Bursa Asia mencatatkan hasil yang bervariasi pada perdagangan di Jumat (10/10). Pasar kembali dilanda kekhawatiran besar akan perang dagang menyusul pengumuman tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dilansir Senin (13/10), berikut ini adalah catatan pergerakan sejumlah indeks utama dari Bursa Asia. Bursa Korea Selatan kali ini menjadi satu-satunya pasar saham yang naik dalam perdagangan kali ini:

• Hang Seng (Hong Kong): Turun 1,73% ke 26.290,32
• CSI 300 (China): Turun 1,97% ke 4.616,83
• Shanghai Composite (China): Turun 0,94% ke 3.897,03
• Nikkei 225 (Jepang): Turun 1,01% ke 48.088,80
• Topix (Jepang): Turun 1,85% ke 3.197,59
• Kospi (Korea Selatan): Naik 1,73% ke 3.610,60
• Kosdaq (Korea Selatan): Naik 1,67% ke 859,49

Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar seratus persen terhadap China. Ia juga mengancam akan membatalkan pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping.

Trump mengatakan kebijakan itu diambil sebagai tanggapan atas sikap agresif dalam perdagangan, terutama terkait kebijakan pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Beijing.

“ China telah mengirim surat yang sangat bermusuhan ke dunia, menyatakan bahwa mereka akan, efektif mulai bulan depan, memberlakukan pembatasan ekspor besar-besaran terhadap hampir semua produk yang mereka buat, bahkan beberapa yang bukan buatan mereka,” kata Trump.

Selain tarif impor, dirinya juga menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan pengendalian ekspor terhadap semua perangkat lunak penting.

Diketahui, China memberlakukan pembatasan baru terhadap ekspor mineral tanah jarang, bahan penting dalam produksi semikonduktor yang digunakan mulai dari teknologi kecerdasan buatan (AI) hingga peralatan rumah tangga.

Adapun Korea Selatan mencatatkan penguatan menyusul pasar saham yang dibuka kembali setelah libur panjang dari Chuseok. Investor asing langsung memborong saham-saham semikonduktor menyusul kabar positif kolaborasi investasi dari OpenAI dan AMD.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah (pemda) yang paling banyak menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap warganya.

Hal tersebut disampaikan saat menyoroti peran daerah dalam mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang paling banyak (menerbitkan PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah tadi, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tetapi kalau dia semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia tidak peduli,” ujar Tito, dikutip Minggu (12/10/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan pembebasan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Menteri Pekerjaan Umum. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti pemda melalui penerbitan peraturan kepala daerah (perkada).

Namun Tito menilai, penerbitan perkada saja belum cukup. Pemerintah daerah perlu aktif menyosialisasikan program agar lebih banyak masyarakat memanfaatkannya.

Ia menegaskan, masih ada sejumlah kabupaten yang belum pernah menerbitkan satu pun izin PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak mensosialisasikan atau diterbitkan peraturan, tetapi tidak dilaksanakan sama dia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tito mengapresiasi daerah yang telah berperan aktif mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat. Ia menyebut Sumatera Utara menempati peringkat ketujuh nasional dalam penerbitan PBG bagi MBR, dengan Kabupaten Deli Serdang sebagai kontributor tertinggi melalui 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.

“Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG, tetapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Sebaliknya, sejumlah daerah di Sumut seperti Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan belum menunjukkan kemajuan dalam penerbitan izin PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tito menilai, hal ini menandakan kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan perumahan rakyat.

“Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal sudah ada SKB menjadi dasar hukum dan perintah Presiden,” ujarnya.

Tito menambahkan, program Tiga Juta Rumah bukan hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga memiliki dampak ekonomi luas melalui penciptaan ekosistem sektor perumahan yang melibatkan pengembang, penyedia bahan bangunan, hingga lembaga pembiayaan.

Ia memperkirakan program tersebut dapat menyumbang sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, ada yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun swasta, ada yang dibangun sendiri, dan ada kebijakan untuk membuat harganya menjadi murah,” kata Tito.

PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) resmi memulai pekerjaan peningkatan kapasitas jalur Segmen Kejapanan–Gempol pada ruas Tol Surabaya–Gempol dengan nilai kontrak mencapai Rp140,3 miliar termasuk PPN.

Proyek konstruksi yang menjadi bagian dari jaringan jalan utama di Jawa Timur ini ditargetkan rampung dalam waktu 270 hari kalender atau sekitar sembilan bulan.

Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo, menjelaskan proyek tersebut menjadi salah satu pekerjaan strategis perusahaan di sektor infrastruktur transportasi.

Pekerjaan akan menggunakan metode erection portal gantry untuk mempercepat proses pembangunan jembatan dengan efisiensi dan tingkat keamanan yang tinggi.

“Pelebaran jalur dilakukan di median tol dengan ruang kerja yang sempit, sehingga membutuhkan perencanaan matang dan standar keselamatan tinggi. Meski penuh tantangan, kami optimistis proyek ini selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik,” ujar Joko, dikutip Minggu (12/10/2025).

Proyek peningkatan kapasitas tersebut mencakup segmen KM 769+450 hingga KM 772+650, dan dirancang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama penghubung Kota Surabaya dan Gempol.

Joko menambahkan, pekerjaan ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga mendukung kelancaran arus transportasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Timur.

“Tol Surabaya–Gempol adalah salah satu urat nadi perekonomian di Jawa Timur. Dengan pelebaran kapasitas, kami berharap manfaat langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, hingga sektor logistik,” katanya.

PT PP menilai proyek senilai lebih dari Rp140 miliar ini menjadi bukti kemampuan perseroan dalam menangani pekerjaan kompleks dengan tingkat kesulitan tinggi.

Selain faktor teknis, perusahaan juga menerapkan manajemen keselamatan kerja yang ketat untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai standar.

Aksi konstruksi tersebut juga menjadi bentuk dukungan PT PP terhadap program Asta Cita Pemerintah, terutama pilar pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas nasional.

Dengan pelebaran jalur tol yang merupakan arteri ekonomi utama Jawa Timur, diharapkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan semakin lancar, sehingga mendukung efisiensi rantai pasok dan aktivitas industri di kawasan tersebut.

PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) mengalokasikan dana sebesar Rp9,84 miliar untuk kegiatan eksplorasi sepanjang Oktober 2025 melalui dua anak usahanya, PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS).

Eksplorasi tersebut difokuskan pada Proyek Emas Pani di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, yang merupakan salah satu aset tambang emas strategis milik grup Merdeka.

Corporate Secretary Merdeka Gold Resources, Adi Adriansyah Sjoekri, dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (12/10/2025), menjelaskan bahwa kegiatan eksplorasi dilakukan dengan dukungan dari entitas lain di bawah grup, yaitu PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan PT Merdeka Teknik Servis.

Meski belum merinci hasil pengujian maupun metode yang digunakan, perusahaan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal dan akan dilaporkan secara resmi dalam laporan eksplorasi triwulan per 30 September 2025.

Menurut Adi, Proyek Emas Pani menjadi fokus utama pengembangan bisnis Merdeka Gold Resources dalam memperkuat portofolio pertambangan emas di Indonesia.

“Proyek Emas Pani merupakan salah satu proyek emas strategis berskala besar di kawasan Asia Pasifik,” ujarnya.

Proyek Emas Pani sendiri mencakup lahan seluas 14.670 hektare di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan laporan tahun 2024, proyek ini memiliki sumber daya mineral mencapai 292,4 juta ton bijih dengan kandungan sekitar 7 juta troy ounce emas, serta cadangan 77,5 juta ton bijih dengan kandungan 1,9 juta troy ounce emas.

Dalam jangka panjang, proyek tersebut diperkirakan memiliki umur tambang hingga tahun 2041, dengan produksi puncak yang diproyeksikan mencapai 500 ribu troy ounce emas per tahun pada 2033.

Alokasi dana eksplorasi Rp9,84 miliar di Oktober 2025 mencerminkan komitmen berkelanjutan grup Merdeka dalam memperkuat eksplorasi dan optimalisasi aset tambang di wilayah Gorontalo.

