Bisnis.com, SEMARANG — Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengatakan bahwa blokade militer terhadap pelabuhan Iran di Selat Hormuz akan terus berlanjut ‘selama diperlukan’, dan menyatakan bahwa Washington tetap siap siaga untuk menyerang fasilitas energi Iran.

Dilansir dari laman Euronews, Hegseth mengatakan bahwa Angkatan Laut AS telah mengerahkan kurang dari 10% kekuatan mereka untuk melaksanakan agenda penutupan tersebut. “Perhitungannya jelas. Kami menggunakan 10% dari Angkatan Laut terkuat di dunia dan Anda memiliki 0% dari angkatan laut Anda,” tutur Hegseth, dikutip dari laman Euronews, Jumat (17/04/2026).

Selain itu, Hegseth juga menyebut bahwa Angkatan Laut AS telah mengisi kekuatan mereka yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Hegseth juga turut menegaskan bahwa AS melakukan pemantauan terhadap pergerakan militer Iran selama jeda pertempuran, yang saat ini direncanakan akan berlangsung hingga awal pekan depan.

“Kami mengisi ulang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, dan yang lebih penting lagi dengan intelijen yang baik dari sebelumnya. Saat Anda mengekspos diri Anda dengan pergerakan Anda kepada pengawasan kami, kami siap siaga untuk menyerang infrastruktur dwiguna Anda yang penting, pembangkit listrik Anda yang tersisa, dan industri energi Anda,” tambahnya

Namun demikian, dilansir dari laman Al Jazeera, Hegseth mengungkap bahwa AS lebih memilih untuk menyelesaikan konflik yang dimulai dengan serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 melalui diplomasi.

“Anda, Iran, dapat memilih masa depan yang makmur, jembatan emas, dan kami berharap Anda melakukannya untuk rakyat Iran. Sementara itu dan selama diperlukan, kami mempertahankan blokade ini, blokade yang berhasil, tetapi jika Iran memilih dengan buruk, maka mereka akan mengalami blokade dan bom yang dijatuhkan pada infrastruktur, listrik, dan energi,” katanya

Dalam konferensi pers, selain Hegseth, Komandan militer AS tertinggi Jenderal Dan Caine juga menjelaskan bahwa blokade yang dilakukan Angkatan Laut AS berlaku pada semua kapal tanpa memandang kewarganegaraan. “Izinkan saya menjelaskan, blokade ini berlaku untuk semua kapal, tanpa memandang kewarganegaraan, yang menuju atau berangkat dari pelabuhan Iran,” jelas Dan Caine.

Aksi blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan Iran di Selat Hormuz diketahui telah diberlakukan sejak hari Senin (13/04/2026), dengan Presiden AS Donald Trump memperingatkan dalam unggahan di media sosialnya bahwa kapal-kapal penyerang akan dilenyapkan jika mereka mencoba menerobos blokade tersebut. Adapun aksi blokade ini terjadi akibat negosiasi perdamaian antara Iran dan AS yang gagal mencapai kesepakatan.

Setelah negosiasi pertama gagal, AS dan Iran dilaporkan akan kembali menggelar negosiasi putaran kedua. Kedua negara ini telah mengindikasikan bahwa mereka tetap terbuka untuk negosiasi lebih lanjut yang rencananya akan kembali digelar di Islamabad, Pakistan. Terkait perencanaan negosiasi kedua, pada Rabu (15/04/2026) delegasi Pakistan telah mengunjungi Teheran untuk mengoordinasikan pembicaraan baru tersebut.
(Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar pertahanan Marsma TNI (Purn) R. Agung Sasongkojati menilai strategi blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi memicu perang atrisi panjang dengan dampak global, terutama pada sektor energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Dalam analisis terbarunya bertajuk Strategic Paralysis, pakar yang dikenal sebagai “Sharky” itu memaparkan bahwa eskalasi di Selat Hormuz sejak 12–14 April 2026 menunjukkan pergeseran konflik dari diplomasi menuju konfrontasi terbuka.

Diplomasi Runtuh, Blokade Dimulai

Krisis bermula dari kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad yang berujung pada keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menerapkan blokade laut total terhadap Iran.

