Kami menyambut dengan bangga hadirnya Arsjad Rasjid, Jacqueline Poh, dan Achmad Zaky yang lewat keunggulan di masing-masing bidang...

Jakarta (ANTARA) - Endeavor Indonesia, organisasi nirlaba bagian dari jaringan global Endeavor, menunjuk tiga tokoh untuk mengisi jajaran board member, salah satunya Arsjad Rasjid yang merupakan anggota Dewan Komisaris PT Indika Energy Tbk (INDY).

Selain Arsjad, organisasi ini juga menunjuk Jacqueline Poh (CEO JTC Corporation) dan Achmad Zaky (Founding Partner Init 6) untuk bergabung pada jajaran board member Endeavor Indonesia.

“Kami menyambut dengan bangga hadirnya Arsjad Rasjid, Jacqueline Poh, dan Achmad Zaky yang lewat keunggulan di masing-masing bidang siap membantu membuka peluang kolaborasi dan mendorong lahirnya entrepreneur berkelas dunia,” kata Managing Director Endeavor Indonesia Monika Rudijono dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.

Ketiga board member terbaru akan bergabung bersama 16 board lainnya, seperti Harun Hajadi (Managing Director Ciputra Group), Pandu Patria Sjahrir (Chief Investment Officer Danantara), Nick Nash (Managing Partner & Co-Founder Asia Partners), Jefrey Joe (Co-Founder & General Partner Alpha JWC Ventures), dan Alvin Sariaatmadja (President Director Emtek).

Board Endeavor Indonesia mewakili kelompok terkurasi dari para pemimpin bisnis dan wirausahawan lintas industri dan sektor yang berperan dalam membimbing misi serta pertumbuhan organisasi.

Menurut organisasi ini, kehadiran tiga board member baru semakin memperkuat komitmen untuk melahirkan lebih banyak wirausahawan dengan dampak tinggi (high-impact entrepreneurs)yang mampu memberikan dampak luas hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Arsjad sendiri memandang bahwa wirausahawan memegang peran penting dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

“Bersama Endeavor, saya berharap dapat berkontribusi bagi perkembangan kewirausahaan nasional agar memperkuat ekonomi sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di kawasan dan bagian dari rantai nilai global,” kata Arsjad.

Kehadiran Arsjad di jajaran board member Endeavor Indonesia diharapkan memperkuat misi organisasi dalam memperluas dampak wirausaha serta membangun iklim usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebelum menduduki jabatan sebagai Komisaris Indika Energy, sebelumnya Arsjad memimpin perusahaan sektor pertambangan itu sebagai Presiden Direktur selama 2007-2025.

Di bawah kepemimpinannya, Indika Energy mencatat transformasi besar dengan peningkatan aset hingga tujuh kali lipat, dari Rp2,78 triliun menjadi Rp18,28 triliun hanya dalam enam tahun.

Arsjad juga memimpin proses penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Indika Energy pada 2008 dan mendorong diversifikasi bisnis perusahaan dari batu bara ke sektor masa depan seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, logistik, teknologi, serta solusi berbasis alam.

Saat ini, ia juga menjabat sebagai Founder & Chairman Sriwijaya Capital, sebuah perusahaan private equity dengan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia dan Asia Tenggara.

Di luar kiprahnya di sektor korporasi, Arsjad aktif memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui perannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2025.

Ia juga berperan sebagai tuan rumah KTT B20 tahun 2022, Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) 2023, serta kini memegang posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif menjalankan program seperti Badan Ekraf for Startup (BEKUP) dan Badan Ekraf Scale-Up Champion (BSC) untuk membantu pengembangan perusahaan-perusahaan rintisan.

Program yang meliputi lokakarya dan pelatihan teknologi, bimbingan dalam penguatan model bisnis, serta fasilitasi untuk mengakses pendanaan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan rintisan menghadapi tantangan dalam membangun dan mengembangkan usaha.

"Talenta-talenta startup kita menghadapi tantangan secara marketing, regulasi, dan apa yang paling diperhatikan hari ini, fungsi pendanaan," kata Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Azhar Iskandar Zainal dalam acara Semesta AI Pitch Day 2025 di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Azhar mengatakan, para investor sekarang lebih selektif dalam menanamkan modal pada perusahaan rintisan dan menuntut model bisnis yang terukur.

