KOMPAS.com - Perlambatan ekonomi tidak hanya dirasakan sektor konsumsi, tetapi juga industri audio visual (AV) dan lighting profesional.

Turunnya daya beli membuat banyak pelaku usaha menunda investasi peralatan baru meski kebutuhan teknologi terus berkembang.

Kondisi tersebut mendorong PT Inti Megah Swara (IMS) menghadirkan pendekatan berbeda melalui IMS Connect 2026 di Grand City Convention & Exhibition Surabaya mulai 25-27 Juni 2026.

Tidak hanya menampilkan teknologi terbaru dari berbagai merek global, ajang ini juga menawarkan solusi pembiayaan, konsultasi hingga edukasi bagi pelaku industri.

"Dengan perekonomian saat ini berpengaruh tidak dengan penjualan peralatan audio visual? Sangat berpengaruh. Jadi gini daya beli menurun apa yang bisa kita lakukan tentu terus kita lakukan dari sisi bisnisnya," ujar Direktur PT Inti Megah Swara, Athanasius Cahyo Budiono.

"Terutama kita juga memikirkan bagaimana peralatan yang harganya lumayan ini masih bisa diakses oleh para penggunanya," imbuhnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, IMS mulai membangun kerja sama dengan perusahaan pembiayaan agar pelaku usaha, khususnya rental company, tetap bisa melakukan investasi tanpa terbebani pembayaran dalam jumlah besar di awal.

"Kami juga memikirkan bagaimana caranya bisa memfasilitasi dengan pihak ketiga dalam satu bentuk pembiayaan. Pada umumnya pembiayaan untuk peralatan audio visual dan lighting profesional itu kebanyakan bank karena finance company ini tidak mempunyai instrumentasinya," tutur pria yang biasa disapa Cahyo itu.

"Beda dengan menyediakan platform kendaraan bermotor, rumah dan lain-lain itu berbeda. Tetapi kami di IMS sudah bermitra dengan salah satu finance company dan menjalankan serta memfasilitasi rental company untuk mendapatkan kredit supaya mereka tetap bisa menjalankan usahanya dengan tenang," sambungnya.

Menurutnya, skema tersebut diharapkan mampu membantu pelaku industri tetap berkembang tanpa harus terbebani investasi besar sekaligus.

Program pembiayaan tersebut mulai diterapkan tahun ini sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang sedang berlangsung.

"Sebelumnya kita kerjakan dengan cara inHouse secara mandiri tapi company kami kan juga bukan finance company jadi ada batasnya. Nah ini kami coba bekerja sama dengan finance company dan itu sudah berjalan," kata Athanasius Cahyo Budiono.

"Harapan saya mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka untuk yang lain. Jadi intinya kami di IMS Connect ini berupaya menghadirkan solusi yang holistik dari ujung ke ujung bukan hanya barang, knowledge, konsultasi, dan solusi pembiayaan," imbuhnya.

Surabaya Dipilih karena Ekosistem Industri yang Terus Bertumbuh

Selain itu pemilihan Kota Surabaya sebagai lokasi penyelenggaraan IMS Connect 2026 juga bukan tanpa alasan.

Menurutnya, kota ini memiliki ekosistem industri kreatif dan pameran yang terus berkembang, sehingga menjadi lokasi strategis untuk memperkenalkan berbagai inovasi terbaru.

"Buat sebesar ini dalam pandangan saya dalam satu company boleh menghadirkan hampir 20 brand ini satu langkah yang tidak main-main karena kita seperti buat satu pameran mini dan kami lakukan secara profesional karena referensi saya pameran di luar negeri," ujar Athanasius Cahyo Budiono.

"Apalagi dengan jadwal yang sudah kita susun dengan tema masing-masing ya begitulah harusnya pameran profesional yang dilakukan. Bukan hanya menampilkan peralatan kemudian kita tidak memiliki nilai tambah, apalagi tempat yang terlalu bising," sambungnya.

