RENCANA redenominasi rupiah kembali mengemuka. Pemangkasan nol pada mata uang mungkin terlihat teknis, tetapi dampaknya jauh lebih dalam: ia menyentuh kepastian hukum seluruh transaksi yang berlangsung di Indonesia.

Di era ketika jutaan kontrak perbankan, perjanjian kredit, hingga transaksi digital memakai rupiah sebagai basis nominal, pertanyaan utamanya bukan sekadar “berapa nol yang hilang”, melainkan apakah negara siap menjamin kejelasan nilai kontrak setelah redenominasi diterapkan.

Redenominasi bukan kebijakan baru. Wacana ini sudah muncul sejak satu dekade lalu. Namun dalam konteks saat ini, ketika digitalisasi transaksi makin dominan maka kesiapan hukum dan teknis menjadi lebih krusial daripada sebelumnya.

Redenominasi Bukan Soal Estetika Mata Uang

Redenominasi adalah penyederhanaan nominal tanpa mengubah nilai. Seribu rupiah menjadi satu rupiah baru, tetapi daya beli sama. Kebijakan ini memiliki dasar hukum dalam UU Mata Uang, yang dipertegas lagi dalam UU PPSK 2023 bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran sah di Indonesia.

Namun persoalannya bukan soal legalitas kebijakan, melainkan bagaimana memastikan nilai transaksi tetap konsisten. Indonesia memiliki jutaan perjanjian yang menyebut nominal secara eksplisit. Pasal 1338 KUH Perdata mewajibkan kontrak dihormati sebagaimana tertulis—artinya, perubahan nominal sekecil apa pun harus diatur dengan sangat jelas agar tidak menimbulkan sengketa.

Jika mekanisme transisinya tidak diatur secara detail, redenominasi dapat menciptakan “ruang tafsir” yang membahayakan stabilitas transaksi.

Perbankan: Lokasi Risiko Terbesar

Perbankan adalah sektor yang paling sensitif terhadap redenominasi. Di sana terdapat jutaan nominal sensitif: tabungan, deposito, cicilan KPR, kredit kendaraan, hingga pinjaman UMKM. Perubahan nominal memiliki implikasi pada:

1. sistem akuntansi bank,
2. laporan keuangan,
3. aplikasi mobile banking,
4. transaksi digital,
5. bahkan limit harian transfer.

Sekecil apa pun kesalahan konversi, dapat memicu kebingungan publik. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa masa transisi harus panjang; uang lama dan baru beredar bersama, sementara sistem perbankan melakukan penyesuaian bertahap.

Belajar dari Negara Lain

Turki dan Korea Selatan adalah contoh paling relevan. Turki memotong enam nol pada 2005 dengan masa transisi yang cukup panjang, komunikasi publik yang intens, dan penyesuaian kontrak secara otomatis. Korea Selatan mengatur redenominasi secara administrasi—pelan, bertahap, dan tanpa perubahan mendadak.

Pelajaran terpenting adalah bahwa kejelasan hukum adalah syarat utama, bukan tambahan. Tanpa itu, redenominasi dapat mengganggu kepercayaan publik, terutama terhadap perbankan.

Kontrak Tidak Boleh Menimbulkan Tafsir

Kontrak bisnis dan perjanjian kredit harus menyesuaikan nominal baru secara otomatis melalui regulasi transisi. Indonesia tidak boleh membiarkan pelaku usaha menafsirkan sendiri. Bila ada dua interpretasi—misalnya antara kreditur dan debitur—maka sengketa akan muncul.

Pada skala sistem keuangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, pemerintah dan BI perlu memastikan:

1. adakah aturan otomatis yang menyesuaikan semua kontrak ke nilai baru?
2. adakah pedoman tunggal untuk konversi nominal dalam akuntansi publik dan privat?
3. adakah masa transisi yang cukup bagi lembaga keuangan?

Inilah titik kritis yang sering terlupakan dalam perdebatan publik.

Administrasi Publik Harus Menjadi Garda Depan

Redenominasi bukan hanya soal uang kertas dan koin. Ia menyentuh seluruh administrasi negara: APBN, APBD, gaji pegawai, transaksi BUMN, belanja pemerintah daerah, dan sistem pengadaan barang/jasa. Setiap kode akun, setiap kontrak pengadaan, setiap laporan belanja harus menyesuaikan nominal baru.

Jika administrasi publik tidak disiapkan secara konsisten, perbedaan pencatatan dapat terjadi antara kementerian, bank, dan pelaku usaha. Ketidaksinkronan ini dapat menciptakan kerumitan birokrasi dan ketidakpastian hukum.

Redenominasi Perlu Keberanian, tetapi Juga Kehati-hatian

Redenominasi dapat memberikan keuntungan jangka panjang: efisiensi pencatatan keuangan, peningkatan estetika mata uang, dan penyederhanaan transaksi. Namun manfaat ini hanya dapat dirasakan jika negara mengutamakan kepastian hukum dan kejelasan mekanisme transisi.

