Bisnis.com, SURABAYA – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya M Rizqi Senja Virawan menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang digelar pihaknya di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya tidak bertujuan agar ditemui oleh pejabat daerah setempat.

Namun, tutur dia, aksi unjuk rasa yang melibatkan lebih dari 1.500 mahasiswa Unair maupun mahasiswa lain dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya dan Jawa Timur tersebut adalah bentuk sarana edukasi bagi masyarakat terhadap kondisi riil yang saat ini menimpa negara.

Menurutnya, meski pejabat di wilayah setempat sempat menemui massa aksi dan menampung berbagai tuntutan serta aspirasi yang disuarakan dalam demonstrasi beberapa waktu lalu, Senja menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kondisi politik, sosial, hingga ekonomi bangsa dan negara.

"Kami tidak minta ditemui oleh pejabat siapapun karena kami merasa walaupun pejabat menemui, dia tidak pernah memberikan dampak apapun bagi kami setelah kami berjilid-jilid demonstrasi selama beberapa tahun terakhir," ucap Senja di lokasi aksi, Rabu (17/6/2026).

Tak hanya itu, Senja juga menyatakan bahwa aspirasi serta tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam berbagai aksi unjuk rasa yang telah dilakukan tidak sanggup untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Ia bahkan mengutip pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat merespons ultimatum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah yang memberi waktu 18 hari kepada pemerintah untuk mengatasi pelemahan rupiah.

Saat itu Prasetyo menyebut bahwa perbaikan ekonomi tidak dapat senantiasa dicapai dalam tenggat waktu tertentu seperti yang dikehendaki mahasiswa.

Senja menegaskan bahwa ujaran yang disampaikan Mensesneg selaku pejabat publik adalah suatu bentuk ketidakpercayaan diri dan inkompetensi pemerintah sendiri dalam menindaklanjuti persoalan yang menimpa berbagai sektor kehidupan rakyat.

"Pun ketika kita beri tenggat, Mensesneg sudah bilang bahwasanya katanya perubahan itu tidak semuanya pakai tenggat. Itu merupakan bentuk pesimistis dari pemerintah hari ini pada akhirnya. Makanya, entah kita kasih tenggat ataupun tidak, pada akhirnya pemerintah akan selalu pesimistis terhadap kondisi negara hari ini, itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kekuasaan hari ini betul-betul tidak kompeten dalam mengelola negara," tegasnya.

Oleh sebab itu, dirinya menjelaskan bahwa tujuan utama aksi tersebut digelar adalah usaha mahasiswa dalam mengedukasi serta membangun kesadaran publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah dan justru tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Goals-nya adalah kami mengedukasi, dan juga memberikan penyadaran kepada masyarakat luas, bahwasanya negara hari ini sedang tidak baik-baik saja. Hari ini, kami mahasiswa mengajak seluruh masyarakat luas harus betul-betul memperhatikan bahwa negara sekarang diambil alih oleh kroni-kroni yang hanya mementingkan perut mereka sendiri, dan hari ini kami mengajak seluruh mahasiswa, seluruh masyarakat untuk pada akhirnya turun entah dalam bentuk apapun," paparnya.

Lebih lanjut, Senja memastikan gelombang protes tidak akan berhenti pada demonstrasi hari ini. Menurutnya, mahasiswa akan berkomitmen untuk kembali turun ke jalan apabila pemerintah tidak secara serta-merta melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah.

"Akan ada aksi lanjutan ketika pemerintah tidak pernah berbenah," tambahnya.

Selain itu, Senja juga menyampaikan pesan solidaritas terhadap mahasiswa-mahasiswi yang melakukan aksi demonstrasi serupa di berbagai wilayah penjuru Tanah Air.

Ia menegaskan bahwa pecahnya aksi unjuk rasa di hampir seluruh daerah adalah bukti nyata bahwa mahasiswa masih memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya roda pemerintahan.

"Pecahnya [demonstrasi] di setiap daerah itu merupakan pertanda bahwasanya mahasiswa hari ini masih peka, masih tetap kritis untuk mengawal kebijakan negara dan kekuasaan," pungkasnya.

Ada yang retak dalam bangunan demokrasi kita hari ini. Kaum muda yang digadang sebagai tulang punggung masa depan bonus demografi kini terkungkum dalam kecemasan—khususnya berkaitan dengan partisipasi politik mereka secara substansial. Kaum muda yang digadang menjadi motor perubahan masa depan, kini sedang dilingkupi rasa takut yang akut dalam berdemokrasi.

Fenomena di atas terlihat dari hasil “Survei Q4 Muda Bicara ID” yang mengungkap fakta mencengangkan sekaligus alarm keras. Sebanyak 61,9% kaum muda mengaku takut untuk berpartisipasi dan bersuara dalam pengawalan kebijakan publik.