Meski tanpa rincian hasil eksplorasi terbaru, kegiatan ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang EMAS dalam mendukung pertumbuhan kapasitas produksi emas nasional.

Dua anak usaha Grup Salim di sektor perkebunan, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), memberikan klarifikasi resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan pengalihan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan tanpa izin.

Dalam surat tertanggal 10 Oktober 2025, kedua perusahaan menegaskan bahwa seluruh lahan yang dikelola telah memiliki izin resmi sesuai ketentuan pemerintah dan tidak berada di kawasan hutan tanpa perizinan yang sah. Langkah klarifikasi ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan atas permintaan BEI terhadap pemberitaan yang beredar di sejumlah media massa.

Corporate Secretary SIMP, Meyke Ayuningrum, menyampaikan bahwa seluruh lahan tanaman produktif milik perusahaan berada di area berizin dan dikelola sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Perseroan telah mengajukan permohonan perizinan tambahan sesuai tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) berikut peraturan pelaksanaannya, dan terus memantau perkembangan prosesnya,” tulis Meyke dalam keterangannya yang dikutip Minggu (12/10/2025).

Meyke menambahkan, hingga saat ini SIMP belum pernah menerima surat pemberitahuan, tagihan, maupun sanksi administratif dari Satgas Penguatan Tata Kelola Hutan (PKH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan Agung, atau instansi pemerintah lainnya.

“Perseroan berkomitmen untuk tetap adaptif dan memastikan seluruh kegiatan operasional perkebunan sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Corporate Secretary LSIP Fajar Triadi menegaskan bahwa operasional London Sumatra Indonesia juga berjalan di lahan yang telah memperoleh izin resmi.

“Perseroan telah mengajukan perizinan tambahan sebagaimana diatur dalam UUCK, serta memantau dan mengikuti seluruh perkembangan proses perizinan tersebut,” tulis Fajar dalam suratnya kepada BEI.

Fajar menjelaskan, LSIP belum menerima surat pemberitahuan atau sanksi dari instansi terkait, sehingga belum dapat memperkirakan potensi dampak material terhadap laporan keuangan perusahaan.

“Dalam hal terdapat denda yang dikenakan, Perseroan akan menyelesaikan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku,” tambahnya.

Manajemen LSIP juga menyebut sedang melakukan evaluasi dan pembaruan prosedur internal untuk memastikan seluruh kegiatan operasional perkebunan sejalan dengan kebijakan tata ruang dan pengelolaan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah.

Baik SIMP maupun LSIP menegaskan tidak terdapat informasi atau kejadian material yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha ataupun pergerakan harga saham kedua emiten tersebut.

Keduanya juga menekankan komitmen terhadap kepatuhan hukum dan keberlanjutan usaha di tengah perubahan regulasi sektor perkebunan nasional.

PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) menyiapkan sejumlah langkah pengembangan strategis untuk memperkuat posisi usaha dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan.

Strategi tersebut mencakup dua jalur utama, yakni pertumbuhan organik (organic growth) dan non-organik (non-organic growth), dengan fokus pada penguatan bisnis inti sekaligus ekspansi ke sektor potensial.

Direktur Utama Repower Asia Aulia Firdaus mengatakan, untuk pertumbuhan organik, perusahaan tengah mengoptimalkan penjualan proyek existing, salah satunya perumahan Botanical Puri Asri di Depok.

Selain itu, perusahaan juga akan memulai pengembangan proyek perumahan baru di kawasan Pasar Minggu dan Pondok Cabe.

“Perseroan fokus mengoptimalkan penjualan proyek yang sudah berjalan serta mempersiapkan proyek baru untuk memperkuat fondasi bisnis,” ujar Aulia dikutip Minggu, (12/10/2025).

Repower Asia juga berencana memperluas jangkauan pasar dengan masuk ke segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui kerja sama operasional (KSO) bersama Riscon Group yang saat ini sedang disiapkan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi organik guna memperluas basis konsumen dan memperkuat daya saing perusahaan di sektor hunian terjangkau.