Dia mengemukakan bahwa tanpa fondasi bisnis yang kuat, pemerintahan yang baik, dan produk yang cocok dengan pasar, perusahaan rintisan yang terkenal pun bisa gagal.

"Ini adalah bidang yang kita hadapi, potensi besar yang dihadapi oleh tantangan pendanaan yang tinggi, isu bisnis fundamental, dan rekomendasi pasar," katanya.

Guna membantu perusahaan rintisan, Kementerian Ekonomi Kreatif menjalankan Program BEKUP dan BSC.

Program BEKUP mencakup BEKUP Create yang ditujukan untuk mengembangkan bakat kreatif menjadi talenta unggul dan BEKUP Accelerate yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pendiri perusahaan rintisan. ​​​​​​​

Sedangkan BSC dijalankan untuk membantu perusahaan rintisan melangkah ke tataran global dengan memperkuat fondasi, meningkatkan inovasi, membangun koneksi global, dan membuka pasar yang lebih luas.

Menurut ​​​​​​​Azhar, BSC juga menjembatani perusahaan rintisan untuk menjalin hubungan dengan fasilitator yang memiliki reputasi baik.

"Kementerian Ekonomi Kreatif mengambil langkah untuk membangun sistem startup yang kuat. Namun, kami sadar bahwa kekuatan kita akan bertambah berkali lipat dengan bersinergi dan ini era mendatang adalah kolaborasi," katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Kami tetap optimistis bahwa target 350.000 unit rumah subsidi akan tercapai.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 20 Oktober mencapai 203.439 unit rumah atau senilai Rp25,24 triliun.

“Kami tetap optimistis bahwa target 350.000 unit rumah subsidi akan tercapai. Kami melihat adanya tren positif pencapaian penyaluran KPR FLPP yang diikuti dengan berbagai usaha yang telah kami lakukan,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, ujar Heru, capaian penyaluran FLPP yang dilakukan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga saat ini adalah sebanyak 858.739 unit rumah senilai Rp101,3 triliun.

Sedangkan untuk performa penyaluran FLPP BP Tapera di tahun 2025 secara tahunan (year on year), terdapat kenaikan sebesar 22,63 persen, yaitu periode tanggal 1 Januari 2024 hingga 20 Oktober 2024 sebesar 165.880 unit rumah dengan 1 Januari 2025 hingga 20 Oktober 2025 sebesar 203.439 unit rumah.

BP Tapera tetap fokus menuntaskan target penyaluran KPR FLPP Sejahtera untuk 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun 2025.

Heru menyampaikan, dalam rangka mendorong capaian ini, sejumlah upaya telah dilakukan BP Tapera, baik dari sisi demand (permintaan), dan supply (pasokan) yang didukung penguatan tata kelola dan manajemen risiko.

Untuk permintaan, BP Tapera telah menambah bank penyalur baru, yakni Bank Nobu dan Bank Artha Graha, sehingga total kini ada 41 Bank Penyalur. BP Tapera juga memperkuat kerjasama mitra strategis.

“Kami juga mendorong pengembang melakukan akselerasi pembangunan rumah subsidi, memberikan rating pengembang berdasarkan penilaian masyarakatnya berpenghasilan rendah (MBR),” kata Heru.

Upaya BP Tapera didukung Tata Kelola & Manajemen Risiko, yakni memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterhunian semester I dengan sampel 29.966 rumah dan tingkat keterhunian 92 persen atau 27.751 rumah dihuni, serta monitoring kinerja Bank Penyalur.

Terakhir, transparansi melalui digitalisasi proses pembiayaan dan penguatan prosedur dan budaya risiko program.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan akses lahan yang adil bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan kebijakan reforma agraria menjadi pilar utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kemenhut Agus Budi Santosa dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan komitmen pemerintah itu diwujudkan melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan akses lahan yang adil bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan Indonesia,” kata Agus.

