optimalisasi seluruh sumber daya negara demi mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Dalam situasi tersebut, pemerintah mulai mengerahkan berbagai instrumen secara lebih agresif, termasuk membentuk sejumlah satuan tugas (satgas) untuk mengamankan penerimaan dan belanja negara, sekaligus memperbaiki iklim usaha.

"Jadi kalau Anda lihat, ada Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) di mana penggelapan-penggelapan, penyelewengan di kawasan hutan dibereskan, itu langkah Presiden yang serius," jelasnya.

Strategi pemerintah di "mode bertahan"

Tak hanya itu, pembenahan tata kelola juga dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam agar memberikan imbal hasil optimal bagi negara.

Pemerintah, menurut Purbaya, tidak lagi memberi ruang bagi kebijakan yang setengah hati.

"Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main," tegasnya.

Di sisi kebijakan, pemerintah tetap mendorong program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, hingga pengembangan ekonomi daerah.

Efisiensi anggaran dan peningkatan kapasitas industri juga menjadi fokus, termasuk melalui hilirisasi dan pengembangan sektor kimia berbasis ekspor.

Untuk menjaga stabilitas, pemerintah juga mempercepat diversifikasi sumber energi agar tidak bergantung pada satu atau dua pemasok di tengah risiko gangguan global.

“Kalau ini semua jalan, investasi masuk, lapangan kerja juga akan terbuka,” kata Purbaya.

Menjaga daya beli masyarakat jadi kunci...

Meski strategi diperketat, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Stabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan, dan dominasi permintaan domestik menjadi penopang utama.

Sekitar 90 persen perekonomian nasional, kata dia, masih digerakkan oleh konsumsi dalam negeri.

Karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci agar ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan global.

Sebagai perbandingan, Purbaya mengingatkan bahwa saat krisis global 2009, Indonesia masih mampu tumbuh 4,6 persen ketika banyak negara mengalami kontraksi.

Sementara Indonesia pada 2026 diperkirakan masih bertumbuh. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) tetap optimistis meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 antara 5,1 persen sampai 5,2 persen.

Demikian pula IMF juga mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 sebesar 5,1 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Di tengah situasi global yang belum stabil, pemerintah Indonesia kini mengubah cara bermain. Bukan lagi pendekatan biasa, melainkan strategi “survival mode” untuk memastikan roda ekonomi tetap berputar maksimal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini memaksa Indonesia untuk lebih adaptif dan fokus menjaga ketahanan ekonomi nasional.

“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual," ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 22 April 2026.

Strategi pemerintah memaksimalkan semua sumber daya

Ia menyampaikan pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa dalam kondisi tersebut Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan maksimal, tidak lagi dengan pendekatan seperti biasa.

Menurut Purbaya, pendekatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dalam hal ini, pemerintah pun membentuk berbagai satuan tugas (satgas) guna mengamankan penerimaan negara, belanja negara, serta memperbaiki iklim usaha.

"Jadi kalau Anda lihat, ada Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) di mana penggelapan-penggelapan, penyelewengan di kawasan hutan dibereskan, itu langkah Presiden yang serius," jelasnya.

Maka dari itu, pemerintah juga melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola, termasuk memastikan pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan imbal hasil optimal bagi negara.

"Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan arah kebijakan Presiden mencakup sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, serta pengembangan ekonomi daerah.

Pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kapasitas industri guna meningkatkan nilai tambah, termasuk melalui pengembangan sektor kimia dan hilirisasi berbasis ekspor.

Dalam konteks ketahanan energi, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan agar tidak bergantung pada satu atau dua titik. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas di tengah risiko gangguan global.

“Kalau ini semua jalan, investasi masuk, lapangan kerja juga akan terbuka,” kata Menkeu.

Dari sisi fundamental, Bendahara Negara menilai ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Stabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan, serta besarnya kontribusi permintaan domestik menjadi penopang utama.

Ia menyebut sekitar 90 persen perekonomian nasional masih digerakkan oleh konsumsi dalam negeri, sehingga menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci.

Ia mencontohkan pada krisis global 2009, Indonesia masih mampu tumbuh 4,6 persen saat banyak negara mengalami kontraksi.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menandai satu dekade perjalanannya di tengah peran strategis industri fintech dalam mendorong transformasi ekonomi digital nasional. Sebagai asosiasi payung industri fintech sekaligus asosiasi resmi penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AFTECH berperan menjembatani inovasi, tata kelola, serta perlindungan konsumen dalam ekosistem keuangan digital.

