ESQ Corp menilai Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) telah membantu pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) secara nyata, serta meningkatkan kesejahteraan para pendamping proses produk halal (P3H) di seluruh Indonesia. Di sepanjang 2026. sebanyak lebih dari satu juta pelaku usaha menerima manfaat SEHATI.

Pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Jaminan Produk Halalendiri, pendiri ESQ Corp, Ary Ginanjar Agustian mengatakan, keberhasilan BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal nasional perlu dipertahankan melalui kepemimpinan yang kuat, budaya organisasi yang sehat, serta pengelolaan talenta yang tepat.

"Tentu keberhasilan tersebut harus dipertahankan dengan leadership yang sangat baik, corporate culture yang kuat, dan manajemen talenta yang presisi sehingga pencapaiannya terus meningkat dan menjadi salah satu faktor unggulan dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen," kata Ary di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Jakarta pada Kamis (18/6).

Ia berharap, BPJPH terus menjaga semangat dan komitmen dalam menjalankan tugasnya serta memiliki visi besar untuk masa depan Indonesia.

"Ke depan, BPJPH harus terus semangat, sungguh-sungguh, dan memiliki misi yang kuat untuk menjadikan BPJPH sebagai lokomotif menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Lebih lanjut, ia turut menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas komitmen memperkuat ekosistem halal nasional melalui SEHATI.

"Saya mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo yang memberikan satu juta sertifikat halal gratis untuk pengusaha UMK. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Kita juga patut bersyukur karena halal value chain telah memberikan kontribusi hingga 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Ini adalah capaian yang perlu kita apresiasi bersama," ujar Ary.

Dalam sambutannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa halal kini telah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, halal berfungsi sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing produk, perluasan akses pasar, serta peningkatan kepercayaan konsumen di tingkat nasional maupun global.

"Kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional sangat besar 27 persen bagi PDB nasional. Ini menunjukkan bahwa halal bukan hanya urusan sertifikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia," ujar Haikal.

Saat ini, berbagai negara maju telah memiliki perspektif positif terhadap industri halal. Amerika Serikat memandang halal sebagai simbol kesehatan, sementara Korea Selatan menilai halal sebagai standar kebersihan berlapis, China melihat halal sebagai peluang ekonomi, dan Inggris mengaitkannya dengan keberlanjutan lingkungan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ribuan pelaku usaha di Kalimantan Selatan masih belum memiliki sertifikasi halal.

Sebagaimana diketahui, tenggat kewajiban semakin dekat yang ditetapkan pemerintah pusat pada Oktober 2026.

Menurut data yang dihimpun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kalimantan Selatan, per 3 Juni 2026, total sertifikat halal yang telah diterbitkan sejak 2021 mencapai 26.207 sertifikat.

Selama lima bulan pertama 2026, sebanyak 4.077 sertifikat baru berhasil diterbitkan.

Meski positif, masih terdapat 8.422 kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang belum terserap.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Rusma Khazairin menyatakan sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif yang harus dipatuhi semata.

"Sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan para pelaku usaha," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan wajib halal ini di satu sisi mendorong standarisasi produk, tapi di sisi lain menuntut kesiapan ekosistem pendukung yang tidak bisa dibangun dalam semalam.

Pemprov Kalsel sejauh ini telah menjalankan program 1.000 sertifikat halal bagi UMKM sepanjang 2025 sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku usaha lokal yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Rusma menekankan bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang dikenal religius, halal bukan sekadar regulasi yang tertuang dalam lembaran negara, melainkan bagian dari nilai kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya secara nyata.

"Mari kita jadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi terdepan dalam implementasi jaminan produk halal di Indonesia," tegasnya.

Adapun, dia mengajak pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, asosiasi usaha, dan para pendamping proses produk halal untuk merapatkan barisan demi memastikan tidak ada satu pun pelaku usaha yang tertinggal informasi maupun kesulitan mengakses layanan sertifikasi.

Bisnis.com, PALEMBANG - Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingdari PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menggelar kegiatan Aksi Bersih Lingkungan Kampung Sehati di sepanjang Jl. Mayor Zen Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Jumat (5/6). Kegiatan ini melibatkan masyarakat, relawan, pemerintah kelurahan dan kecamatan serta mitra pengelola bank sampah Beringin sebagai bentuk kolaborasi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah.

