Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Pemilik PT Toshida Indonesia (THSI), Laode Sinarwan Oda sebagai tersangka tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menjelaskan penyidik telah menangkap Bos THSI itu di kediamannya Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (11/5/2026) malam. Penangkapan itu dilakukan lantaran Laode tidak mengindahkan panggilan penyidik.

"Kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan alat bukti, baik itu saksi-saksi, alat bukti dan keterangan lainnya, juga keterangan ahli, langsung saat itu ditetapkan sebagai tersangka," ujar Anang di Kejagung, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan, Laode berperan sebagai pemberi suap terhadap Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto. Namun demikian, Anang tidak mengungkap jumlah uang suap yang diberikan Laode ke Hery Susanto.

"LS ini salah satu pemberi suap kepada HS," imbuhnya.

Adapun, untuk kepentingan penyidikan Laode langsung dijebloskan ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 02.00 WIB dini hari.

"Terhadap yang bersangkutan inisial LS ini dilakukan penahanan untuk penyidikan selama 20 hari ke depan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel 2013-2025 pada Kamis (16/4/2026).

Dalam kasus itu, Hery diduga menerima tawaran dari pihak swasta untuk membantu membuat surat rekomendasi agar bisa mengoreksi persoalan PNBP dari Kemenhut untuk PT TSHI. Atas jasanya itu, Hery diduga menerima imbalan sebesar Rp1,5 miliar saat menjabat sebagai komisioner Ombudsman pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kajari Karo Danke Rajagukguk telah diganti pasca penanganan perkara terkait kasus dana desa Amsal Sitepu.

Kebijakan pergantian Danke termuat dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-IV-347/C/04/2026 yang diteken pada Senin, 13 April 2026.

Dalam surat keputusan itu, posisi Danke telah diganti oleh Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Nias Selatan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Kajari Karo Danke dimutasi secara diagonal atau dimutasi ketika tidak dalam jabatan struktural.

"Untuk Karo saudari Danke dimutasi diagonal, artinya dia tidak dalam jabatan struktural tapi dalam jabatan fungsional untuk saat ini," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Dia menambahkan, mutasi diagonal merupakan hal yang lumrah untuk kepentingan lembaga maupun kementerian terkait.

"Hal tersebut juga biasa terjadi di Kementerian atau Lembaga," pungkasnya.

Sekadar informasi, eks Kajari Karo Danke Rajagukguk telah diamankan oleh tim Intelijen tim Intelijen Kejagung RI pada Sabtu (4/4/2026) malam. Penjemputan itu dilakukan untuk mengklarifikasi Danke saat menangani perkara Amsal Sitepu yang dinilai kontroversial.

Singkatnya, Amsal Sitepu telah bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum usai dinyatakan tidak bersalah oleh hakim PN Tipikor Medan pada Rabu (1/4/2026).

Kasus Amsal Christy Sitepu menjadi sorotan publik setelah videografer tersebut didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.

Dalam proses persidangan, jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo sempat menuntut Amsal dengan hukuman penjara dua tahun. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri kemudian menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal pada awal April 2026.

Putusan tersebut memicu polemik dan perhatian luas, termasuk dari DPR. Komisi III DPR bahkan berencana memanggil jajaran Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan untuk meminta klarifikasi mengenai penanganan perkara tersebut serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Di tengah kontroversi itu, Kejaksaan Agung juga melakukan pemeriksaan internal terhadap Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk beserta sejumlah jaksa yang menangani perkara tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami proses penanganan kasus yang memicu polemik di ruang publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan kasasi terkait dengan vonis bebas Tian Bahtiar dkk dalam kasus perintangan penyidikan sejumlah perkara korupsi.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya memutuskan untuk mengajukan kasasi usai mempertimbangkan sejumlah hal.

"Terkait dengan perkara yang perintangan yang divonis bebas, penuntut umum kemarin menyatakan pikir-pikir dan menyatakan kasasi," ujar Anang di Kejagung, Jumat (13/3/2026).

Dia menjelaskan salah satu pertimbangan korps Adhyaksa mengajukan kasasi yaitu hakim tidak mempertimbangkan perbuatan Tian Bahtiar dkk merupakan bagian dari koridor korupsi.

Selanjutnya, menurut Anang, kasasi diajukan karena proses pengusutan dan persidangan terhadap Tian Bahtiar dkk masih menggunakan KUHAP lama.