Sejak didirikan oleh enam founder, AFTECH menaungi berbagai model bisnis fintech dan menjadi penghubung antara industri, regulator, serta masyarakat. Dalam satu dekade terakhir, fintech berkembang sebagai salah satu motor inklusi keuangan dan penggerak aktivitas ekonomi digital, termasuk pembiayaan UMKM dan sektor riil.

Momentum 10 tahun ini menegaskan komitmen industri untuk tidak hanya bertumbuh, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola, keamanan sistem, serta literasi keuangan masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Hasil Annual Members Survey (AMS) AFTECH 2024–2025 menunjukkan industri masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Sebaran pengguna fintech masih terkonsentrasi di Jabodetabek sebesar 73,77 persen. Kelompok masyarakat berpenghasilan Rp 0–Rp 5 juta per bulan juga masih menghadapi hambatan akses layanan keuangan digital.

Dari sisi risiko, 27,12 persen perusahaan fintech melaporkan mengalami serangan phishing pada 2025, sementara 82,98 persen menyebut fraud eksternal sebagai ancaman utama. Meski 43,44 persen perusahaan aktif menjalankan program literasi, sebanyak 59,02 persen pelaku industri menilai rendahnya literasi keuangan masih menjadi tantangan terbesar dalam memperluas inklusi.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menegaskan industri perlu bertransformasi dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju penciptaan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Fintech harus dimanfaatkan secara benar, aman, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor riil. Jika ingin berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen, inovasi keuangan digital satu dekade ke depan harus hadir sebagai enabler yang efisien dan efektif,” ujar Pandu dalam keterangan, Kamis (12/6/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia berpeluang menembus 8 persen pada 2029, dengan catatan ia masih menjabat pada waktu tersebut.

Keyakinan itu disampaikan Purbaya saat memaparkan proyeksi ekonomi jangka menengah. Target pertumbuhan dipasang bertahap mulai 2026.

"Tahun ini 6 persen, tahun depan 6,5 persen seterusnya dekat dengan 7 persen, 2029 pertumbuhan menjadi 8 persen, jika saya masih di sini," ujar Purbaya kepada awak media usai Indonesia Economic Summit di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Ia menilai jalur menuju pertumbuhan tinggi masih terbuka. Mesin ekonomi dinilai perlu digerakkan secara seimbang oleh sektor pemerintah dan swasta.

Purbaya membandingkan pola pertumbuhan ekonomi lintas era pemerintahan. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sektor swasta berperan dominan. Pada era Presiden Joko Widodo, belanja pemerintah dinilai menjadi penopang utama.

Kombinasi dua sumber pertumbuhan itu dinilai penting untuk mendorong ekonomi ke level lebih tinggi. Target pertumbuhan 6 persen pada 2026 disebut sebagai pijakan awal.

Menurut Purbaya, pertumbuhan pada kisaran 6 hingga 7 persen akan menciptakan daya tarik alami bagi investasi asing langsung atau foreign direct investment.

Strategi pemerintah difokuskan pada penguatan kondisi ekonomi domestik, bukan pendekatan agresif mencari investor ke luar negeri.

"Saya tidak ingin pergi ke mereka dan meminta (investasi), pada saat yang sama kondisi ekonomi kami tidak baik. Ketika saya memiliki kondisi ekonomi yang baik seperti tumbuh 6 persen atau 7 persen, itu mudah bagi saya untuk menarik mereka," tandas Purbaya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat untuk dua tahun mendatang.

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2025.

“Setelah melewati 2025 dengan kinerja yang baik, yakinlah Insya-Allah tahun 2026 dan 2027 Indonesia, ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Pertumbuhan kami perkirakan akan meningkat setelah tahun 2025 sekitar 4,7 sampai 5,5 persen,” ujar Perry dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Purbaya Yakin Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen pada 2029 Jika Masih Menjabat
Menkeu Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen pada 2029
Purbaya Pasang Target Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen
Menkeu Sebut Target 8 Persen pada 2029 Bukan Mustahil
Purbaya Optimistis Ekonomi RI Melaju hingga 8 Persen

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mencatatkan skor Indeks Persaingan Usaha (IPU) pada tahun 2025 di angka 5,01 atau naik tipis 0,06 dari tahun 2024 yakni 4,95.

“Tren hasil IPU berbasis persepsi secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2018. Hanya saja, sempat menurun pada 2020 imbas pandemi COVID-19. Sementara, untuk tahun 2025, tren hasil IPU berbasis persepsi berada di angka 5,01,” kata Ketua Tim Survei Indeks Persaingan Usaha (IPU) 2025 Maman Setiawan di Jakarta, Senin.