Di sisi lain, untuk strategi non-organik, Repower Asia berfokus pada optimalisasi pendapatan berulang (recurring income) dari aset perusahaan.

Penguatan dilakukan melalui transformasi bisnis lintas sektor, termasuk pengembangan properti telekomunikasi, digital, dan kesehatan (healthcare). Selain itu, perusahaan juga menjajaki kemitraan strategis guna memperluas portofolio dan sinergi antarunit usaha.

“Langkah-langkah tersebut kami lakukan untuk memastikan pertumbuhan perseroan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga selaras dengan peluang pasar dan potensi inovasi yang ada,” tambah Aulia.

Untuk menjaga momentum kinerja positif pada paruh pertama 2025, perseroan akan tetap berfokus pada proyek hunian sesuai kebutuhan pasar, memperkuat efektivitas strategi pemasaran dan penjualan, serta meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen risiko keuangan.

Direktur Repower Asia Sjafardamsah menambahkan, perusahaan juga akan memanfaatkan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang diperpanjang hingga 2026.

“Dengan perpanjangan manfaat PPN DTP hingga 2026, perseroan optimistis dapat menjaga momentum kinerja positif, memperkuat posisi keuangan, serta mendukung ekspansi dan pencapaian target strategis di masa mendatang,” ujarnya.

Serangkaian langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Repower Asia untuk memperkuat struktur keuangan dan memperluas cakupan bisnis di sektor properti yang dinamis, sekaligus memastikan pertumbuhan yang adaptif terhadap perubahan pasar.

Dalam upaya mendorong peran permodalan swasta dalam pembiayaan pengelolaan air dan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia dan kawasan ASEAN, Standard Chartered bersama International Finance Corporation (IFC), anggota dari Kelompok World Bank, menghadirkan para perwakilan pemerintah, investor, dan pemimpin industri dalam sesi diskusi bertajuk “Financing the Future: Green Investment in Indonesia’s Water & Waste Sectors.”

Para panelis membahas berbagai solusi praktis untuk mempercepat investasi di sektor air dan limbah di Indonesia, termasuk penerbitan obligasi hijau, pembiayaan campuran (blended finance), dan mekanisme pembiayaan transisi yang dapat membantu menurunkan risiko proyek serta menarik minat investor institusional. Diskusi juga berfokus pada pentingnya sinergi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kelayakan proyek serta mendukung tujuan pembangunan dan iklim jangka panjang Indonesia.

Kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia masih sangat besar, di mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 memperkirakan total kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar USD 625 miliar (setara dengan IDR 10.000 triliun).

Dari jumlah tersebut, sekitar 35,6% diperkirakan akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 24,9% melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pembiayaan yang signifikan yang perlu dipenuhi melalui partisipasi sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Adapun dskusi ini diawali dengan presentasi laporan Southeast Asia Green Economy 2025 — yang merupakan hasil kolaborasi antara Bain & Company, GenZero, Standard Chartered, Temasek, dan Google.

Memasuki edisi keenamnya, laporan ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara berpotensi membuka peluang investasi hijau hingga USD 50 miliar per tahun hingga tahun 2030, menambah USD 120 miliar terhadap PDB di kawasan tersebut, serta menciptakan hampir 900.000 lapangan kerja baru melalui solusi terpadu di sektor energi, air, limbah, dan transportasi.

Bagi Indonesia, laporan ini menyoroti peluang besar di bidang ketahanan air, pengelolaan limbah, dan pengembangan ekonomi sirkular, di mana semuanya merupakan area yang penting dalam mencapai target pembangunan infrastruktur berkelanjutan nasional.

Kepemimpinan Pemerintah dan Industri

Sesi panel dibuka oleh Euan Marshall, Country Manager for Indonesia and Timor Leste, International Finance Corporation (IFC), dan dilanjutkan dengan sambutan dari Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Donny Donosepoetro OBE, CEO, Standard Chartered Indonesia.