Pada akhirnya, redenominasi bukan ujian bagi kekuatan rupiah, tetapi ujian bagi kekuatan sistem hukum Indonesia dalam memastikan tidak ada satu pun warga negara yang dirugikan akibat perubahan nominal.

Rupiah bukan sekadar angka. Ia adalah simbol kepercayaan. Jika redenominasi ingin berhasil, maka kepercayaan itu harus dijaga melalui regulasi yang jelas, persiapan administratif yang matang, dan komunikasi publik yang konsisten. Tanpa itu, pemangkasan nol dapat menimbulkan kebingungan yang jauh lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat terkait kerja sama tarif tengah memasuki tahap akhir.

Menurut dia, hampir seluruh aspek perpajakan telah dibahas dan saat ini kedua negara tinggal memfinalisasi penyusunan legal drafting.

"Sebetulnya hampir semua teks legal sudah kita bahas, jadi kita juga sudah kirim dengan Amerika tinggal finalisasi legal draftingnya. Targetnya tahun ini," Katanya dalam US-Indonesia Investment Summit di Jakarta Senin (17/11/2025).

Airlangga menargetkan kesepakatan tersebut dapat diselesaikan tahun ini.menko Ia menyebutkan bahwa prosesnya berjalan baik dan tinggal menunggu tahap penandatanganan.

Terkait kemungkinan protes dari negara lain, termasuk Inggris, Airlangga memastikan tidak ada keberatan yang disampaikan. Ia menilai hal itu wajar, mengingat setiap negara ingin mendapatkan fasilitas serupa jika Indonesia memberikan keuntungan kepada satu mitra dagang.

“Tidak ada protes. Saya sudah bicara. Tapi tentu kalau kita memberikan fasilitas ke satu negara, negara lain juga kepingin. Itu normal saja,” jelasnya.

Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia tetap memiliki berbagai payung kerja sama perdagangan dengan negara lain, seperti CEPA dengan Kanada, Eropa, hingga China. Karena itu, menurut dia, dinamika tersebut dapat dikelola secara normal dalam kerangka hubungan dagang.

Ia juga memastikan bahwa sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi Amerika Serikat akan memperoleh tarif 0 persen dalam kesepakatan tersebut. Komoditas itu meliputi crude palm oil (CPO), karet, teh, kopi, dan produk karet lainnya.

Sementara itu, pembahasan mengenai tarif untuk tekstil dan sepatu disebut masih berlangsung.

“Masih dalam pembicaraan,” ujar Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah memasuki tahap akhir, termasuk rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang memberi ruang bagi PT Pertamina (Persero) membeli energi langsung dari perusahaan AS tanpa proses tender.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan rancangan Perpres tersebut menjadi bagian dari kesepakatan tarif resiprokal yang tengah difinalisasi kedua negara.

“Dan saat ini kami sedang membuat Peraturan Presiden yang mengizinkan Pertamina membeli langsung tanpa tender atau bidding dari perusahaan AS,” ujar Airlangga dalam US–Indonesia Investment Summit di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Airlangga menambahkan, penerbitan Perpres hanya berlaku untuk pembelian dari perusahaan AS dan masih menunggu penyelesaian legal drafting dalam negosiasi tarif resiprokal. Ia menegaskan mekanisme pembelian nantinya tidak melalui tender.

Menurutnya, hampir seluruh aspek perpajakan dalam negosiasi dagang sudah dibahas. Kini, kedua pihak sedang menyelesaikan tahap akhir penyelarasan dokumen.

“Sebetulnya hampir semua tax sudah kita bahas, jadi kita juga sudah kirim dengan Amerika. Tinggal finalisasi legal drafting-nya. Targetnya tahun ini,” jelasnya.

Airlangga juga memaparkan sejumlah komoditas Indonesia yang berpeluang memperoleh tarif nol persen di pasar AS, khususnya produk yang tidak diproduksi di negara tersebut. Beberapa di antaranya adalah CPO, karet, teh, kopi, serta produk turunan karet.

Sementara itu, pembahasan mengenai komoditas tekstil dan sepatu disebut masih berlanjut.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Indo Premier Sekuritas memproyeksikan pelaku pasar akan kembali memburu saham-saham sensitif suku bunga pada pekan ini, terutama pada sektor perbankan, infrastruktur, dan properti.

Proyeksi ini muncul setelah sektor infrastruktur dan properti menjadi penopang utama penguatan IHSG pekan lalu, masing-masing naik 6,92 persen dan 5,35 persen.

“Lonjakan tersebut mencerminkan keyakinan investor bahwa Bank Indonesia berpeluang kembali memangkas suku bunga acuan pada 19 November mendatang,” ujar Retail Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, Indri Liftiany Travelin Yunus, dalam analisanya, Senin (17/11/2025).