Adapun IPU sendiri merupakan indikator yang menunjukkan tingkat persaingan usaha di berbagai sektor ekonomi di Indonesia, dan dibagi berdasarkan dimensi.

Maman menyampaikan, untuk dimensi Struktur, Perilaku, Kinerja, Permintaan, Penawaran, dan Kelembagaan semuanya mengalami kenaikan tipis dari tahun 2024.

Namun, dimensi Regulasi turun dari menjadi 6,04 setelah pada tahun 2024 berada di angka 6,13.

“Ada aspek masing-masing IPU meningkat, tapi dari sisi dimensi regulasi belum. Ini merupakan tantangan dari aspek regulasi, ada ketidakselarasan antara regulasi di pusat dan daerah,” kata Maman.

“Lalu ada masalah di implementasi. Biasanya regulasi itu secara umum sudah memfasilitasi persaingan yang kompetitif, tapi beberapa implementasi ini masih terlihat belum dilaksanakan dengan baik. Di 2025, ini menjadi catatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Padjajaran itu mengatakan, skor IPU juga dibagi lagi berdasarkan sektor-sektor usaha atau industri.

Berdasarkan sektor, lima sektor dengan skor IPU tertinggi tahun lalu mayoritas berada pada sektor jasa dan perdagangan seperti penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar-eceran dan reparasi otomotif, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sedangkan, lima sektor dengan skor IPU terendah mayoritas berada pada sektor-sektor sumber daya alam dan infrastruktur dasar seperti pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, pertambangan, hingga pengadaan listrik dan gas.

Meskipun secara umum skor IPU di tahun 2025 mencatatkan tren yang cukup positif, Maman menilai masih diperlukan strategi komprehensif agar persaingan usaha di Indonesia tumbuh dengan sehat dan mampu berperan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Pertama, memberikan pemahaman lebih baik mengenai persaingan usaha kepada stakeholders sehingga mereka ikut (berperan). Lalu, pemerintah bekerja sama mendorong berbagai sektor dan provinsi untuk tingkatkan IPU,” kata Maman.

“Selain itu, ada alarm regulasi, di mana regulasi (hadir) sebagai komponen penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat. Perlu akselerasi skor IPU ke 6,33 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Vietnam menutup 2025 dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mencolok di tengah tahun yang penuh guncangan.

Produk domestik bruto (PDB) Vietnam diperkirakan tumbuh 8,02 persen secara tahunan (year on year/yoy), sesuai target yang dipasang pemerintah.

Angka itu disampaikan Nguyen Thi Huong, Direktur Jenderal Kantor Statistik Nasional Vietnam (NSO) dalam konferensi pers di Hanoi, Senin (5/1/2026).

Dikutip dari Vietnam Plus, dalam paparan itu, Huong menekankan, hasil 2025 menunjukkan “tekad yang tinggi” dari sistem politik dan “arah kebijakan yang tepat waktu dan tegas” dari pemerintah, sembari menyinggung ketahanan komunitas bisnis dan masyarakat.

Lalu, apa yang membuat pertumbuhan Vietnam bisa menembus 8 persen pada 2025?

Data resmi memperlihatkan beberapa mesin utama yang bergerak bersamaan, yaitu industri dan konstruksi yang menguat, sektor jasa yang ikut melaju, serta ekspor yang kembali menonjol, di saat inflasi tetap terkendali dan investasi asing masih masuk, meski risiko dari tarif AS dan bencana alam tidak hilang.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam 8,02 persen pada 2025: akselerasi per kuartal dan kontribusi sektor

NSO mencatat, laju pertumbuhan ekonomi Vietnam menanjak dari kuartal ke kuartal sepanjang 2025.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada kuartal IV 2025 diperkirakan mencapai 8,46 persen (yoy), disebut sebagai laju kuartal IV tertinggi dalam rentang 2011–2025.

Sementara per kuartal, pertumbuhan bergerak dari 7,05 persen pada kuartal I 2025, kemudian 8,16 persen pada kuartal II 2025, 8,25 persen pada kuartal III 2025, hingga 8,46 persen pada kuartal IV 2025.

Dari sisi lapangan usaha, sektor jasa menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan, disusul industri dan konstruksi. Rinciannya adalah sebagai berikut.

• Pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,78 persen, berkontribusi 5,3 persen terhadap pertumbuhan
• Industri dan konstruksi tumbuh 8,95 persen, kontribusinya 43,62 persen
• Jasa tumbuh 8,62 persen, kontribusinya 51,08 persen (yang terbesar)

Struktur ekonomi juga memperlihatkan dominasi jasa dan manufaktur. Pada 2025, jasa menyumbang 42,75 persen terhadap PDB, industri-konstruksi 37,65 persen, pertanian 11,64 persen, dan pajak neto subsidi produk 7,96 persen.