Diskusi ini juga menghadirkan para narasumber antara lain Tim Anderson, Indonesia CEO, ACWA Power; Kenichi Ishikawa, President Director, PT Summit Niaga (Sumitomo Group Companies); Rizki Hasan, CEO, Indonesia Infrastructure Finance, and Jaclyn Dove, Managing Director, Sustainable Finance & Head of Strategic Initiatives, Standard Chartered.

Donny Donosepoetro OBE, CEO, Standard Chartered Indonesia mengatakan, Indonesia berada di garis depan transisi hijau di kawasan Asia Tenggara. Meningkatkan investasi di sektor pengelolaan air dan limbah tidak hanya penting bagi pembangunan berkelanjutan, tetapi juga bagi ketahanan dan kualitas hidup masyarakat.

"Di Standard Chartered, kami bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia, IFC, serta para klien kami untuk mengembangkan solusi pembiayaan yang menjadikan proyek infrastruktur berkelanjutan lebih layak secara komersial. Dengan membuka akses terhadap modal swasta, kami dapat membantu memastikan bahwa transisi hijau Indonesia membawa dampak ekonomi dan sosial yang nyata," ungkapnya yang dikutip di Jakarta, Minggu (12/10/2025)

Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kini tak sekadar memberi perlindungan bagi pekerja. Lembaga ini memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan fiskal dan kedaulatan ekonomi nasional.

Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Swartoko, mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki kontribusi besar dalam membela negara secara ekonomi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penempatan dana kelolaan kepada Surat Berharga Negara (SBN) hingga pasar modal domestik.

"Dalam era modern, bela negara tidak lagi semata-mata soal angkat senjata, melainkan bagaimana negara mampu menjaga kedaulatan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada asing, dan memastikan stabilitas fiskal," ujar Swartoko di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Hingga pertengahan 2025, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana lebih dari Rp800 triliun. Sekitar 74–76% portofolio dana tersebut ditempatkan pada SBN sehingga menjadikan BPJS salah satu investor domestik terbesar di pasar obligasi pemerintah.

Swartoko mengatakan, penempatan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan ke SBN memberikan dua dampak positif sekaligus, yakni membantu pemerintah membiayai pembangunan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

"Bila obligasi pemerintah terserap oleh investor domestik seperti BPJS maka ketergantungan pada investor asing berkurang dan APBN terlindungi dari guncangan global. Dengan begitu, iuran pekerja ikut menjaga kedaulatan fiskal Indonesia," paparnya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan berencana untuk meningkatkan porsi investasi ekuitas hingga 20% di pasar modal domestik dalam beberapa tahun ke depan. Ia mengharapkan, langkah tersebut dapat memperdalam pasar modal nasional dan membantu dunia usaha memperoleh pembiayaan yang lebih murah dan berkelanjutan.

"Fungsi BPJS dengan demikian meluas dari sekadar lembaga jaminan sosial menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi," tegasnya.

Ia menambahkan, peran BPJS Ketenagakerjaan juga signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat mikro. Melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), lembaga ini memberikan perlindungan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2025. Mekanismenya adalah dengan memberikan tunjangan tunai maksimal enam bulan, yakni 45% dari gaji untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya, ditambah pelatihan keterampilan serta akses informasi pasar kerja.

Menurut Swartoko, program JKP berfungsi sebagai automatic stabilizer dalam sistem ekonomi. Ketika terjadi gelombang PHK akibat krisis global atau disrupsi industri, JKP menjaga agar daya beli masyarakat tidak turun drastis.

"Ketika gelombang PHK terjadi seperti akibat krisis global atau disrupsi industri, JKP menjaga agar daya beli rumah tangga tidak jatuh secara drastis. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari setengah PDB Indonesia dengan demikian terlindungi," tuturnya.

Hingga November 2024, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 63,58 juta peserta dengan tingkat keaktifan sekitar 68%. Namun, angka tersebut menurun menjadi 39,7 juta peserta aktif pada April 2025 akibat meningkatnya PHK. Data tersebut menunjukkan betapa erat hubungan antara dinamika pasar kerja dengan kepesertaan BPJS.