Langkah ini segera diikuti pengerahan kekuatan militer besar-besaran, termasuk gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln serta armada amfibi di kawasan Laut Arab.

Di sisi lain, Iran merespons dengan mengaktifkan kekuatan militer, termasuk Garda Revolusi (IRGC) dan sistem rudal di sepanjang pesisirnya, serta memperingatkan bahwa tidak akan ada minyak yang keluar dari Teluk jika mereka diblokade.

Konfrontasi dan Dampak Global

Pada 13 April, ketegangan meningkat ketika kapal perang AS dan armada cepat Iran terlibat dalam manuver berbahaya di Selat Hormuz. Meski belum terjadi kontak tembak langsung, situasi memicu lonjakan harga minyak dunia hingga lebih dari 15 persen.

Agung mencatat, pasar global langsung bereaksi keras, termasuk penangguhan asuransi kapal tanker dan meningkatnya risiko gangguan rantai pasok energi internasional.

“Pagi ini, Selat Hormuz praktis kosong dari lalu lintas tanker untuk pertama kalinya dalam sejarah modern,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Perang Atrisi: AS vs Iran

Dalam analisisnya, Agung menggunakan pendekatan Offensive Realism dan kerangka DIME (Diplomatic, Informational, Military, Economic) untuk membedah kekuatan kedua pihak.

Menurutnya, Amerika Serikat unggul secara teknologi dan militer, dengan kemampuan serangan presisi jarak jauh serta dominasi udara. Namun, keunggulan tersebut berpotensi tergerus dalam perang atrisi jangka panjang.

Sebaliknya, Iran mengandalkan strategi asimetris melalui konsep Anti-Access/Area Denial (A2/AD), termasuk penggunaan drone murah, rudal balistik, kapal cepat, dan ranjau laut.

“Iran tidak perlu menang secara militer. Mereka cukup membuat Selat Hormuz menjadi zona tidak aman untuk memenangkan perang ekonomi,” ujarnya.

Detonator Ekonomi Dunia

Agung menekankan bahwa pusat gravitasi konflik ini bukan semata kekuatan militer, melainkan harga minyak global.

Dia menilai Iran memegang “detonator” ekonomi dunia karena ketergantungan global terhadap jalur energi di Selat Hormuz.

Jika harga minyak melonjak drastis, dampaknya bisa memicu inflasi tinggi di Amerika Serikat dan negara Barat, yang pada akhirnya melemahkan dukungan domestik terhadap kebijakan perang.

“AS mungkin unggul secara taktis, tetapi secara strategis justru terjepit,” katanya.

Selain risiko militer, Agung juga menyoroti potensi kesalahan identifikasi target yang dapat memicu krisis internasional besar, mengingat padatnya aktivitas militer di kawasan sempit tersebut.

Dia mengingatkan insiden historis seperti penembakan pesawat sipil Iran pada 1988 sebagai contoh risiko fatal dalam operasi militer berintensitas tinggi.

Prediksi: Iran Lebih Tahan

Dalam kesimpulannya, Agung memprediksi Iran memiliki daya tahan lebih kuat dalam konflik jangka panjang, terutama karena faktor geografis, ketahanan ideologis, dan pengalaman menghadapi sanksi ekonomi.

Sementara itu, kata Agung, Amerika Serikat dinilai lebih rentan terhadap tekanan politik domestik akibat dampak ekonomi dari lonjakan harga energi.

“Iran tidak perlu menenggelamkan armada AS untuk menang. Mereka hanya perlu bertahan dan memastikan Selat Hormuz tetap menjadi zona merah bagi ekonomi dunia,” tandas Agung.

Bisnis.com, SEMARANG — Militer Iran angkat suara setelah militer Amerika Serikat menyebut akan mulai memblokade Selat Hormuz pada Senin (13/04/2026). Menanggapi rencana tersebut, militer Iran menyebut bahwa tindakan pemblokiran Selat Hormuz oleh Angkatan Laut AS adalah tindakan yang ilegal dan termasuk ke dalam contoh pembajakan.

“Pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat yang kriminal terhadap navigasi dan transit maritim di perairan internasional adalah ilegal dan merupakan contoh pembajakan,” kata pusat komando militer Iran Khatam Al-Anbiya yang dibacakan di televisi pemerintah, dikutip dari laman Inquirer, Selasa (14/04/2026).