Sepanjang pekan lalu, IHSG sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) di 8.478, sebelum akhirnya melemah dan ditutup di level 8.370.

Investor asing mencatat net sell sebesar Rp 332 miliar.

Tercatat enam sektor menguat, sementara sektor lainnya melemah terbatas, dengan infrastruktur dan properti menjadi motor penggerak utama indeks.

Indri menjelaskan pergerakan IHSG pada periode 10-14 November 2025 dipengaruhi beberapa sentimen eksternal.

Di antaranya, pelemahan di Bursa Wall Street akibat koreksi saham teknologi dan AI yang dinilai sudah berada pada valuasi tinggi.

Selain itu, berakhirnya government shutdown di Amerika Serikat membuat rilis data ekonomi kembali normal, sementara komentar hawkish dari The Fed menahan ekspektasi pemangkasan suku bunga.

Untuk pekan ini, Indri meyakini pelaku pasar akan berspekulasi dengan mengincar sektor-sektor sensitif suku bunga seperti perbankan, infrastruktur, dan properti.

Ia menilai pelaku pasar juga berpotensi memanfaatkan momentum dari aksi korporasi sejumlah emiten.

Ia menilai IHSG akan bergerak bervariatif namun cenderung menguat dalam rentang support 8.325 hingga resistance 8.500.

Penguatan IHSG pekan ini didorong sejumlah sentimen data yang akan dirilis dalam beberapa hari ke depan, seperti FOMC Minutes The Fed (19/11/2025), S&P Global Composite PMI Flash AS untuk November (21/11/2025) yang diperkirakan turun tipis ke 53,8 dari 54,6, serta serangkaian data ketenagakerjaan AS yang akan dirilis pada 20 November.

Selain itu, investor menantikan keputusan suku bunga Bank Indonesia pada 19 November, yang diproyeksikan turun sebesar 25 basis poin.

Merespons dinamika pasar ini, IPOT merekomendasikan strategi investasi pada saham-saham sensitif suku bunga dan aksi korporasi dengan booster modal serta instrumen obligasi.

1. Buy BRPT (Current Price: 3.780, Entry: 3.780, Target Price: 4.250 (+12,4 persen), Stop Loss: < 3.610 (-4,5 persen) dan Risk to Reward Ratio = 1:2,8). Saat ini, BRPT masih mampu bertahan di atas garis EMA 5 dan dalam sepekan, asing telah mengoleksi BRPT sebesar 56,4 miliar.

2. Buy CPIN (Current Price: 1.005, Entry: 1.005, Target Price: 1.100 (+9,5 persen), Stop Loss: < 970 (-3,5 persen) dan Risk to Reward Ratio = 1:2,7). Emiten ini terkerek sentimen positif dari Danantara yang menggelontorkan investasi senilai Rp20 triliun untuk proyek peternakan ayam dan telur, dan CPIN sendiri saat ini positif reversal trend diiringi dengan volume spike sehingga layak untuk dibeli.

3. Buy on Pullback INET (Current Price: 510, Entry: 494-500, Target Price: 535 (+8,3 persen), Stop Loss: < 478 (-3,2 persen) dan Risk to Reward Ratio = 1:2,6). Emiten ini menarik karena proses akuisisi INET dengan PADA masih terus berlanjut dan candlestick-nya membentuk marubozu dengan volume tinggi.

4. Buy Obligasi FR0100. Dengan adanya proyeksi pemangkasan suku bunga, harga obligasi berkesempatan mengalami kenaikan harga dan IPOT menilai kondisi saat ini harga obligasi sudah priced in. Oleh sebab itu, IPOT merekomendasikan obligasi pemerintah seri FR0100 untuk dikoleksi, mengingat harganya yang masih menarik dibandingkan seri bertenor 10 tahun lainnya.

Disclaimer: Artikel ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua rekomendasi dan analisis saham berasal dari analis sekuritas yang bersangkutan, dan Kompas.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor. Pastikan untuk melakukan riset menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memastikan bahwa integrasi basis data antar-kementerian dan lembaga telah diterapkan dalam layanan kepabeanan dan cukai.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan bahwa integrasi data di lingkungan Bea Cukai sudah berjalan melalui pemanfaatan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW).

“Di Bea Cukai, integrasi data dengan kementerian dan lembaga lain sudah berjalan, khususnya dalam konteks pelayanan ekspor dan impor. Seluruh proses ini difasilitasi melalui LNSW yang mengelola SINSW,” ujar Nirwala dalam keterangannya yang dilansir pada Minggu (16/11/2025).