Ada berbagai alasan ketakutan tersebut yang mereka utarakan berdasarkan data survei tersebut: Pemicu tertinggi adalah ketakutan menghadapi intimidasi atau ancaman fisik dan hukum. Kemudian diikuti oleh kecemasan akan terasingkan dari lingkungan sosial, hingga kekhawatiran atas dampak buruk pada masa depan finansial dan karier mereka.

Ketakutan ini bukan tanpa dasar, data yang sama mengungkap bahwa 4 dari 10 responden mengaku pernah mengalami intimidasi langsung akibat mengutarakan pendapat mereka.

Spiral Keheningan

Ancaman dan ketakutan yang dirasakan oleh kaum muda nampak berwujud nyata. Tidak hanya di ruang luring, tapi juga merambah ke ruang daring. Di ruang fisik misalnya, kita menyaksikan bagaimana ruang publik semakin menyempit dan kerap diwarnai pendekatan represif oleh aparat keamanan.

Aksi BEM UI bersama elemen mahasiswa dan masyarakat pada Jumat, 12 Juni lalu juga menjadi gambaran, bagaimana pengamanan berlebihan oleh aparat bersenjata lengkap dihadirkan—tidak hanya Polisi, tapi juga TNI. Demonstrasi yang sejatinya merupakan hak konstitusional warga negara, justru dihadapi oleh penjagaan berlebihan.

Ketakutan juga ditularkan melalui teror-teror hingga aksi kekerasan yang dirasakan aktivis. Dari kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus hingga pemenjaraan terhadap puluhan aktivis akibat aksi pada Agustus 2025 lalu. Rentetan pola represif ini seolah mengirimkan pesan implisit untuk kaum muda bisa berpikir ulang sebelum bersuara terhadap kebijakan.

Virus ketakutan juga disebar melalui represi di ruang digital—ruang yang dulunya dielukan sebagai oase kebebasan berpendapat. Merujuk data SAFENet, represi digital kini mewujud dalam berbagai bentuk seperti peretasan akun media sosial. Kemudian serangan siber berupa Distributed Denial of Service (DDoS) terhadap media yang kritis, doxing dengan penyebaran data pribadi untuk mengintimidasi, hingga jerat hukum karet UU ITE yang siap menerkam siapa saja yang vokal.

Rentetan represi digital yang dirasakan dan disaksikan langsung menambah ketakutan kaum muda untuk turut serta menyuarakan keresahannya terhadap kebijakan publik.

Fenomena ini selaras dengan teori yang digagas oleh Elisabeth Noelle-Neumann: “The Spiral of Silence” (Spiral Keheningan). Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung menyembunyikan opininya jika mereka merasa pandangan mereka tidak populer atau jika mengekspresikannya akan berujung pada isolasi sosial dan ancaman.

Inilah yang kemudian menciptakan gap besar antara rakyat dan penguasa. Sehingga dirawatlah mitos yang menganggap bahwa kebijakan tidak boleh dikomentari, apalagi dikritik oleh rakyat—mekanisme koreksi publik semakin menghilang dan dianggap tabu.

Di tengah kepungan kecemasan ini, kaum muda secara kolektif harus mengubur dalam-dalam mitos bahwa ada jarak yang memisahkan antara rakyat dan penguasa. Pemerintah dan pemangku kebijakan bukanlah entitas feodal yang kedudukannya tidak boleh disentuh, melainkan pelayan publik yang mandatnya lahir dari rahim rakyat.

Kesadaran akan hak konstitusional ini harus berjalan beriringan dengan rekonstruksi total pada cara pandang pemerintah dalam melihat dialektika publik.

Otoritas negara perlu menyadari bahwa kritik, sanggahan, dan komentar pedas dari generasi muda atas sebuah kebijakan publik bukanlah manifestasi dari kebencian atau upaya makar, melainkan bukti otentik dari kepedulian warga negara yang harus dirawat.

Merawat Api Kritik

Jika ketakutan kaum muda dalam bersuara terus dibiarkan mengkristal, maka kita sedang berjalan menuju kematian demokrasi itu sendiri. Demokrasi Indonesia akan mengalami penyempitan makna, yakni sebatas dimaknai prosedural melalui proses pemilihan umum. Namun, untuk demokrasi substansial yang partisipatif semakin terkubur dalam.

Kaum muda tidak boleh menyerah pada spiral keheningan. Sebagai bagian dari separuh lebih demografi Indonesia, patut dan wajib untuk jeli dan kritis mengawal kebijakan hari ini yang juga akan berdampak 20-30 tahun ke depan.

Negara juga seharusnya merangkul dan melindungi hak kebebasan berpendapat. Bukan justru memperkuat virus ketakutan dan instrumen pembungkaman. Bagi kaum muda, kolektivitas dan nalar kritis menjadi kunci. Apa pun peran dan posisi, kontribusi bagi negara harus terus dirawat.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons kritik terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dengan menegaskan bahwa diplomasi harus diukur dari hasil konkret yang dirasakan masyarakat, bukan semata frekuensi perjalanan atau aspek seremonial.

Melalui keterangan yang diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6/2026), Teddy menyebut kritik dan masukan terhadap pemerintah merupakan hal yang penting.