Ia melanjutkan, program PPTPKH hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Dengan landasan hukum kuat seperti PP Nomor 23 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023, pemerintah memastikan bahwa reforma agraria di sektor kehutanan tidak hanya sekadar redistribusi lahan, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan konservasi sumber daya alam.

Agus menambahkan, sejak tahun 2016 sampai dengan Oktober 2025, pelaksanaan PPTPKH dan TORA menunjukkan capaian signifikan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, realisasi penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan telah mencapai 3,04 juta hektare, atau 73 persen dari target nasional (4,1 juta hektare).

“Dari jumlah tersebut, sekitar 1,58 juta hektare merupakan penyelesaian untuk permukiman, kawasan transmigrasi, fasilitas sosial dan umum, serta lahan garapan masyarakat yang telah lama diusahakan,” ujar dia.

Salah satu capaian dalam pelaksanaan PPTPKH adalah terbitnya 224 Surat Keputusan (SK) Biru dengan total luas 373.979 hektare. Melalui SK ini, lebih dari 280 ribu bidang tanah kini memiliki legalitas formal.

“Program ini membawa dampak nyata pada berbagai aspek kehidupan. Secara sosial, PPTPKH berhasil menurunkan intensitas konflik agraria dan mengubah wilayah rawan sengketa menjadi desa produktif yang berdaya,” kata Agus.

“Secara ekonomi, lebih dari 200 ribu keluarga telah menerima manfaat langsung berupa kepastian hukum atas tanah yang mereka garap, yang kemudian menjadi modal untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan terutama komoditas jagung, kopi, dan karet,” katanya pula.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Palembang (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menegaskan kembali kepada seluruh pelanggan mengenai larangan merokok, baik di area stasiun maupun di atas kereta api, seiring meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api dan untuk tetap menjaga budaya tertib, bersih, dan juga menjaga kesehatan Bersama.

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Selasa, mengatakan kesadaran pelanggan dalam mentaati peraturan sangat berperan dalam kelancaran operasional kereta api, terlebih ketika jumlah penumpang meningkat. KAI secara konsisten menerapkan kebijakan bebas asap rokok di seluruh stasiun maupun saat perjalanan di dalam kereta.

“Kebijakan ini bukan hanya aturan dari PT KAI, namun juga bagian dari regulasi pemerintah yang harus ditaati demi terciptanya lingkungan perjalanan yang sehat dan nyaman,” katanya.

Kebijakan bebas asap rokok di transportasi kereta api merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain, Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 29 Tahun 2014 tentang Larangan Merokok di Angkutan Umum, termasuk kereta api. Kemudian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan sehat dan bebas asap rokok.

Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Serta, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api, yang mewajibkan sarana perkeretaapian sebagai ruang bebas asap rokok demi kenyamanan pelanggan.

Dengan aturan regulasi tersebut, kami berharap tidak ada pelanggaran terhadap pelanggan kereta api, terlebih jika pelanggan kedapatan merokok di dalam kereta api, baik di toilet, di bordes, maupun di pintu kereta akan diturunkan oleh petugas di stasiun berikutnya.

“KAI berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dan kesehatan pelanggan. Oleh karena itu, kami harap seluruh pelanggan dapat bekerja sama untuk tidak merokok di stasiun maupun kereta api. Merokoklah di tempat yang telah disediakan, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan” jelasnya.

PT KAI Divre III Palembang mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menciptakan suasana perjalanan yang aman, nyaman, dan sehat.

"Dengan kepatuhan terhadap aturan larangan merokok, setiap pelanggan turut berkontribusi dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang sehat dan lebih baik,” kata Aida.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kolaborasi Indonesia-Swiss diharapkan menghasilkan pendekatan inovatif dalam pengembangan SDM dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Konfederasi Swiss memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan "The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland", Selasa.

“Kolaborasi Indonesia-Swiss diharapkan menghasilkan pendekatan inovatif dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengatakan, forum ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman kerja sama ketenagakerjaan (memorandum of understanding/MoU on cooperation on labour and employment issues) yang ditandatangani antara Kemnaker RI dan Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi Swiss (SECO) pada 18 Juni 2019, di Jenewa, dan telah diperpanjang hingga tahun 2029.

Kegiatan secara daring ini turut melibatkan unsur tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari kedua negara sebagai wadah dialog sosial yang konstruktif dan berkelanjutan dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan.

Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kemnaker, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI-AGN).

Sementara delegasi Swiss diwakili oleh SECO, Konfederasi Pengusaha Swiss, dan Konfederasi Serikat Buruh Swiss.

Dalam forum ini dibahas empat isu utama. Pertama, Public Employment Services (PES) yang mengarah pada peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas, pekerja muda, dan tenaga kerja lanjut usia.

“Indonesia memaparkan upaya digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui platform SIAPKerja serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 31 provinsi,” ujar Cris.

Kedua, Future of Work yang membahas strategi upskilling dan reskilling tenaga kerja dalam menghadapi perubahan industri akibat digitalisasi, otomatisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

Indonesia menekankan kebijakan Triple Skilling (Skilling, Reskilling, Upskilling) melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan program magang nasional.

Ketiga, Renewable Energy Skills Development (RESD). Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama pelatihan dan sertifikasi di sektor energi terbarukan sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).

Terakhir, ILO Employment Ecosystem and Platform Economy Issues, menekankan koordinasi kebijakan ketenagakerjaan di tengah perubahan lingkungan multilateral serta peningkatan perlindungan bagi pekerja di ekonomi berbasis platform digital.

Head of Labour Directorate SECO Jerome Cosandey menegaskan pentingnya dialog sosial tripartit dalam menghadapi dinamika pasar kerja global, dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo menyebut pentingnya pengembangan inovasi yang relevan bagi perusahaan agar bisa mendorong daya saing produk-produk hilir berbasis kelapa sawit serta komoditas perkebunan.

Direktur Strategi dan Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai tantangan utama ke depan adalah memperkuat jalur pemasaran dan branding agar produk-produk tersebut bisa bersaing di segmen premium.

"Ritel memberikan nilai tambah, tapi juga memerlukan strategi matang. Kami terus berbenah dengan dukungan dari grup PTPN dan BUMN lain agar bisnis ritel ini dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan," ujar Ugun.

Selain itu, ia juga menyoroti peluang dalam memperluas pasar produk hilir. Salah satunya adalah dengan mengikuti ajang pameran dagang internasional seperti Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang digelar di Tangerang, Banten, pekan lalu.

Adapun produk yang dipamerkan PalmCo di TEI tersebut antara lain minyak goreng merek NusaKita, Salvaco, dan INL, serta teh Tobasari, Royal Aro, Kayu Aro, dan Butong, termasuk kopi Arabika Royal Aro dan minyak makan merah hasil binaan koperasi di Deli Serdang.

"Kami bangga produk teh dan kopi kami yang memiliki nilai historis dan cita rasa unik kini bisa diperkenalkan secara lebih luas. Produk seperti Kayu Aro bahkan pernah menjadi favorit keluarga kerajaan Inggris. Kini, kami berupaya mengenalkan kisah dan mutu produk itu kepada pasar modern yang semakin kompetitif," kata Ugun.

TEI 2025 diikuti lebih dari 1.600 perusahaan dari dalam dan luar negeri dengan 34.550 pengunjung dari 131 negara, termasuk 8.000 buyer internasional.

Ajang ini pun ditutup dengan capaian transaksi tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 22,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp376,2 triliun.

Produk kelapa sawit dan turunannya memberikan kontribusi signifikan sebesar 2,3 miliar dolar AS dalam total nilai transaksi tersebut.

Direktur Utama PalmCo Jatmiko K Santosa menyampaikan bahwa keberhasilan perusahaan dalam pameran ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan pasar terhadap kualitas dan keberlanjutan produk Indonesia.

"TEI menjadi wadah untuk menunjukkan bahwa industri sawit kini bertransformasi, tidak hanya berbicara soal volume, tetapi nilai tambah dan keberlanjutan yang kami terapkan di seluruh rantai bisnis," ujar Jatmiko.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) mencatat, laju deforestasi dunia menunjukkan tren perlambatan dalam satu dekade terakhir berdasarkan laporan Global Forest Resources Assessment (FRA) 2025.