Untuk itu penyelenggaraan IMS Connect yang bertepatan dengan pameran musik SMEX 2026 ini juga menjadi nilai tambah karena mampu menghadirkan lebih banyak pelaku industri dalam satu ekosistem yang konsisten.

"Ini kan sesuatu yang kita tampilkan out of the box jadi waktu kita lakukan 1 tahun lalu belum ada konsep seperti ini dan akhirnya diaplikasikan dengan yang lain," ujarnya lagi.

Teknologi Semakin Canggih, Kini Lebih Mudah Diakses

Selain menghadirkan hampir 20 merek internasional seperti JBL Professional, AKG, Shure, Martin, Soundcraft, Avid, Hisense, hingga Zactrack, IMS Connect juga memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi membuat perangkat profesional semakin mudah diakses.

"Jadi kalau ditanya terkait peralatan audio dan lighting, memang saat ini perkembangannya cepat sekali. Saya juga bisa mengatakan bahwa makin hari ini dengan teknologi yang makin maju, justru harga peralatan itu bukan menjadi semakin mahal kalau dibandingkan tahun-tahun yang dulu ya," tutur Athanasius Cahyo Budiono.

"Justru peralatan saat ini affordable, saya tidak mengatakan murah tapi peralatan-peralatan teknologi sekarang juga accessible," imbuhnya.

Baginya, persaingan antar-merek saat ini bukan lagi soal siapa yang paling unggul dari sisi kualitas, melainkan siapa yang mampu memberikan solusi terbaik sesuai kebutuhan pengguna.

"Jelas yang sama yang bagus adalah peralatan tersebut bisa memberikan solusi tidak untuk pemakainya. Mempunyai kualitas yang sama dan mirip sehingga memunculkan pertanyaan apakah setiap brand bisa menghasilkan solusi yang sama atau tidak."

Karena itu, IMS Connect dihadirkan bukan hanya sebagai ajang pamer teknologi, melainkan tempat bagi pelaku industri untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Tidak perlu repot ke mana-mana lah mau cari apa bisa kita hubungkan. Kami juga menyediakan engineering terbaik untuk melayani dan bisa mengaplikasikan teknologi terbaru untuk kebutuhan pelaku usaha yang membutuhkan," pungkas Athanasius Cahyo Budiono.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Goshen Swara Indonesia meresmikan Goshen Experience Center. Sebuah fasilitas demo terintegrasi yang menghadirkan pengalaman langsung penggunaan teknologi konferensi modern berbasis Q-SYS dan Shure. Peresmian ini menjadi tonggak penting bagi perusahaan, terutama setelah Goshen resmi ditunjuk sebagai sole distributor Q-SYS di Indonesia pada September 2025.

Langkah ini memperkokoh posisi Goshen sebagai penyedia solusi audio , video, dan kontrol end-to-end yang kompetitif. Ini sekaligus menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem teknologi audio visual (AV) yang profesional dan berstandar global. “Goshen bukan sekadar menjual perangkat, tetapi membangun solusi,” kata Sales Director Goshen Swara Indonesia Franky Cahyadi, Kamis (11/12/2025).

Ia menegaskan pengalaman panjang dan kemampuan teknis tim menjadi fondasi kuat dalam membangun ekosistem AV yang profesional dan dapat diandalkan. ”Experience Center ini dibuat agar partner dan end-user dapat memahami alur kerja teknologi secara nyata, bukan sekadar dari katalog atau teori,” ujarnya.

Di Experience Center ini, Q-SYS menjadi highlight melalui Q-SYS x Shure Integrated Experience Room, sebuah ruang demonstrasi meeting room modern dengan automasi penuh. Pengunjung dapat merasakan langsung bagaimana platform Q-SYS mengelola seluruh elemen ruang dengan mulus.

