JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempercepat penyelesaian observatorium astronomi di Observatorium Nasional Gunung Timau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas pengamatan antariksa paling maju di Asia. Observatorium ini dilengkapi teleskop terbesar di Asia Tenggara dan posisinya berada di kawasan khatulistiwa.

Hal itu disampaikan Kepala BRIN Arif Satria setelah mengunjungi Observatorium Nasional Gunung Timau pada pada Selasa, 5 Mei 2026. Arif meminta agar pembangunan teleskop di sana dirampungkan, agar dapat beroperasi penuh untuk memperkuat kolaborasi riset internasional

“Kami ingin teleskop ini segera dirampungkan dan beroperasi penuh, karena akan menjadi fasilitas strategis bagi penguatan riset antariksa Indonesia. Sekaligus mendukung pengembangan spaceport nasional di Biak, Papua,” kata Arif, Jumat (8/5/2026).

Saat ini, progres pembangunan teleskop telah mencapai sekitar 95% Selain percepatan operasional teleskop, Arif juga meminta agar ekosistem riset diperkuat melalui penambahan tenaga peneliti baru, revitalisasi gedung magnetometer, hingga peningkatan fasilitas penunjang bagi para peneliti.

“Tidak hanya membangun teleskop, tetapi kami juga perlu memperkuat ekosistem risetnya. Penambahan peneliti dan revitalisasi gedung magnetometer menjadi bagian penting untuk mendukung operasional observatorium secara optimal,” ujarnya.

Di samping itu, dalam kunjungan tersebut Arif juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kupang agar akses jalan ke kawasan Observatorium Nasional Gunung Timau agar diperbaiki.

Lihat video: Peneliti BRIN: Ukuran Komet 3i/Atlas Sangat Besar, Tergolong Istimewa



“Observatorium ini memiliki peran strategis bagi riset antariksa Indonesia. Karena itu, akses jalannya juga harus diperkuat agar kawasan ini tidak terisolasi,” ucapnya.

Research Fellow Pusat Riset Antariksa BRIN Andre Pandie menjelaskan keberadaan observatorium juga selaras dengan pengembangan spaceport nasional di Biak, yang menjadi salah satu perhatian BRIN dalam penguatan sektor antariksa Indonesia.

“Observatorium ini nantinya diharapkan menjadi fasilitas pendukung utama dalam operasional dan pengembangan aktivitas antariksa nasional,” kata Andre.

Andre menjelaskan, teleskop tersebut merupakan teleskop terbesar di Asia Tenggara. Menurutnya, saat ini hanya terdapat dua teleskop dengan spesifikasi serupa di dunia, yakni di Jepang dan Indonesia.

“Dan juga posisi kita yang strategis di khatulistiwa sehingga menjadi spot yang ideal untuk pengamatan luar angkasa. Karena itu, sudah ada kerjasama internasional dan akan ada kerjasama berikutnya yang menunggu bila teleskop ini sudah beroperasi,” ujarnya.

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperluas jaringan kerja sama internasional melalui kolaborasi riset dengan berbagai negara, termasuk Uruguay, Kuba, dan Australia. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan teknologi pertanian, bioekonomi, energi terbarukan, hingga riset kesehatan dan vaksin.

Melalui pertemuan dengan Kedutaan Besar Uruguay, Kuba, dan Australia pada pekan ini, Kepala BRIN Arif Satria mengungkapkan bahwa BRIN tidak hanya melanjutkan kerja sama yang telah berjalan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi baru. Adapun peluang kolaborasi baru yang dijajaki ialah pada bidang agrikultur, bioekonomi, hingga pengembangan vaksin.

Arif menuturkan, belum ada kerja sama sebelumnya antara BRIN dengan Uruguay. Sehingga dari hasil diskusi dengan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia H.E Cristina González, terdapat potensi kolaborasi riset yang difokuskan pada pertanian dan peternakan, khususnya pengembangan teknologi.

“Kerja sama BRIN–Uruguay berpotensi difokuskan pada kolaborasi riset pertanian dan peternakan, termasuk teknologi produksi ramah iklim, smart farming, serta pengembangan varietas pangan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. BRIN juga terbuka memperluas kerja sama di bidang strategis lain sesuai prioritas nasional,” katanya, Rabu (25/2/2026).