Pada kesempatan tersebut, Pusri juga menyerahkan bantuan alat kebersihan kepada masyarakat sebagai dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Setelah pembekalan teknis, peserta bersama-sama melaksanakan aksi bersih lingkungan dengan melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah di sejumlah titik yang telah ditentukan. Sampah yang terkumpul pada kegiatan hari ini sebanyak 2 ton, yang kemudian dikelola agar memberikan nilai tambah sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.

VP TJSL Pusri, Rahmawati, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

"Peringatan Hari Lingkungan Hidup menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong budaya gotong royong, meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah, serta memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang," ujar Rahmawati.

Lurah Sungai Selayur turut mengapresiasi dukungan dan keterlibatan Pusri dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara perusahaan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran lingkungan serta menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Selain aksi bersih lingkungan, peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah melalui bank sampah Beringin sebagai salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Melalui kegiatan ini, Pusri berharap dapat terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima apresiasi dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) atas keberhasilan mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia. Per 29 Mei 2026, BPJPH telah memfasilitasi penerbitan 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi.

Apresiasi itu diserahkan secara simbolis oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana kepada Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam acara Penyerahan Sertifikat Halal secara Simbolis bagi Pelaku Usaha Desa Wisata di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/5/). Menpar bersama Kepala BPJPH juga menyerahkan sertifikat halal secara simbolis kepada perwakilan pelaku usaha desa wisata.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional, yang juga memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan langkah awal, mengingat potensi desa wisata dan pelaku usaha di Indonesia masih sangat besar.

"Jaminan Produk Halal bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen. Halal juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil," ujar Babe Haikal.

Menurutnya, ketika produk-produk desa wisata telah bersertifikat halal, kepercayaan pasar akan meningkat, peluang usaha bertambah, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Karena itu, percepatan sertifikasi halal di desa wisata menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara, Menpar Widiyanti menyampaikan apresiasi atas upaya BPJPH menggelar program sertifikasi halal.

"Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat agar destinasi wisata Indonesia semakin berkualitas, berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Widiyanti.

Program sertifikasi halal desa wisata merupakan tindak lanjut kerja sama Kemenpar dan BPJPH yang dimulai melalui proyek percontohan di 20 destinasi wisata pada 2025. Hingga 30 Mei 2026, kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal pada 1.119 destinasi wisata di 34 provinsi. Di Desa Wisata Jatimulyo sendiri, terdapat 23 pelaku usaha wisata dengan 139 produk UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal.

Menurut Widiyanti, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas produk dan layanan wisata, penguatan kepercayaan wisatawan, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat di destinasi wisata.

Sejalan, Babe Haikal menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal di desa wisata selaras dengan visi Presiden Prabowo dan arah pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.

Lebih jauh, pengembangan ekosistem halal di desa wisata juga mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global, khususnya pada sektor wisata ramah muslim. Semakin luas ketersediaan produk dan layanan halal yang terjamin, semakin kuat pula posisi Indonesia dalam berbagai indikator pariwisata muslim dunia, termasuk Global Muslim Travel Index (GMTI).

"Kami sangat mendukung pariwisata yang ramah pelanggan atau customer friendly tourism. Karena halal itu untuk semua. Halal itu kualitas. Halal itu traceability, transparency, dan trustability. Ketika wisatawan mendapatkan produk yang jelas asal-usulnya, prosesnya transparan, dan dapat dipercaya, maka kepercayaan terhadap destinasi wisata juga akan semakin meningkat," tutur Babe Haikal.

Sejak Oktober 2025 hingga Mei 2026, BPJPH telah mengalokasikan pembiayaan APBN sekitar Rp7,25 miliar melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk mendukung percepatan sertifikasi halal UMK di desa wisata. Dukungan tersebut memungkinkan puluhan ribu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal sebagai bekal meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya.

Dalam kesempatan tersebut, BPJPH juga mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan program SEHATI secara optimal. Pasalnya, keberhasilan program sertifikasi halal bukan hanya soal jumlah penerbitan sertifikat, tetapi juga dari peningkatan kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026, dengan memanfaatkan peluang besar pasar halal nasional maupun global.

Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang diinisiasi pemerintah mendapatkan sambutan antusias dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Lampung Halal Market 2026 yang dihelat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (26/4).

Program yang menjadi bagian dari percepatan menuju kewajiban bersertifikat halal pada 18 Oktober 2026 mendatang ini pun sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan kuota lebih dari 1 juta sertifikat halal gratis bagi Usaha Mikro di seluruh Indonesia untuk tahun ini.

Direktur Kemitraan dan Kerja Sama Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH, Fertiana Santy, menyampaikan bahwa kehadiran BPJPH di pusat keramaian merupakan strategi menjemput bola.

"Kami ingin memastikan negara hadir untuk mempermudah rakyat. Program Sehati dan kuota lebih dari 1 juta sertifikat gratis dari Presiden Prabowo adalah bentuk dukungan konkret agar Usaha Mikro Kecil tidak terhambat aturan, melainkan justru semakin memperkuat daya saingnya di pasar global," kata Fertiana.

Salah satu respons positif datang dari pemilik usaha Cireng Sultan, Lili Agustin Kintiarsih Raharjo. Ia menyebut program Sehati sangat membantu operasional usaha kecilnya dalam membangun kepercayaan konsumen.

"Alhamdulillah, saya mendapatkan sertifikat halal secara gratis dan mudah dengan bantuan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di Lampung. Ini sangat membantu kami menjaga nama baik merek Cireng Sultan dan menjaga kehalalan bahan yang digunakan agar pembeli semakin percaya," ujar Lili.

Hal senada diungkapkan oleh Ketina, pemilik usaha A Merah Ara (Gula dan Madu). Ia mengaku proses sertifikasi halal gratis yang dilaluinya sangat lancar.

"Sertifikasi ini sangat bermanfaat bagi kami. Saya mengajak pelaku usaha lain yang belum punya untuk segera buat dari sekarang sebelum wajib halal Oktober 2026. Prosesnya sangat mudah dan benar-benar gratis," kata Ketina.

Selain Lili dan Ketina, sejumlah pelaku usaha lain seperti Sarjiyem (Jajanan Anin) dan Ngatiman (Kopi Bubuk TJR) juga telah menerima manfaat dari jalur Self Declare ini, yang membuktikan kehadiran negara dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Lampung.

Di antara fokus utama terhadap program gratis, efisiensi juga dirasakan oleh pelaku usaha di jalur reguler (berbayar). Antoni Rahman PA, pemilik Dapur SPPG dari Gunung Sulah, Way Halim, mengaku hanya butuh waktu dua minggu untuk mengurus sertifikatnya.

"Pengurusannya cepat, cuma dua minggu sudah keluar. Ini penting agar sebelum Oktober 2026 nanti, saat ada sidak dari otoritas, dapur kami sudah siap dan memiliki legalitas halal," tutur Antoni.

Dukungan sertifikat halal juga menjadi syarat strategis bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam program nasional. Budi Waluyo dari Rumah Potong Hewan (RPH) Atmajaya menegaskan bahwa sertifikat halal kini menjadi syarat mutlak bagi mereka untuk menjadi pemasok (supplier) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Hendro Lukito, pengusaha minuman herbal rempah asal Metro, menceritakan pengurusan sertifikasinya pernah terhambat hingga delapan bulan. Sedangkan melalui BPJPH Lampung, sertifikatnya terbit dalam waktu 11 hingga 21 hari saja. Berkat sertifikat tersebut, produk rempahnya kini telah menembus pasar Thailand, Malaysia, hingga Singapura.