Pada harga berlaku, PDB Vietnam 2025 diperkirakan 12,85 kuadriliun dong atau sekitar 489,07 miliar dollar AS, naik sekitar 38 miliar dollar AS dibanding 2024.

Sementara itu, PDB per kapita diperkirakan 5.026 dollar AS, naik 326 dollar AS.

Ekspor Vietnam menopang ekonomi: rekor nilai dagang dan surplus besar ke AS

Salah satu cerita terbesar Vietnam pada 2025 datang dari perdagangan luar negeri. Reuters melaporkan, data awal pemerintah menunjukkan ekonomi Vietnam didorong ekspor yang kuat meski ada tarif AS.

Nilai ekspor total Vietnam disebut naik 17 persen menjadi sekitar 475 miliar dollar AS.

Ekspor Vietnam ke AS disebut mencapai sekitar 153 miliar dollar AS pada 2025, melampaui rekor 2024. Itu mendorong surplus neraca perdagangan Vietnam dengan AS menjadi hampir 134 miliar dollar AS.

Reuters juga menekankan posisi Vietnam sebagai bagian penting rantai pasok global untuk elektronik, tekstil, alas kaki, dan barang konsumsi lain, dengan perusahaan multinasional seperti Samsung, Apple, dan Nike membuat produk di Vietnam untuk diekspor, terutama ke pasar AS.

Pada saat bersamaan, impor Vietnam dari China ikut membesar. Reuters menyebut impor barang China naik ke rekor sekitar 186 miliar dollar AS pada 2025.

Kenaikan impor ini ikut memunculkan sorotan Washington. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menuduh Vietnam menjadi “hub transshipment” untuk barang China menuju AS.

Dengan kata lain, pada 2025 mesin ekspor Vietnam bukan sekadar pulih, tetapi “menyala” lagi, meski berjalan berdampingan dengan risiko dagang yang makin politis.

Manufaktur tetap ekspansif: PMI di zona ekspansi dan optimisme bisnis

Kinerja manufaktur juga ditopang indikator aktivitas pabrik.

Dikutip dari data S&P Global, indeks PMI manufaktur Vietnam berada di 53,0 pada Desember 2025, sedikit turun dari 53,8 pada November 2025, namun tetap jauh di atas ambang 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi.

"Sektor manufaktur Vietnam mengakhiri tahun yang penuh gejolak dengan catatan positif, dengan produksi dan pesanan baru kembali meningkat secara signifikan dan kepercayaan bisnis mencapai level tertinggi dalam 21 bulan terakhir," ujar Andrew Harker, direktur ekonomi di S&P Global Market Intelligence.

S&P Global juga menyinggung bahwa cuaca yang lebih stabil pada Desember 2025 membantu produksi, meski “efek sisa” badai dan banjir masih terasa pada pasokan bahan baku dan keterlambatan pengiriman.

Di sisi lain, perusahaan meningkatkan pembelian input, stok input naik, dan kepercayaan untuk 2026 menguat.

Bagi ekonomi yang sangat terkait perdagangan, kondisi manufaktur yang tetap ekspansif memberi bantalan tambahan ketika ketidakpastian tarif dan rantai pasok meningkat.

Industri-konstruksi menguat, konstruksi ikut pulih seiring investasi dan infrastruktur

NSO mencatat nilai tambah sektor industri pada 2025 diperkirakan naik sekitar 8,8 persen (yoy), disebut sebagai pertumbuhan terkuat sejak 2019, menyumbang lebih dari sepertiga kenaikan total nilai tambah bruto.

Pada saat yang sama, aktivitas konstruksi disebut terus pulih, elaras dengan membaiknya investasi dan pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada 2025 juga didukung konsumsi domestik dan belanja pemerintah untuk infrastruktur, saat Vietnam berupaya menyeimbangkan model pertumbuhan yang selama ini sangat bertumpu pada ekspor.

Konsumsi domestik ikut bergerak: ritel dan produksi industri sama-sama naik

Di luar ekspor, indikator domestik memperlihatkan dorongan permintaan yang ikut membantu. Reuters melaporkan produksi industri dan penjualan ritel sama-sama naik 9,2 persen pada 2025.

Inflasi tahunan 2025 berada di level 3,31 persen, sementara inflasi Desember 2025 tercatat 3,48 persen (yoy).