BRIN, kata dia, telah menjalin kerjasama ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dengan Kuba lewat Cuban Ministry of Science, Technology and Environment (CITMA) sejak 2024. Prioritas dalam kerja sama ini meliputi banyak bidang, di antaranya energi baru dan terbarukan, elektronik dan informatika termasuk AI, ilmu penerbangan dan antariksa, hingga ilmu bumi dan kelautan.

Ia mengatakan, BRIN dan CITMA telah membentuk joint committee yang berfungsi untuk pertukaran informasi dan pandangan, mengidentifikasi bidang prioritas, memfasilitasi dan meninjau pelaksanaan kegiatan kerja sama. Di sisi lain, BRIN juga mengharapkan dukungan Kedutaan Besar Kuba untuk menjembatani komunikasi dengan mitra strategis lainnya terkait kerjasama di bidang lain.

“Kami mendorong potensi kerja sama lain di bidang riset dan inovasi dengan badan/ lembaga lain di Kuba. Yang kami harapkan yakni terkait kesehatan, obat dan vaksin. Salah satunya pengembangan vaksin kanker paru-paru,” kata Arif.

Terkait Australia, Arif menyampaikan bahwa kerja sama riset antara kedua negara telah berjalan dan terus diperkuat. Pertemuan dengan perwakilan Kedutaan Besar Australia menjadi momentum untuk mempertegas arah prioritas kolaborasi yang sedang dan akan dikembangkan.

Dia menambahkan, kerja sama Indonesia-Australia memiliki urgensi strategis, terutama dalam penguatan riset dan inovasi yang berdampak langsung pada pembangunan berkelanjutan. “Melalui program KONEKSI, BRIN telah memfasilitasi berbagai proyek riset kolaboratif yang didanai bersama, khususnya di bidang bioekonomi. Ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperdalam kolaborasi ilmiah dan teknologi yang memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam upaya pencegahan krisis ekologis dan penanggulangan bencana alam. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola sumber daya alam dan relasi sosial-politik.

Dalam sambutannya di Forum Group Discussion (FGD) Pencegahan Krisis Ekologis dan Bencana Alam, BRIN memiliki mandat untuk hadir secara aktif dalam penyelesaian persoalan kebencanaan di Indonesia sebagaimana juga disorot dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI kemarin. Kehadiran tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan berbagai teknologi kebencanaan.

“BRIN saat ini menjadi backbone penyedia citra satelit untuk mendukung kebutuhan BNPB dan berbagai pihak. Selain itu, kami juga mengembangkan teknologi air siap minum dari air banjir (arsinum) yang telah dimanfaatkan masyarakat dan mendapat apresiasi dari DPR,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Selain arsinum, BRIN juga tengah menyempurnakan teknologi early warning system untuk banjir, erosi, dan longsor, melengkapi sistem peringatan dini tsunami yang telah dimiliki. Penyempurnaan dilakukan berbasis pemetaan wilayah rentan, pemasangan sensor, serta pemanfaatan serat optik untuk memantau pergeseran tanah dan potensi risiko bencana.

Namun demikian, ia menekankan, krisis ekologis tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis. Krisis lingkungan juga merupakan hasil dari relasi kuasa yang timpang antara berbagai aktor dalam sistem sosial mulai dari masyarakat, pelaku ekonomi, hingga aktor politik dan pemerintah.

“Krisis ekologi tidak hanya terjadi karena persoalan alam, tetapi juga karena dinamika dalam sistem sosial. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara aktor ekonomi, politik, dan masyarakat sipil turut memengaruhi bagaimana alam dikelola,” katanya.

Karena itu, FGD diharapkan tidak hanya membahas solusi teknologi, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola sumber daya alam, termasuk regulasi sektoral dan lintas sektoral, sistem desentralisasi, serta perubahan sistem politik yang berdampak pada pengelolaan lingkungan.

Arif manambahkan BRIN akan berperan pada dua sisi sekaligus yakni melalui riset kebijakan dan tata kelola serta pengembangan teknologi kebencanaan seperti pemanfaatan drone untuk mendeteksi korban tertimbun maupun ketersediaan air tanah.

“Dengan pendekatan yang komprehensif, kita diharapkan dapat merumuskan terobosan kebijakan, regulasi, dan teknologi yang mampu mencegah krisis ekologis sekaligus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi bencana,” ujar Arif.

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta melakukan Kunjungan Kerja ke Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kunjungan ini bertujuan mendalami ekosistem riset nasional, mengidentifikasi tantangan hilirisasi inovasi, dan merumuskan langkah konkret pelestarian kekayaan ilmiah Indonesia di era digital.