Sistem single profile merupakan penyatuan sistem dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tujuannya agar sistem administrasi perpajakan lebih efisien, akurat, dan terintegrasi antar instansi.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan berencana menerapkan penggunaan sistem single profile pada tahun depan.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 tahun 2025 mengenai Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029.

Ia menjelaskan bahwa melalui SINSW, sistem Bea Cukai terhubung secara langsung dengan berbagai K/L teknis yang menerbitkan izin ekspor dan impor.

Ketika pelaku usaha mengajukan dokumen kepabeanan, sistem otomatis melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perizinan dari instansi terkait serta kesesuaian dokumen dengan ketentuan.

“Artinya, setiap kali pelaku usaha mengajukan dokumen kepabeanan, sistem secara otomatis akan memeriksa apakah perizinan dari instansi terkait telah terpenuhi, dan apakah dokumen yang diajukan sudah sesuai ketentuan,” jelasnya.

Menurut Nirwala, integrasi ini membuat proses pelayanan dan pengawasan menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat.

Hal tersebut sekaligus membantu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa.

Dengan demikian, DJBC menegaskan bahwa arah kebijakan integrasi data sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemenkeu sudah diimplementasikan dan menjadi fondasi penting dalam penguatan sistem pengawasan serta pelayanan kepabeanan dan cukai.

JAKARTA, KOMPAS.com – Laporan terbaru World Gold Council (WGC) bertajuk “Gold for the Nation: Strengthening the Financial Resilience of Indonesians” mengungkap bahwa emas menjadi instrumen pilihan investor Indonesia untuk membangun ketahanan finansial dan menyisihkan dana darurat.

Studi terhadap 2.000 investor Indonesia lintas usia dan tingkat pendapatan menunjukkan bahwa dua dari tiga orang Indonesia (67 persen) memiliki investasi emas dalam berbagai bentuk. Mulai dari emas batangan dan koin, perhiasan emas, hingga Exchange Traded Fund (ETF) emas dan sekuritas emas lainnya.

Minat reinvestasi juga tercatat sangat tinggi. Sekitar 85 persen investor yang pernah berinvestasi emas berencana kembali membeli emas dalam 12 bulan ke depan, dan 14 persen lainnya menyatakan minat untuk menambah investasi di masa mendatang.

Di antara mereka yang belum pernah berinvestasi emas, 26 persen berencana memulai dalam 12 bulan ke depan, sementara 62 persen mengaku tertarik berinvestasi emas pada waktu mendatang.

Tren tersebut menguat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia untuk menambah tabungan dan melindungi kekayaan dari ketidakpastian ekonomi global.

Tujuan umum yang disebut investor antara lain menyisihkan dana darurat, mempersiapkan dana pensiun, dan membangun warisan bagi generasi berikutnya.

“Emas menjadi salah satu investasi andalan masyarakat Indonesia karena dianggap mudah untuk dibeli dan dijual, serta menunjukkan kinerja yang kuat dan konsisten di tengah ketidakpastian ekonomi,” ujar Shaokai Fan, Head of Asia Pacific (ex China) and Global Head of Central Banks di World Gold Council dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, dikutip Minggu (16/11/2025).

“Banyak investor Indonesia juga memandang emas sebagai instrumen pelindung kekayaan yang membantu menjaga nilai aset ketika pasar bergejolak,” tambahnya.

Kinerja emas memang mencolok dalam dua tahun terakhir. WGC mencatat emas menjadi aset dengan performa terbaik dalam rupiah, mencetak return 32 persen pada 2024 dan 44 persen sepanjang 2025 (year-to-date).

Rata-rata periode kepemilikan emas fisik, termasuk emas batangan, koin, dan perhiasan, berkisar 4 hingga 10 tahun, sementara ETF dan sekuritas emas lainnya disimpan sekitar 6 tahun.

Shaokai menambahkan bahwa preferensi ini mencerminkan orientasi jangka panjang investor Indonesia.

“Investor Indonesia cenderung didorong oleh keinginan yang kuat akan stabilitas finansial. Mereka berharap investasi dapat membantu mereka merasa optimistis terhadap masa depan, terlindungi secara finansial, serta yakin telah mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana,” ujarnya.

KOMPAS.com/Lidia Pratama Febrian Pembeli ungkap investasi emas antam dinilai aman untuk jangka panjang

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa karakter emas selaras dengan kebutuhan mayoritas investor Indonesia, yang lebih memilih portofolio sederhana, mudah dipahami, serta didukung rekomendasi institusi keuangan dan pakar investasi yang tepercaya.

Untuk meningkatkan partisipasi investor pemula, WGC menekankan pentingnya informasi yang jelas mengenai cara membeli emas dan pemilihan produk yang sesuai kapasitas finansial. Edukasi dinilai menjadi kunci agar masyarakat terhindar dari hambatan umum dan dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.