Pertama, sebelum masuk, ruangan berada dalam mode standby. Kedua, saat pengunjung memasuki ruangan, lampu menyala otomatis, tirai terbuka, TV aktif, dan musik latar (BGM) mulai berjalan.

Ketiga, saat laptop dicolok via USB, sistem secara instan berpindah ke mode meeting, lengkap dengan pengaturan audio, video, sensor keberadaan, serta kontrol ruang terpusat. Keempat, saat Meeting Hybrid, dukungan kamera otomatis melalui fitur Automatic Camera Preset Recall (ACPR) membuat framing kamera otomatis mengarah ke orang yang berbicara.

Seluruh proses berlangsung otomatis melalui sistem Q-SYS. Menampilkan kemampuan unggulnya dalam routing audio, switching video, manajemen dan integrasi sensor untuk menciptakan pengalaman meeting yang intuitif.

Selain Q-SYS, Goshen Experience Center juga menghadirkan Shure Experience Room, yang

menampilkan jajaran lengkap Shure Microflex Ecosystem. Mulai dari MXA310, MXA710, MXA902, MXA901 hingga sistem konferensi nirkabel Shure MXCW.

Di ruangan ini, pengunjung dapat mengamati cara kerja setiap microphone pada berbagai konfigurasi ruang meeting. Kemudian, mempelajari fitur unggulan seperti automatic coverage dan speech enhancement.

Memahami implementasi Shure dalam proyek nyata, dari ruang kecil hingga boardroom besar. Selanjutnya, mendapatkan penjelasan langsung dari tim Sales Support Goshen terkait desain, integrasi DSP hingga troubleshooting. Rasakan Sensasi Hiburan Tanpa Batas Audio+ di RCTI+

Shure telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Goshen sejak tahun 2000. Experience Center ini memperlihatkan bagaimana teknologi Shure melengkapi platform Q SYS dalam menciptakan solusi konferensi modern yang canggih.

Sejak awal 2000, Goshen Swara Indonesia telah konsisten menjadi salah satu pelopor teknologi audio-visual di Indonesia. Tidak hanya menghadirkan produk global seperti Shure dan Q-SYS, Goshen juga menempatkan fokus pada edukasi, desain sistem, serta dukungan teknis yang komprehensif.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kuasa wajib pajak dalam proses administrasi dan penegakan hukum perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bernama Fungsiawan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonan judicial review yang terdaftar dengan nomor 211/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konsititusi, Fungsiawan menggugat Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KUP yang Melarang Hak Wajib Pajak dan/atau Kuasanya Melakukan Perekaman Audio Visual pada saat Pertemuan dengan Fiskus.

Pemohon mengatakan ketentuan yang diuji itu selama ini menimbulkan multitafsir sehingga timbul ketentuan mengenai larangan hak wajib pajak dan/atau kuasanya melakukan perekaman audio visual pada saat pertemuan dengan fiskus atau pejabat pajak.

"Bahwa Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU KUP pada hakikatnya mengatur larangan bagi Fiskus dan tenaga ahli yang ditunjuk untuk membocorkan rahasia Wajib Pajak, bukan melarang Wajib Pajak atau Kuasanya melakukan perekaman audio visual. Dengan demikian, larangan merekam yang didalilkan DJP tidak bersumber dari bunyi norma UU KUP, melainkan merupakan penafsiran yang diperluas (over-extended interpretation) terhadap norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tersebut," dikutip dari permohonan Fungsiawan, Selasa (11/11/2025).

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP selengkapnya berbunyi, "(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Fungsiawan selaku pemohon, dalam praktik proses-proses administrasi dan penegakan hukum perpajakan, Direktoral Jenderal Pajak (DJP) melarang Pemohon selaku kuasa wajib pajak melakukan perekaman audio visual.

Padahal Pemohon mengaku melakukan perekaman audio visual pada setiap pertemuan dengan petugas sebagai landasan transparansi dan integritas dari pertemuan resmi tersebut.