Kombinasi riil seperti produksi industri dan ritel yang tumbuh, bersamaan inflasi yang masih relatif terkendali, memperkuat gambaran bahwa pendorong ekonomi Vietnam pada 2025 tidak hanya datang dari luar negeri.

Sektor jasa menguat: perdagangan, transportasi, dan pariwisata mengangkat kontribusi

Di sisi jasa, NSO menyatakan sektor ini mendapat manfaat dari ekspansi di perdagangan, transportasi, dan pariwisata.

Kunjungan wisatawan internasional pada 2025 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, memberi dorongan pada industri terkait jasa.

Beberapa subsektor jasa yang disebut mencatat pertumbuhan kuat antara lain perdagangan grosir-ritel, transportasi-pergudangan, jasa keuangan-perbankan, serta akomodasi dan katering.

Dengan kontribusi jasa terhadap pertumbuhan yang terbesar, penguatan konsumsi dan mobilitas (termasuk wisata) menjadi komponen penting yang menjelaskan mengapa pertumbuhan bisa bertahan tinggi di tengah gangguan eksternal.

Arus modal asing tetap masuk: realisasi naik dan jadi salah satu jangkar ekonomi Vietnam

Arus modal asing juga masih menopang. Reuters menyebut realisasi investasi asing (inflows) pada 2025 naik 9 persen menjadi 27,6 miliar dollar AS, sementara komitmen (pledges) relatif datar sekitar 38,4 miliar dollar AS.

Vietnam tetap menjadi magnet investasi, dengan pabrik-pabrik yang berpindah atau mendiversifikasi dari China, termasuk arus investor Korea Selatan dan China, meski tantangan seperti kenaikan biaya tenaga kerja dan keterbatasan infrastruktur mulai terasa.

Dalam konteks rantai pasok, aliran FDI dan kehadiran perusahaan global membantu menjaga mesin produksi dan ekspor tetap berputar, termasuk pada sektor elektronik, yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Vietnam.

Tiga pilar pertumbuhan ekonomi Vietnam: investasi, ekspor, dan konsumsi

Huong menyatakan, tiga pilar pertumbuhan ekonomi Vietnam, yakni investasi publik, ekspor, dan konsumsi, perlu dukungan tepat waktu dengan fokus pada kualitas dan efisiensi.

Dikutip dari laman resmi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Can Van Luc, ekonom dan anggota Dewan Penasihat Ekonomi Perdana Menteri Vietnam menilai ekonomi Vietnam berada pada jalur pemulihan yang cukup solid.

Permintaan konsumsi domestik pulih, ekspor, meski melambat, tetap membaik, dan jasa seperti pariwisata, akomodasi, makanan-minuman, logistik, serta pendidikan menunjukkan pertumbuhan positif.

Pertbuhan ekonomi Vietnam tembus 8 persen di tengah tarif dan banjir: risiko tetap ada, tetapi tidak mematahkan tren

Satu hal yang berulang dalam laporan 2025 adalah pertumbuhan tinggi terjadi ketika risiko juga tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam sebesar 8,02 persen pada 2025 tidak menunjukkan gangguan langsung dari tarif AS yang diberlakukan sejak Agustus 2025 serta kerusakan luas akibat banjir berulang.

Namun, 2025 juga diwarnai bencana alam parah dan lingkungan global yang volatil, yang menjadi latar saat Huong mengumumkan capaian PDB tersebut.

Di level operasional perusahaan, S&P Global mencatat dampak badai dan banjir masih mengganggu pasokan bahan baku, memperpanjang waktu pengiriman pemasok, dan memicu tekanan biaya input.

Artinya, angka pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diraih Vietnam pada 2025 bukan datang dari kondisi tanpa gangguan, melainkan dari situasi ketika ekspor, manufaktur, jasa, dan arus investasi masih cukup kuat untuk menjaga laju ekonomi.

Target lebih tinggi ke depan dan tantangan menjaga stabilitas

Huong menyebut Vietnam mengejar pertumbuhan ekonomi dua digit sembari menjaga stabilitas makro, mengendalikan inflasi, dan memastikan keseimbangan ekonomi utama akan menjadi tantangan besar pada 2026.

Ia menyerukan persatuan dan upaya terkoordinasi lintas sistem politik dan pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan serta menangkap peluang.

Vietnam menargetkan pertumbuhan yang lebih ambisius untuk periode berikutnya, sejalan dengan agenda rebalancing agar tidak hanya bergantung pada ekspor.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, cita-cita menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen perlu semakin gencar direalisasikan.

Dalam hal ini, infrastruktur menjadi salah satu poin penting untuk mencapai cita-cita tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pentingnya integrasi pembangunan fisik dan sosial.

