Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto menyinggung pandangan negatif kehadiran pejabat pemerintah di daerah terdampak bencana banjir Sumatra.

Menurut Prabowo, kritik semacam itu kerap tidak adil karena apa pun langkah yang diambil pemerintah tetap dipersoalkan. Dia mencontohkan kritik yang menyasar kehadiran menteri di lokasi bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

“Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang, dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masalah [dipersoalkan],” kata Prabowo saat mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

Prabowo menegaskan kehadiran pejabat ke daerah bencana bertujuan untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat diketahui secara langsung sekaligus mempercepat penanganan.

Namun demikian, dia menekankan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima kritik, bahkan hujatan dan fitnah, tanpa kehilangan semangat dalam bekerja. Menurutnya, kritik tetap dapat menjadi pengingat bagi pemerintah agar bekerja lebih waspada, selama tidak mengganggu fokus utama untuk membantu masyarakat.

“Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita,” katanya.

Prabowo juga menegaskan pendekatan kerja pemerintah saat ini berbasis pada bukti dan hasil nyata di lapangan. Menurut dia, masyarakat Indonesia lebih percaya pada bukti dibandingkan pernyataan semata.

Karena itu, dia kembali menekankan bahwa menteri dan pejabat yang turun ke lokasi bencana datang untuk bekerja, bukan sekadar melihat-lihat.

“Kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, dia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengapresiasi percepatan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Dia menyebut pembangunan ratusan unit hunian dalam waktu singkat sebagai bukti kerja nyata pemerintah, meski tetap perlu evaluasi agar kualitasnya sesuai kebutuhan warga.

Diketahui, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Adapun rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.

Aceh menjadi lokasi awal pembangunan dan penyerahan 600 unit perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin,” kata Prabowo.

Terkait penanganan bencana, Prabowo juga menanggapi pertanyaan mengenai penetapan status bencana nasional. Dia menilai pemerintah masih mampu menangani dampak bencana di sejumlah provinsi tanpa harus menetapkan status tersebut.

“Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah menangani situasi ini dengan sangat serius, yang tercermin dari keterlibatan banyak menteri serta kesiapan anggaran yang besar.

“Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mampu menangani bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sehingga tidak perlu menetapkan status bencana nasional.

Pernyataan itu merespons berbagai komentar dari masyarakat karena pemerintah tidak tetapkan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut, walaupun banyak kerusakan infrastruktur dan menelan lebih dari 1.000 korban jiwa.

"Masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain, jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," katanya saat tinjau pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Dia menegaskan bukan berarti pemerintah tidak memandang serius bencana ini. Menurutnya jajaran kabinet merah putih dan pihak lainnya terus bekerja dengan meninjau langsung lokasi bencana, serta menyiapkan berbagai rencana strategis.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal memulihkan keadaan di wilayah terdampak.

"Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," terangnya.

Dia juga menyoroti terkait bantuan dari sejumlah pihak. Dia menjelaskan pemerintah tetap menerima bantuan asalkan melalui mekanisme yang jelas.

"Kalau ada pihak yang memberikan bantuan, silakan. Bikin surat 'saya ingin menyumbang ini' nanti kita laporkan ke pemerintah pusat, nanti kita salurkan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada Senin (1/12/2025) menegaskan arah kebijakan darurat bencana pemerintah untuk penanganan banjir dan longsor di wilayah Sumatra.

Menurut catatan Bisnis, terdapat lima poin utama arahan Prabowo berdasarkan rangkaian pernyataannya di tiga provinsi tersebut.

Dari Tapanuli Tengah hingga Padang Pariaman, ada benang merah yang disampaikan Presiden Prabowo, yakni memastikan mobilitas logistik, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan memastikan negara hadir langsung.

Berikut 5 Poin Arahan Prabowo Terkait Penanganan Banjir Sumatra

1. Prioritas BBM dan pemulihan listrik sebagai fondasi penanganan bencana

Di Sumatra Utara, Prabowo berulang kali menekankan pentingnya pasokan energi terutama BBM yang menjadi syarat utama operasional alat berat, generator, hingga mobilisasi tim penyelamat.

“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera mengirim bantuan-bantuan yang diperlukan terutama BBM yang sangat penting dan listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya,” ucapnya dalam forum tersebut.

Meskipun pemulihan listrik hampir 100% dilaporkan telah tercapai di Sumut saat Prabowo tiba di Padang Pariaman, tetapi Kepala negara menekankan bahwa BBM menjadi tantangan utama karena banyak jalur darat terputus. Oleh karena itu, pemerintah memaksimalkan jalur laut dan udara.

“Kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga dan Herkules terus kita kerahkan,” katanya.

2. Pembukaan akses desa terisolasi melalui udara

Sejumlah kabupaten di Sumut, Aceh, dan Sumbar masih belum dapat ditembus dari darat. Dalam situasi seperti itu, pemerintah memfokuskan pengiriman bantuan lewat helikopter dan pesawat.

Di sisi lain, orang nomor satu di Indonesia itu pun mengapresiasi respons cepat lintas sektor menjadi catatan Prabowo.

“BNPB reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat,” ucapnya.

3. Perbaikan jembatan dan fasilitas dasar sebagai langkah pemulihan jangka menengah

Dari Aceh hingga Sumbar, Prabowo menyoroti kerusakan infrastruktur menjadi masalah signifikan jembatan putus, akses antar kecamatan terhenti, fasilitas desa rusak, dan sekolah terdampak.

Di Kuta Cane, Prabowo menegaskan komitmen untuk memperbaiki jembatan-jembatan rusak. Dia menyebut anggaran telah dialokasikan dan penghematan pusat dilakukan agar pemulihan desa bisa dipercepat.

“Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah,” ucapnya.

4. Negara hadir bersama warga

Di Padang Pariaman, Prabowo memberikan pernyataan paling emosional dalam rangkaian kunjungan ini. Dia menekankan solidaritas dan keberpihakan negara kepada warga terdampak.

Prabowo juga menegaskan bantuan untuk rumah-rumah yang rusak akibat diterjang banjir bandang.

“InsyaAllah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” imbuhnya.

5. Penekanan pada tata kelola: tidak boleh ada kebocoran bantuan

Di akhir kunjungannya, Prabowo menegaskan pesan tentang pentingnya integritas birokrasi dalam pengelolaan dana bencana maupun pembangunan wilayah terdampak.

“Supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling semua itu?”

Pesan ini merujuk pada keyakinan Prabowo bahwa program bantuan, koperasi desa, MBG, hingga perbaikan sekolah hanya akan efektif jika tata kelola negara berjalan bersih.

Sehari penuh meninjau tiga provinsi, Prabowo membawa tiga pesan besar yaitu akses logistik dan energi adalah prioritas paling mendesak. Pemulihan jembatan dan infrastruktur desa adalah agenda jangka menengah. Negara tidak boleh membiarkan warga menghadapi bencana sendirian.

Dengan cuaca yang dilaporkan mulai membaik, Prabowo menegaskan bahwa langkah berikutnya adalah memastikan seluruh perangkat pemerintah bekerja “kompak” dan “solidaritas semua” untuk menuntaskan fase pemulihan.

“Kita atasi ya, negara kita kuat sekarang mampu untuk mengatasi,” tandas Prabowo.