Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ribuan pelaku usaha di Kalimantan Selatan masih belum memiliki sertifikasi halal.

Sebagaimana diketahui, tenggat kewajiban semakin dekat yang ditetapkan pemerintah pusat pada Oktober 2026.

Menurut data yang dihimpun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kalimantan Selatan, per 3 Juni 2026, total sertifikat halal yang telah diterbitkan sejak 2021 mencapai 26.207 sertifikat.

Selama lima bulan pertama 2026, sebanyak 4.077 sertifikat baru berhasil diterbitkan.

Meski positif, masih terdapat 8.422 kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang belum terserap.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Rusma Khazairin menyatakan sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif yang harus dipatuhi semata.

"Sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan para pelaku usaha," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan wajib halal ini di satu sisi mendorong standarisasi produk, tapi di sisi lain menuntut kesiapan ekosistem pendukung yang tidak bisa dibangun dalam semalam.

Pemprov Kalsel sejauh ini telah menjalankan program 1.000 sertifikat halal bagi UMKM sepanjang 2025 sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku usaha lokal yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Rusma menekankan bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang dikenal religius, halal bukan sekadar regulasi yang tertuang dalam lembaran negara, melainkan bagian dari nilai kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya secara nyata.

"Mari kita jadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi terdepan dalam implementasi jaminan produk halal di Indonesia," tegasnya.

Adapun, dia mengajak pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, asosiasi usaha, dan para pendamping proses produk halal untuk merapatkan barisan demi memastikan tidak ada satu pun pelaku usaha yang tertinggal informasi maupun kesulitan mengakses layanan sertifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengapresiasi Lotte Mart sebagai salah satu supermarket asal Korea Selatan yang telah bersertifikat halal dan dinilai berhasil menerapkan sistem jaminan produk halal dengan baik di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan saat BPJPH melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lotte Mart yang berlokasi di Mall Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

“Itulah mengapa produk dari investasi asing, justru lebih care lebih peduli, lebih ikut aturan, Lotte adalah salah satu yang paling baik,” ujar Haikal, dikutip dari siaran pers.

Dia menjelaskan, sidak tersebut merupakan bagian dari rutinitas BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi halal di lapangan.

“Ini adalah rutinitas kami untuk melakukan cek dan ricek ke pasar. Sekarang kami masuk ke mall, dan Lotte Mart di Mall Gandaria City menjadi salah satu yang kami kunjungi,” jelasnya.

Menurut Haikal, Lotte Mart telah mengantongi sertifikasi halal untuk tingkat toko sejak tahun lalu. Namun, sertifikasi tersebut tidak menghentikan proses pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH.

“Setelah halal bukan berarti selesai, tidak. Kami akan tetap melakukan kunjungan sebagai bentuk pengawasan. Ini adalah salah satu buktinya,” tambahnya.

Dalam sidak tersebut, BPJPH menemukan bahwa produk nonhalal tetap dijual, tetapi telah dipisahkan dengan jelas dari produk halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Produk nonhalal di sini ada, tapi sesuai regulasi terpisah dari produk yang halal. Negara hanya mengatur taruhlah label nonhalal, beri jarak antara yang halal dan nonhalal jika itu dalam bentuk kemasan, tetap dijual boleh,” jelas Haikal.

Lebih lanjut, dia mengingatkan para pelaku usaha ritel untuk segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebelum tenggat waktu Oktober 2026.

“Kami ingatkan kepada para retailer bahwa kewajiban halal akan berlaku penuh pada Oktober 2026. Segera diurus dan diproses. Kami juga membuka peluang solusi agar tidak memberatkan pelaku usaha,” tegasnya.

Kewajiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal, termasuk dalam aspek penyimpanan dan distribusi.

“Bukan hanya produknya, tetapi juga sumber, proses penyimpanan, hingga pengirimannya harus sesuai ketentuan,” ujarnya.

BPJPH juga mengingatkan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, mulai dari surat peringatan hingga denda. Namun, menurut Haikal, dampak terbesar adalah hilangnya kepercayaan konsumen.

“Jika tidak patuh, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Itu sanksi yang paling besar,” katanya.

Haikal mendorong pelaku usaha untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai strategi meningkatkan daya saing sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen.

“Menangkan persaingan dengan membuat customer nyaman dan tenang. Kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan menyajikan produk yang halal. Terus yang tidak halal bagaimana? pasang label non halal kan simpel, bukan dilarang bukan tidak boleh seperti yang ada di Lotte Mart ini. Yang diinginkan keterbukaan,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan Lotte Mart menyampaikan bahwa penerapan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis mereka.

“Dengan adanya sertifikasi halal, respons pelanggan menjadi semakin baik. Bahkan hasilnya melebihi ekspektasi, dengan semakin banyaknya customer yang datang ke toko kami,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan keberatan apabila penerapan kewajiban sertifikasi halal untuk beragam produk kembali ditunda hingga 2027.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa ketentuan ini perlu segera diterapkan. Pasalnya, dia menyebut dari 66 juta pengusaha di Tanah Air, baru 3,1 juta pengusaha yang sadar halal.

“Mohon maaf, saya tidak akan bersedia dimundurkan lagi, ditunda lagi sampai 2027. Enggak bisa,” kata Haikal dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dia lantas menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini telah disosialisasikan sejak era pemerintahan sebelumnya, terkhusus dalam Undang-undang (UU) No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah (PP) No. 42/2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, yang menurut Haikal belum dijalankan.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa kewajiban sertifikasi halal harus diterapkan, yang mana dalam percepatannya menggandeng lintas kementerian dan lembaga.

BPJPH juga mengimbau para pelaku usaha untuk lebih transparan dalam menyatakan komposisi dan bahan baku dari produk usahanya.

“Beri cantumkan halal atau non-halal, sudah begitu saja. Jangan ada dusta di antara kita yang enggak mau mencantumkan ingredients-nya,” ujar Haikal.

Menilik PP No. 42/2024, kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan termaktub pada Pasal 160.

Bagi pelaku usaha menengah dan besar, penahapan kewajiban ini ditetapkan sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, atau telah berlaku sejak tahun lalu. Namun, kewajiban serupa bagi pelaku usaha mikro dan kecil diperpanjang hingga 17 Oktober 2026.

Sementara itu, Pasal 161 PP No. 42/2024 mencakup pengaturan wajib halal bagi produk obat-obatan, kosmetik, dan sejumlah barang lainnya dengan masa penahapan beragam.