Laporan analisis ini dipresentasikan dalam acara Bullion Connect 2025: Linking Mines to Markets pada Rabu (12/11/2025), hasil kolaborasi WGC dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Acara tersebut menandai peluncuran laporan, penyerahan simbolis kepada pemerintah, serta membahas potensi industri emas Indonesia dan penguatan regulasi guna membangun ekosistem bullion yang lebih tangguh dan terintegrasi.

KOMPAS.com - Durian, yang kerap dijuluki sebagai “raja buah”, tengah diusulkan menjadi buah nasional di Malaysia.

Ide menjadikan duriah sebagai buah nasional Malaysia ini datang dari Durian Manufacturer Association (DMA), organisasi yang menaungi para petani dan pengusaha durian sekaligus menjadi penghubung antara pelaku industri dan pemerintah Malaysia.

Menurut laporan The Straits Times, DMA telah mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia agar durian ditetapkan sebagai buah nasional.

DMA juga menyarankan agar 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Durian Nasional, tanggal yang dianggap paling pas karena bertepatan dengan masa puncak panen durian.

Presiden DMA, Eric Chan, membayangkan perayaan besar jika Hari Durian Nasional benar-benar diwujudkan, mulai dari festival, tur kebun durian, hingga berbagai pameran.

“Itu akan menjadi hari bagi semua orang, mulai dari pekerja kebun hingga para pencinta durian untuk merayakan apa yang membuat durian kita istimewa,” katanya.

“Dan tentu saja, untuk sedikit memanjakan diri juga,” sambungnya.

Chan menekankan bahwa durian memiliki makna yang lebih dalam bagi masyarakat Malaysia. Bagi mereka, durian dianggap sebagai bagian dari identitas bangsa.

“Setiap orang Malaysia, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki kisah tentang durian, sebuah kenangan, sebuah tradisi. Inilah satu hal yang mempersatukan kita semua,” ujar Chan.

Beberapa varietas unggulan seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 sudah lama dikenal luas di berbagai negara. Kepopuleran ini turut mengukuhkan posisi Malaysia sebagai produsen durian kelas dunia.

Musang King bahkan baru saja memperoleh perpanjangan status geographical indication (GI) dari Perbadanan Harta Intelek Malaysia untuk 10 tahun ke depan, berlaku hingga Maret 2034.

Perpanjangan tersebut semakin memperkuat kedudukan Musang King sebagai produk nasional yang dilindungi, sekaligus mencegah negara lain menggunakan nama tersebut secara sembarangan.

“Perpanjangan GI ini seperti cap paspor bagi Musang King,” tutur Chan.

Respon pemerintah Indonesia

Tak lama setelah ramainya usulan menjadikan durian sebagai buah nasional Malaysia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, langsut angkat bicara.

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menilai bahwa Indonesia sebenarnya memiliki landasan yang jauh lebih kuat untuk menyandang predikat tersebut.

"Indonesia memproduksi hampir 2 juta ton durian pada 2024 menurut BPS. Angka ini jauh di atas Malaysia. Dengan fakta ini, saya kira Durian adalah Buah Nasional Indonesia," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan catatan BPS 2024, produksi durian nasional mencapai 1,96 juta ton, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Produksi tersebut banyak berasal dari berbagai daerah sentra durian seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Di sisi lain, berbagai laporan dari kawasan menyebutkan bahwa volume produksi Malaysia masih tertinggal, meskipun negara tersebut mulai mendapatkan nilai tambah dari ekspor varietas premium seperti Musang King.

Zulhas juga menekankan bahwa durian bagi Indonesia bukan sekadar komoditas pertanian, melainkan bagian dari tradisi serta sumber penghidupan bagi jutaan petani.

"Kalau bicara simbol nasional, ya harus berdiri di atas data dan realitas. Durian Nusantara itu kekuatan kita di Asia. Menurut data BRIN, Indonesia punya 21 dari 27 spesies durian yang dikenal di dunia dan hingga 2024 sekitar 114 terdaftar varietas unggul baru," tegas Zulhas.

Untuk memperkukuh posisi Indonesia sebagai pusat durian dunia, pemerintah berencana memperkuat branding Durian Nusantara, meningkatkan kualitas produksi, serta memaksimalkan peluang ekspor produk olahan durian ke pasar internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melakukan pemantauan dan mendorong penyelesaian masalah gagal bayar di fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring (pindar) PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) dan PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan bahwa pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum.

OJK juga tengah melakukan fit and proper test ulang terhadap pengurus Akseleran maupun KoinP2P yang diduga melanggar ketentuan.

"OJK juga melakukan upaya penegakan hukum dan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan perbaikan tata kelola dan perlindungan konsumen," ujarnya dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (17/11/2025).

Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus gagal bayar Akseleran telah muncul sejak Juni 2025.

Kasus ini menyeret 19 pemberi pinjaman (lender) dengan total kerugian mencapai Rp 5,99 miliar.