Laporan yang diterbitkan setiap lima tahun itu menunjukkan bahwa luas hutan dunia kini mencapai 4,14 miliar hektare (ha), atau sekitar sepertiga dari total daratan bumi. Laju deforestasi menurun dari 17,6 juta ha per tahun pada periode 1990-2000 menjadi 10,9 juta hektare per tahun pada periode 2015-2025.

"Perkiraan laju deforestasi adalah sebesar 10,9 juta ha per tahun pada tahun 2015-2025, menurun dari 13,6 juta ha per tahun pada tahun 2000-2015 dan 17,6 juta ha per tahun pada tahun 1990-2000. Laju perluasan hutan melambat dari 9,88 juta ha per tahun pada tahun 2000-2015 menjadi 6,78 juta ha per tahun dalam dekade hingga tahun 2025," tulis laporan tersebut, Jakarta, Selasa.

Laporan FRA 2025 diluncurkan bersamaan dengan Global Forest Observations Initiative (GFOI) Plenary 2025 pada 21 Oktober 2025 di Bali, yang menjadi ajang pertemuan global para pengambil kebijakan, donor, dan praktisi kehutanan.

Selain mencatat penurunan laju kehilangan hutan (deforestasi), laporan FAO juga menyoroti lebih dari setengah kawasan hutan dunia kini berada dalam rencana pengelolaan jangka panjang, serta sekitar seperlima hutan dunia telah masuk kawasan lindung secara hukum.

Namun demikian, salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mengingatkan bahwa ancaman terhadap ekosistem hutan masih besar.

Hutan di dunia masih hilang hampir 11 juta ha per tahun, yang menunjukkan bahwa upaya konservasi dan kebijakan pengelolaan hutan masih perlu ditingkatkan.

Perlambatan deforestasi juga diimbangi dengan penurunan laju perluasan hutan. Penanaman kembali dan ekspansi hutan baru kini berjalan lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya, dari 9,88 juta ha per tahun (2000-2015) menjadi hanya 6,78 juta ha per tahun pada dekade terakhir.

Selain itu, gangguan terhadap hutan akibat kebakaran, hama, penyakit, serta dampak perubahan iklim juga terus menjadi tantangan serius bagi kesehatan dan fungsi ekologis hutan. Gangguan-gangguan tersebut mengancam keanekaragaman hayati dan peran hutan sebagai penyerap karbon.

FAO menyoroti pentingnya menghubungkan pengelolaan hutan dengan tujuan global seperti keanekaragaman hayati, mitigasi iklim, dan penggunaan lahan berkelanjutan. Maka dari itu, data kehutanan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan lintas sektor agar manfaatnya lebih luas.

Lebih lanjut, melalui risetnya, FAO mencatat bahwa Indonesia termasuk dalam lima negara dengan area hutan primer terbesar di dunia, bersama Rusia, Brasil, Kanada, dan Republik Demokratik Kongo. Kelima negara itu menyumbang sekitar 75 persen dari total hutan primer global.

Direktur Divisi Kehutanan FAO Zhimin Wu dalam konferensi pers via Zoom di Jakarta, Selasa, menerangkan proses pengumpulan data Global Forest Resources Assessment (FRA) 2025 dilakukan secara inklusif dan dipimpin oleh negara masing-masing.

"Jadi ini bukan data yang FAO kumpulkan sendiri. Ini adalah data yang kami kumpulkan melalui 200 koresponden nasional dari 194 negara dan kawasan," ujar Zhimin Wu.

Sementara untuk negara yang belum menyampaikan data, FAO melakukan studi kasus guna melengkapi basis data global tersebut.

"Kami juga telah melakukan penelitian studi kasus untuk 42 negara dan kawasan lain yang belum memiliki data nasional. Saya pikir proses ini adalah proses yang inklusif, partisipatif, dan country-driven process," tambahnya.

Melalui laporan serta konferensi Global Forest Observations Initiative (GFOI) Plenary 2025, Zhimin Wu berharap pemerintah masing-masing negara dapat memanfaatkan hasil data ilmiah tersebut sebagai dasar dalam merancang kebijakan dan memperbaiki tata kelola hutan nasional.