Selain itu, militer Iran juga memperingatkan bahwa jika pelabuhan-pelabuhan di perairan Teluk Persia dan Laut Arab Terancam. Maka tidak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Arab yang akan aman. Merujuk pada teluk tersebut yang juga dikenal sebagai Teluk Arab.

Sebelumnya, dilansir dari laman Al Jazeera, komando pusat AS mengatakan bahwa blokade yang direncanakan akan diberlakukan secara imparsial terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Dalam pernyataanya, militer AS juga menyebut bahwa mereka tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan-pelabuhan non-Iran.

Tak hanya militer AS yang menyerukan tindakan blokade, Presiden AS Donald Trump juga turut menggemakan bahwa Angkatan Laut AS mulai akan memblokade Selat Hormuz. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Trump mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membersihkan selat dari ranjau dan membukanya kembali untuk semua pelayaran, tetapi Iran tidak boleh dibiarkan untuk mengambil keuntungan dari mengendalikan jalur air tersebut.

Munculnya ancaman blokade Selat Hormuz sendiri dipicu oleh tidak tercapainya kesepakatan antara Iran dengan AS. Gagalnya negosiasi ini juga seperti menghancurkan harapan akan kesepakatan untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan orang, sekaligus telah menjerumuskan ekonomi global ke dalam kekacauan sejak dimulai pada akhir Februari tersebut.

Selama proses negosiasi, Selat Hormuz menjadi kartu tawar utama yang dimiliki Iran. Sejak awal konflik, lalu lintas di jalur strategis yang menjadi penghubung utama distribusi minyak dan gas global itu dibatasi secara ketat oleh Iran.

Dalam pembatasan tersebut, Iran hanya akan mengizinkan sejumlah kapal tertentu untuk melintas, terutama yang berasal dari negara-negara sahabat seperti China. Namun, setelah gencatan senjata diberlakukan, harga minyak dunia sempat mengalami penurunan hingga 8%, meskipun sebelumnya dua kontrak minyak acuan global, yakni WTI dan Brent, sempat melonjak hingga melampaui US$100 per barel.

Menanggapi rencana AS yang ingin memblokadeSelat Hormuz, Negara China yang menjadi saingan terbesar Washington sekaligus menjadi importir besar minyak Iran itu memberikan kritik tajam. “Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan internasional yang penting untuk barang dan energi, dan menjaga keamanan, stabilitas, serta kelancaran arusnya adalah kepentingan bersama komunitas internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun.

Selain China, Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles juga turut mengkritik rencana Trump dengan menyebut bahwa tindakan blokade Angkatan Laut AS yang direncanakan tersebut adalah tindakan yang tidak masuk akal. “Ini adalah satu lagi babak dalam spiral penurunan yang terus menerus ini, di mana kita telah terseret masuk,” ujar Margarita.

WASHINGTON - Presiden Donald Trump telah mengisyaratkan Amerika Serikat (AS) dapat mengambil alih Kuba, tetapi dengan syarat yang damai. Pernyataan pada hari Jumat itu disampaikan saat Trump bersiap menaiki helikopter kepresidenannya, Marine One, di halaman Gedung Putih dalam perjalanan ke Texas.

Mendekati kerumunan media, Trump menjawab pertanyaan tentang hubungan tegang AS dengan negara-negara seperti Iran dan Kuba, dua negara tempat ia menyatakan ingin melihat pemerintahan baru.

Dalam kasus Kuba, Trump mengisyaratkan transisi yang akan “sangat positif bagi orang-orang yang diusir atau lebih buruk lagi.”

“Pemerintah Kuba sedang berbicara dengan kita, dan mereka sedang dalam masalah besar, seperti yang Anda ketahui. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa saat ini, tetapi mereka sedang berbicara dengan kita,” kata Trump kepada wartawan.

“Dan mungkin kita akan melakukan pengambilalihan Kuba secara damai. Kita mungkin akan melakukan pengambilalihan Kuba secara damai.”

Trump telah mendorong perubahan rezim di pulau Karibia yang dipimpin komunis itu selama dua bulan terakhir, menggunakan tekanan ekonomi dan diplomatik.