Verrell meninjau berbagai fasilitas riset yang menjadikan KST Soekarno kerap disebut sebagai "Silicon Valley-nya riset hayati Indonesia" mulai dari laboratorium genomik, fasilitas kultur jaringan, biobank, greenhouse biodiversitas, hingga ruang uji prototype teknologi.

“Dari luar mungkin terlihat seperti kawasan riset pada umumnya, tetapi ketika masuk ke dalam, suasana kerja dan semangat keilmuannya langsung terasa. Tempat ini bukan sekadar laboratorium, melainkan ruang di mana gagasan dan riset untuk masa depan Indonesia dikembangkan,” ujarnya, Jumat (26/12/2025).

Dari sisi infrastruktur, kata Verrell, Indonesia pada dasarnya telah memiliki modal yang memadai untuk berkembang sebagai kekuatan riset bioteknologi dan biodiversitas di kawasan Asia.

"Kita punya biodiversitas yang kaya. Kita punya peneliti brilian. Kita punya fasilitasnya. Tapi pertanyaannya: kenapa inovasi kita belum terasa dampaknya di kehidupan masyarakat? Kenapa produk inovatif BRIN belum mengisi pasar kita? Di sinilah letak pekerjaan rumah kita," tegasnya.

Verrell menyebut hilirisasi riset nasional masih jauh dari optimal. Berdasarkan data yang dipaparkan, BRIN menghasilkan 539 kekayaan intelektual pada 2024, namun sebagian besar belum dilisensikan atau dimanfaatkan industri.

"Menurut saya masih ada hal mendasar yang perlu kita dorong dan perkuat dalam ekosistem inovasi kita. Riset yang kuat akan kehilangan seluruh maknanya apabila tidak mampu menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan nyata industri. Ini seperti memiliki peta harta karun lengkap tapi tidak pernah menggali hartanya," ungkapnya.

Verrell mendorong BRIN menyusun skema pilot hilirisasi yang terukur, dengan target konkret, setiap fasilitas riset harus menghasilkan minimal satu output siap industri per tahun baik prototipe teknologi, benih unggul, biomaterial, hingga kandidat obat.

"Saya mengusulkan Innovation Scoreboard yang tidak hanya mengukur paper atau paten terdaftar, tapi berapa inovasi yang benar-benar digunakan industri, berapa lapangan kerja tercipta, berapa nilai ekonomi yang dihasilkan. Itu ukuran kesuksesan riset sesungguhnya," paparnya.

Perhatian khusus diberikan pada Herbarium Bogoriense, pusat penyimpanan specimen tumbuhan terbesar di Asia Tenggara dengan koleksi lebih dari 2 juta spesimen. Namun, baru 30% koleksi yang terdigitalisasi. Verrell menekankan urgensi digitalisasi menyeluruh dan sistem backup berlapis.

"Bayangkan jika terjadi bencana. Tanpa digitalisasi memadai, kerusakan spesimen fisik berarti hilangnya warisan ilmiah Indonesia selamanya. Teknologi harus menjadi benteng perlindungan pengetahuan kita," ujarnya.

Verrell mengusulkan alokasi anggaran khusus untuk digitalisasi masif dengan target 100% koleksi terdigitalisasi dalam tiga tahun. "Database digital yang terstruktur bisa menjadi asset ekonomi. Perusahaan farmasi, industri kosmetik, bahkan game developer membutuhkan data biodiversitas. Kenapa kita tidak memanfaatkan ini sebagai sumber pendapatan riset kita sendiri," katanya

Kunjungan ini menegaskan komitmen Komisi X DPR untuk mengawal kebijakan riset dan inovasi agar berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

"Teknologi adalah jembatan antara apa yang kita miliki dan apa yang kita cita-citakan. Tugas kita memastikan jembatan itu kokoh dan benar-benar menghubungkan riset dengan masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaulat secara ilmu pengetahuan," ucapnya.

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong percepatan hilirisasi riset agar hasil penelitian dapat segera dimanfaatkan dan masuk ke pasar melalui Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM). Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa riset di Indonesia harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, RIIM diarahkan untuk mendorong riset hingga siap diimplementasikan oleh industri. “Riset tidak boleh berhenti pada laporan atau prototipe. Melalui RIIM, kami mendorong hasil riset agar dapat ditingkatkan kesiapterapannya sehingga siap masuk pasar dan dimanfaatkan secara luas,” ujar Arif usai penyerahan penghargaan RIIM Awards 2025 di Gedung BJ Habibie BRIN Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama RIIM ialah percepatan peningkatan tingkat kesiapterapan teknologi atau Technology Readiness Level (TRL). Menurutnya, banyak riset yang masih berada pada TRL menengah sehingga belum menarik bagi industri.

