Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberikan waktu satu minggu untuk membuat daftar hitam (blacklist) importir nakal yang kerap mendatangkan barang impor bekas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajarannya untuk segera menetapkan daftar hitam importir yang melanggar peraturan perundang-undangan itu. Tujuannya agar mereka dilarang untuk melakukan kegiatan importasi lagi.

Purbaya menyebut pihaknya sampai dengan saat ini belum menetapkan blacklist dimaksud. Dia mengakui kinerja anak buahnya lambat. Oleh sebab itu, dia memberikan batas waktu sampai dengan seminggu untuk menerbitkan daftar hitam itu.

"Sudah ada belum yang di-blacklist orangnya? Yang enggak boleh ngimpor lagi? Belum kan? Minggu depan dilihat ya," ujar Purbaya kepada Setjen dan Itjen Kemenkeu saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Tidak hanya kepada Setjen dan Itjen, dia turut meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera mendatangi pihak-pihak yang sesumbar di media massa melakukan pelanggaran terkait dengan barang impor bekas.

"Jadi yang di YouTube, yang di TV, itu hati-hati. Saya akan kirim orang, karena anda declare anda penjahat. Terus saya diam? Kira-kira begitu," tegasnya.

Adapun berdasarkan kunjungan kerjanya ke berbagai pelabuhan, Purbaya mengaku ada banyak importir yang menunda-nunda penyampaikan pemberitahuan impor barang (PIB). Hal itu terlihat dari banyaknya kontainer yang sudah turun ke pelabuhan, namun importirnya tidak segera melaporkan PIB.

Untuk itu, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi tersebut meminta Bea Cukai langsung membongkar kontainer yang sudah dua minggu bongkar di pelabuhan namun tak kunjung menyerahkan PIB.

"Pokoknya kalau dua minggu, enggak PIB, kami bongkar. Orangnya disuruh datang ke situ," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengejar pihak-pihak yang sering tampil di televisi maupun Youtube dan terang-terangan menentang kebijakannya untuk memberantas impor ilegal balpres ataupun pakaian bekas.

Ia menegaskan, seluruh aktivitas ilegal sudah pasti melanggar hukum. Karena itu, Purbaya tak segan memerintahkan bawahannya untuk mengejar pihak-pihak yang mendukung importir ilegal balpres. Apalagi, larangan impor pakaian bekas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.

"Jadi yang di Youtube, yang di TV, itu hati-hati. Saya akan kirim orang. Karena Anda declare Anda penjahat, masa saya diam," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya juga mengaku masih berusaha merampungkan peraturan yang memperkuat hukuman bagi para importir barang ilegal itu, dengan memberikan hukuman tambahan bagi 'mafia' impor pakaian bekas ini berupa denda hingga memasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

Sejak Oktober 2025, Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pasalnya, negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian itu.

"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya enggak dapat duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu," kata Purbaya saat itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai akan mengencarkan razia impor pakaian bekas. Razia ini dilakukan di pelabuhan - pelabuhan, bukan mendatangi pasar-pasar, termasuk Pasar Senen, Jakarta, yang menjadi pusat thrifting.

"Saya nggak akan merazia ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan aja. Nanti otomatis kalau itunya kurang, supply kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa Seharusnya sih, pelan-pelan kan semuanya habis kan? akan beralih ke barang-barang lain," ujarnya, saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Selasa (28/10/2025).

Purbaya menuturkan dirinya berharap pedagang-pedagang di pasar, termasuk Pasar Senen, beralih menjual barang-barang produk UMKM dalam negeri. Hal ini agar industri domestik bisa hidup kembali.

"Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk UMKM kita," paparnya.

Lantas bagaimana Purbaya menyetop aktivitas impor bal pakaian bekas atau balpres?

Cara penyetopan importir balpres ini akan ia lakukan dengan cara memasukkan para pemasok balpres ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

"Kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, enggak boleh impor barang-barang lagi," kata Purbaya.

Tidak tanggung-tanggung, Purbaya bilang dirinya akan melakukan blacklist seumur hidup sebagai hukumannya.

"Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup," tegasnya.

Aturannya, kata Purbaya, tengah disiapkan. Bahkan, dia tidak segan untuk menangkap pihak yang melakukan penentangan atau penolakan atas upaya pemberantasan impor pakaian bekas ilegal.

"Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear," tegas Purbaya

Purbaya mengungkapkan jika ada menolak, maka dirinya merasa diuntungkan karena pihak yang bersangkutan mengakui telah melakukan impor ilegal.

"Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa 'saya pengimpor ilegal' kan," tegas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak akan memberikan ampun bagi pelaku praktik impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dia memastikan akan memberikan hukuman tambahan bagi 'mafia' impor pakaian bekas ini berupa denda.

Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pasalnya, negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian itu.

"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, kemarin (22/10/2025).