Hal tersebut dilakukan dengan mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah, memperkuat konektivitas nasional, dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Infrastruktur tulang punggung pangan hingga energi

Menurut dia, infrastruktur kini dirancang tidak hanya sebagai sarana produktivitas. Lebih dari itu, infrastruktur juga bisa menjadi alat keadilan sosial dan pengokohan persatuan bangsa.

“Infrastruktur menjadi tulang punggung untuk mendukung food security, energy security, dan water security,” ujar Agus dalam Balairung Dialogue 2025 “Dari Infrastruktur ke Inklusivitas: Jalan Menuju Ekonomi 8 Persen yang diselenggarakan Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Selasa (9/12/2025).

Berbicara infrastruktur yang inklusif, Agus menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah mengubah paradigma terkait pembangunan. Dalam hal ini, fokus utama bukanlah tentang lebih banyak infrastruktur melainkan tepat sasaran.

Sebagai contoh, Agus yang merupakan bagian dari Ikastara tersebut menggambarkan, ketika hendak membangun sebuah bendungan, kini tak lagi terkait seberapa bagus bendungan tersebut.

Agus menegaskan apakah bendungan itu benar-benar terhubung dengan irigasi yang mampu meningkatkan indeks pertanahan dan pertanian.

“Jadi kami perlu pastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tidak ada satupun yang tertinggal,” imbuh dia.

Infrastruktur untuk dukung energi keberlanjutan

Lebih lanjut, pria yang karib disapa AHY itu mengungkapkan, Indoneisia harus mulai memikirkan energi terbarukan atau renewable energy sebagai tujua ke depan.

Infrastruktur Indonesia juga harus bergerak ke arah kemandirian energi, pangan, hingga air.

"Kita harus pandai menafigasi ini semua. jangan kita terjebak dalam kebingungan, dalam kejutan demi kejutan, ketidakpastian global, ya membuat akhirnya kita tidak melakukan lompatan," terang dia.

Agus mengingatkan agar sumber daya alam dapat diolah terlebih dahulu sebelum dikirim ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk menambah nilai dari material tersebut.

"Karena itu downstream industry (industri hilir), hilirisasi yang sering disampaikan itu menjadi sangat penting," ujar dia.

Peningkatan SDM perlu ditingkatkan

Agus menjelaskan, Indonesia juga masih perlu untuk mendorong Human Development Index alias Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih berada di bawah Vietnam.

"Ini bicara pendidikan, kesehatan, kesejahteraaan. Kita harus kerja keras," ujar dia.

Adapun, tingkat pengangguran yang masih menjadi isu di kalangan generasi muda juga perlu ditangani dengan serius.

Pemerintah perlu memastikan apakah lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh industri kerja.

Untuk itu, penting untuk menerapkan konsep link and match. Artinya keterampilan dan pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi perlu dicocokan dengan kebutuhan industri.

Agus juga meminta agar semua pihak berupaya meningkatkan perhatiannya kepada wilayah di luar Jawa, terutama bagian timur.

Pasalnya, beberapa wilayah dari daerah tersebut masih tertinggal baik dari sisi infrastruktur maupun pendidikan.

"Yang penting jangan sampai sudah diperhatikan, tetapi tidak diserap dengan baik dana ada penyelewengan," tutur Agus.

Bagaimana infrastruktur dukung pertumbuhan ekonomi 8 persen?

Agus menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu terlebih dahulu ketersediaan jalan hingga jembatan.

"Pangan, energi, dan air adalah sumber kehidupan manusia, no water no life. Air tidak bolah kurang," ujar dia.

Dengan kata lain, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, Indonesia perlu mencapai keseimbangan antara kesejahteraan dan keberlanjutan.

"Harus bareng-bareng, atau bisa lebih spesifik lagi saya katakan pro growth. Bukan nanti pertumbuhan tinggi ada yang tertinggal. Pekerjaan harus diperluas," jelas dia.

Untuk itu, Agus juga meminta pemerintah dan pihak swasta untuk bersama-sama mendorong penciptaan lapangan kerja.

Tantangan sektor keuangan jaga pembiayaan jangka panjang

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 15 tahun terakhir berada di kisaran 5 persen.

"Untuk tumbuh lebih tinggi kita punya beberapa jenis ketahanan," jelas dia.

Ia menambahkan, salah satu hal yang mendukung ketahanan pangan hingga energi adalah ketahanan sektor keuangan.

Tanpa ketahanan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mudah untuk terjadi.

Adapun pendalaman sektor keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang juga sangat merasakan hal tersebut.