“Kami menyiapkan skema percepatan agar riset yang TRL-nya masih menengah dapat ditingkatkan hingga level tinggi. Dengan begitu, industri dapat langsung mengadopsi tanpa perlu investasi tambahan yang besar,” katanya.

Arif mengafakan, percepatan hilirisasi juga didukung dengan promosi dan valuasi hasil riset agar riset yang dinilai memiliki dampak ekonomi dan sosial dapat dikembangkan lebih lanjut. “Ke depan, riset dan inovasi tidak hanya dilakukan oleh BRIN atau perguruan tinggi, tetapi juga melibatkan industri dan pelaku usaha, sehingga riset benar-benar menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional,” ujarnya.

RIIM Awards Tahun 2025, sebuah ajang penghargaan tahunan yang didedikasikan untuk mengapresiasi kontribusi luar biasa para periset terbaik dan mitra industri (startup) terbaik di Indonesia. Penghargaan tahun ini menyoroti individu dan entitas yang telah menunjukkan keunggulan, dampak nyata, dan kolaborasi strategis dalam mendorong kemajuan teknologi dan solusi praktis bagi masyarakat.

Para pemenang dipilih dari penerima pendanaan RIIM yang telah selesai melaksanakan kegiatan riset melalui proses seleksi oleh juri independen yang terdiri dari pakar akademisi, serta pelaku industri yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang masing-masing.

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong inovasi daerah. Upaya itu dilakukan melalui optimalisasi Repositori Ilmiah Nasional (RIN).

Hal itu diungkapkan Sekretaris BSKDN Noudy R.P Tendean saat membuka kegiatan Workshop Pengelolaan Pengetahuan Pemerintahan Melalui RIN di Hotel Orchardz Jayakarta pada Kamis, (11/12/2025).

Noudy menegaskan, penguatan tata kelola pengetahuan merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika pemerintahan saat ini. Dia menyebut, kompleksitas kebijakan publik membutuhkan dukungan basis pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Melalui optimalisasi RIN, Noudy berharap praktik baik, hasil riset, hingga kajian kebijakan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Pengetahuan yang lebih sistematis sangat diperlukan untuk mendukung kualitas kajian yang lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat," ungkapnya

Noudy juga menekankan, pengelolaan pengetahuan yang baik bukan hanya memastikan keberlanjutan proses kerja, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"2026, kita harus semakin bersinergi lagi terkait pemanfaatan data, berbagi pakai data, sehingga kajian-kajian di pusat kita (BSKDN) semakin berkualitas dan bermanfaat bagi lahirnya kebijakan publik yang lebih baik," tambahnya.

Ketua Tim Fungsi Pengelolaan RIN Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN Diana Permata Sari, menjelaskan manajemen pengetahuan memegang peran penting dalam mendukung efektivitas pemerintahan. Dia menyebut, pengetahuan dapat berasal dari berbagai bentuk, mulai dari pengalaman hingga dokumentasi.

“Pengetahuan bisa dimiliki seseorang dalam bentuk pengalaman, atau bisa juga pengetahuan yang sudah terdokumentasi, dan mungkin ilmu pengetahuan yang bisa muncul jika memang ada masalah,” ujarnya.

Diana menyoroti masalah yang sering muncul ketika pengetahuan hanya melekat pada individu tertentu. Kondisi ini dapat menghambat proses bisnis ketika pegawai tersebut pensiun atau berpindah tugas.

“Menjadi permasalahan ketika yang punya pengetahuan itu sudah mulai pensiun… proses bisnis bisa terhambat karena pengetahuan itu dimiliki oleh satu individu saja,” jelasnya.

Untuk itu, BRIN terus berupaya mengakuisisi pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat agar dapat dikembangkan menjadi inovasi baru. “Apa-apa yang diketahui oleh masyarakat di daerah itu perlu juga dikumpulkan supaya suatu saat bisa dikembangkan menjadi sebuah inovasi baru,” tuturnya.

