ESQ Corp menilai Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) telah membantu pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) secara nyata, serta meningkatkan kesejahteraan para pendamping proses produk halal (P3H) di seluruh Indonesia. Di sepanjang 2026. sebanyak lebih dari satu juta pelaku usaha menerima manfaat SEHATI.

Pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Jaminan Produk Halalendiri, pendiri ESQ Corp, Ary Ginanjar Agustian mengatakan, keberhasilan BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal nasional perlu dipertahankan melalui kepemimpinan yang kuat, budaya organisasi yang sehat, serta pengelolaan talenta yang tepat.

"Tentu keberhasilan tersebut harus dipertahankan dengan leadership yang sangat baik, corporate culture yang kuat, dan manajemen talenta yang presisi sehingga pencapaiannya terus meningkat dan menjadi salah satu faktor unggulan dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen," kata Ary di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Jakarta pada Kamis (18/6).

Ia berharap, BPJPH terus menjaga semangat dan komitmen dalam menjalankan tugasnya serta memiliki visi besar untuk masa depan Indonesia.

"Ke depan, BPJPH harus terus semangat, sungguh-sungguh, dan memiliki misi yang kuat untuk menjadikan BPJPH sebagai lokomotif menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Lebih lanjut, ia turut menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas komitmen memperkuat ekosistem halal nasional melalui SEHATI.

"Saya mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo yang memberikan satu juta sertifikat halal gratis untuk pengusaha UMK. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Kita juga patut bersyukur karena halal value chain telah memberikan kontribusi hingga 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Ini adalah capaian yang perlu kita apresiasi bersama," ujar Ary.

Dalam sambutannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa halal kini telah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, halal berfungsi sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing produk, perluasan akses pasar, serta peningkatan kepercayaan konsumen di tingkat nasional maupun global.

"Kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional sangat besar 27 persen bagi PDB nasional. Ini menunjukkan bahwa halal bukan hanya urusan sertifikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia," ujar Haikal.

Saat ini, berbagai negara maju telah memiliki perspektif positif terhadap industri halal. Amerika Serikat memandang halal sebagai simbol kesehatan, sementara Korea Selatan menilai halal sebagai standar kebersihan berlapis, China melihat halal sebagai peluang ekonomi, dan Inggris mengaitkannya dengan keberlanjutan lingkungan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ribuan pelaku usaha di Kalimantan Selatan masih belum memiliki sertifikasi halal.

Sebagaimana diketahui, tenggat kewajiban semakin dekat yang ditetapkan pemerintah pusat pada Oktober 2026.

Menurut data yang dihimpun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kalimantan Selatan, per 3 Juni 2026, total sertifikat halal yang telah diterbitkan sejak 2021 mencapai 26.207 sertifikat.

Selama lima bulan pertama 2026, sebanyak 4.077 sertifikat baru berhasil diterbitkan.

Meski positif, masih terdapat 8.422 kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang belum terserap.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Rusma Khazairin menyatakan sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif yang harus dipatuhi semata.

"Sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan para pelaku usaha," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan wajib halal ini di satu sisi mendorong standarisasi produk, tapi di sisi lain menuntut kesiapan ekosistem pendukung yang tidak bisa dibangun dalam semalam.

Pemprov Kalsel sejauh ini telah menjalankan program 1.000 sertifikat halal bagi UMKM sepanjang 2025 sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku usaha lokal yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Rusma menekankan bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang dikenal religius, halal bukan sekadar regulasi yang tertuang dalam lembaran negara, melainkan bagian dari nilai kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya secara nyata.

"Mari kita jadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi terdepan dalam implementasi jaminan produk halal di Indonesia," tegasnya.

Adapun, dia mengajak pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, asosiasi usaha, dan para pendamping proses produk halal untuk merapatkan barisan demi memastikan tidak ada satu pun pelaku usaha yang tertinggal informasi maupun kesulitan mengakses layanan sertifikasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keterlibatan sektor swasta memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Dukungan ini dinilai krusial untuk memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi bantuan gizi bagi anak-anak.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, MBG menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini menargetkan penerima manfaat dalam jumlah besar dengan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan produktivitas generasi muda.

“Dukungan dari swasta menjadi faktor penguat dalam pelaksanaan di lapangan, terutama untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi distribusi,” ujar Dadan, Rabu (18/3/2026).

Dadan menilai kolaborasi lintas sektor mencerminkan solidaritas dalam membangun kualitas SDM ke depan. Menurut dia, pemenuhan gizi anak akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan produktivitas dalam jangka panjang. "Ini menjadi kepentingan bersama,” lanjut Dadan.