Acara tersebut diakhiri dengan apresiasi bersama dari puluhan pelaku UMKM yang hadir serta PT Sucofindo Cabang Lampung yang memiliki Lembaga Pemeriksa Halal. Dukungan nyata pemerintah ini diharapkan terus berlanjut guna memperkokoh ekonomi kerakyatan di daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Standardisasi Halal BPJPH, dan Tenaga Ahli BPJPH Bidang Kehumasan, M Fariza Y Irawady, Kepala UPT BPJPH Provinsi Lampung, Saluddin serta Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

Bisnis.com, PALEMBANG — Guna memperkuat komitmen dalam peningkatan Kesehatan masyarakat, PT Pusri Palembang yang merupakan anggota dari holding PT Pupuk Indonesia (Persero), terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengobatan gratis Klinik Sehati Batch 2 di tahun 2026 ini, yang dilaksanakan pada hari Kamis 16 April 2026 & Jum’at 17 April 2026 di empat titik lokasi (Kampung Sehati), yakni di Lrg Sahabat Kelurahan Sungai Selayur, Halaman Masjid Al Hidayah Jl. Sabokingking Kelurahan Sungai Buah, Lapangan Hijau Pusri Kelurahan 1 Ilir dan Halaman Gedung Perindustrian Jl. Ratu Sianum Kelurahan 3 Ilir.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Operasi & Produksi Pusri, Sholikin, dan Sekretaris Perusahaan, Indah Irmayani, sebagai bentuk dukungan langsung manajemen terhadap program sosial perusahaan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat (Kampung Sehati) di sekitar wilayah operasional. Melalui kegiatan ini, warga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, serta obat-obatan secara gratis.

Pelaksanaan pengobatan gratis ini melibatkan tenaga medis profesional yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan pendekatan yang ramah sekaligus edukatif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan sejak dini.

VP TJSL PT Pusri Palembang, Rahmawati, menyampaikan bahwa program Klinik Sehati merupakan wujud nyata kehadiran perusahaan di tengah masyarakat, yang diikuti oleh sebanyak 1400 warga Kampung Sehati.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah. Tidak hanya pengobatan, tetapi juga edukasi kesehatan menjadi bagian penting agar masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya,” ujar Rahmawati.

Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga yang hadir dan memanfaatkan layanan yang disediakan sejak pagi hari. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung sekaligus mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Pusri berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program TJSL yang berkelanjutan, khususnya di bidang kesehatan, sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam pemerataan akses layanan kesehatan.

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingdari PT Pupuk Indonesia (Persero), terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung programcircular economymelalui inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui pembentukan Program Bank Sampah Sehati di Kelurahan 3 Ilir, Palembang.

Program ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung Tempat Pengolahan Akhir (TPA), yang kerap menjadi tantangan di berbagai daerah. Namun, alih-alih menjadi ancaman, warga Kelurahan 3 Ilir justru mampu mengubah permasalahan tersebut menjadi peluang melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan.

Program Bank Sampah Sehati diketuai oleh Asmuni, seoranglocal heroyang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan. Inisiatif ini mulai berjalan sejak tahun 2025, setelah sebelumnya diawali dengan penandatanganan komitmen bersama pengelolaan sampah antara unsur Muspika setempat dan Pusri pada 10 Agustus 2023.

Hingga saat ini, Bank Sampah Sehati telah memiliki 522 nasabah yang merupakan warga Kelurahan 3 Ilir. Melalui program ini, masyarakat berhasil mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA hingga rata-rata 1-2 ton per bulan.

Dalam implementasinya, pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi. Sampah anorganik dipilah dan dikirimkan ke Bank Sampah Induk untuk didaur ulang, sementara sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, khususnya untuk kegiatan pertanian dan penghijauan lingkungan.

Selain itu, peran aktif Asmuni sebagai penggerak juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Ia tidak hanya mengelola bank sampah, tetapi juga menjadi mentor bagi warga dalam mengedukasi cara pemilahan sampah yang benar, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

VP TJSL Pusri, Rahmawati, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong ekonomi sirkular sekaligus menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Program Bank Sampah Sehati merupakan wujud nyata komitmen Pusri dalam mendukung penerapan circular economy di tingkat masyarakat. Melalui program ini, kami ingin mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Rahmawati.

Dengan adanya Program Bank Sampah Sehati, tercipta ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, di mana limbah tidak lagi dipandang sebagai barang buangan, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna.

Ke depan, Pusri berharap program ini dapat terus berkembang dan direplikasi di wilayah lainnya, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keterlibatan sektor swasta memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Dukungan ini dinilai krusial untuk memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi bantuan gizi bagi anak-anak.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, MBG menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini menargetkan penerima manfaat dalam jumlah besar dengan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan produktivitas generasi muda.