"Ini juga penting kegunaannya bagaimana masing-masing negara bisa menggunakan data berdasarkan sains untuk memperbaiki kebijakan, kemudian memperbaiki pengelolaan hutannya di negara-negara masing-masing," kata dia.

Adapun Global Forest Observations Initiative (GFOI) Plenary 2025 digelar di Bali, Indonesia, serta dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober 2025.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Seluruh Indonesia, di mana yang agro climate-nya cocok.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berencana menanam singkong pada lahan seluas 1 juta hektare (ha) untuk mendukung mandatori campuran etanol 10 persen terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan singkong merupakan salah satu bahan baku untuk memproduksi etanol. Selain singkong, jagung dan tebu juga merupakan sumber dari etanol.

"Lahannya yang 1 juta hektare itu, perintah Bapak Presiden," ujar Amran, di Jakarta, Selasa.

Ia menyebut rencana cetak tanam singkong akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, Amran belum bisa membocorkan lokasi lahan tersebut lantaran perlu berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Menurut Amran, pemerintah masih menunggu laporan daerah mana yang paling cocok untuk ditanami singkong.

"Seluruh Indonesia, di mana yang agro climate-nya cocok," ujarnya lagi.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen untuk bahan bakar minyak (BBM), dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

Dengan demikian, Indonesia akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk membuat BBM yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menggandeng industri otomotif untuk menguji kecocokan penerapan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol sebesar 10 persen di Indonesia yang beriklim tropis.

Pengujian terhadap mesin tersebut juga nantinya akan mempertimbangkan kekhawatiran masyarakat, seperti etanol yang dinilai tidak cocok untuk iklim tropis dan sifatnya yang korosif saat terjadi kontak dengan material tertentu seperti karet.

Pengimplementasian etanol juga direncanakan untuk diterapkan pada 2-3 tahun ke depan, sehingga memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan pemutakhiran.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jadi di Kementerian Ketenagakerjaan, walaupun saya baru tapi saya mengamati beberapa hal yang positif yang saya lihat.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkapkan terdapat sejumlah aspek positif di bidang ketenagakerjaan selama setahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi di Kementerian Ketenagakerjaan, walaupun saya baru tapi saya mengamati beberapa hal yang positif yang saya lihat," ujar Afriansyah Noor atau disapa Ferry, di Jakarta, Selasa.

Sejumlah hal positif itu, menurut dia, pertama soal magang nasional dengan Presiden Prabowo memberikan perintah kepada kementerian untuk merekrut lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi, dan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan dengan dibiayai oleh negara selama 6 bulan sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota.

Kemudian juga pelatihan vokasi yang Kementerian Ketenagakerjaan targetkan sekitar 60 ribu peserta di hampir seluruh balai-balai pelatihan yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan.

"Jadi ini terus kita lakukan perbaikan-perbaikan, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan memang lebih fokus kepada vokasional. Jadi pelatihan-pelatihan yang bersifat untuk penciptaan skill yang dipunyai oleh masyarakat kita," kata Ferry.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pemerintahan selama setahun terakhir tidak lepas dari kerja kolektif para menteri yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda.

Prabowo mengatakan kabinetnya diisi beragam menteri dan wakil menteri, baik yang tergabung dalam koalisi pendukung pada era pilpres maupun yang sebelumnya berada di luar koalisi.

Presiden menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran kabinet yang telah bekerja keras, disiplin, dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas negara.

Kepala Negara menggunakan perumpamaan tim sepak bola untuk menggambarkan dinamika kerja di kabinet.

Prabowo memosisikan dirinya sebagai pelatih yang mengatur strategi dan menempatkan para menteri sesuai kebutuhan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Mamuju, Sulbar (ANTARA) - Sebanyak 115 peserta dari 600 pendaftar program Magang Nasional 2025 di Provinsi Sulawesi Barat telah dinyatakan lulus dan sebagian di antaranya mulai menjalani pemagangan di sejumlah perusahaan.

"Beberapa peserta di antaranya sudah mulai menjalankan program pemagangan di sejumlah perusahaan di Sulbar," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri di Mamuju, Sulbar, Selasa.

Saat ini, kata Farid, masih terdapat 38 kuota yang belum terisi dikarenakan beberapa perusahaan tidak mendapatkan calon peserta magang yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan minimal yang ditentukan oleh perusahaan selaku penyelenggara magang.