Namun, menurutnya, berbagai capaian diplomasi yang telah diraih Indonesia dalam satu setengah tahun terakhir tidak boleh diabaikan.

“Bicara diplomasi berarti bicara hasil. Manfaat nyata bagi bangsa. Kritik dan masukan itu penting. Ruang untuk kritik dan masukan selalu terbuka. Tetapi jangan mengaburkan fakta dari mereka yang sedang bekerja,” ujar Teddy.

Secara khusus, Teddy menanggapi sejumlah masukan yang sebelumnya disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Ia menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan, namun merasa perlu meluruskan sejumlah hal.

Terkait biaya perjalanan luar negeri Presiden, Teddy menegaskan bahwa setiap biaya yang melampaui anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.

Dia juga membantah anggapan bahwa rombongan Presiden saat melakukan kunjungan luar negeri terlalu besar. Menurutnya, jumlah delegasi saat ini telah dipangkas lebih dari separuh dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

“Kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal,” katanya.

Mengenai jadwal kunjungan internasional, Teddy mengatakan dinamika geopolitik global yang terus berubah membuat diplomasi tidak selalu bisa direncanakan jauh-jauh hari.

Selain agenda tahunan, terdapat pula agenda yang bersifat mendesak sesuai kebutuhan nasional maupun perkembangan internasional.

Dia menilai tingginya frekuensi pertemuan Presiden dengan para pemimpin dunia dalam 1,5 tahun terakhir tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang sedang menghadapi berbagai krisis dan konflik, mulai dari perang di Ukraina hingga ketegangan yang melibatkan kawasan Timur Tengah.

Menurut Teddy, hubungan personal antarpemimpin negara menjadi bagian penting dalam diplomasi modern karena dapat menjadi modal strategis ketika Indonesia membutuhkan dukungan internasional pada masa mendatang.

“Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi,” ujarnya.

Tujuh Hasil Diplomasi Prabowo

Dalam penjelasannya, Teddy memaparkan sejumlah capaian yang disebut sebagai hasil nyata diplomasi pemerintahan Prabowo.

Pertama, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS yang menurutnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk menjaga pasokan energi dan pangan.

Kedua, tercapainya kesepakatan tarif nol persen dengan kawasan Uni Eropa yang disebut sebagai hasil penyelesaian proses negosiasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Ketiga, masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun dalam 1,5 tahun terakhir. Teddy juga menyoroti hasil kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang menghasilkan komitmen bisnis mencapai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun.

Keempat, penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya.

Kelima, kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, termasuk keberadaan kawasan perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi yang menurutnya menjadi capaian diplomasi penting.

Keenam, keterlibatan aktif Indonesia dalam isu Palestina melalui pengiriman bantuan logistik udara, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia.

Ketujuh, keberhasilan diplomasi pemerintah dalam memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu.

“Yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan,” kata Teddy.

Diversifikasi Mitra Investasi

Di tengah sorotan terhadap kunjungan luar negeri Presiden, sejumlah pengamat juga melihat adanya upaya pemerintah memperluas sumber investasi asing agar tidak hanya bergantung pada negara-negara tradisional di Asia.

Selama ini, investasi asing yang masuk ke Indonesia masih didominasi oleh Singapura, China, dan Hong Kong. Pada kuartal I/2026, realisasi investasi dari Singapura tercatat mencapai US$4,6 miliar, disusul Hong Kong sebesar US$2,7 miliar dan China sekitar US$2,2 miliar.

Investasi China terutama mengalir ke sektor infrastruktur, hilirisasi mineral, dan industri pengolahan sumber daya alam.

Dalam konteks tersebut, kunjungan kenegaraan Prabowo ke Jepang, Korea Selatan, dan Prancis dipandang sebagai bagian dari strategi diversifikasi mitra investasi menuju kawasan Eropa dan Asia Timur.

Dari Jepang dan Korea Selatan, pemerintah mengumumkan komitmen bisnis senilai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun yang mencakup sektor energi, ekonomi digital, industri masa depan, hingga proyek hilirisasi.

Sementara itu, kunjungan terbaru ke Prancis menghasilkan kesepakatan komersial baru senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp61 triliun. Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama di bidang energi, perdagangan, pertahanan, pendidikan, dan pengembangan mineral kritis.

Pembentukan France-Indonesia High Level Business Council juga ditujukan untuk mengawal implementasi berbagai nota kesepahaman dan investasi yang telah disepakati kedua negara.

“Yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan, maupun tidak dipublikasikan, karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan,” tutur Teddy.

Realisasi Investasi Lampaui Target

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target pemerintah sebesar Rp1.905,6 triliun. Nilai tersebut tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari total tersebut, investasi asing (PMA) berkontribusi Rp900,9 triliun atau 46,6 persen, sedangkan investasi domestik (PMDN) mencapai Rp1.030,3 triliun atau 53,4 persen. Realisasi investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja sepanjang 2025.