Swartoko menegaskan, memperkuat BPJS Ketenagakerjaan sama artinya dengan memperkuat benteng ekonomi nasional. Dana iuran yang dikelola lembaga ini bukan sekadar potongan gaji, melainkan investasi sosial yang berperan ganda yakni melindungi pekerja sekaligus menopang APBN.

"Bela negara ekonomi berarti memastikan ketahanan fiskal tetap terjaga, stabilitas sosial tetap terpelihara, dan kedaulatan pasar keuangan tidak mudah diguncang. Di semua lini itu BPJS Ketenagakerjaan memainkan peran strategis," pungkasnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melaporkan capaian transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) lintas negara di BNI menunjukkan tren pertumbuhan kuat seiring meningkatnya minat masyarakat untuk bertransaksi secara praktis dan efisien.

Sehingga BNI siap mendukung penuh implementasi dan ekspansi QRIS lintas negara, termasuk melalui platform digital unggulan wondr by BNI.

"BNI terus mencatat perkembangan positif dalam implementasi QRIS lintas negara (Cross Border) yang digagas Bank Indonesia," ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, dikutip dari siaran pers BNI, Minggu (12/10).

Lebih lanjut, Okki menegaskan pengembangan ekosistem pembayaran digital lintas batas merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas keuangan antarnegara.

"BNI optimistis pengembangan ekosistem pembayaran digital ini akan semakin memperkuat konektivitas keuangan antarnegara serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transaksi lintas batas yang lebih efisien, aman, dan inklusif," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong peningkatan transaksi lokal melalui Local Currency Transaction (LCT) serta pemanfaatan QRIS lintas negara.

Dia menilai langkah ini menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menghadirkan cashback 30% dengan maksimum transaksi Rp 10.000 di Fountain Ice Cream menggunakan scan QRIS OCTO Mobile sebagai metode pembayaran hingga akhir Maret 2026.

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian yang dilansir dari laman resmi CIMB Niaga:

Syarat dan Ketentuan Program:

1. Periode Program: 01 Oktober 2025-31 Maret 2026

2. Cashback 30% (maksimum Rp 10.000) per transaksi di Fountain Ice Cream dengan menggunakan scan QRIS OCTO Mobile sebagai metode pembayaran.

3. Promo tidak dapat diuangkan, tidak berlaku kelipatan, dan tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

4. Promo berlaku setiap hari di outlet Fountain Ice Cream yang berpartisipasi terlampir (Klik disini)

5. Satu customer bisa mendapatkan maksimum 1x cashback/hari 2x cashback/minggu dan 2x cashback/bulan per akun OCTO Mobile selama periode berlangsung.

6. Cashback hanya diberikan untuk transaksi QRIS OCTO Mobile dari sumber dana OCTO Pay di mesin EDC / QR statis CIMB Niaga.

7. Cashback akan dikreditkan real time atau maksimum 1x24Jam ke saldo OCTO Pay yang terdaftar di OCTO Mobile Nasabah.

8. Dengan mengikuti program ini, Nasabah setuju untuk mengikuti promo sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

9. Nasabah diwajibkan menginformasikan kepada Kasir akan menggunakan scan QRIS OCTO Mobile sebelum melakukan pembayaran.

10. Anda dapat menyesuaikan preferensi dan relevansi untuk pesan promosi yang diterima dan media komunikasi yang digunakan dengan menghubungi Layanan CIMB Niaga 14041.

11. CIMB Niaga dan Fountain Ice Cream dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan syarat dan ketentuan program, dan/atau mengakhiri program ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu

12. CIMB Niaga & Merchant berhak membatalkan benefit cashback jika terindikasi adanya penyalahgunaan, kecurangan, manipulasi, atau ketidaksesuaian dengan syarat & ketentuan program yang berlaku.