Diana juga menekankan perlunya peran pemerintah dalam menghimpun pengetahuan agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara lebih luas. “Pengetahuan yang tersebar itu bisa menjadi mudah diakses sehingga bisa dimanfaatkan,” tambahnya.

Kolaborasi antara BSKDN dan BRIN melalui optimalisasi RIN diharapkan mampu memperkuat ekosistem pengetahuan pemerintahan, mendukung kebijakan berbasis bukti, serta mendorong inovasi daerah yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan tata kelola pengetahuan yang lebih terstruktur, inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat diyakini akan berkembang lebih cepat.

JAKARTA - Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terhadap 60 sampel rokok elektrik dari berbagai merek dan kadar nikotin yang beredar di pasaran dinilai sebagai angin segar bagi perumusan kebijakan berbasis bukti.

Pasalnya, uji laboratorium dalam studi berjudul Evaluation of Laboratory Tests for E-Cigarettes in Indonesia Based on WHO’s Nine Toxicants menunjukkan produk tembakau alternatif memiliki kandungan zat berbahaya dalam jumlah yang jauh lebih rendah daripada tiga jenis tembakau konvensional.

“Kita apresiasi hasil penelitian BRIN. Ini sebuah terobosan baru. Saya menghargai langkah BRIN dalam melakukan penelitian berbasis bukti ilmiah,” ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini, Jumat (28/11/2025).

Menurut anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan ini, penelitian BRIN hendaknya menjadi pertimbangan terhadap regulasi mengenai produk hasil tembakau yang sedang disusun Kementerian Kesehatan. Misalnya, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) Tembakau mengenai standardisasi kemasan sekaligus pengaturan bahan tambahan produk tembakau.

Aturan yang disusun sebagai aturan turunan UU Kesehatan dan PP Kesehatan juga perlu memperhatikan dampak pada industri, mulai dari petani tembakau hingga buruh pabrik.

Menurut Yahya, keberadaan produk tembakau alternatif bukan serta merta bebas risiko, tapi tetap memiliki risiko kesehatan bagi siapa saja yang mengonsumsinya.

Hadirnya penelitian semacam ini di Indonesia menjadi angin segar dalam memperkaya perspektif bagi perumus aturan. “Penelitian seperti ini harus ditempatkan dalam konteks yang proporsional sebagai bagian dari evidence base untuk kebijakan publik, bukan sebagai justifikasi untuk melonggarkan pengawasan,” katanya.

Sesuai WHO, pengujian yang difokuskan pada sembilan senyawa toksikan utama sebagaimana ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni formaldehida, asetaldehida, akrolein, karbon monoksida, 1,3-butadiena. Selain itu, benzena, benzoapyrene, serta dua nitrosamin spesifik tembakau (NNN dan NNK) telah dilakukan berdasarkan metodologi yang sesuai.

Sebagai inovasi dari produk tembakau, riset ini telah melalui pengujian di laboratorium independen dan terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) serta diakui International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi langkah awal yang nantinya dapat berperan dalam penyusunan kebijakan sehingga regulasi yang dirumuskan akan berbasis data.

Adanya riset ini juga menjadi pelengkap dari berbagai pengujian di luar negeri yang telah ada, sebab bahan baku, komposisi dan proses dari produk yang beredar dapat berbeda sesuai negara masing-masing. “Sebelum melarang-larang, ini kan kami ingin membuat database seperti apa kondisinya di lapangan," ujarnya.

"Kan kita banyak katanya-katanya dari luar negeri. Nah, kami memotret Jabodetabek ini mudah-mudahan mewakili Indonesia karena kota-kota besar juga mirip," kata peneliti BRIN Bambang Prasetya dalam konferensi pers, beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Waka BRIN) Prof. Amarulla Octavian menyampaikan pentingnya kesetaraan peradaban Nusantara dengan China. Kolaborasi kedua negara sangat penting dalam membangun perdamaian global.

Pernyataan tersebut disampaikan Amarulla Octavian saat membuka International Symposium Celebrating the 75th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between China and Indonesia di Kawasan Sains dan Teknologi Sarwono Prawirohardjo BRIN, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Hadir dalam symposium tersebut President Chinese Academy of Social Sciences (CAAS) Prof. Gao Xiang, didampingi para pejabat dari National Institute of International Strategy CAAS. Sedangkan, Pejabat Embassy of the People's Republic of China yang hadir adalah Counselor of Culture Division Mr. Wang Si Ping.