"Selama ini perkara terhadap perkara yang persis sama terhadap perintangan banyak terbukti dan itu masih menggunakan KUHAP yang lama," imbuhnya.

Namun demikian, Anang menyatakan bahwa dirinya tetap menghormati keputusan vonis yang dikeluarkan oleh hakim.

"Kami tetap menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim dan kami juga menyatakan upaya hukum kasasi penuntut umum," pungkasnya.

Sekadar informasi, tiga terdakwa yang divonis bebas dalam kasus perintangan perkara korupsi adalah Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar; Ketua Cyber Army Adhiya Muzakki; dan Advokat sekaligus Akademisi Junaedi Saibih.

Dalam pertimbangan vonis Tian Bahtiar, hakim berpendapat bahwa pemberitaan negatif tidak masuk dalam ranah pidana. Sebab, pemberitaan tersebut masih dalam koridor kejurnalistikan yang dimuat berdasarkan fakta yang ada.

Melalui putusan ini, Tian Bahtiar Cs juga telah dilepaskan dari semua tuntutan dan dibebaskan dari sel tahanan putusan diketok hakim pada Selasa (3/3/2026).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara menanggapi adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim Mulyono Dwi Purwanto terhadap putusan bagi terdakwa sekaligus Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) dan PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN) Muhamad Kerry Adrianto Riza dan kawan-kawan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna memastikan bahwa pihaknya menghormati adanya perbedaan pendapat tersebut.

“Ya kami menghormati, dan itu hak dari majelis yang berbeda, tapi kan sebagian besar mengabulkan terbukti terhadap dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum,” kata Anang kepada wartawan, Senin (2/3/2026).

Dia menuturkan, sejumlah poin tuntutan jaksa yang belum dipertimbangkan dalam putusan hakim. Salah satunya terkait kerugian perekonomian negara serta pembebanan uang pengganti kepada para terdakwa.

“Hanya terkait perekonomian negara dan uang pengganti yang penuntut umum minta belum dipertimbangkan. Itulah salah satu poin-poin yang akan ajukan oleh penuntut umum dalam memori banding,” ujar dia.

Diketahui sebelumnya, putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) terhadap beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhammad Kerry Adrianto Riza diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat.

Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menyatakan tidak sependapat dengan putusan mayoritas majelis hakim. Ia menilai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti dalam perkara tersebut.

Mulyono menyatakan Kerry bersama dua terdakwa lain, yakni Direktur Utama OTM Gading Ramadhan Joedo dan Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) Dimas Werhaspati, seharusnya dinyatakan tidak bersalah, khususnya terkait dakwaan kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun dalam penyewaan terminal BBM milik OTM oleh Pertamina.

"Anggota majelis empat berpendapat harusnya para terdakwa dari PT Orbit Terminal Merak dan PT JMN tidak bersalah, terutama terkait adanya kerugian negara total atas penerimaan penyewaan tangki PT OTM oleh Pertamina yang dituntut oleh penuntut umum sebesar Rp2,9 triliun," kata Hakim Mulyono dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dalam pertimbangannya, Mulyono meragukan keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang dihitung dengan perbuatan para terdakwa. Ia menyebut perdebatan mengenai unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum telah berlangsung tajam di persidangan antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum.

Namun, menurutnya prosedur serta kualitas metode perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut masih perlu dipertanyakan. Ia menilai bisnis perdagangan minyak internasional merupakan sektor yang kompleks sehingga membutuhkan metode audit yang sangat rinci untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar merugikan negara.

"Perlu diingat, dikaitkan dengan asas yang mendasar dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (nulla poena sine culpa), yang berarti seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat (mens rea) dalam dirinya," ujar Mulyono.

Ia menambahkan, seseorang baru dapat dipidana apabila selain terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, juga terdapat hubungan batin berupa kesalahan antara pelaku dan perbuatannya.

"Kalau adanya kerugian negaranya akibat sebagai buah yang busuk, apakah pohon yang menghasilkan juga mengandung kebusukan juga? Apakah adanya kerugian BUMN atau kerugian keuangan negara itu akibat dari perbuatan melawan hukum? Tidak selalu begitu," tambah Mulyono.