Berdasarkan pernyataan kuasa hukum para pemberi pinjaman, Sony Hutahaen dari Badranaya Partnership, kerugian tersebut terjadi karena pinjaman macet lebih dari 90 hari serta dugaan kesalahan manajemen oleh Akseleran.

Pihak Akseleran pun telah mengakui bahwa pihaknya lemah dalam mengelola dana lender. "Kerugian klien kami akibat pinjaman yang gagal bayar dan adanya dugaan kesalahan manajemen," kata Sony kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2025).

Sony juga menyebut adanya dugaan praktik refinancing kepada debitur yang sudah gagal bayar tanpa landasan kebijakan internal yang jelas.

Padahal, Pedoman Perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan bahwa pemberian pinjaman di luar kemampuan bayar tergolong praktik tidak bertanggung jawab.

Badranaya Partnership saat ini mengirim surat permohonan perlindungan hukum ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, kasus gagal bayar di KoinP2P terjadi karena seorang penerima pinjaman (borrower) berinisial M, pemilik grup usaha MPP, dikabarkan kabur membawa uang lender sehingga pencairan dana ke lender tertunda.

Sampai saat ini, kedua kasus gagal bayar tersebut masih belum menemui titik terang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka lowongan kerja untuk posisi Kepala Divisi Keamanan Teknologi Informasi melalui skema professional hire. Rekrutmen ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan BPKH.

Dalam pengumuman bernomor 056/SM.01/11/2025, lowongan pekerjaan ini ditujukan bagi para profesional berpengalaman yang memenuhi persyaratan umum maupun khusus.

Pendaftaran lowongan kerja BPKH ini dibuka mulai 14 November 2025 dan akan ditutup pada 18 November 2025 pukul 23.59 WIB. Durasi pendaftaran dapat diperpanjang bila diperlukan.

Sebagai informasi, BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.

Lembaga ini dibentuk pada 26 Juli 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Lowongan Kerja BPKH

Dikutip dari laman resminya, Senin (17/11/2025), berikut persyaratan dan link pendaftaran lowongan kerja BPKH November 2025.

Persyaratan Umum

Pelamar lowongan pekerjaan BPKH wajib memenuhi sejumlah ketentuan, di antaranya:

• Warga Negara Indonesia
• Sehat jasmani dan rohani
• Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
• Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
• Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan
• Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap
• Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai, dan
• Tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik

Persyaratan Khusus

BPKH mensyaratkan pelamar memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman panjang di bidang keamanan TI. Adapun ketentuannya meliputi:

• Pendidikan, S1 Teknik/Ilmu Komputer/Sistem Informasi
• Pengalaman bekerja minimal 15 tahun dalam mengelola keamanan teknologi informasi (IT Security)
• Pernah menduduki jabatan IT Security Architect / IT Security Operator / Cyber Security Specialist / IT Security Analyst
• Memiliki pengetahuan mendalam tentang kontrol keamanan informasi, dan praktik pencegahan serta perbaikan sistem
• Memiliki pengalaman dan kemampuan manajemen keamanan teknologi informasi (IT Security) serta Information Security Management System (ISMS) ISO 27000 series
• Memiliki pengalaman dan kemampuan IT Security Architecture
• Memiliki pengalaman dan kemampuan IT Security Operation
• Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi rencana anggaran kegiatan tahunan
• Mampu merumuskan dan menyusun konsep kebijakan, sistem, dan prosedur operasional
• Mampu mengelola risiko operasional dan diutamakan memiliki sertifikat manajemen risiko keamanan TI
• Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam memimpin tim di unit terkait keamanan TI; dan
• Diutamakan memiliki sertifikasi CISSP, CEH, CISM, dan/ atau CompTIA Security+.

Cara Mendaftar

Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, antara lain:

• Curriculum Vitae (CV) Terbaru.
• Softcopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Pas Photo 4x6.
• Softcopy Ijazah (minimal S1/setara); dan
• Softcopy Sertifikat Kompetensi/Keahlian yang relevan.

Dokumen dikirimkan kepada Konsultan Rekrutmen Badan Pengelola Keuangan Haji melalui email rekrutmen.bpkh@dayalima.id.

Informasi lanjutan dan seluruh pengumuman terkait proses rekrutmen akan diumumkan melalui website resmi BPKH di www.bpkh.go.id.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada di teritori negatif pada awal perdagangan di pasar spot, Senin (17/11/2025).

Berdasarkan data Bloomberg pukul 10.26 WIB, rupiah terkoreksi 0,20 persen ke posisi Rp 16.740 per dollar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini.

Adapun indeks dollar AS menguat 0,08 persen ke level 99,37.

Pelemahan rupiah sejalan dengan pergerakan sejumlah mata uang Asia lainnya yang turut melemah terhadap dollar AS.