Kementerian Keuangan sendiri bertugas sebagai fasilitator yang memberikan iklim investasi yang baik serta memastikan keberlanjutan fiskal untuk disitribusi dan stabilitas yang lebih dinamis.

Masyita menjelaskan, sekitar 77 persen sektor keuangan di Indonesia masih dikelola oleh sektor perbankan.

"Banking sector adalah jenis financing yang sifatnya medium term, bukan long term," uangkap dia.

Padahal untuk membangun infrastruktur jangka panjang, perlu adanya kesesuaian antara jenis pembiayaan dengan pembangunan yang akan dilakukan.

Dengan demikian, Indonesia membutuhkan pengembangan sektor keuangan di bidang yang memiliki jangka panjang.

"Jadi ini ngomongin soal dana pensiun, asuransi, capital market," ujar dia.

Sayangnya di Asia Tenggara, pendalaman sektor keuangan Indonesia baik di perbankan, pasar modal, asuransi, hingga dana pensiun masih cukup rendah.

Daya tarik Indonesia untuk pikat investor asing garap ekonomi hijau dan digital

Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur perlu adanya konsistensi sinergi kebijakan.

"Yang pertama adalah stabilitas makro dan sistem keuangan, ini saya pikir menjadi prasyarakat utama bagi seorang investor jangka panjang untuk masuk ke sektor hijau dan ekonomi digital," kata Josua.

Menurut dia, inflasi yang terkendali yang diikuti dengan nilai tukar yang stabil dan sistem keuangan yang resilien akan meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga telah memberikan insentif kebijakan makroprudensial terkait dengan mendorong perbankan dan meningkatkan kesaran debitor untuk meningkatkan kesadaran pada ekonomi hijau.

Sampai dengan November 2025, insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah mencapai Rp 4,6 triliun.

Josua mengungkapkan, pentingnya pendalaman pasar keuangan dan instrumen pembiayaan jangka panjang.

Untuk insfrastruktur hijau jangka panjang, dibutuhkan kombinasi antara pembiayaan perbankan, obligasi hijau, sustainability-linked bond, dan blended finance.

"Yang diperlukan juga adalah konsistensi dari kebijakan pemerintah pusat terkait juga dengan transisi hijau itu sendiri," ujar Josua.

Dalam kaitanya dengan perbankan, Josua bilang, pihaknya juga melakukan pendekatan praktis seperti mengintegrasikanlkan risiko iklim dan ESG ke dalam manajemen risiko.

Perbankan juga melakukan penguatan dari risk sharing dan derisking dari proyek hijau.

"Proyek hijau ini dinilai penuh ketidakpastian, dan ini memang tidak bisa diggung oleh bank sendiri. Jadi memang perlu skema guarentee pemerintah," kata Josua.

Pembangunan infrastruktur jangan rusak alam

Ketua Umum Ikastara Mohamad Fachri menambahkan pembangunan infrastruktur di era sekarang juga perlu dijalankan secara bijaksana. Artinya, pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial dan tidak merusak alam.

“Apalagi hari-hari ini, penting agar infrastruktur yang pembangunannya menjaga alam kita,” jelas Fachri.

Lebih lanjut, ia turut menyoroti pentingnya pembangunan yang memang dirasakan oleh semua pihak. Dalam hal ini, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pembangunan infrastruktur ini.

Menurut dia, saat ini pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk mengembangkan pentingnya berkomunikasi dengan rakyatnya. Misalnya, ketika pemerintah bangun infrastruktur, tidak ada lagi orang yang merasa digusur.

“Orang merasa dapat benefitnya atas infrastruktur tersebut. Perlu diingat, masyarakat itu ada untuk memonitor kita semua,” pungkas dia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,04 persen pada kuartal III-2025

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III-2025, seiring kuatnya ekspor dan konsumsi domestik.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengatakan, secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq), perekonomian tumbuh 1,43 persen dibandingkan kuartal II-2025.

Sementara secara kumulatif, sepanjang periode Januari hingga September 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,01 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024 atau secara year-on-year tumbuh sebesar 5,04 persen,” ujar Edy saat konferensi pers terkait rilis kinerja ekonomi kuartal III, Rabu (5/11/2025).

Adapun, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.060 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.444,8 triliun.

Edy menuturkan, pertumbuhan ekonomi di sembilan bulan pertama tahun ini turut ditopang oleh kinerja perdagangan luar negeri yang masih mencatatkan surplus.

Nilai ekspor Indonesia pada kuartal III-2025 tercatat sebesar 74,39 miliar dollar AS, tumbuh 8,96 persen secara tahunan.