Hadir juga para Deputi dan Kepala Organisasi Riset serta Kepala Pusat Riset. Termasuk para periset dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, lembaga think tank, periset BRIN dan juga periset China sejumlah kurang lebih 250 peserta. Simposium internasional ini juga menghadirkan pameran buku hasil riset Indonesia dan China yang telah dipublikasikan

Amarulla Octavian menyampaikan kolaborasi riset BRIN dan CAAS ke depan dapat lebih dikonsentrasikan untuk kepentingan bersama kedua negara dalam membangun perdamaian global yang lebih konstruktif. “Indonesia dan China dapat berperan penting merumuskan solusi penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia, seperti di Ukraina, Gaza, Sudan, dan lain-lain,” ujarnya.

Terlebih dengan berdirinya Pusat Kajian China di BRIN, maka riset-riset politik dan sosial dapat difokuskan untuk menyelaraskan implementasi Jalur Sutra Maritim dan Jalur Rempah Maritim pada abad ke-21 sebagai bentuk nyata kepentingan bersama kedua negara.

Menurut Amarulla Octavian kepentingan bersama dari perspektif Indonesia adalah memajukan Peradaban Nusantara setara dengan Peradaban China.

“Untuk itu BRIN akan menyelenggarakan program, antara lain Degree by Research, Postdoctoral, dan Visiting Researcher. Sementara CAAS menawarkan program Scholarship dan Fellowship for Visiting Scholars,” katanya.

JAKARTA - Dunia riset kini sedang dihebohkan dengan kecaman kepada University of Oxford yang tidak mencantumkan nama peneliti Indonesia pada temuan bunga langka Rafflesia hasseltii di Sumatera Barat.

Salah satu peneliti yang menemukan bunga tersebut adalah seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Joko Witono adalah peneliti BRIN dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi. Temuan salah satu spesies bunga langka ini sejatinya jadi bagian dari riset kolaboratif antara BRIN, Universitas Bengkulu, dan Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu.

Mereka bergabung dalam proyek The First Regional Pan-Phylogeny for Rafflesia, yang bertujuan merekonstruksi hubungan filogenetik seluruh jenis Rafflesia di Asia Tenggara. Penelitian mendapatkan dukungan dana dari the University of Oxford Botanic Garden and Arboretum dan Program RIIM Ekspedisi dari BRIN.

Penelitian yang dimulai sejak awal 2025 ini melibatkan kolaborasi lintas negara dengan dukungan dana dari the University of Oxford Botanical Garden and Arboretum.

Tim BRIN bertanggung jawab penuh atas pengumpulan dan analisis sampel di Indonesia, sementara negara lain seperti Malaysia dan Filipina melakukan riset paralel di wilayahnya masing-masing.

Menurut Joko, riset ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman Rafflesia tertinggi di dunia, bersama Filipina. Hingga kini, tercatat ada 16 jenis Rafflesia di Indonesia, dan tim BRIN telah berhasil mengumpulkan 13 sampel untuk dianalisis DNA-nya.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami memahami hubungan kekerabatan genetik antarjenis Rafflesia dan memastikan konservasinya di habitat asli,” ujar Joko, dikutip dari laman BRIN, Rabu (26/11/2025).

Lebih jauh, Joko menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan Whole Genome Sequencing (WGS) untuk memetakan keseluruhan gen Rafflesia.

“Selama ini penelitian DNA Rafflesia hanya meneliti potongan gen kecil sepanjang 500–1500 base pair. Dalam penelitian ini, kami memetakan jutaan pasangan basa untuk mendapatkan gambaran utuh genom Rafflesia,” paparnya.

Metode tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kemungkinan adanya spesies baru di Indonesia. Adanya perbedaan signifikan pada data WGS spesies Rafflesia tertentu di Nusantara dapat menjadi indikasinya spesies baru, dan ini akan menjadi fokus penelitian kami berikutnya,” ujar Joko.

Namun, ia menekankan bahwa riset terhadap Rafflesia menghadapi tantangan berat di lapangan. Rafflesia merupakan tumbuhan holoparasit dan bunganya ini hanya mekar beberapa hari, dan beberapa jenis berada di area terpencil yang sulit dijangkau.

“Menemukan Rafflesia dalam kondisi bunga mekar atau dalam bentuk knop bukan hal mudah. Dibutuhkan informasi akurat dari komunitas lokal agar penelitian tidak sia-sia,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, siang ini. Pemanggilan tersebut untuk membahas pengembangan BRIN ke depan.