Mulyono juga menyoroti pentingnya audit yang independen dalam menentukan kerugian negara pada perkara yang melibatkan bisnis BUMN yang kompleks. Ia menyebut audit seharusnya dilakukan secara mandiri sebelum proses penyidikan agar hasilnya objektif dan tidak terpengaruh pihak mana pun. "Mungkin saja hal itu dibatasi oleh penyidik dengan alasan tertentu," katanya.

Ia menilai auditor harus memiliki ruang yang cukup untuk melakukan investigasi secara profesional dengan metode audit yang lengkap, tanpa tekanan batas waktu maupun intervensi pihak lain. "Hal tersebut memengaruhi hasil audit yang dilakukan dengan baik dan benar," sambungnya.

Lebih lanjut, Mulyono juga menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi dalam menentukan kerugian negara, khususnya pada perkara yang melibatkan BUMN dengan proses bisnis kompleks. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memiliki pedoman operasional yang jelas untuk membedakan antara kerugian bisnis dan kerugian negara.

Ia mengusulkan agar analisis hukum dilakukan secara berjenjang melalui uji korporatif, uji fiskal, dan uji pidana guna mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang sah.

JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) mengajukan banding atas putusan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang melibatkan terdakwa sekaligus Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) Kerry Adrianto Riza dan kawan-kawan. Pengajuan banding tersebut telah dilayangkan pada Jumat (27/2/2026).

"Kita mengapresiasi dan menghormati putusan Pengadilan Tipikor yang telah memutus perkara ini dan terbukti. Namun demikian, per hari Jumat kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) telah mengajukan upaya hukum banding," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (28/2/2026).

Namun, Anang belum bisa mengungkapkan alasan pengajuan banding ini. "Alasan banding akan kami tuangkan dalam memori banding," ujarnya.

Sebelumnya, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, divonis 15 tahun penjara. Kerry dinilai bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga.

"Menyatakan terdakwa Muhamad Kerry Adrianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kerry juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Kerry juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.905.420.003.854 subsider 5 tahun kurungan badan.

Hal yang memberatkan putusan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Diketahui, hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Kerry juga dituntut membayar uang pengganti Rp13.405.420.003.854 atau 13,4 triliun.

Di sisi lain, Kerry juga akan mengajukan banding atas vonis tersebut. "Insyaallah mau ajuin banding. Saya juga bingung dengan putusannya, karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan," ujar Kerry.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus korupsi mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin telah gugur demi hukum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan kasus pidana itu ditutup secara otomatis usai Alex dinyatakan meninggal dunia.

"Kalau meninggal, secara otomatis kasus pidananya untuk yang bersangkutan tutup demi hukum," kata Anang saat dikonfirmasi, Kamis (26/2/2026).

Anang menegaskan bahwa kematian Alex ini tidak menggugurkan perkara pidana atas terdakwa lainnya. Alhasil, proses hukum untuk terdakwa lain masih berjalan di persidangan.

Kemudian, dia mengemukakan apabila keterangan Alex diperlukan untuk persidangan maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) bakal mengambil keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Untuk kapasitas beliau jadi saksi atas izin majelis hakim sedapat mungkin dapat dibacakan keterangan dalam BAP dibacakan," imbuhnya.

Adapun, Anang menyatakan pihaknya bakal melayangkan gugatan perdata untuk hasil korupsi yang dinikmati oleh Alex.

"Kalau ada kerugian yang dinikmati yang bersangkutan, nanti akan diserahkan ke Bidang Datun untuk melayangkan gugatan keperdataannya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Alex mengembuskan napas terakhir pada pukul 13.30 WIB di RS Siloam Semanggi, Jakarta pada Rabu (26/2/2026). Adapun, jenazah almarhum telah diterbangkan ke Palembang untuk dikebumikan.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) asal Medan, dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Kejagung menyebut bahwa besaran tuntutan yang diajukan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna , penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa tidak dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses peradilan, kata dia, juga sudah sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Tentunya penuntut umum dalam melakukan penuntutan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan," kata Anang kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Anang mengungkapkan, salah satu pertimbangan jaksa agar diberikan hukuman maksimal sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Jumlah barang bukti dalam peredaran sabu tersebut mencapai 2 ton dan merupakan sindikat narkoba jaringan internasional.

"Karena yang penting bagi kita, negara dalam hal ini, komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton, enggak main-main dan itu melibatkan lintas negara, ini kan kejahatan internasional sindikatnya," ujarnya.