Dalam pernyataannya pada hari Jumat, Trump menegaskan kembali pendiriannya bahwa Kuba adalah "negara yang gagal" yang berada di ambang kehancuran.

"Sejak kecil, saya telah mendengar tentang Kuba, dan semua orang ingin ada perubahan, dan saya dapat melihat hal itu terjadi," ujar Trump.

Ia menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio, seorang keturunan Kuba-Amerika yang dikenal karena pendiriannya yang keras, memimpin inisiatif tersebut.

"Marco Rubio menanganinya dan pada tingkat yang sangat tinggi, dan Anda tahu, mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya minyak, mereka tidak punya makanan, dan saat ini benar-benar negara yang berada dalam masalah besar. Dan mereka menginginkan bantuan kita," kata Trump.

Tekanan yang Meningkat pada Kuba

AS telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Kuba, pulau yang hanya berjarak 145 kilometer, atau 90 mil, dari pantainya. Sejak tahun 1960-an, AS telah memberlakukan embargo perdagangan penuh terhadap pulau tersebut, melemahkan ekonominya.

Namun ketegangan meningkat sejak 3 Januari, ketika Trump mengizinkan operasi militer untuk menculik dan memenjarakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, sekutu dekat Kuba.

Diperkirakan 32 tentara Kuba tewas dalam serangan itu, bersama dengan personel militer Venezuela.

Setelah kejadian itu, Trump meningkatkan tekanan terhadap pulau tersebut, secara terbuka berspekulasi bahwa pemerintahnya "siap untuk jatuh".

Pada 11 Januari, ia mengumumkan tidak akan ada lagi minyak atau uang Venezuela yang mengalir ke Kuba.

Kemudian, pada 29 Januari, ia mengeluarkan perintah eksekutif yang mengancam tarif pada negara mana pun yang memasok minyak secara langsung atau tidak langsung ke pulau tersebut.

Jaringan energi Kuba sebagian besar bergantung pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan potensi "keruntuhan" kemanusiaan yang akan segera terjadi di pulau itu jika pasokan tidak dipulihkan.

Panel ahli hak asasi manusia PBB juga meragukan alasan yang dikemukakan Trump bulan ini bahwa Kuba merupakan "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" terhadap keamanan nasional AS, karena hubungannya dengan China, Rusia, dan saingan AS lainnya.

Blokade bahan bakar, jelas mereka, terutama berfungsi sebagai "bentuk ekstrem dari pemaksaan ekonomi sepihak" yang melanggar hukum internasional.

"Tidak ada hak berdasarkan hukum internasional untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara ketiga karena terlibat dalam perdagangan yang sah dengan negara berdaulat lain," tulis mereka dalam pernyataan.

Visi Trump untuk 'Negara yang Berkembang'

Namun, pemerintahan Trump tidak merahasiakan keinginannya untuk memperluas pengaruh AS, khususnya di Belahan Barat.

Dalam pidato pelantikannya pada tahun 2025, Trump berjanji bahwa AS "sekali lagi akan menganggap dirinya sebagai negara yang berkembang", termasuk melalui perluasan wilayahnya.

Sejak menyampaikan pidato tersebut, Trump telah mengusulkan untuk "menguasai" Gaza dan "mengelola" Venezuela, sambil menekan negara-negara seperti Greenland, Kanada, dan Panama untuk menyerahkan kedaulatan atas wilayah mereka.

Ia berulang kali merujuk pada kebijakan ekspansionis abad ke-19 seperti manifest destiny dan Doktrin Monroe untuk membenarkan beberapa upaya ini. Ia bahkan mengaitkan citra pribadinya dengan doktrin tersebut, menyebut rencananya untuk Belahan Barat sebagai "Doktrin Donroe".

Selama pidato kenegaraannya pekan ini, ia memuji aksi militernya di Venezuela sebagai keberhasilan dan mengumumkan lebih dari 80 juta barel minyak Venezuela telah dialihkan ke pemerintah AS.

"Kami juga memulihkan keamanan dan dominasi Amerika di Belahan Barat," kata Trump kepada hadirin.