Pemohon pun meminta dasar hukum larangan merekam melalui mekanisme Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID). Tanggapan PPID pada pokoknya tertulis dasar larangan merekam adalah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP dan rujukan lain seperti UU Perlindungan Data Pribadi.

Pemohon menuturkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP pada hakikatnya mengatur larangan bagi fiskus dan tenaga ahli yang ditunjuk untuk membocorkan rahasia wajib pajak, bukan melarang wajib pajak atau kuasanya melakukan perekaman audio visual.

Dengan demikian, larangan merekam yang didalilkan DJP tidak bersumber dari bunyi norma UU KUP, melainkan merupakan penafsiran yang diperluas (over-extended interpretation) terhadap norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tersebut.

Menurut Pemohon, tafsir yang digunakan DJP tersebut keliru dan berlebihan karena Pasal 34 UU KUP secara eksplisit hanya mengatur larangan bagi fiskus membocorkan rahasia wajib pajak, bukan melarang wajib pajak atau kuasanya untuk merekam proses pemeriksaan. Tidak ada satu pun norma dalam UU KUP yang membatasi hak wajib pajak atau kuasanya untuk merekam audio visual atas kegiatan pemeriksaan.

Sementara itu, Pemohon menyebut, secara internal, DJP justru mewajibkan perekaman audio visual terhadap kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak (PAHP). Namun, dalam praktiknya kewajiban perekaman tersebut sering tidak dilaksanakan oleh fiskus.

Fiskus, kata Pemohon, sering tidak dapat menunjukkan rekaman audio visual yang semestinya menjadi satu kesatuan dengan berita acara PAHP. Dalih yang sering disampaikan adalah rekaman CCTV terhapus otomatis karena sistem overwriting. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, mengingat perekaman bersifat wajib dan bagian dari alat bukti resmi menurut aturan DJP sendiri.

Kendati rekaman tidak ada, petugas DJP tetap menyatakan PAHP telah sah dan Berita Acara tetap digunakan sebagai dasar terbitnya produk hukum (misalnya SKP). Padahal, menurut SE-12/PJ/2016 huruf E angka 6, rekaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara; maka ketiadaan rekaman mengakibatkan cacat formil pada Berita Acara dan keseluruhan proses PAHP.

Karena itu, kronologi yang dialami Pemohon tersebut mendorong kebutuhan penegasan konstitusional. Dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sepanjang dimaknai melarang Wajib Pajak dan atau Kuasa Wajib Pajak melakukan perekaman audio visual pada saat pertemuan dengan Fiskus.

Pemohon ingin pasal tersebut tidak terbatas pada a) kegiatan klarifikasi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), b) Pemeriksaan Lapangan, c) Pemeriksaan Bukti Permulaan, d) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP), e) proses Keberatan di tingkat Kantor Wilayah DJP, dan f) setiap pertemuan dan atau komunikasi resmi antara Fiskus dan Wajib Pajak/Kuasanya yang dilakukan dalam kapasitas hukum dan administrasi perpajakan.

Perkara ini disidangkan Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah.

Menurut Guntur, kasus konkret yang dituturkan Pemohon sebagai pintu masuk pengajuan permohonan ini, tetapi Pemohon juga harus menguraikan argumentasi yang jelas antara pertentangan norma yang diuji dengan pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian permohonan ini sehingga timbul kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.

"Sehingga untuk mengatakan bahwa saya mengalami kerugian yang aktual kan itu karena Pemohon mengalami sendiri akibat berlakunya pasal yang dipersoalkan ini," Kata Guntur.

Sebelum menutup persidangan, Suhartoyo mengatakan Pemohon dapat memperbaiki permohonan dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan permohonan baik softcopy maupun hardcopy paling lambat harus diterima Mahkamah pada Senin, 24 November 2025 pukul 12.00 WIB.

(arj)
[Gambas:Video CNBC]