Dadan menjelaskan, implementasi MBG di sejumlah daerah menunjukkan hasil positif. Program ini mendorong peningkatan kehadiran siswa, aktivitas belajar yang lebih aktif, serta daya tahan fisik anak.

“Begitu ada program makan bergizi, dia bangun lebih awal dan membangunkan neneknya,” kata Dadan.

Dukungan swasta juga hadir melalui program Sehati atau Susu Sehat Bernutrisi yang dijalankan PT Triputra Agro Persada Tbk. Program ini menyalurkan susu kepada anak-anak sekolah di sekitar wilayah operasional perusahaan di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Program Sehati menjadi bagian dari inisiatif keberlanjutan TAP untuk Negeri yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan pendidikan generasi muda. Distribusi susu secara rutin ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi, mencegah stunting, serta mendukung tumbuh kembang anak usia sekolah.

“Saya suka minum susu, selain rasanya enak juga bisa bikin tambah kuat belajar dan main bola. Terima kasih TAP,” ujar Antonius, siswa SDN 2 Jahitan, Seruyan, Kalimantan Tengah.

Kepala TK Tunas Bahandep Misnawati mengatakan, program tersebut membantu meningkatkan asupan gizi sekaligus menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap pendidikan anak.

Implementasi program ini juga melibatkan berbagai pihak untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG di daerah.

Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurut dia, kerja sama ini memperkuat ketahanan pangan, mendukung pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah terus dilakukan melalui berbagai program pemerintah. Di sejumlah daerah, pelaksanaan program tersebut juga mendapat dukungan dari sektor swasta yang ikut membantu memperluas jangkauan bantuan gizi bagi siswa.

Salah satu bentuk dukungan itu hadir melalui program Sehati (Susu Sehat Bernutrisi) yang dijalankan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG). Program ini menyalurkan susu kepada anak-anak sekolah di sekitar wilayah operasional perusahaan, seperti di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Program Sehati menjadi bagian dari inisiatif keberlanjutan “TAP untuk Negeri” yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda. Melalui distribusi susu secara rutin, perusahaan berharap dapat membantu pemenuhan gizi anak serta mendukung tumbuh kembang optimal pada usia sekolah.

“Saya suka minum susu, selain rasanya enak juga bisa bikin tambah kuat belajar dan main bola. Terima kasih TAP,” ungkap Antonius, siswa SDN 2 Jahitan, Seruyan, Kalimantan Tengah, salah satu penerima susu dari program Sehati Triputra Agro Persada, dikutip dari keterangan perusahaan, Selasa (17/3/2026).

Dukungan swasta memperluas jangkauan program gizi

Kepala Taman Kanak-kanak Tunas Bahandep Misnawati turut mengapresiasi program Sehati yang dijalankan perusahaan di sekolahnya. Menurut dia, pemberian susu tidak hanya menambah asupan gizi murid, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan pendidikan generasi muda.

Implementasi Sehati juga mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari sinergi lintas sektor untuk memastikan distribusi tambahan gizi bagi anak-anak sekolah berjalan lancar dan tepat sasaran.

Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut saat peluncuran Sehati di Kalimantan Timur pada Agustus 2025.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan dukungan Triputra Agro Persada,” ujar Rudy.

“Kerja sama ini turut menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam membangun sinergitas yang konkret untuk memperkuat ketahanan pangan, mendukung dunia pendidikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur,” lanjutnya.

Dampak program pemerintah pada siswa

Program yang diperkuat berbagai pihak ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut di sejumlah daerah telah menunjukkan dampak positif bagi anak-anak sekolah.

Badan Gizi Nasional mencatat peningkatan kehadiran siswa di sekolah, aktivitas belajar yang lebih aktif, serta daya tahan fisik anak dalam beraktivitas dan bermain di wilayah yang telah menjalankan program ini selama satu tahun penuh.

“Begitu ada program makan bergizi, dia bangun lebih awal dan membangunkan neneknya,” tutur Dadan, mengisahkan perubahan perilaku seorang anak di Papua.

Bisnis.com, JAKARTA - Mulai Oktober 2026, seluruh pelaku usaha makanan dan minuman di Indonesia, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK), diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menegakkan standar halal nasional sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik maupun global.

Pemerintah menetapkan batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK pada 17 Oktober 2026, sebagaimana tertuang dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan, sertifikasi halal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah usaha.

“Dengan bersertifikat halal, pelaku usaha makanan dan minuman akan menjadi lebih tertib halal. Ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menuju pusat halal dunia,” ujar Haikal.

Menurutnya, UMKM yang telah mengantongi logo halal cenderung lebih diminati konsumen, memiliki daya saing lebih tinggi, serta berpeluang menembus pasar ekspor dan bersaing dengan produk asing.