BKPM mencatat kontribusi sektor hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasional, meningkat 43,3 persen secara tahunan. Adapun lima daerah tujuan investasi terbesar adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Tengah.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan bahwa aktivitas diplomasi ekonomi yang dilakukan dalam berbagai kunjungan luar negeri telah berkontribusi terhadap arus investasi dan penguatan fondasi ekonomi nasional.

Pernyataan menohok baru-baru ini kembali datang dari pusat kekuasaan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melayangkan kritik keras mengenai fenomena yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat”. Menurutnya, ruang publik kini dibanjiri komentator dadakan di berbagai media termasuk media sosial (medsos) yang berbicara perihal ekonomi, militer, beras, hingga politik luar negeri tanpa latar belakang memadai, data yang melenceng dan hanya memicu kegelisahan masyarakat.

Pernyataan ini sekilas ada benarnya. Namun, narasi inflasi pengamat ini menjadi ironis dan bahkan kontradiktif ketika perhatian kita tertuju ke dalam pemerintahan sendiri. Termasuk juga dengan posisi Seskab Teddy sebagai perwira TNI aktif ditunjuk mengisi jabatan sipil strategis yang banyak kalangan menganggap ini bertentangan dengan UU TNI Pasal 47.

Jika ditelusuri lebih lanjut, ada suatu gejala yang lebih dalam berakar dari narasi tersebut yaitu matinya kepakaran. Istilah matinya kepakaran atau The death of expertise memang berakar di era digitalisasi saat ini. Fenomena ini juga disambut meriah ketika bertemu dengan politik patronase dan menjamurnya politik pencitraan.

Matinya Kepakaran

Konsep The Death of Expertise dipopulerkan Tom Nichols (2017) di dalam bukunya yang sudah menjadi rujukan banyak kalangan. Tom melihat kemajuan teknologi informasi khususnya medsos telah meruntuhkan batas antara ahli sejati dan pengamat gadungan (fake experts). Siapa pun bisa terlihat kredibel dan meyakinkan dengan bermodalkan akun medsos yang ramai followers-nya, tanpa latar belakang pendidikan memadai, rekam jejak riset yang jelas, dan tidak memiliki akumulasi pengalaman yang membuatnya layak dikatakan sebagai pakar (expert).

Ironisnya, opini yang dilontarkan oleh pengamat medsos dadakan ini walaupun tanpa basis data otoritatif, seringkali disamakan dengan analisis dari pengamat yang memang berbasis data. Hal tersebut diperkuat oleh temuan Croce & Marsili (2025) yang mengidentifikasinya sebagai misplaced trust in expertise: pseudo-experts and unreliable experts kepercayaan yang salah arah pada keahlian: pakar palsu dan pakar yang tidak dapat diandalkan).

Mereka membedakan dua jebakan: Pertama, yang diistilahkan sebagai pseudo-experts dengan ciri berpura-pura ahli tetapi tanpa memiliki kompetensi memadai. Kedua, mereka menyebutnya unreliable experts yang sebetulnya memiliki latar belakang akademik memadai, namun sering menanggapi sebuah isu di luar domain keahliannya. Jika melihat secara jernih di Indonesia, kedua model tersebut sudah merajalela. Barangkali hal tersebut yang disoroti sebagai pengamat beras tanpa background pertanian dan agronomi atau pakar militer yang baru kemarin belajar dari segala sumber di internet.

Kenyataannya, media sosial mempercepat terjadinya krisis kepercayaan. Menurut Yating Wen et al (2024) dalam “Nature Humanities and Social Sciences Communications” mengungkapkan bahwa krisis kepercayaan terhadap pakar di medsos bukan semata karena rakyat bodoh, melainkan karena kombinasi antara pakar yang kurang komunikatif, media yang suka mendramatisasi isu publik, dan karakteristik algoritma medsos yang memprioritaskan kecenderungan emosi ketimbang fakta. Sehingga hasilnya tentu menguntungkan suara paling ribut ketimbang masukan yang mengandung unsur kebenaran (fakta).

Apa yang Terjadi Sebenarnya?

Fenomena yang sering ditemui di Indonesia bukan hanya inflasi pengamat di luar kekuasaan, tapi juga keberadaan inflasi jabatan yang tidak meritokratis di dalam pemerintahan. Temuan Elissa Vikalista et al (2025) menyoroti karakter rezim yang berpusat pada elite dan hal tersebut yang menghalangi terjadinya meritokrasi dalam pemerintahan. Artikel yang berjudul Elite-centered regimes as barriers to meritocracy: the case of Indonesia ini, secara komprehensif menyimpulkan bahwa fenomena dinasti politik, nepotisme jabatan, serta politik patronase telah melunturkan prinsip meritokrasi di birokrasi pemerintahan dan kabinet. Sudah menjadi rahasia umum kalau penunjukan pejabat sering lebih didasarkan pada loyalitas dan kedekatan ketimbang kompetensi substantif dan rekam jejak.

