REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong penggunaan data yang lebih akurat untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Pendekatan berbasis nama dan alamat atau by name by address dinilai penting agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat menyasar keluarga yang membutuhkan.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mengatakan, data presisi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas program penanganan stunting.

"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Budi di Jakarta, Kamis (11/6/2026)

Menurut Budi, penguatan sistem data perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antarkementerian dan lembaga.

Budi menjelaskan, ketersediaan data yang berkualitas menjadi syarat penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti sehingga intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting.

"Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga berisiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan yang dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ujar Budi.

Selain data yang akurat, koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah juga dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan program. Pemerintah daerah berperan langsung dalam pelaksanaan program karena berhadapan dengan masyarakat dan memahami kebutuhan wilayah masing-masing.

"Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program," tuturnya.

Budi menilai penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang tumbuh dengan asupan gizi memadai dan lingkungan yang mendukung memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas ekonomi.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memanfaatkan bonus demografi dan mendukung target Indonesia Emas 2045.

Budi mengatakan, percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang melibatkan Bank Dunia dan Bappenas disebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga agar penanganan stunting berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

"Upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, tetapi membutuhkan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan," ucap Budi.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan lembaganya.

"Moratorium dapur titik-titik baru," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Ia mengatakan saat ini sudah terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, BGN memilih merapikan dan mengevaluasi dapur yang ada sebelum membuka pembangunan baru.

"Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini," ujar Nanik.

Nanik mencontohkan dalam satu kecamatan belum tentu membutuhkan banyak SPPG.

"Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan dapur baru akan dibuka kembali apabila setelah dilakukan evaluasi, masih dirasa dibutuhkan SPPG di daerah tersebut.

Nanik mengungkapkan saat ini pembangunan dapur MBG justru menumpuk di kawasan aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terjangkau secara optimal.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta BGN memprioritaskan perluasan program MBG ke wilayah 3T.

"Jujur sekarang (SPPG) yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujar Nanik.

Terkait durasi moratorium, Nanik belum merinci batas waktunya. Ia hanya mengatakan secepatnya.

Ia memastikan kebijakan moratorium ini diberlakukan demi pemerataan penerima MBG, bukan semata-mata pemerataan SPPG di tiap daerah.

Ia menjamin penataan SPPG ini akan berjalan mudah dan cepat karena BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk pemetaan kebutuhan.

"Pokoknya intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien," ujar Nanik.

Nanik turut menegaskan fokus utama BGN saat ini adalah menekan penggunaan anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat program MBG.

Menurut Nanik, meski anggaran MBG saat ini dipangkas menjadi Rp268 triliun, BGN masih berupaya melakukan penghematan lebih lanjut.

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi.

Langkah tersebut mencakup peningkatan standar SPPG hingga perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia.

"Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujar Nanik.

BGN disebut juga akan merealisasikan program MBG di daerah 3T dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.

Upaya menurunkan stunting tidak hanya dilakukan oleh puskesmas atau tenaga kesehatan. Di Palembang, para perempuan binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A turut berperan melalui kegiatan pemberdayaan yang dijalankan bersama Pertamina Integrated Terminal Palembang.

Sebanyak 20 perempuan binaan LPP yang tergabung dalam kelompok Srikandi Mandiri menanam sayuran secara hidroponik dan mengolahnya menjadi biskuit bayam merah serta nugget tempe sayur.

Produk tersebut disalurkan sebagai pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak di Puskesmas Keramasan dan Puskesmas Mariana. Sementara itu, kelompok hidroponik di Kelurahan Mariana juga memproduksi abon lele dan pempek sayur untuk tujuan serupa.

Sejak 2023, kedua kelompok telah menghasilkan 760 paket PMT, dan tahun ini menyalurkan 60 paket makanan bergizi ke dua puskesmas binaan. Berdasarkan data kelurahan, wilayah tersebut mencatat penurunan kasus stunting hingga 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Komitmen penurunan stunting juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Kementerian Kesehatan, Rabu (12/11), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor.

"Percepatan penurunan stunting harus kita kawal dan kita keroyok bersama," tegasnya.

Kolaborasi berbagai pihak menunjukkan hasil positif dengan penurunan prevalensi stunting nasional hingga 19,8 persen, pertama kalinya berada di bawah angka 20 persen. Kontribusi berbagai pihak dalam percepatan penurunan stunting ini pun turut diapresiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

PT Pertamina (Persero) menerima Penghargaan Mitra Pentahelix Kategori BUMN atas kontribusinya dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Kemendukbangga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, dan disaksikan Wakil Presiden.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menurunkan angka stunting.

"Pertamina percaya bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Kami akan terus menghadirkan program yang berdampak langsung, menguatkan gizi keluarga, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/11).

Sebagai informasi, melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sehat Anak Tercinta dan Ibu (SEHATI), Pertamina telah menjangkau lebih dari 33.000 penerima manfaat melalui layanan posyandu dan edukasi gizi. Program ini juga membantu 16.587 balita melalui tambahan nutrisi dan memperkuat 143 posyandu di wilayah operasi perusahaan.

Di samping itu, Pertamina telah memperbaiki 40 rumah tidak layak huni bagi 256 penerima manfaat, termasuk 35 anak berisiko stunting. Perusahaan juga membangun 85 sarana air bersih dan MCK yang melayani lebih dari 12.000 jiwa.

Kader posyandu Puskesmas Mariana, Elnara, menyampaikan bahwa dukungan Pertamina memberikan dampak signifikan.

"Dukungan ini sangat membantu kami. Tidak hanya makanan tambahan, tapi juga pendampingan bagi ibu-ibu tentang pentingnya gizi balita. Kami melihat perubahan nyata pada anak-anak penerima manfaat," ucapnya.

Selain di Palembang, upaya penurunan stunting juga dilakukan Pertamina EP (PEP) Ramba Field melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Sinergi Ramba Field Menuju Keluang Bersih dan Sehat (SIMBA KUAT) di Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin. Program ini bertujuan memperkuat kemandirian masyarakat dan mendukung lingkungan yang sehat di sekitar wilayah operasi.

Sebagai perusahaan energi yang terus mendorong transisi menuju Net Zero Emission 2060, Pertamina memastikan program sosialnya selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan bahwa generasi emas tidak bisa muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dimulai dari masa kehamilan hingga usia balita.

Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi pondasi utama agar anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Wihaji juga menyebut, negara kini hadir sejak hulu dengan memastikan asupan gizi yang cukup guna menekan angka stunting dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Hingga kini, sebanyak 1,3 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD telah menerima manfaat program MBG. Melalui MBG, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi sehat dan unggul yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Saksikan Dialog Shafinaz Nachiar bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dalam Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).