“Dukungan dari swasta menjadi faktor penguat dalam pelaksanaan di lapangan, terutama untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi distribusi,” ujar Dadan, Rabu (18/3/2026).

Dadan menilai kolaborasi lintas sektor mencerminkan solidaritas dalam membangun kualitas SDM ke depan. Menurut dia, pemenuhan gizi anak akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan produktivitas dalam jangka panjang. "Ini menjadi kepentingan bersama,” lanjut Dadan.

Dadan menjelaskan, implementasi MBG di sejumlah daerah menunjukkan hasil positif. Program ini mendorong peningkatan kehadiran siswa, aktivitas belajar yang lebih aktif, serta daya tahan fisik anak.

“Begitu ada program makan bergizi, dia bangun lebih awal dan membangunkan neneknya,” kata Dadan.

Dukungan swasta juga hadir melalui program Sehati atau Susu Sehat Bernutrisi yang dijalankan PT Triputra Agro Persada Tbk. Program ini menyalurkan susu kepada anak-anak sekolah di sekitar wilayah operasional perusahaan di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Program Sehati menjadi bagian dari inisiatif keberlanjutan TAP untuk Negeri yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan pendidikan generasi muda. Distribusi susu secara rutin ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi, mencegah stunting, serta mendukung tumbuh kembang anak usia sekolah.

“Saya suka minum susu, selain rasanya enak juga bisa bikin tambah kuat belajar dan main bola. Terima kasih TAP,” ujar Antonius, siswa SDN 2 Jahitan, Seruyan, Kalimantan Tengah.

Kepala TK Tunas Bahandep Misnawati mengatakan, program tersebut membantu meningkatkan asupan gizi sekaligus menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap pendidikan anak.

Implementasi program ini juga melibatkan berbagai pihak untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG di daerah.

Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurut dia, kerja sama ini memperkuat ketahanan pangan, mendukung pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah terus dilakukan melalui berbagai program pemerintah. Di sejumlah daerah, pelaksanaan program tersebut juga mendapat dukungan dari sektor swasta yang ikut membantu memperluas jangkauan bantuan gizi bagi siswa.

Salah satu bentuk dukungan itu hadir melalui program Sehati (Susu Sehat Bernutrisi) yang dijalankan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG). Program ini menyalurkan susu kepada anak-anak sekolah di sekitar wilayah operasional perusahaan, seperti di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Program Sehati menjadi bagian dari inisiatif keberlanjutan “TAP untuk Negeri” yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda. Melalui distribusi susu secara rutin, perusahaan berharap dapat membantu pemenuhan gizi anak serta mendukung tumbuh kembang optimal pada usia sekolah.

“Saya suka minum susu, selain rasanya enak juga bisa bikin tambah kuat belajar dan main bola. Terima kasih TAP,” ungkap Antonius, siswa SDN 2 Jahitan, Seruyan, Kalimantan Tengah, salah satu penerima susu dari program Sehati Triputra Agro Persada, dikutip dari keterangan perusahaan, Selasa (17/3/2026).

Dukungan swasta memperluas jangkauan program gizi

Kepala Taman Kanak-kanak Tunas Bahandep Misnawati turut mengapresiasi program Sehati yang dijalankan perusahaan di sekolahnya. Menurut dia, pemberian susu tidak hanya menambah asupan gizi murid, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan pendidikan generasi muda.

Implementasi Sehati juga mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari sinergi lintas sektor untuk memastikan distribusi tambahan gizi bagi anak-anak sekolah berjalan lancar dan tepat sasaran.

Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut saat peluncuran Sehati di Kalimantan Timur pada Agustus 2025.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan dukungan Triputra Agro Persada,” ujar Rudy.

“Kerja sama ini turut menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam membangun sinergitas yang konkret untuk memperkuat ketahanan pangan, mendukung dunia pendidikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur,” lanjutnya.

Dampak program pemerintah pada siswa

Program yang diperkuat berbagai pihak ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut di sejumlah daerah telah menunjukkan dampak positif bagi anak-anak sekolah.