Namun, pemerintah Kuba berulang kali mengecam kampanye Trump terhadap pulau tersebut sebagai bukti imperialisme AS.

Pada 30 Januari, misalnya, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menuduh Trump berupaya "mencekik ekonomi Kuba" dengan blokade bahan bakar.

"Langkah baru ini mengungkapkan sifat fasis, kriminal, dan genosida dari satu kelompok yang telah membajak kepentingan rakyat Amerika untuk keuntungan pribadi semata," tulisnya di media sosial.

Baru pekan ini, pemerintah Diaz-Canel mengumumkan telah terjadi baku tembak mematikan dengan satu kapal cepat berplat nomor Florida di dekat pantainya.

Pemerintah AS membantah bertanggung jawab. Namun Kuba menggambarkan kapal tersebut sebagai bagian dari "penyusupan untuk tujuan teroris".

Melonggarkan Pembatasan?

Sudah ada tanda-tanda bahwa AS mungkin akan berupaya mengurangi beberapa tekanan terhadap Kuba, sambil tetap mempertahankan penentangannya yang keras terhadap pemerintah komunis di pulau itu.

Awal Februari lalu, pemerintahan Trump mengumumkan bantuan kemanusiaan sebesar USD6 juta untuk pulau itu, yang akan didistribusikan melalui perantara seperti Gereja Katolik, bukan pemerintah setempat.

Dan pada hari Rabu, Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa mereka akan "menerapkan kebijakan perizinan yang menguntungkan" untuk penjualan kembali minyak Venezuela ke Kuba, dengan melarang transaksi apa pun dengan pemerintah Kuba atau dinas militer dan intelijennya.

Para kritikus berpendapat krisis kemanusiaan di Kuba dapat memicu konsekuensi bagi Trump, yang telah berkampanye untuk menindak imigrasi dan memangkas pengeluaran pemerintah.

Kuba telah mengalami beberapa gelombang migrasi ke AS, yang terbaru selama pandemi COVID-19, ketika hampir 2 juta orang meninggalkan pulau itu karena ketidakstabilan ekonomi dan penindasan politik.

Sementara itu, Diaz-Canel kembali menegaskan pada hari Jumat bahwa pemerintahnya akan membela diri dari ancaman luar apa pun.

“Kuba akan membela diri dengan tekad dan ketegasan terhadap agresi teroris atau tentara bayaran apa pun yang berupaya merusak kedaulatan dan stabilitas nasionalnya,” katanya.

HAVANA - Kapal-kapal Meksiko yang membawa bantuan kemanusiaan telah berlabuh di Havana, menantang blokade Amerika Serikat yang telah memicu krisis energi parah di Kuba. Pemadaman listrik bergilir dan penjatahan bahan bakar yang diberlakukan telah sangat mengganggu layanan penting, termasuk rumah sakit.

Pengiriman Meksiko tiba pada hari Kamis, dua minggu setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif pada negara mana pun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba.

Tekanan AS telah menghentikan pengiriman minyak Meksiko, sementara Rusia telah menawarkan minyak mentah dan olahan sebagai "jalur kehidupan kemanusiaan" ke pulau yang bergantung pada impor tersebut, yang persediaan bahan bakar Venezuela dan Meksiko yang ada diperkirakan akan habis dalam beberapa minggu.

Di Havana, penduduk beralih ke kompor arang buatan sendiri, sepeda motor listrik, dan, jika terjangkau, panel surya untuk mengatasi pemadaman listrik hingga 12 jam sehari dan kekurangan bahan bakar yang semakin parah, kata media lokal.

Krisis bahan bakar di Kuba semakin parah setelah pasukan AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada awal Januari, memutus ekspor minyak Caracas, pasokan utama ke pulau yang bergantung pada impor tersebut.

Enam dari 16 pembangkit listrik termoelektrik Kuba, termasuk dua dari tiga yang terbesar, sedang tidak beroperasi karena pemeliharaan atau perbaikan, sehingga mengurangi produksi energi termal – sekitar 40% dari bauran energi negara – menjadi setengah kapasitas, menurut Latin Times.

40% lainnya berasal dari generator, yang menurut Presiden Miguel Diaz-Canel telah tidak beroperasi selama sebulan karena embargo minyak AS.