Yen Jepang turun 0,05 persen, dollar Singapura melemah 0,14 persen, won Korea Selatan melemah 0,31 persen, dan peso Filipina melemah 0,16 persen.

Selain itu, yuan China dan rupee India masing-masing melemah 0,08 persen, sementara ringgit Malaysia turun 0,30 persen.

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, sebelumnya memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif.

Meski demikian, rupiah diprediksi akan kembali melemah, di mana mata uang garuda fluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp 16.700 - Rp 16.740 per dollar AS.

Ia mengungkapkan, pergerakan kurs rupiah hari ini dipengaruhi oleh suasana pasar yang secara umum konstruktif setelah kesepakatan mengakhiri penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) meredam minat untuk kenaikan harga emas lebih lanjut.

"Investor kini berfokus pada rilis data ekonomi AS yang tertunda yang akan kembali dirilis seiring dengan dimulainya kembali operasi federal, yang diperkirakan dapat mempertajam ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (Fed) pada Desember," ucap Ibrahim.

Penutupan pemerintah AS yang terlama, yang dimulai pada 1 Oktober, telah resmi berakhir setelah Presiden Donald Trump menandatangani langkah pendanaan sementara pada Rabu malam, tak lama setelah DPR mengesahkannya.

Paket tersebut memulihkan operasi federal hingga 30 Januari 2026, sekaligus memperpanjang pendanaan untuk departemen tertentu hingga 30 September 2026.

Namun, prospek dovish The Fed membebani dollar AS dan menjaga imbal hasil Treasury tetap rendah, membatasi penurunan logam non-imbal hasil.

Sentimen pasar secara keseluruhan juga tetap condong ke arah positif untuk emas, dengan pendorong makro dan struktur teknis mendukung tren bullish yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia dipandang menjadikan disiplin fiskal dan stabilitas makro sebagai fondasi utama penguatan ekonomi Indonesia pada 2025.

Arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto telah membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan baru di Asia.

Memasuki 2025 dengan kondisi makroekonomi yang solid dan stabil, doktrin stabilitas makroekonomi Prabowo yang mengkombinasikan kehati-hatian fiskal, pengendalian inflasi, serta ekspansi industri jangka panjang telah mendorong proyeksi pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,0 persen sampai 5,8 persen.

"Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan," tutur Ibrahim.

Disiplin fiskal menjadi kekuatan utama. Pemerintah menjaga defisit anggaran di sekitar 2,7 persen terhadap PDB, sementara rasio utang publik dipertahankan di bawah 40 persen, mempertegas rekam jejak Indonesia sebagai negara dengan tata kelola makro yang stabil di tengah melemahnya posisi fiskal banyak negara di dunia.

Pemerintahan juga Prabowo fokus pada tiga variabel kunci. Di antaranya adalah stabilitas makroekonomi, tanggung jawab fiskal, dan kredibilitas pertumbuhan jangka panjang.

Ketiga variabel tadi menjadi fondasi yang memberi kepercayaan besar bagi para pelaku usaha dan investor internasional.

Dari segi moneter, inflasi Indonesia tetap terkendali. Inflasi inti diproyeksikan berada di rentang 2,5 persen sampai 3,2 persen, sehingga mencerminkan kebijakan moneter Bank Indonesia yang terukur dan stabilnya rantai pasok nasional.

"Stabilitas harga ini dinilai menghasilkan kepastian yang dibutuhkan rumah tangga maupun pelaku industri," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cara ambil uang tanpa kartu ATM Mandiri kini semakin mudah melalui fitur tarik tunai tanpa kartu di aplikasi Livin’ by Mandiri.

Dengan layanan ini, nasabah dapat menarik uang langsung di ATM Mandiri tanpa perlu membawa kartu debit fisik. Fitur tersebut menjadi solusi praktis saat kartu hilang, tertinggal, atau dalam situasi darurat.

Dikutip dari laman resminya, layanan tarik tunai tanpa kartu di ATM Mandiri dilakukan menggunakan nomor handphone yang terdaftar di Livin’ by Mandiri dan token yang dibuat melalui aplikasi. Token berbentuk enam digit EPIN yang berlaku selama satu jam.

Bank Mandiri menetapkan limit maksimal Rp 1 juta per transaksi untuk layanan tarik tunai tanpa kartu. Minimal penarikan adalah Rp 100.000, mengikuti ketersediaan denominasi uang di ATM.

Nasabah tidak dikenakan biaya tambahan untuk transaksi tarik tunai tanpa kartu di mesin Setor Tarik Mandiri.

Informasi mengenai token dapat dilihat kembali di inbox aplikasi Livin’ atau pada menu Setor Tarik.