Badan Gizi Nasional mencatat peningkatan kehadiran siswa di sekolah, aktivitas belajar yang lebih aktif, serta daya tahan fisik anak dalam beraktivitas dan bermain di wilayah yang telah menjalankan program ini selama satu tahun penuh.

“Begitu ada program makan bergizi, dia bangun lebih awal dan membangunkan neneknya,” tutur Dadan, mengisahkan perubahan perilaku seorang anak di Papua.

Ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk memastikan pelaku UMK mendapatkan kemudahan akses sertifikasi halal

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat telah menyalurkan sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program SEHATI pada dua bulan pertama tahun 2026.

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa fasilitas sertifikasi halal gratis ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan halal bagi pelaku UMK di daerah.

“Di tahun 2026 ini, kami memberikan 9.511 sertifikat halal senilai Rp2.187.530.000. Ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk memastikan pelaku UMK mendapatkan kemudahan akses sertifikasi halal,” kata Aqil Irham.

Lebih lanjut, Aqil Irham menilai bahwa program SEHATI tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehalalan produk, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing dan daya jual produk UMK di pasar domestik maupun global.

“Dengan bersertifikat halal, UMK kita menjadi lebih tertib halal. Hal ini menjadi salah satu kunci bagi Indonesia untuk mewujudkan diri sebagai pusat halal dunia,” ujar dia.

Dalam pelaksanaannya, program SEHATI mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Halal Gratis.

Aqil Irham mengatakan, kebijakan ini dirancang untuk memperluas jangkauan produk UMK ke pasar yang lebih luas dengan jaminan kehalalan yang kredibel dan terpercaya.

Program SEHATI, lanjut dia, menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi pelaku UMK di tengah dinamika dan persaingan pasar global.

BPJPH juga terus memperluas sinergi kolaborasi agar fasilitasi sertifikasi halal juga semakin diperkuat oleh seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Ia mencontohkan Provinsi Kepulauan Riau yang telah mencatatkan sebanyak 9.511 sertifikat halal difasilitasi secara gratis bagi para pelaku UMK, dengan total nilai pembiayaan sertifikasi halal mencapai Rp2.187.530.000.

Selain di Kepulauan Riau, fasilitasi sertifikasi halal juga diberikan oleh pemerintah di provinsi lainnya dengan jumlah berbeda disesuaikan dengan kebutuhan jumlah UMK setempat.

“Diharapkan, kemudahan UMK bersertifikat halal ini memperluas cakupan sertifikasi halal nasional sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem halal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Aqil Irham.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Mulai Oktober 2026, seluruh pelaku usaha makanan dan minuman di Indonesia, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK), diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menegakkan standar halal nasional sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik maupun global.

Pemerintah menetapkan batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK pada 17 Oktober 2026, sebagaimana tertuang dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan, sertifikasi halal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah usaha.

“Dengan bersertifikat halal, pelaku usaha makanan dan minuman akan menjadi lebih tertib halal. Ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menuju pusat halal dunia,” ujar Haikal.

Menurutnya, UMKM yang telah mengantongi logo halal cenderung lebih diminati konsumen, memiliki daya saing lebih tinggi, serta berpeluang menembus pasar ekspor dan bersaing dengan produk asing.

Berdasarkan data BPJPH, hingga kini terdapat sekitar 11 juta produk makanan dan minuman bersertifikat halal, dengan lebih dari 3 juta pelaku usaha. Namun, angka tersebut masih jauh dibandingkan total jumlah pelaku usaha di Indonesia yang mencapai lebih dari 60 juta unit.

“Memang masih jauh. Target penyelesaian nasional hingga 2029, termasuk usaha mikro dan kecil, baik yang berskala gerobakan maupun usaha rumahan,” jelas Haikal.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan kuota 1,35 juta sertifikasi bagi UMK menggunakan skema self declare.

“Jumlah UMKM sangat besar, sementara tenaga pendamping halal baru sekitar 110 ribu. Karena itu, skema self declare dengan verifikasi Pendamping Produk Halal menjadi solusi percepatan,” katanya.

Selain program gratis, BPJPH juga mendorong digitalisasi melalui sistem Halal MAX berbasis kecerdasan buatan (AI), penguatan regulasi, serta kolaborasi lintas kementerian yang melibatkan sembilan kementerian dan berbagai pemangku kepentingan.

