Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membentuk tim khusus untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken pada 11 Maret 2026.

Dalam beleid yang memuat 12 pasal tersebut, dijelaskan bahwa satuan tugas ini memiliki mandat utama untuk menyelaraskan dan mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3.

“Mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi,” bunyi Pasal 3 Keppres Nomor 4 Tahun 2026, dikutip Jumat (17/4/2026).

Selain fungsi koordinasi, tim ini juga diberi tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah akselerasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi capaian yang telah dilakukan.

Tak hanya itu, satgas juga diharapkan mampu menangani berbagai persoalan strategis dengan pendekatan yang inovatif dan terobosan.

“Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden,” lanjut aturan tersebut.

Struktur kepemimpinan satgas diatur dalam Pasal 4. Airlangga Hartarto dipercaya sebagai Ketua I, sementara posisi Ketua II diisi oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Untuk mendukung kinerja pimpinan, Presiden juga menunjuk tiga wakil ketua. Posisi Wakil Ketua I diemban oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Ketua II oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Wakil Ketua III oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi.

Tim ini turut diperkuat oleh 27 menteri dan pimpinan lembaga sebagai anggota.

Dalam pelaksanaannya, satgas diwajibkan menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden melalui Ketua I secara berkala setiap enam bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 Indonesia merupakan yang kedua tertinggi di negara-negara Group of Twenty (G20).

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 sebesar 5,39%. Pertumbuhan yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) ini merupakan yang tertinggi pascapandemi.

"Indonesia di antara negara G20 dalam kuartal keempat nomor 2 sesudah India yang 7,4%," terangnya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Airlangga menyampaikan bahwa sepanjang tahun lalu ekonomi tumbuh 5,11% didorong oleh konsumsi masyarakat. Dia menyebut ini merupakan bukti dari efektivitas stimulus ekonomi pada akhir tahun lalu.

Di sisi lain, Menko Perekonomian sejak 2019 lalu itu mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal IV/2025 juga ditopang oleh stabilitas harga dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Khusus mobilitas, Airlangga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tiga bulan terakhir 2025 ditopang oleh libur Natal dan Tahun Baru, dia memperkirakan momentum bisa berlanjut pada kuartal I/2026 lantaran tidak lama lagi libur Idulfitri 2026.

"Ini pertama kalinya kuartal IV dan kuartal I back to back hari besar keagamaan, diharapkan selama pengalaman kita pada saat terjadi Lebaran pertumbuhan [ekonomi] tertinggi. Kami akan dorong terus pertumbuhan kuartal pertama," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (29/10/2025). Ratas digelar sore hingga malam hari membahas situasi perekonomian terkini dan program-program pemerintah.

Airlangga menyampaikan kepada Prabowo sejumlah indikator yang diklaim menunjukkan kondisi perekonomian relatif dalam kondisi baik. Misalnya, indeks keyakinan konsumen terkini (IKK) di level 115, indeks penjualan riil yang diperkirakan tumbuh 5,8% pada September 2025, Purchasing Manager's Index (PMI) di level 50,4, serta realisasi investasi sampai dengan September 2025 sebesar Rp1.434,3 triliun.

"Kalau kami lihat dari beberapa data termasuk Mandiri Spending Index juga angkanya naik di akhir tahun ke 297, dan ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain. Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat," lanjut Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Selain situasi perekonomian, Presiden turut bertanya ihwal realisasi program-program unggulan di pemerintahannya tahun ini serta yang akan dilanjutkan pada 2026.

Program-program itu sudah dibarengi dengan penyaluran berbagai stimulus ekonomi meliputi insentif final pajak penghasilan (PPh) UMKM sebesar 0,5% sampai dengan 2027, insentif pembebasan PPh 21 untuk karyawan horeka serta pada karya, maupun pembebasan pajak untuk pembelian rumah yakni pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Di sisi lain, termasuk dalam program paket stimulus ekonomi akhir tahun, pemerintah juga menyalurkan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Adapun dari sisi kementerian/lembaga, Kepala Negara turut mendengarkan berbagai perkembangan program-program prioritas setiap sektornya seperti terkait dengan pertanian, kelautan dan perikanan serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini," tutur Airlangga.