Dengan produksi energi pulau yang hanya mencapai sepertiga dari kebutuhannya, pemerintah pekan lalu memberlakukan langkah-langkah darurat: penjualan solar dihentikan, bensin sangat dibatasi, bahan bakar jet tidak tersedia, kantor-kantor pemerintah mempersingkat jam kerja, dan layanan publik dibatasi hanya untuk kebutuhan pokok.

Warga juga menunggu pengiriman makanan bantuan kemanusiaan ke toko-toko milik negara, tempat barang-barang didistribusikan melalui kartu jatah di tengah kekurangan yang parah.

“Beberapa barang, seperti gula atau beras, mungkin tidak tersedia selama berminggu-minggu,” kata warga setempat dan warga negara Rusia, Elena Lapina, kepada surat kabar Aif Rusia. “Harga di toko-toko ini rendah, tetapi kebutuhan pokok sehari-hari masih langka.”

Distributor bahan bakar minyak kini menjual bensin dalam dolar AS dengan batasan 20 liter, karena pasokan yang ketat memicu pemadaman bergilir, gangguan layanan rumah sakit, dan kekurangan obat-obatan, termasuk antibiotik.

Awal pekan ini, kedutaan besar Moskow di Havana mengumumkan Rusia sedang bersiap mengirimkan pengiriman minyak dan produk petroleum ke Kuba.

Maskapai penerbangan internasional, termasuk maskapai Rusia, telah diperingatkan mereka mungkin tidak dapat mengisi bahan bakar di bandara Kuba setidaknya selama sebulan di tengah krisis energi di pulau tersebut.

Ratusan warga Rusia menghadapi pembatalan penerbangan dan gangguan perjalanan, dengan beberapa di antaranya dipulangkan ke Moskow.

Kuba, yang berada di bawah embargo AS sejak 1959, mengonsumsi sekitar 100.000 barel minyak setiap hari, dengan Meksiko, Venezuela, dan Rusia memasok sebagian besar impor.

HAVANA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan Washington mengenakan tarif tambahan pada impor dari negara-negara yang memasok minyak ke Kuba. Trump juga menyatakan keadaan darurat nasional karena ancaman keamanan, yang diduga berasal dari Kuba.

“Pemerintah AS berupaya menerapkan kondisi hidup ekstrem pada rakyat Kuba dengan mendorong blokade de facto terhadap pasokan bahan bakar ke Kuba,” kata Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla.

"Kami mengutuk sekeras-kerasnya eskalasi baru ini oleh AS terhadap Kuba. Sekarang mereka mengusulkan untuk memberlakukan blokade total terhadap pasokan bahan bakar ke negara kami," tulis Rodriguez Parrilla di X.

"Kami mengecam di hadapan dunia tindakan agresi brutal ini terhadap Kuba dan rakyatnya, yang selama lebih dari 65 tahun telah menjadi sasaran blokade ekonomi terpanjang dan paling kejam yang pernah diterapkan terhadap seluruh bangsa dan yang sekarang dijanjikan akan menjadi sasaran kondisi hidup ekstrem," tambahnya.

Presiden AS Donald Trump telah mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan mengancam akan mengenakan tarif tinggi pada negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba, secara dramatis meningkatkan tekanan pada Havana setelah operasi militer AS di Venezuela telah memutus pasokan energi terpenting negara kepulauan itu.

Setelah menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro awal bulan ini, AS mengarahkan pandangannya ke Kuba, yang menurut Trump "siap jatuh" selanjutnya. Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada hari Kamis, Trump menyebut Kuba sebagai "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" terhadap keamanan nasional AS.

"Amerika Serikat tidak mentolerir sama sekali tindakan sewenang-wenang rezim komunis Kuba," bunyi perintah tersebut. "Saya menemukan kebijakan, praktik, dan tindakan Pemerintah Kuba secara langsung mengancam keselamatan, keamanan nasional, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat."

WASHINGTON - Amerika Serikat sedang mempertimbangkan memberlakukan blokade total terhadap impor minyak ke Kuba, menurut laporan Politico. Berita tentang kemungkinan blokade ini muncul ketika Washington dilaporkan mencari orang dalam Kuba untuk membantu menggulingkan pemerintahan Miguel Diaz-Canel.