"Untuk itu, dengan pertimbangan bahwa masih ada perusahaan yang belum menyelesaikan seleksi peserta, maka proses seleksi masih terus berlanjut dan pengumuman akhir pada 22 Oktober 2205," jelasnya.

Program Magang Nasional itu, kata Farid, memberi manfaat besar bagi daerah.

Program tersebut, menurut dia, tidak hanya membuka kesempatan bagi lulusan sarjana dan diploma untuk memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan mitra dan perekonomian daerah.

"Serta, menjadi langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja muda yang kompeten, produktif dan siap bersaing di dunia kerja," ujar Farid.

Program Magang Nasional itu juga, lanjutnya, selaras dengan Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Program ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Lulusan perguruan tinggi bisa langsung mengenal dunia kerja profesional, sementara perusahaan mendapat kesempatan membina calon tenaga kerja potensial," terang Farid.

Bagi peserta lulusan sarjana dan diploma program Magang Nasional, kata dia, menjadi sarana untuk mengasah keterampilan kerja dan memahami budaya profesional di berbagai sektor usaha, mulai dari industri, perbankan, media hingga UMKM.

Peserta juga mendapatkan uang saku sesuai UMK, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan profesional serta sertifikat resmi setelah menyelesaikan masa magang.

"Dengan bekal tersebut, para peserta diharapkan lebih siap memasuki dunia kerja dan memiliki nilai tambah ketika melamar pekerjaan di kemudian hari," katanya.

Sementara, bagi perusahaan mitra, program magang itu memberi peluang untuk menjaring sumber daya manusia potensial sejak dini.

"Melalui proses magang, perusahaan dapat mengenal kemampuan calon tenaga kerja secara langsung, sekaligus berkontribusi dalam peningkatan kompetensi generasi muda," ujar Farid.

Selain itu, tambahnya, keterlibatan perusahaan dalam program itu memperkuat kolaborasi antara sektor industri dan pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional.

Secara lebih luas, menurut Farid, pelaksanaan program Magang Nasional juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Dengan meningkatnya ketrampilan tenaga kerja muda, produktivitas sektor usaha di daerah pun ikut terdorong. Selain itu, program ini membantu mengurangi angka pengangguran terdidik dan mendorong tumbuhnya iklim ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan," jelas Farid.

Pewarta: Amirullah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah menargetkan cetak sawah seluas 400 ribu hektar dengan anggaran sebesar Rp10 triliun pada 2026.

Ia mengatakan lokasi cetak sawah tersebut akan tersebar di beberapa daerah Indonesia, termasuk lahan yang akan menjadi lokasi food estate.

"Di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Anggarannya kurang lebih Rp10 triliun," kata Amran di Jakarta, Selasa.

Tahun ini, pemerintah telah menetapkan luasan cetak sawah sebesar 225 ribu hektar. Program ini akan dilanjutkan dengan cetak sawah selanjutnya untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah akan mempercepat pembangunan sawah baru di daerah-daerah yang selama ini mengalami lonjakan harga akibat keterbatasan produksi dan tingginya biaya logistik.

Presiden Prabowo Subianto adalah mendorong swasembada pangan di seluruh pulau, tidak hanya beras, tetapi juga minyak goreng, protein, dan komoditas lainnya, sehingga wilayah tersebut menjadi mandiri dan tidak terbebani biaya angkut.

Pada Senin (29/9), Prabowo mengatakan akan memperluas program cetak sawah baru mencapai 480 ribu hektare. Saat ini, cetak sawah yang telah berhasil mencapai 280 ribu hektare yang berdampak pada peningkatan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah.

Berdasarkan catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan peningkatan produksi beras total sebesar 14,49 persen pada Januari-Juli 2025, yakni mencapai 21,76 juta ton, dengan rekor tertinggi 13,95 juta ton pada Januari-April 2025.

Di sisi lain, produksi beras yang tinggi tersebut membuat Bulog kekurangan gudang penyimpanan. Oleh karenanya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun agar Bulog dapat membangun 100 gudang baru.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025