Haikal mengakui kuota sertifikasi halal gratis belum sebanding dengan jumlah UMKM nasional. Namun, langkah ini dinilai sebagai terobosan besar pemerintah dalam membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing produk.

Terkait konsekuensi bagi UMKM yang belum bersertifikat halal, Haikal menilai sanksi sosial akan menjadi faktor paling nyata. Seiring meningkatnya literasi halal, konsumen akan semakin selektif.

“Mayoritas masyarakat Indonesia memilih makanan halal. Jika tidak bersertifikat, daya saing dan potensi penjualan akan terganggu,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, sanksi administratif akan diterapkan bertahap, mulai dari peringatan hingga pembatasan. Pelaku usaha juga wajib mencantumkan status halal atau nonhalal, dan tidak membiarkannya tanpa keterangan.

Pengawasan pasca-sertifikasi akan dilakukan secara persuasif di sekitar 1.600 titik seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan sentra kuliner. Pendamping halal akan dibekali identitas resmi tanpa pendekatan represif. “Tidak ada razia. Karena aturan ini untuk melindungi konsumen sekaligus pelaku usaha,” tegas Haikal.

Pengamat branding dan pemasaran Yuswohady menilai sertifikasi halal bukan sekadar label, melainkan penguat nilai merek. “Brand itu soal value. Jaminan halal menambah value UMKM. Selama ini, sertifikasi halal sering dianggap kemewahan yang hanya bisa dijangkau perusahaan besar,” ujarnya.

Namun, tantangan utama terletak pada proses verifikasi. UMKM biasanya memiliki sumber daya terbatas dan jarang memiliki standar operasional prosedur (SOP) formal. Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki manajemen dan SOP jelas sehingga verifikasi lebih mudah, UMKM harus menghadapi kompleksitas lebih tinggi. “Untuk UKM, verifikasi ini sulit karena pengelolaannya natural, kecil-kecil, dan sering tidak mengerti proses,” tambahnya.

Meski begitu, Yuswohady menekankan bahwa konsumen di Indonesia sudah cenderung percaya bahwa produk UMKM halal secara default. “Kalau UMKM memasang logo halal, itu menunjukkan keseriusan dan menambah reputasi, tapi secara umum, masyarakat sudah merasa confident bahwa produk UMKM halal,” ujarnya.

Manado (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membagikan sejumlah kriteria bagi usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memperoleh Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) 2026.

Berdasarkan keterangan resmi BPJPH yang diterima di Manado, Sulawesi Utara, Selasa, kriteria tersebut merujuk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Pernyataan Halal.

Adapun Kriteria UMK sebagai peserta program SEHATI 2026 adalah sebagai berikut.

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala UMK.
2. Menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya.
3. Memiliki proses produksi sederhana dan terjamin kehalalannya.
4. Tidak menggunakan bahan maupun Proses Produk Halal (PPH) yang bersinggungan dengan bahan haram.
5. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar, dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
6. Memiliki maksimal satu fasilitas produksi dan satu outlet lokasi usaha.
7. Memiliki lokasi, tempat, dan alat PPH yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.
8. Produk yang dihasilkan berupa barang dan termasuk dalam salah satu jenis produk yang memenuhi kriteria self declare (sesuai Kepkaban 146 Tahun 2025).
9. Tidak menggunakan bahan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping PPH.
11. Produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/unggas yang telah bersertifikat halal.
12. Dalam hal penggunaan bahan berupa daging giling, UMK wajib menggunakan jasa penggilingan yang telah bersertifikat halal atau melakukan penggilingan sendiri dengan tetap memenuhi kriteria kehalalan produk.
13. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
14. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 (satu) metode pengawetan.
15. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal; dengan mekanisme penyataan halal secara online melalui SIHALAL, yaitu: (a) Surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal; (b) Surat penyataan bagi pendaftaran sertifikasi halal self declare mandiri; (c) ⁠Akad/Ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal; (d) Memiliki Penyelia Halal; (e) Daftar bahan yang digunakan; (f) ⁠Proses pengolahan produk halal; (g) Nama dan foto produk; dan (h) Manual SJPH.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026