Rencana tersebut sedang "dicari oleh beberapa kritikus pemerintah Kuba" di dalam pemerintahan Presiden Donald Trump, dan didukung Menteri Luar Negeri Marco Rubio, demikian dilaporkan Politico pada hari Jumat, mengutip sumber anonim. Trump belum membuat keputusan apakah akan melanjutkan blokade tersebut, klaim mereka.

Trump mengumumkan pekan lalu bahwa ia akan menghentikan pengiriman minyak Venezuela ke Kuba, tetapi blokade total akan menempatkan pulau itu dalam "cekikan untuk membunuh rezim," kata salah satu sumber.

Kuba telah berada di bawah embargo perdagangan AS sejak tahun 1960-an, tetapi pulau itu belum menghadapi prospek blokade angkatan laut Amerika sejak tahun 1962, ketika John F. Kennedy menempatkannya di bawah "karantina" selama 13 hari untuk mencegah transfer rudal Soviet ke militer Kuba.

Setelah menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro awal bulan ini, Trump memperingatkan Kuba "siap untuk jatuh" selanjutnya. Presiden AS mendesak Havana "membuat kesepakatan, sebelum terlambat," tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang syarat-syarat kesepakatan tersebut.

"Jika saya tinggal di Havana dan saya berada di pemerintahan, saya akan khawatir," kata Rubio kepada NBC News sehari setelah penculikan Maduro.

Presiden Diaz-Canel telah menolak ancaman Trump, menyatakan, "Kuba adalah negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat," dan "tidak ada yang mendikte apa yang kita lakukan."

Pemerintahan Trump sekarang berupaya melakukan operasi perubahan rezim pada akhir tahun, lapor Wall Street Journal pada hari Kamis. Para pejabat Amerika telah mengadakan pertemuan dengan para warga Kuba di pengasingan dan kelompok-kelompok sipil di Miami dan Washington dalam upaya untuk mengidentifikasi seorang pejabat pemerintah di Havana yang mungkin "ingin membuat kesepakatan," lapor surat kabar tersebut.

Sumber-sumber Politico mendukung laporan ini, dengan salah satu sumber menyatakan menyingkirkan Diaz-Canel adalah "100 persen peristiwa tahun 2026."

Rusia mengutuk "bahasa pemerasan dan ancaman" terhadap Kuba, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova pekan lalu. Zakharova juga mengutuk Washington karena telah menempatkan Kuba di bawah "kengerian penuh sanksi yang tidak sah dan ilegal" selama beberapa dekade.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah menyita kapal tanker minyak mentah lainnya di Karibia yang diduga membawa minyak yang melanggar sanksi terhadap Venezuela. Penyitaan terbaru itu diungkap para pejabat militer Amerika.

Penyitaan ini terjadi ketika Presiden AS Donald Trump berupaya memperketat kontrol atas ekspor minyak Venezuela setelah serangan pada 3 Januari yang menculik presiden negara Amerika Selatan itu, Nicolas Maduro.

Militer AS dan Penjaga Pantai telah menyita lima kapal dalam beberapa pekan terakhir di perairan internasional, termasuk Marinera berbendera Rusia di barat laut Skotlandia.

Moskow telah mengutuk penyitaan kapal tanker minyak tersebut sebagai pelanggaran Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Pada hari Kamis (15/1/2026), Komando Selatan AS mengatakan pada X bahwa kapal tanker tersebut – yang diidentifikasi sebagai Veronica dan yang menurut catatan maritim berlayar di bawah bendera Guyana – dinaiki dalam "aksi sebelum subuh."

Mereka mengklaim, “Kapal tersebut adalah kapal tanker terbaru yang beroperasi menentang karantina yang ditetapkan Presiden Trump terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi di Karibia."

Unggahan tersebut disertai dengan rekaman udara hitam putih yang buram yang tampaknya menunjukkan pasukan turun ke dek kapal tanker dari helikopter.

Komando Selatan tidak memberikan lokasi pasti dari penggeledahan tersebut. Data pelacakan kapal menunjukkan Veronica yang berukuran 815 kaki (249 meter) terakhir kali tercatat sekitar 12 hari sebelumnya di lepas pantai Venezuela.