Fenomena di atas yang terasa kontras jika dibandingkan dengan keberadaan negara seperti Iran dan Cina. Meskipun dua negara maju di Asia tersebut sering digambarkan oleh lensa Barat (ideologi, sistem politik, dan hak asasi) sebagai otoriter, rekrutmen elite politiknya menempatkan kompetensi teknokratis sebagai elemen penting. Seperti yang sedang viral di medsos dua sosok pejabat Iran Abbas Araghchi sebagai Menteri Luar Negeri yang memiliki background akademik doktoral ilmu politik dari University of Kent, Inggris dan Presiden Masoud Pezeshkian yang juga sebagai dokter spesialis jantung dan rektor di Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz.

Begitu juga dengan Cina yang menjadikan komitmen atas teknokratisasi dan meritokratisasi sebagai elemen kunci kebangkitan Negeri Tirai Bambu. Keyu Jin dalam The New China Playbook (2023) dengan gamblang menjelaskan mengenai keberhasilan Cina dalam membangun strategi ekonominya dengan berbasiskan meritokrasi. Bahkan, Dan Wang dalam buku terbarunya Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future (2025) menyebut Cina sebagai engineering state: sebuah negara yang dikelola oleh para insinyur, ilmuwan dan teknokrat yang menggunakan pendekatan berbasis sains dan data. Hal tersebut yang menjadikan China unggul dalam membangun infrastruktur fisik, pengembangan dunia sains dan akselerasi teknologi kecerdasan artifisial (AI).

Sudah selayaknya dua negara di atas dijadikan contoh oleh elite dan pejabat publik kita dalam meningkatkan komitmen atas meritokrasi dan teknokratisasi penyelenggaran negara. Hal ini juga menjadi petunjuk bahwa penghargaan terhadap kompetensi kepakaran yang dijunjung tinggi beresonansi terhadap keberhasilan sebuah bangsa.

Oleh sebab itu, akar masalah yang terjadi di Indonesia bukan lagi soal pengamat yang “nyinyir” di medsos atau podcast Youtube. Namun, hal ini menandakan adanya degradasi sistemik terhadap penghargaan kepakaran yang terjadi di ruang publik dan ruang kekuasaan. Ketika elite pemerintahan sendiri menunjukkan ketidaksamaan antara background dan jabatan, bahkan sering juga melakukan kritik terhadap pakar dan ahli, tentu sulit pula mengharapkan masyarakat juga menghormati pakar atau ahli tersebut.

Solusi atas situasi ini sebaiknya bukan untuk membungkam kritik. Seperti yang juga dikatakan Seskab Teddy bahwa pemerintah terbuka pada masukan berbasis data. Dibutuhkan semacam semangat membangun budaya kepakaran di segala lini kehidupan bernegara saat ini.

Tindakan yang dapat kita lakukan di antaranya; Pertama, penunjukan pejabat harus transparan, berbasis merit dan patuh atas aturan hukum bukan dengan rekayasa struktur. Kedua, media dan platform digital diwajibkan melakukan verifikasi kredibilitas narasumber secara ketat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan literasi digital untuk membedakan preudo-expert dengan pakar sejati.

Terakhir yang tidak kalah penting yaitu institusi pendidikan dan pemerintah diwajibkan menghidupkan kembali meritokrasi sebagai unsur utama, bukan lagi sebatas slogan omon-omon. Jika situasi ini tidak diatasi, menurut Fuhrer (2021) kondisi ini akan melahirkan pseudoexpertise: kemunculan figur yang meminjam label-label kepakaran baik berupa gelar, jabatan maupun media exposure tanpa adanya substansi yang sepadan atas label tersebut.

Inflasi pengamat dan matinya kepakaran merupakan dua fenomena yang tidak bisa diabaikan. Ini merupakan gejala dalam negara demokrasi yang sedang mengalami kemunduran. Di saat volume suara dan keributan minim edukasi publik lebih dihargai ketimbang substansi kedalaman sebuah pengetahuan, tentunya ini akan menghasilkan persoalan yang tak kunjung usai.

Jika Indonesia ingin betul-betul menjadi negara maju seperti dituangkan dalam Visi Indonesia Emas 2045, penghargaan terhadap kompetensi mesti dimulai dari atas yaitu dari pusatnya kekuasaan. Bukan hanya dituntut dari bahwa terutama bagi mereka yang memiliki pendapat berbeda dengan penguasa. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang menghina kepakaran sama saja dengan bangsa yang menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kegagalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara tegas, termasuk dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS.

Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

Dalam pernyataannya, Prabowo mengakui bahwa penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan serius, termasuk adanya praktik yang disebut sebagai “deep state” di dalam birokrasi dan institusi negara.

“Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita menegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini. Memang aparat kita banyak kekurangannya. Kita menemukan deep state,” ujar Prabowo.

Dia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah pejabat tinggi, termasuk direktur jenderal (dirjen), yang dinilai bertindak di luar kendali hingga berani melawan kebijakan menteri. Menurutnya, kondisi tersebut sudah mulai ditertibkan melalui langkah-langkah tegas, termasuk pencopotan jabatan.

“Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan yang tidak ringan, tapi ini tugas saya, saya dilantik untuk itu, saya bersihkan,” tegasnya.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pembenahan di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebutnya sebagai salah satu titik kebocoran terbesar selama ini. Dia memastikan proses pembersihan sedang berjalan sebagai bagian dari agenda reformasi pemerintahan.

Di tengah kritik yang berkembang, Prabowo membantah adanya niat pemerintah untuk melakukan tindakan represif terhadap masyarakat, termasuk terhadap pihak-pihak yang kritis. Dia menilai dukungan masyarakat masih kuat dan menjadi indikator kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

“Rakyat kita tidak bodoh. Kalau tidak suka, bisa saja turun ke jalan. Tapi kalau mau mengganti saya, tunggu 2029. Kita negara beradab,” ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga menyinggung fenomena disinformasi dan upaya destabilisasi yang menurutnya merupakan bagian dari dinamika global, termasuk praktik “color revolution” yang disebut terjadi di sejumlah negara.

Kendati demikian, dia menegaskan tidak semua kritik terhadap pemerintah bermuatan negatif atau bertujuan menjatuhkan kekuasaan.

“Tidak semuanya, saya tidak pernah mengatakan semuanya. Tapi jelas ada,” kata Prabowo.

Terkait aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan, Prabowo menyebut tindakan seperti pembakaran gedung pemerintah atau penggunaan bom molotov sebagai bentuk kriminalitas serius. Dia bahkan menyebut upaya pembakaran institusi negara sebagai tindakan makar.

“Itu bukan lagi kebebasan berpendapat, itu kriminal,” tegasnya.

Menanggapi sorotan terkait penangkapan mahasiswa dan aktivis dalam jumlah besar, Prabowo mengakui bahwa pengungkapan aktor intelektual di balik kerusuhan masih menjadi tantangan. Namun dia meminta publik memberi waktu untuk pembuktian kinerja pemerintahannya.

“Saya baru menjabat satu setengah tahun. Masih ada waktu untuk saya membuktikan,” ujarnya.

Prabowo menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dan menjaga negara dari praktik-praktik yang merugikan rakyat.

“Saya sumpah untuk membela rakyat saya. Saya tidak rela negara ini jatuh ke tangan maling-maling, bandit-bandit,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua aktivis digital Yansen dan Iqbal Damanik telah mengadukan kasus dugaan tindak pidana ancaman dan teror ke Bareskrim Polri.

Dua aktivis itu didampingi oleh Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) saat mengadukan tindakan teror tersebut ke kepolisian.

Kuasa Hukum TAUD, Alif Fauzi menyampaikan teror itu diduga buntut dari tindakan dua aktivis yang kerap menyuarakan soal bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Dia memandang bahwa teror ini memiliki pola yang sama seperti kasus dugaan teror terhadap media nasional Tempo yang terjadi tahun lalu.

"Yang mana ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan aktivisme mereka di ruang digital, yaitu dengan menyuarakan soal bencana banjir Sumatra yang terjadi di akhir tahun lalu," ujar Alif di Bareskrim Polri, Rabu (14/1/2026).

Kemudian, korban teror Yansen menjelaskan bahwa dirinya mengalami ancaman teror pada (20/12/2025). Kala itu, dia mendapatkan ancaman agar menghapus konten soal bencana banjir Sumatra.

Ancaman itu berupa peretasan terhadap SIM Card milik Yansen dan keluarganya. Alhasil, dia tidak bisa melakukan telepon sama sekali.

Selanjutnya, upaya peretasan dilakukan terhadap sosial media miliknya, mengalami penyebaran data pribadi hingga pengeditan tidak senonoh terhadap keluarganya dan diancam disebarluaskan.

"Dan dia mengancam saya, karena lo nggak mau hapus, gue sebarin. Dan itu disebarin sama dia di grup-grup sekolah, grup-grup segala macam," tutur Yansen.

Sementara itu, Iqbal mengaku menjadi korban ancaman melalui pesan media sosial hingga mendapati bangkai hewan yang dikirim ke rumahnya dari orang tidak dikenal.

Sama seperti Yansen, pengancam mendesak agar Iqbal menghapus dan berhenti mengkritisi kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra.

"Jadi memang pesan ini secara jelas diberikan kepada saya untuk berhenti melakukan kritik-kritik, terutama untuk kebencanaan Sumatera dan lingkungan hidup di Indonesia," tutur Iqbal.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjamin Pandji Pragiwaksono tidak akan mengalami tindakan sewenang-wenang.

Habiburokhman mengatakan hal tersebut terjadi lantaran telah ada reformasi hukum dalam KUHP dan KUHAP baru yang telah diberlakukan pada awal Januari 2026.