Berdasarkan data BPJPH, hingga kini terdapat sekitar 11 juta produk makanan dan minuman bersertifikat halal, dengan lebih dari 3 juta pelaku usaha. Namun, angka tersebut masih jauh dibandingkan total jumlah pelaku usaha di Indonesia yang mencapai lebih dari 60 juta unit.

“Memang masih jauh. Target penyelesaian nasional hingga 2029, termasuk usaha mikro dan kecil, baik yang berskala gerobakan maupun usaha rumahan,” jelas Haikal.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan kuota 1,35 juta sertifikasi bagi UMK menggunakan skema self declare.

“Jumlah UMKM sangat besar, sementara tenaga pendamping halal baru sekitar 110 ribu. Karena itu, skema self declare dengan verifikasi Pendamping Produk Halal menjadi solusi percepatan,” katanya.

Selain program gratis, BPJPH juga mendorong digitalisasi melalui sistem Halal MAX berbasis kecerdasan buatan (AI), penguatan regulasi, serta kolaborasi lintas kementerian yang melibatkan sembilan kementerian dan berbagai pemangku kepentingan.

Haikal mengakui kuota sertifikasi halal gratis belum sebanding dengan jumlah UMKM nasional. Namun, langkah ini dinilai sebagai terobosan besar pemerintah dalam membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing produk.

Terkait konsekuensi bagi UMKM yang belum bersertifikat halal, Haikal menilai sanksi sosial akan menjadi faktor paling nyata. Seiring meningkatnya literasi halal, konsumen akan semakin selektif.

“Mayoritas masyarakat Indonesia memilih makanan halal. Jika tidak bersertifikat, daya saing dan potensi penjualan akan terganggu,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, sanksi administratif akan diterapkan bertahap, mulai dari peringatan hingga pembatasan. Pelaku usaha juga wajib mencantumkan status halal atau nonhalal, dan tidak membiarkannya tanpa keterangan.

Pengawasan pasca-sertifikasi akan dilakukan secara persuasif di sekitar 1.600 titik seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan sentra kuliner. Pendamping halal akan dibekali identitas resmi tanpa pendekatan represif. “Tidak ada razia. Karena aturan ini untuk melindungi konsumen sekaligus pelaku usaha,” tegas Haikal.

Pengamat branding dan pemasaran Yuswohady menilai sertifikasi halal bukan sekadar label, melainkan penguat nilai merek. “Brand itu soal value. Jaminan halal menambah value UMKM. Selama ini, sertifikasi halal sering dianggap kemewahan yang hanya bisa dijangkau perusahaan besar,” ujarnya.

Namun, tantangan utama terletak pada proses verifikasi. UMKM biasanya memiliki sumber daya terbatas dan jarang memiliki standar operasional prosedur (SOP) formal. Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki manajemen dan SOP jelas sehingga verifikasi lebih mudah, UMKM harus menghadapi kompleksitas lebih tinggi. “Untuk UKM, verifikasi ini sulit karena pengelolaannya natural, kecil-kecil, dan sering tidak mengerti proses,” tambahnya.

Meski begitu, Yuswohady menekankan bahwa konsumen di Indonesia sudah cenderung percaya bahwa produk UMKM halal secara default. “Kalau UMKM memasang logo halal, itu menunjukkan keseriusan dan menambah reputasi, tapi secara umum, masyarakat sudah merasa confident bahwa produk UMKM halal,” ujarnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatatkan serapan anggaran mencapai 99,20 persen hingga penutupan tahun anggaran per 31 Desember 2025. Pencapaian ini menjadi dasar kuat bagi BPJPH untuk meningkatkan target layanan sertifikasi halal pada tahun 2026.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan optimalisasi anggaran sepanjang 2025 menunjukkan keseriusan negara dalam membangun ekosistem halal nasional yang berkelanjutan.

"Serapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan kerja yang terukur, terencana, dan fokus pada hasil. Kami tidak hanya mengejar realisasi keuangan, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha, khususnya UMK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/1).

Sepanjang 2025, BPJPH mencatat sejumlah capaian kinerja yang melampaui target. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) berhasil menerbitkan 1.140.015 sertifikat atau mencapai 114 persen dari target tahunan.

Sejak berlakunya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 142 Tahun 2025 pada Juli 2025, sebanyak 25.145 warteg, warung nasi dan sejenisnya telah tersertifikasi halal secara gratis.

Haikal menjelaskan sebelum aturan ini berlaku, banyak keluhan dari warteg yang dimintai biaya Rp5 juta bahkan ada yang sampai Rp10 juta jika ingin mendapatkan sertifikat halal.

"Jumlah produk bersertifikat halal pun per 31 Desember 2026 telah mencapai 10.978.714, yang kami yakini pada awal Januari akan menembus 11 juta produk yang bersertifikasi halal," imbuh dia.