"Siang ini kami bersama Pak Waka dipanggil Bapak Presiden, ya tentu untuk kami berusaha mendapatkan arahan dari beliau terkait dengan arah pengembangan BRIN ke depan," kata Arif, Senin (24/11/2025).

Arif menyampaikan BRIN memiliki fokus pada penguatan riset dan inovasi. Sehingga, diharapkan bisa mendukung berbagai program-program strategis dari presiden.

Arif juga mengaku sudah menyiapkan bahan-bahan terkait pengembangan BRIN yang akan dibawa saat bertemu dengan Presiden Prabowo.

"Ya terkait dengan soal bagaimana inovasi yang dihasilkan oleh BRIN dan berbagai lembaga riset di Indonesia tentang pangan, tentang energi, dan juga berbagai proyek strategis yang sedang kita persiapkan," ujarnya.

Arif menyebut, BRIN siap melakukan kolaborasi dengan Kementerian/lembaga Pemerintahan. BRIN bisa memberikan berbagai rekomendasi berupa kebijakan-kebijakan yang bisa diambil berdasarkan hasil-hasil Riset.

"Dan tentu juga persiapan untuk kolaborasi dengan Danantara. Ya, itu kan lembaga yang sangat strategis di Indonesia, sehingga ya BRIN diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa penguatan R&D untuk bisnis dari perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara," katanya.

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025) siang. Arif Satria dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto .

"Siang ini kami bersama Pak Waka dipanggil Bapak Presiden, ya tentu untuk kami berusaha untuk mendapatkan arahan dari beliau terkait dengan arah pengembangan BRIN ke depan," kata Arif.

Dia menyampaikan bahwa BRIN memiliki fokus pada penguatan riset dan inovasi. Sehingga, diharapkan bisa mendukung berbagai program-program strategis dari Presiden Prabowo.

Arif juga mengaku sudah menyiapkan bahan-bahan terkait pengembangan BRIN yang akan dibawa saat bertemu dengan Presiden Prabowo. "Ya terkait dengan soal bagaimana inovasi yang dihasilkan oleh BRIN dan berbagai lembaga riset di Indonesia tentang pangan, tentang energi, dan juga berbagai proyek strategis yang sedang kita persiapkan," ujarnya.

Dia menyebut, BRIN siap melakukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga pemerintahan. BRIN, tuturnya, bisa memberikan berbagai rekomendasi berupa kebijakan-kebijakan yang bisa diambil berdasarkan hasil-hasil riset.

"Dan tentu juga persiapan untuk kolaborasi dengan Danantara. Ya, itu kan lembaga yang sangat strategis di Indonesia, sehingga ya BRIN diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa penguatan R&D untuk bisnis dari perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Arif Satria sebagai kepala BRIN di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Dilantik pula Amarulla Octavian sebagai wakil kepala BRIN.

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyatakan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University. Keputusan itu diambil setelah dirinya resmi dilantik sebagai kepala BRIN oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

"Ya, harus diganti (rektornya)," kata Arif seusai dilantik.

Arif menjelaskan, aturan di IPB University tidak memperbolehkan rektor merangkap jabatan. Oleh karena itu, ia akan melepaskan posisinya sebagai rektor untuk fokus menjalankan tugas barunya sebagai kepala BRIN. Hingga kini, Arif masih tercatat sebagai rektor IPB University.

"Sampai hari ini kan masih, belum diberhentikan. Salah satu aturan yang ada di IPB, saya harus melepas jabatan rektor di IPB. Itu yang karena tugas di sini (BRIN)," ujar Arif.

Arif menuturkan bahwa ia sudah lama menjalin komunikasi dengan Presiden Prabowo. Dia kerap berdiskusi dengan Kepala Negara di berbagai kesempatan, termasuk forum para rektor dan pertemuan dengan pimpinan organisasi masyarakat.

"Kemudian juga pada saat pertemuan dengan para rektor, kemudian juga pertemuan dengan pimpinan ormas yang ada di istana ini. Jadi ya, saya banyak menangkap pesan-pesan beliau terkait dengan arah Indonesia ke depan. Dan insyaallah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air," pungkas Arif.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai kepala BRIN di Istana Negara. Arif menggantikan kepala BRIN sebelumnya, Laksana Tri Handoko.

Prabowo juga melantik Amarulla Oktavian sebagai wakil kepala BRIN. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.