Cara Ambil Uang Tanpa Kartu ATM Mandiri

Berikut langkah langkah cara ambil uang tanpa kartu ATM Mandiri atau tarik tunai tanpa kartu menggunakan kode khusus dari aplikasi Livin' by Mandiri:

• Buka aplikasi Livin’ by Mandiri dan login.
• Pilih menu "Tarik Tunai" di halaman utama atau "Setor Tarik" sebelum login.
• Pilih nominal uang yang ingin Anda tarik dari rekening atau pilih "Pilihan Lain" untuk memasukkan jumlah secara manual.
• Tap "Lanjut".
• Periksa kembali nominal, kemudian tap "Buat Kode Token".
• Masukkan PIN Livin' by Mandiri untuk konfirmasi.
• Kode Penarikan dan batas waktu penarikan akan muncul. Tap "Buat Kode Token" jika batas waktu sudah berakhir.
• Setelah mendapatkan token, kunjungi ATM Mandiri terdekat.
• Tekan tombol Enter (hijau) di bagian kanan bawah keypad ATM.
• Pilih menu "Livin’ by Mandiri".
• Pilih "Tarik Tunai Tanpa Kartu".
• Masukkan nomor handphone yang terdaftar di Livin’, lalu tekan "Benar".
• Masukkan 6 digit token dari aplikasi Livin’, lalu tekan "Benar".
• Ambil dan hitung uang setelah transaksi selesai. Tekan "Ya" bila ingin melakukan tarik tunai tanpa kartu lagi.
• Jika membutuhkan token baru, kembali ke aplikasi Livin’ untuk membuat token enam digit yang baru.

Risiko Penggunaan Tarik Tunai Tanpa Kartu

Bank Mandiri mengingatkan beberapa risiko pada transaksi tarik tunai tanpa kartu, di antaranya:

• Risiko keamanan data bila nomor handphone atau token diberikan kepada pihak yang tidak terpercaya.
• Risiko gagal transaksi karena limit harian terlampaui, saldo tidak cukup, atau kesalahan memasukkan nomor handphone dan token.
• Risiko token kedaluwarsa jika masa aktif satu jam sudah terlewati.
• Risiko kegagalan sistem akibat gangguan koneksi atau pemeliharaan.

Demikian penjelasan mengenai cara ambil uang tanpa kartu ATM Mandiri, termasuk langkah menggunakan layanan tarik tunai tanpa kartu di ATM Mandiri.

KOMPAS.com – Seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.

BUMN Indonesia yang jadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), ikut menanggung kerugian hingga triliunan rupiah dalam setahun. Danantara maupun pemerintah kini harus putar otak memilih skema pembayaran utang agar Whoosh tidak terus menerus jadi beban keuangan BUMN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, saat ini skema pembagian peran dalam menangani utang Kereta Cepat Jakarta Bandung masih terus dibahas.

Menkeu menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesimpulan terkait bentuk penyelesaian yang akan diambil pemerintah. Proses pembahasan masih terus berlangsung dan belum mencapai keputusan final.

"Cuma gini kita ada kebijakan pimpinan di atas, belum putuskan juga. Sepertinya kita memang akan cenderung membayar ke jalannya infrastrukturnya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu dikutip pada Senin(17/11/2025).

Ia menambahkan bahwa dirinya ingin ikut serta dalam perkembangan diskusi yang dilakukan tim terkait, agar tidak hanya mengetahui hasil akhirnya tetapi juga memahami prosesnya secara menyeluruh.

Menurutnya, yang terpenting adalah mencari opsi terbaik bagi negara. Karena itu, seluruh tahapan masih terus dikaji sebelum pemerintah menentukan langkah yang akan diambil.

Purbaya menolak APBN untuk Whoosh

Sebelumnya pada Oktober lalu, Purbaya menegaskan dirinya menolak mentah-mentah bila pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh menggunakan APBN.

Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN.

“Dulu kan semuanya pemerintah yang (menanggung). Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 15 Oktober 2025.

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara.

Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek Whoosh, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang merupakan BUMN.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara.

Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target APBN sebesar Rp 513,6 triliun.

Polemik utang kereta cepat Whoosh

Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.

Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan. Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.

Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul, yakni PT KCIC harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.

Dirangkum dari pemberitaan Kompas.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Total investasi tersebut sudah menghitung tambahan biaya akibat pembengkakan biaya atau cost overrun yang mencapai 1,2 miliar dollar AS. Namun bunga utang tambahan ini lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC.

Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB. Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini.

Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

(Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu, Debrinata Rizky | Editor: Erlangga Djumena, Teuku Valdy Arief)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan di KOMPAS.com sebelumnya berjudul:

• Penyelesaian Utang Proyek Whoosh Belum Diputuskan, Purbaya: Prosesnya Masih Berjalan
• Luhut Cerita Whoosh Bermasalah Sejak Awal: Saya Terima Sudah Busuk Itu
• Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Menkeu Purbaya: Danantara Cukup Mampu Bayar