Sementara impor mencapai 60,39 miliar dollar AS, turun 2,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pada triwulan III tahun 2025, ekspor barang Indonesia mencapai 74,39 miliar dollar AS atau tumbuh 8,96 persen secara year-on-year. Sementara itu, impor barang Indonesia mencapai 60,39 miliar dollar AS atau turun 2,09 persen secara year-on-year,” papar dia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando menilai, peningkatan kualitas persaingan usaha menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada periode 2025-2029.

“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,” kata Aru dalam jumpa media di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan, hal ini juga mengacu pada laporan World Bank B-Ready 2024 di mana Indonesia memiliki skor 52 dari 100, masih di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam (57,67) dan Singapura (62,29). Sementara, Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7.

Studi menunjukkan, dibutuhkan peningkatan tingkat persaingan usaha sebesar 29 persen, atau skala indeks persaingan usaha sebesar 6,33 untuk tujuan tersebut.

Menurut Aru, persaingan usaha yang sehat bukanlah pelengkap pertumbuhan ekonomi, melainkan infrastrukturnya yang juga terbentuk dengan baik dan suportif.

"Dengan memastikan level playing field yang adil, menghapus hambatan masuk, dan menindak tegas para pelanggar, KPPU berkomitmen menjaga agar kue pembangunan ekonomi Indonesia dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh segelintir konglomerasi, guna jalan menuju efisiensi yang berkeadilan,” ujar Aru.

Lebih lanjut, ia mengatakan KPPU juga memiliki peran vital untuk memastikan pasar bekerja sebagai alat pertumbuhan, bukan arena pertempuran bagi para pemburu rente.

Selama satu tahun pemerintahan berjalan, Aru mengatakan, paradigma pengawasan persaingan usaha di Indonesia telah bergeser menuju apa yang disebut sebagai persaingan terpimpin (guided competition).

“Filosofinya jelas, pasar dibiarkan bebas, namun negara akan mengintervensi dengan keras jika terjadi distorsi yang mengancam kepentingan nasional atau terjebak dalam praktik yang diistilahkan Presiden (Prabowo Subianto) sebagai ‘Serakahnomics’, sebuah pola ekonomi di mana pelaku usaha mengambil keuntungan berlebih dengan cara mematikan pesaing kecil,” ujar Aru.

“Keberadaan KPPU dan persaingan usaha merupakan cara untuk mengatasi ‘Serakahnomics’. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kompetisi harus ditingkatkan”, katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Ini keterpanggilan kami untuk bisa mendetailkan sektor manufaktur itu, bagaimana kami bisa memberikan kontribusi agar target 8 persen itu bisa tercapai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) menjadi strategi Kemenperin untuk mengejar tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen dari sisi sektor manufaktur.

“Ini keterpanggilan kami untuk bisa mendetailkan sektor manufaktur itu, bagaimana kami bisa memberikan kontribusi agar target 8 persen itu bisa tercapai,” kata Menperin saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Dia menjelaskan SBIN disusun dengan tujuan menjawab berbagai tantangan sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Strategi baru itu didesain per sektor dengan detail yang sangat ketat. Namun, kata Menperin lagi, seluruh penyusunan SBIN tetap dalam koridor yang digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Ini strategi. Seperti sepak bola, kalau ingin menang 2-0 dan 3-0, itu strateginya berbeda. Ini yang disebut strategi untuk mendapatkan apa yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden, yaitu pertumbuhan ekonomi mendekati 8 persen,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Menperin mengatakan SBIN merupakan kerangka strategis untuk mewujudkan industri domestik yang tumbuh dan berdaulat.

Menurut Menperin, SBIN hadir sebagai cetak biru industrialisasi Indonesia di era pasca-pandemi dan pasca-karbon. Strategi ini memadukan nilai-nilai kemandirian ekonomi, transformasi teknologi, serta keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka terpadu.

Empat pola pikir utama yang menjadi pilar SBIN, yaitu industrialisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Industrialisasi berbasis sumber daya alam diarahkan untuk memperkuat industrialisasi komoditas unggulan nasional, seperti nikel, kelapa sawit, dan batu bara, agar kekayaan alam Indonesia tidak lagi hanya diekspor mentah tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Selain itu, pengembangan ekosistem industri diupayakan melalui keterpaduan antara sektor hulu dan hilir yang disertai dengan penguatan sumber daya manusia, serta infrastruktur industri yang mendukung.

Menperin menyatakan keberhasilan pelaksanaan SBIN tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program yang tepat sasaran, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang kuat, objektif, dan transparan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025