"Dengan KUHP dan KUHAP baru, pengkritik pemerintah seperti Pandji Pragiwaksono, kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang," ujar Habiburokhman di akun Instagram resminya, dikutip Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan, KUHP dan KUHAP warisan zaman kolonial tidak mengenal restorative justice. Sebaliknya, aturan baru hukum di Indonesia itu tidak menjerat seseorang dari perbuatan pidananya saja.

Sebab, KUHP dan KUHAP baru mengatur adanya perbuatan pidana yang harus dilengkapi dengan niat jahat alias mens rea.

"Sebaliknya, KUHP baru menganut asas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana bukan hanya merujuk pada terjadinya perbuatan pidana, tapi juga mensyaratkan adanya mens rea atau sikap batin pada saat pidana dilakukan," imbuhnya.

Lebih jauh, Habiburokhman menilai bahwa aturan hukum baru ini juga sangat relevan untuk melindungi para aktivis menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

"Kalau si pelaku menyampaikan ujaran dengan maksud menyampaikan kritik, maka tinggal dia sampaikan argumentasi dan dia punya kesempatan yang besar untuk menjelaskan maksudnya tersebut pada saat pelaksanaan mekanisme restorative justice," pungkasnya.

Pengusutan Pakai KUHP Baru

Sebelumnya, Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk proses pengusutan kasus Pandji Pragiwaksono.

Reonald menjelaskan Pandji dilaporkan atas materi yang dibawakannya saat acara komedi tunggal alias stand up comedy bertajuk Mens Rea. Acara itu pun disiarkan dalam platform streaming Netflix pada akhir tahun lalu.

Dalam materi itu, Pandji sempat menyinggung soal tambang yang dikelola ormas NU dan Muhammadiyah terkait politik balas budi. Pelapor pun melaporkan Pandji atas dugaan pelanggaran Pasal 300 atau Pasal 301 UU No.1/2023 tentang KUHP.

"Tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 KUHP, atau Pasal 301 KUHP, dan atau Pasal 242 KUHP, dan atau Pasal 243 KUHP. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini KUHP Baru," ujar Reonald pada Jumat (9/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menjamin KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana tidak akan membungkam sistem demokrasi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP dan KUHAP telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Sejumlah pasal dinilai membatasi ruang gerak masyarakat untuk berekspresi.

"Dalam tiga Undang-Undang ini sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk membungkam apalagi meniadakan proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini," ucap Supratman kepada jurnalis, Senin (5/1/2026).

Dia mempersilakan masyarakat tetap memberikan kritik kepada pemerintah sepanjang kritik tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya mengkoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap keliru.

Namun dirinya mengimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan kritik yang mengarah kepada penghinaan atau penghasutan.

"Tetapi sekali lagi tolong juga dibedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dan masyarakat pasti sudah paham lupakan dulu perbedaan perbedaan politik pandangan politik di antara kita-kita sementara menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar," jelasnya.

Dia memahami bahwa dalam pembentukan kebijakan antara pemerintah dengan DPR tidak dapat memenuhi keinginan seluruh masyarakat.

Selain itu, Supratman mengakui sebanyak tiga dari tujuh isu yang disorot masyarakat saat KUHAP dan KUHP berlaku.

Dirinya terbuka menerima saran dari masyarakat jika dirasa aturan yang dibuat dapat merugikan. Masyarakat, katanya, dapat mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya ingin menyampaikan dan tentu pemerintah menghargai semua upaya yang akan dilakukan oleh masyarakat terkait dengan poin-poin mana yang dianggap itu menjadi sesuatu yang bermasalah. Kemudian toh juga ada salurannya yang sudah disiapkan oleh negara ya dan saat ini juga sudah ada beberapa gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto menyinggung pandangan negatif kehadiran pejabat pemerintah di daerah terdampak bencana banjir Sumatra.

Menurut Prabowo, kritik semacam itu kerap tidak adil karena apa pun langkah yang diambil pemerintah tetap dipersoalkan. Dia mencontohkan kritik yang menyasar kehadiran menteri di lokasi bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

“Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang, dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masalah [dipersoalkan],” kata Prabowo saat mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

Prabowo menegaskan kehadiran pejabat ke daerah bencana bertujuan untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat diketahui secara langsung sekaligus mempercepat penanganan.

Namun demikian, dia menekankan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima kritik, bahkan hujatan dan fitnah, tanpa kehilangan semangat dalam bekerja. Menurutnya, kritik tetap dapat menjadi pengingat bagi pemerintah agar bekerja lebih waspada, selama tidak mengganggu fokus utama untuk membantu masyarakat.

“Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita,” katanya.

Prabowo juga menegaskan pendekatan kerja pemerintah saat ini berbasis pada bukti dan hasil nyata di lapangan. Menurut dia, masyarakat Indonesia lebih percaya pada bukti dibandingkan pernyataan semata.

Karena itu, dia kembali menekankan bahwa menteri dan pejabat yang turun ke lokasi bencana datang untuk bekerja, bukan sekadar melihat-lihat.

“Kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, dia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengapresiasi percepatan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Dia menyebut pembangunan ratusan unit hunian dalam waktu singkat sebagai bukti kerja nyata pemerintah, meski tetap perlu evaluasi agar kualitasnya sesuai kebutuhan warga.

Diketahui, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Adapun rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.

Aceh menjadi lokasi awal pembangunan dan penyerahan 600 unit perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin,” kata Prabowo.

Terkait penanganan bencana, Prabowo juga menanggapi pertanyaan mengenai penetapan status bencana nasional. Dia menilai pemerintah masih mampu menangani dampak bencana di sejumlah provinsi tanpa harus menetapkan status tersebut.

“Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah menangani situasi ini dengan sangat serius, yang tercermin dari keterlibatan banyak menteri serta kesiapan anggaran yang besar.

“Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ramond Dony Adam alias DJ Donny mendapatkan teror setelah mengkritik pemerintah, salah satunya terkait isu lingkungan. Setelah sebelumnya menerima paket berisi bangkai ayam, kini rumahnya diserang menggunakan bom molotov oleh dua orang tak dikenal.

Donny menceritakan bahwa peristiwa pelemparan bom molotov terjadi pada Rabu, 31 Desember 2025, sekitar pukul 03.00 WIB. Dari rekaman CCTV yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, terlihat dua orang mendatangi rumah Donny lalu melemparkan bom molotov ke arah bangunan.

“Untung saja Allah masih baik sama saya. Apinya mati duluan. Jadi pecahan kaca dan pecahan bom molotovnya masih ada di rumah saya. Masih ada di rumah saya, belum saya apa-apakan di TKP-nya,” kata Donny kepada jurnalis, Rabu (31/12/2025).

Donny kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti karena dinilai mengancam keselamatan keluarganya. Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/9545/XII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 31 Desember 2025.

Menurutnya, ancaman tersebut juga berpotensi membahayakan tetangga sekitar. Ia mengkhawatirkan api dapat menyambar dan membakar bangunan di sekitar rumahnya. Donny mengaku tidak terlalu menyadari suara pecahan botol molotov karena kejadian tersebut berlangsung bersamaan dengan turunnya hujan.

Donny menyebut kedua terduga pelaku merupakan laki-laki yang berjalan menuju rumahnya. Ia mengatakan sebelum pelemparan bom molotov, pada waktu yang hampir bersamaan, pengendara ojek online sempat beberapa kali melintas di depan rumahnya.

Meski demikian, Donny bersyukur karena aset-aset di rumahnya tidak mengalami kerusakan parah.

Ia menyampaikan bahwa kejadian ini merupakan teror kedua yang dialaminya. Sebelumnya, sebuah paket berisi bangkai ayam dikirim ke rumahnya dan pertama kali ditemukan oleh sang istri.

“Terus istri saya telepon saya, menanyakan, ‘Ini ada pesanan apa?’ Enggak ada, saya bilang. Terus anehnya, paket tersebut juga tidak ada alamat pengirim. Setelah itu saya pulang ke rumah dan membukanya, ternyata isinya bangkai ayam,” jelas Donny.

Selain bangkai ayam, paket tersebut juga berisi beberapa lembar kertas bertuliskan ancaman agar dirinya tidak mengkritik pemerintah. Donny berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus teror tersebut.

Berdasarkan pantauan terhadap akun Instagram pribadinya, Donny memang kerap menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tiga hari sebelum peristiwa teror, ia mengunggah konten yang menyoroti isu penebangan hutan di Papua.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, mendesak pemerintah membebaskan para aktivis yang ditangkap. Menurutnya, kritik aktivis adalah bagian dari demokrasi.

Hal ini dilatarbelakangi dari gencarnya penangkapan aktivis sejak demo pada akhir Agustus 2025. Selain itu, Syahganda menegaskan dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat dijunjung.

"Jadi memang kami sudah menyarankan kepada pemerintah agar teman-teman yang ditangkap itu dibebaskan. Itu adalah sikap kita untuk melihat bahwa aktivis-aktivis pro-demokrasi dan politik itu tidak boleh dipenjara di dalam era demokrasi ini," kata Syahganda saat konferensi pers di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Dia menyoroti penangkapan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, yang kini ditahan oleh polisi. Menurutnya, jika Delpedro terbukti tidak bersalah, maka wajib dibebaskan.

"Jadi ini kita lihat di pengadilan nanti apakah mereka itu misalkan Delpedro dan siapa lagi itu, yang dari Sahdan, Gejaya memanggil, apa segala, ya kalau mereka betul-betul tidak terlibat dalam perusakan fasilitas publik dan lain-lain, ya sebaiknya jangan ditahan. Maksudnya sudah nanti dibebaskan aja gitu. itu kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan DPR," ujarnya.

Namun, dia mengecualikan bagi para aktivis yang terbukti melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas publik.

Adapun dari survei yang dilakukan Great Institute, 81,8% responden menilai kebebasan berpendapat di era Prabowo lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% mengatakan tidak setuju.

Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 - 19 Oktober 2025 melalui API.