Anang menyatakan, seluruh terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa barang yang diangkut ke kapal mereka bukanlah minyak, melainkan barang haram narkotika jenis sabu. Terdakwa Fandi juga mengetahui dan telah menerima bayaran sebesar Rp8,2 juta melalui transfer rekening pada 14 Mei, atas upahnya selaku ABK di atas kapal yang membawa 2 ton sabu itu.

"Para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu (Fandi), mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan. Sebagian ada di haluan kapal, sebagian disembunyikan di bagian dekat mesin. Jadi menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan," jelasnya.

Dakwaan JPU

Melansir SIPP PN Batam, Fandi didakwa bersama Hasiholan Samosir, Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan Tambunan, Teerapong Lekpradub Weerapat Phongwan alias Mr. Pong, hingga Mr. Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Ze.

"Bahwa pada bulan April 2025, saksi Hasiholan Samosir menelepon terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 0821656319** ke nomor 0821712110** milik terdakwa dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa bergabung di kapal tanker sebagai ABK lalu terdakwa menyetujui ajakan saksi Hasiholan Samosir dan mengirim beberapa dokumen pelayaran kepada saksi Hasiholan Samosir," demikian dakwaan tersebut, dikutip Jumat (20/2/2026).

Jaksa menyebut, Fandi bersama Hasiholan, Leo dan Richard berangkat dari Medan menuju Thailand menggunakan pesawat tujuan Medan-Bangkok pada 1 Mei 2025. Sesampai di Bangkok, Fandi Cs bertemu dengan Teerapong dan Mr Pong.

Jaksa menyebutkan, para terdakwa menginap di hotel selama 10 hari sembari menunggu perintah dari Mr. Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Zen. Lantas, Fandi Cs menggunakan speed boat dari Sungai Surakhon menuju kapal sea dragon yang berada kurang lebih 3 mil dari muara Sungai Surakhon.

Tugas dari para terdakwa yakni, Hasiholan sebagai nakhoda kapal dan bertanggung jawab atas isi dari kapal tersebut, Leo juru kemudi, Fandi bertanggung jawab atas mesin kapal, Richard bertanggung jawab atas muatan yang berada di atas kapal.

Kemudian Teerapong sebagai juru kemudi dan orang kepercayaan pemilik kapal dan Mr. Pong juga sebagai juru mesin dan orang kepercayaan pemilik kapal yang saat akan berangkat kapal tersebut belum bermuatan minyak.

"Bahwa saksi Hasiholan Samosir menerima titik koordinat 07-15N/097-00 E untuk mengambil muatan di Phuket Thailand dari Mr.Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Zenmelalui pesan WhatsApp dan berangkat menuju Phuket dan diberitahu oleh Mr. Tan alias Jacky Tan bahwa muatan yang diangkut bukan minyak," tulis dakwaan itu.

Selanjutnya, kapal dimuat oleh 67 kardus berisi narkoba yang dibungkus plastik putih sesaat telah melintas Phuket pada 18 Mei 2025. Barang haram itu dimuat oleh 4 orang dari kapal ikan berbendera Thailand. Kemudian, barang itu diterima tanpa dicek lebih dulu.

"Saksi Leo Chandra Samosir, saksi Richard Halomoan Tambunan, terdakwa Fandi Ramadhan bin Sulaiman, saksi Teerapong Lekpradub dan saksi Weerapat Phongwan alias Mr. Pong untuk menerimanya sebagaimana pesan dari Mr. Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Zen tanpa memeriksa isi dari kardus tersebut dan terdakwa sebagai ABK Kapal tidak menolak menerima kardus tersebut di tengah laut, bukan di dermaga sebagaimana mestinya," tulis dakwaan Jaksa.

Setelah menerima 67 kardus tersebut, 4 orang yang menggunakan kapal ikan berbendera Thailand pergi meninggalkan kapal Sea Dragon, kemudian saksi Leo Chandra Samosir, saksi Richard Halomoan Tambunan, terdakwa Fandi Ramadhan bin Sulaiman, saksi Teerapong Lekpradub dan saksi Weerapat Phongwan alias Mr. Pong terhadap 67 kardus tersebut secara estafet disimpan oleh mereka. 31 kardus warna berbungkus plastik bening disimpan atau diletakkan pada tempat penyimpanan barang di bagian haluan kapal, sedangkan 36 kardus disimpan pada tangki bahan bakar bagian bawah kapal.