Langkah-langkah transaksi dengan QRIS OCTO Mobile:

1. Masuk ke Aplikasi OCTO Mobile, lalu Login

2. Pilih menu Pay QRIS

3. Lalu Scan QR dengan nominal yang sesuai

4. Konfirmasi pembayaran

5. Masukkan PIN OCTO Mobile

6. Proses pembayaran telah selesai.

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) melalui anak usahanya, PT Volta Daya Energi Indonesia (VDEI), resmi mengakuisisi 90% saham PT Guna Darma Integra (GDI) untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik berkapasitas 680 megawatt (MW) di kawasan industri Feni Haltim (FHT) Industrial Park, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Penandatanganan Share Purchase Agreement (SPA) antara VDEI dan GDI dilakukan baru-baru ini dengan nilai proyek diperkirakan mencapai US$600 juta atau sekitar Rp10 triliun. Pembangunan direncanakan berlangsung selama 28 bulan.

Presiden Direktur PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, Michael, menyatakan akuisisi ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperkuat peran di sektor energi baru, khususnya dalam mendukung ekosistem industri baterai kendaraan listrik nasional.

“Penandatanganan perjanjian ini mencerminkan komitmen Petrindo untuk turut berperan aktif dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, sekaligus terus meningkatkan nilai tambah bagi sektor energi dan industri nikel di Indonesia,” ujar Michael.

Menurutnya, akuisisi GDI menjadi bagian dari strategi jangka panjang Petrindo untuk menciptakan nilai berkelanjutan melalui diversifikasi bisnis di sektor mineral dan energi.

Proyek pembangkit listrik 680 MW ini akan menjadi tulang punggung energi bagi kawasan industri FHT Industrial Park, yang dirancang sebagai pusat pengembangan industri hilirisasi mineral dan baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Kawasan tersebut termasuk dalam implementasi strategi hilirisasi yang digalakkan pemerintah Indonesia.

Petrindo Jaya Kreasi merupakan perusahaan induk yang beroperasi di bidang pertambangan mineral dan energi. Perseroan mengelola tiga lini bisnis utama: pertambangan (batubara termal, batubara metalurgi, emas, dan perak), jasa pertambangan (kontrak pertambangan terintegrasi dan engineering, procurement, and construction atau EPC), serta infrastruktur dan jasa lainnya termasuk pembangkit listrik dan offshore supply base.

Dengan ekspansi ke sektor pembangkit listrik, Petrindo memperkuat posisinya dalam rantai nilai hilirisasi energi dan mineral, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah menuju industri rendah emisi dan penguatan kapasitas domestik di bidang energi terbarukan serta baterai kendaraan listrik.

Pemerintah terus memperkuat pondasi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Langkah ini tidak hanya bergantung pada kebijakan makroekonomi, tetapi juga pada upaya memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang merata terhadap layanan keuangan formal.

“Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan telah menjadi bagian integral dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, serta RPJPD Kabupaten/Kota 2025–2045 sebagai salah satu indikator utama pembangunan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rakornas TPAKD 2025 bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan Daerah” di Jakarta, Jumat (10/10).

"Peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mencerminkan capaian positif salah satu Asta Cita Presiden,” tambahnya.

Melalui sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat nyata dari kebijakan keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan capaian signifikan, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%. Angka ini menandakan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Namun, tantangan masih tersisa karena tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%, menyisakan kesenjangan sekitar 26,1 poin persentase yang perlu dijembatani melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program pun terus dijalankan untuk memperluas akses keuangan, baik berbasis konvensional maupun syariah. Salah satu program unggulan adalah Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah menjangkau 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 98% pelajar memiliki rekening pada tahun 2027.

Selain itu, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) juga menunjukkan hasil positif. Hingga kini, total penyaluran kedua program tersebut mencapai Rp46,71 triliun (K/PMR) dan Rp3,71 triliun (K/PSP) kepada 1,8 juta debitur. Capaian ini diharapkan semakin memperkuat perekonomian masyarakat dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Menko Airlangga juga mendorong TPAKD di seluruh daerah agar berperan aktif dalam mendukung agenda prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, serta kedaulatan pangan lewat Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat).

“Saya mengapresiasi atas telah selesai terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Saya berharap TPAKD seluruh Indonesia dapat turut serta menjadi kontributor nyata dalam memperjuangkan transformasi struktural secara menyeluruh untuk Indonesia Emas 2045,” pungkas Airlangga.