Hal ini membuatnya geram. Oleh sebab itu, ia memastikan ke depan penindakan terhadap pelaku impor barang-barang ilegal akan ditambah dengan pengenaan denda.

"Jadi kelihatannya akan kita ubah, di mana kita bisa denda orang itu juga

Di sisi lain, Purbaya menekankan selain pengenaan denda, importir barang ilegal, khususnya barang-barang seperti balpres akan masuk daftar hitam alias blacklist dari daftar importir.

"Kalau dia yang pernah bal pres saya akan blacklist nggak beli impor barang-barang lagi," ungkap Purbaya.

Purbaya memastikan, dengan cara ini pasar-pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau tempat-tempat pusat thrifting tidak akan mati, sebab akan ia pastikan pasokan penggantinya dari produsen dalam negeri.

"Nanti kan kita isi dengan barang-barang dalam negeri. apa kalia ingin menghidupkan UMKM ilegal? bukan itu tujuan kita," kata Purbaya.

"Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja yang menyerap sisi produksi di sini, jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melarang impor balpres atau pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk karung padat demi melindungi industri tekstil dalam negeri.

Purbaya sudah berdiskusi dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Rabu (22/102/025) pagi. Dia mengaku baru mendengar istilah balpres.

Dia pun meminta penjelasan soal penanganan impor baju bekas itu. Ternyata, Purbaya tidak puas dengan penanganan praktik impor balpres selama ini.

"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, [importir] enggak didenda. Saya rugi, cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku Bea Cukai sudah tahu siapa para importir balpres itu. Dia mengaku akan menindak tegas mereka.

"Kalau dia yang pernah balpres, saya akan blacklist [masukkan ke daftar hitam], enggak beli impor barang-barang lagi," jelasnya.

Purbaya menekankan pentingnya melindungi sektor padat karya dalam negeri seperti industri tekstil. Dia mengaku ingin menghidupkan UMKM yang memproduksi pakaian di dalam negeri sehingga bisa menciptakan lapangan kerja.

"Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," tutupnya.

Adapun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menegaskan bahwa importasi barang bekas, termasuk baju bekas, merupakan praktik ilegal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menekankan bahwa baju impor bekas telah dilarang.

Untuk itu, Moga menuturkan bahwa diperlukan kesadaran konsumen untuk tidak membeli baju impor bekas. Dalam hal penegakan hukum, lanjut dia, juga dibutuhkan sinergi seluruh aparat dan instansi sesuai dengan tugas kewenangan.

Oleh sebab itu, Kemendag telah mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 (Permendag-18/2021) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag-40/2022) tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor (termasuk pakaian bekas).

Di samping itu, Moga menyampaikan bahwa Kemendag telah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importasi pakaian bekas di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai tindakan represif.

Melalui kebijakan larangan impor ini, Kemendag berharap semua instansi terkait dan aparat penegak hukum (APH) dapat mengawal kebijakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, serta dapat bersinergi dengan melakukan pengawasan bersama terkait kebijakan larangan Impor pakaian bekas ini.

“Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat berpartisipasi menekan peredaran pakaian bekas asal impor dengan bangga menggunakan produk dalam negeri dan menjadi konsumen cerdas,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menyetop aktivitas impor balpres pakaian bekas. Tujuannya untuk mencegah peredaran barang-barang ini yang biasanya masuk secara ilegal.

Cara penyetopan importir balpres ini akan ia lakukan dengan cara memasukkan para pemasok balpres ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

"Kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, enggak boleh impor barang-barang lagi," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Purbaya memastikan, dengan cara ini pasar-pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau tempat-tempat pusat thrifting tidak akan mati, sebab akan ia pastikan pasokan penggantinya dari produsen dalam negeri.

"Nanti kan kita isi dengan barang-barang dalam negeri. apa kalia ingin menghidupkan UMKM ilegal? bukan itu tujuan kita," kata Purbaya.

"Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja yang menyerap sisi produksi di sini, jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memperberat hukuman bagi importir ilegal. Langkah ini dalam rangka memberantas barang-barang ilegal.

Kata dia, ini karena sistem penindakan pelaku barang impor ilegal selama ini sebatas hukuman penjara, tanpa adanya pemulihan terhadap penerimaan negara yang hilang akibat aktivitas ilegal.

"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

"Tapi saya enggak dapat duit, enggak didenda, saya rugi. Cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu," tegasnya.

Oleh sebab itu, ia memastikan ke depan penindakan terhadap pelaku impor barang-barang ilegal akan ditambah dengan pengenaan denda.

"Jadi kelihatannya akan kita ubah, di mana kita bisa denda orang itu juga

Di sisi lain, Purbaya menekankan selain pengenaan denda, importir barang ilegal, khususnya barang-barang seperti balpres akan masuk daftar hitam alias blacklist dari daftar importir.

"Kalau dia yang pernah bal pres saya akan blacklist nggak beli impor barang-barang lagi," ungkap Purbaya.