Ia melanjutkan, dari sisi keuangan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH mencapai Rp139 miliar atau 132 persen dari target.

Haikal menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa BPJPH tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga mampu mengelola layanan secara profesional dari berbagai sumber. Ini menjadi bukti bahwa BPJPH mampu tumbuh sebagai lembaga yang akuntabel, mandiri, dan dipercaya publik.

Menindaklanjuti capaian tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target lebih ambisius pada 2026 dengan menyiapkan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat hilirisasi produk UMKM sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen muslim.

Haikal menegaskan BPJPH siap mengawal kebijakan Presiden tersebut dengan memperkuat infrastruktur sertifikasi halal nasional. Saat ini, BPJPH didukung oleh 111.889 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), 345 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta 3.539 Juru Sembelih Halal bersertifikat.

"Dengan kesiapan SDM dan sistem yang ada, kami optimistis target 1,35 juta sertifikat halal gratis tahun 2026 dapat tercapai secara efisien dan tepat sasaran," pungkas Haikal.

Dengan serapan anggaran hampir 100 persen pada 2025, BPJPH optimistis dapat mengelola peningkatan kuota sertifikasi halal gratis pada 2026 secara lebih efektif, terutama bagi pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Jakarta, CNBC Indonesia -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penerbitan 5.000 sertifikasi halal bagi pelaku usaha pada 2025. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Pemprov terus mendorong percepatan sertifikasi halal yang telah dijalankan secara konsisten sejak 2015.

"Sampai tahun 2025 ini, kita sudah memfasilitasi 15.837 sertifikasi halal. Mudah-mudahan tahun ini bisa bertambah sekitar 5.000 lagi, sehingga Jakarta menjadi provinsi yang tertib dan unggul dalam fasilitasi sertifikasi halal," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (31/10/2025).

Guna mencapai target tersebut, Pemprov DKI memperkuat kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna memastikan pelaksanaan jaminan produk halal di Jakarta berjalan efektif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

"Upaya ini bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tapi juga mendorong dunia usaha yang berdaya saing, serta menjadikan Indonesia barometer industri halal global," tambah Pramono.

Kepala BPJPH, Haikal Hasan mengapresiasi komitmen Jakarta yang dinilai sebagai salah satu daerah paling tertib dalam pelaksanaan regulasi jaminan produk halal. Ia menegaskan, sertifikasi halal kini menjadi kewajiban bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.

"Jakarta ini luar biasa, paling disiplin dan tertib. Kami akan buat peringkat, dan saya yakin Jakarta bisa jadi juara. Halal itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi simbol kualitas, kesehatan, dan kebersihan yang diakui secara global," ujar Haikal.

Pemprov DKI juga aktif memperluas jangkauan sertifikasi halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan skema Halal Self Declare, bekerja sama dengan BPJPH sejak 2023. Bentuk kolaborasi meliputi sosialisasi kepada pelaku usaha binaan serta penyediaan data untuk diikutsertakan dalam program tersebut.

Selain itu, Dinas PPKUKM DKI Jakarta menjalankan program fasilitasi sertifikasi halal reguler bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai wilayah. Salah satu contohnya dilakukan oleh Suku Dinas PPKUKM Kepulauan Seribu, yang telah melaksanakan audit halal bagi pelaku UKM di Pulau Lancang, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, pada 25 September lalu.

Kepala Seksi Industri Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu, Deny Listiantoro menjelaskan, bahwa kegiatan audit halal bertujuan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas daya saing produk lokal. "Saat ini konsumen lebih memilih produk bersertifikat halal. Karena itu kami dorong UKM di Kepulauan Seribu agar bisa bersaing lebih luas," ujarnya.

Menurut Deny, audit halal tahun ini dilakukan di sembilan pulau, antara lain Pulau Lancang, Untung Jawa, Pari, Tidung, Pramuka, Panggang, Kelapa, Harapan, dan Sabira. Total terdapat 25 pelaku UKM yang telah mengikuti audit halal, dengan jumlah terbanyak di Pulau Harapan.

Salah satu pelaku UKM, Ila (40), warga Pulau Lancang, mengaku senang karena produk ikan teri asin miliknya telah dinyatakan halal. Ia menyebut, proses sertifikasi berjalan mudah berkat pendampingan dari Sudin PPKUKM dan Kementerian Agama RI.

"Sekarang saya lebih percaya diri karena produk saya sudah diakui halal. Konsumen juga lebih yakin membeli, bahkan ada yang memesan dari luar pulau," ungkapnya.

Melalui langkah ini, Pemprov DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya memperkuat ekosistem ekonomi halal yang inklusif, memperluas pasar produk lokal, serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM di tingkat nasional dan global.