Setelah menerima kardus, Hasiholan menyuruh ABK untuk melepas bendera Thailand dan membuangnya ke laut. Sesampainya di perairan Karimun anak Provinsi Kepulauan Riau, tim BNN bersama Bea Cukai menghentikan kapal Sea Dragon untuk memeriksa kelengkapan administrasi. Namun, para awak kapal tak menggubris keberadaan tim BNN.

"Sehingga tim BNN RI dan Bea Cukai merasa curiga dan menyuruh saksi Hasiholan Samosir, saksi Leo Chandra Samosir, saksi Richard Halomoan Tambunan, terdakwa Fandi Ramadhan bin Sulaiman, saksi Teerapong Lekpradub dan saksi Weerapat Phongwan alias Mr. Pong untuk pindah ke kapal patrol Bea Cukai dan membawa kapal Sea Dragon tersebut dan sekitar pukul 05.35 WIB sampai di dermaga sandar Bea dan Cukai Tanjung Uncang, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau," tulis dakwaan tersebut.

Setelahnya, tim BNN melakukan penggeledahan kapal Sea Dragon dan menemukan 31 kardus di ruang penyimpanan barang yang berlokasi di dinding haluan kapal. Kemudian, ditemukan bungkus teh china warna hijau dalam kardus tersebut.

"Lalu dibuka berisi serbuk kristal, kemudian dengan menggunakan alat tes narkotika memeriksa serbuk kristal tersebut dengan hasil positif mengandung metamfetamina. Selanjutnya saksi Weerapat Phongwan alias Mr. Pong kembali menunjukkan di mana menyimpan sisa kardus dan mengarahkan ke bagian mesin tepatnya di dalam tangki bahan bakar," tulis dakwaan itu.

Kemudian, saksi membuka baut pengunci bahan bakar dan setelah terbuka tim BNN RI dan Bea Cukai kembali menemukan 36 kardus yang masing-masing berisi plastik kemasan teh china warna hijau, lalu dibuka berisi serbuk kristal. Dari 35 kardus berisi 30 bungkus plastik kemasan teh china warna hijau berisi serbuk kristal, sedangkan 1 kardus berisi 20 bungkus plastik kemasan teh china warna hijau berisi serbuk kristal.

Tim BNN menaksir total narkotika jenis sabu yang dibawa kapal Sea Dragon mencapai 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus plastik kemasan teh china warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat netto 1.995.130 gram.

Proses persidangan telah masuk ke tahap penuntutan. Fandi diyakini jaksa menyelundupkan narkoba dan dituntut hukuman mati pada 5 Februari 2026. "Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Fandi Ramadhan dengan pidana mati, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara," tulis tuntutan dalam SIPP Batam.

Fandi diyakini jaksa melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Puteranegara, Achmad Al Fiqri)

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memperingatkan soal tindak pidana perintangan terkait pengusutan hukum terhadap eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan jika nantinya terbukti ada perintangan maka pihak tersebut terancam dikenakan Pasal 21 UU Tipikor.

"Kalau memang ibaratnya nanti terbukti ada upaya perintangan dari pihak-pihak tertentu bisa saja dalam proses penyidikan, penuntutan, bisa-bisa kita kenakan pasal 21 UU Tipikor, perintangan," ujar Anang di Kejagung, Kamis (29/1/2026).

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi upaya perintangan yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun keluarga Jurist Tan.

Lebih jauh, Anang juga mengemukakan bahwa dirinya belum bisa memastikan apakah keluarga Jurist Tan sudah diperiksa dalam perkara Chromebook ini.

"Yang jelas dari belum dapat informasi apakah ada upaya perintangan dari pihak keluarganya ya. Belum dapat informasi," pungkasnya.

Sekadar informasi, bekas Stafsus Nadiem ini telah mangkir tiga kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Alhasil, kini Jurist Tan telah berstatus buron atau DPO.

Selain itu, paspor dari Jurist Tan juga telah dicabut setelah penyidik korps Adhyaksa berkoordinasi dengan pihak keimigrasian RI.

Dengan demikian, sejumlah upaya hukum ini diharapkan dapat segera memboyong Jurist Tan ke Tanah Air setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (15/6/2025) malam.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa di Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (14/1).

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pertemuan keduanya itu dalam rangka koordinasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

"Memang tadi terinfo bahwa ada Pak Menkeu datang ke sini, terkait dengan koordinasi. Kebetulan juga koordinasinya dalam rangka, itu kan, kita melihat potensi-potensi terkait dengan PNBP," ujar Anang di Kejagung.

Disampaikan Anang, koordinasi ini dilakukan lantaran pada 2025 lalu, Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus(Jampidsus) tercatat menyetorkan PNBP hingga Rp19,12 triliun.

"Kemarin kan kita, tahun kemarin ya, PNBP kita kan dari Kejaksaan cukup signifikan kan. Berapa puluh triliun. Nah sekarang, potensi yang ada di kita seperti apa. Hanya koordinasi sebatas itu saja," tutur Anang.

Karenanya, Anang menyebut koordinasi ini perlu untuk membahas langkah-langkah ke depan terkait dengan PNPB dari penegakan hukum, khususnya Kejagung.

"Ya nanti kalau memang ada potensi dari PNBP yang bisa direalisasikan, ya mungkin diadakan penagihan, nanti otomatis kan kita akan setor ke kas negara," ujarnya.

Di lain sisi, Anang menyampaikan kehadiran Kejagung hari ini tidak berkaitan dengan laporan kasus ataupun isu-isu lainnya.

"Enggak, enggak. Terbatas koordinasi kinerja aja," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons pemeriksaan eks Dirjen Pajak Suryo Utomo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ia menekankan pihaknya menghargai proses hukum yang berjalan. Ia juga menyinggung pelaksanaan amnesti pajak (tax amnesty).

"Kita lihat, kita biarkan proses hukum berjalan. Kita lihat apakah ada penyalahgunaan di waktu tax amnesty (amnesti pajak) keluar," jelas Purbaya usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Terlepas dari pemeriksaan anak buahnya oleh Kejagung, Purbaya menyinggung soal klausul khusus dalam pelaksanaan tax amnesty. Pengampunan pajak itu disebut-sebut sebagai masalah utama yang sedang diusut Kejaksaan Agung saat ini.

Sang Bendahara Negara menegaskan dirinya memang tidak tahu sebesar apa dugaan kasus korupsi tersebut. Akan tetapi, Purbaya menawarkan solusi lain jika memang tax amnesty kala itu tak sesuai aturan.

"Pada dasarnya begini, tax amnesty kan pengampunan pajak. Harusnya ruang untuk membuat itu sebagai kasus pidana, gak tahu, perkiraan saya enggak sebesar itu," ungkap sang menteri.

"Tapi memang kalau ada pelanggaran ya harusnya ada klausul, misalnya aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil dibanding yang seharusnya, saya pikir itu saja yang dikejar," imbuhnya.

Suryo Utomo diperiksa pada Selasa (25/11) terkait posisinya dulu sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak. Ini menyangkut dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020 yang menyeret eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, orang nomor satu DJP kala itu.

Selain Suryo, penyidik mengambil keterangan dari Kepala KPP Madya Dua Semarang Bernadette Ning Dijah Prananingrum (BNDP).

"Saksi yang diperiksa SU selaku mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Syarief Sulaeman Nahdi menjadi Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI.

Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan No.1064/2025 per tanggal 25 November 2025.

Kabar pengangkatan ini juga telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna.

"Benar [Syarief jadi Dirdik Jampidsus]," ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

Dengan begitu, melalui surat keputusan ini Syarief yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Jaksa Agung bakal menggeser posisi Nurcahyo Jungkung Madyo.

Sementara itu, Nurcahyo bakal menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sekadar informasi, sebelum nantinya diangkat menjadi Dirdik Jampidsus, Syarief setidaknya sempat menjabat di dua posisi strategis di lingkungan Kejaksaan RI.

Misalnya, menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) pada 2022-2024 dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah delapan titik di kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan delapan titik penggeledahan itu tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Ya lebih dari lima, mungkin delapan titik ada. Keseluruhan ya," ujar Anang di Kejagung, Selasa (15/11/2025).

Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail delapan titik yang digeledah oleh penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI. Dia hanya mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan pada Minggu (23/11/2025).

Di samping itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah dokumen terkait perkara pajak hingga satu Toyota Alphard dan dua motor gede alias Moge.

"Dari beberapa tempat di sekitar Jabodetabek. Di mana penggeledahan lebih daripada lima titik. Dan diperoleh di antaranya ada kendaraan dan roda dua yang disita, selain dokumen," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.