“Departemen Perang teguh dalam misinya untuk menghancurkan aktivitas ilegal di Belahan Barat,” ungkap Komando Selatan AS, menambahkan penyitaan tersebut merupakan bagian dari Operasi Tombak Selatan.

Reuters melaporkan pekan ini bahwa Departemen Kehakiman AS telah mengajukan serangkaian tindakan penyitaan sipil non-publik di pengadilan AS untuk mendapatkan surat perintah penyitaan puluhan kapal tanker lain yang diduga menghindari sanksi dan membawa minyak dari Venezuela, serta Iran dan Rusia.

Upaya hukum ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menegaskan kendali atas pengiriman minyak mentah Venezuela.

Setelah penculikan Maduro, Trump mengatakan Washington akan “menjalankan” Venezuela selama periode transisi dan membutuhkan “akses total… ke minyak dan hal-hal lain di negara mereka.”

Menteri Energi AS Chris Wright menyatakan Washington bermaksud mengendalikan penjualan minyak Venezuela "tanpa batas waktu."

Tindakan AS tersebut telah memicu kecaman internasional. Rusia menyebut penangkapan Maduro sebagai "pelanggaran mencolok" terhadap hukum internasional dan menegaskan kembali solidaritasnya dengan Venezuela "dalam menghadapi ancaman neo-kolonial yang terang-terangan dan agresi bersenjata eksternal," menyerukan pembebasan Maduro segera.

CARACAS - Majelis Nasional Venezuela mengesahkan undang-undang yang menetapkan hukuman berat bagi mereka yang mendukung atau membantu membiayai blokade dan tindakan pembajakan. Hukuman berat itu termasuk hingga 20 tahun penjara.

Undang-undang tersebut disahkan pada hari Selasa (23/12/2025) setelah Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela, tindakan yang dikecam pemerintah Presiden Nicolas Maduro sebagai tindakan pembajakan yang melanggar hukum.

“Undang-undang ini bertujuan melindungi perekonomian nasional dan menghindari penurunan standar hidup penduduk,” ungkap anggota parlemen Giuseppe Alessandrello, saat mempresentasikan undang-undang tersebut di hadapan Majelis Nasional, yang dikendalikan partai penguasa Maduro.

AS telah melakukan serangkaian tindakan yang semakin agresif selama beberapa bulan terakhir, mengerahkan pasukan militer dalam jumlah besar ke Amerika Latin, menyita kapal tanker minyak, membunuh puluhan orang dalam serangan militer terhadap apa yang mereka sebut sebagai kapal penyelundup narkoba, dan mengancam serangan darat terhadap Venezuela sendiri.

Legalitas beberapa tindakan tersebut, seperti penyitaan kapal tanker minyak di perairan internasional, masih diperdebatkan. Tindakan lainnya, seperti serangan terhadap terduga pengedar narkoba, secara luas dianggap ilegal.

“Kita berada di hadapan kekuatan yang bertindak di luar hukum internasional, menuntut agar warga Venezuela meninggalkan negara kita dan menyerahkannya,” ujar Samuel Moncada, perwakilan Venezuela di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada Dewan Keamanan (DK PBB) selama pertemuan pada hari Selasa.

“Ancaman itu bukan Venezuela,” tambahnya. “Ancaman itu adalah pemerintah AS.”

China dan Rusia juga mengkritik tindakan AS. Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, mengatakan pemerintahan Trump sedang menciptakan “template” untuk penggunaan kekuatan yang dapat digunakan terhadap negara-negara Amerika Latin lainnya di masa depan.

“Kami melihat dukungan yang jelas untuk Venezuela dari Rusia dan China, tetapi juga dari Kolombia, dan bahkan dari beberapa negara anggota lainnya, yang berbicara tentang bagaimana AS perlu mematuhi hukum internasional dan menyerukan de-eskalasi,” ungkap koresponden Al Jazeera, Gabriel Elizondo, dari PBB.

Ia menambahkan beberapa negara Amerika Latin dengan pemerintahan sayap kanan, seperti Argentina, Panama, dan Cile, tampaknya berpihak pada AS.

“Intinya di sini adalah kita belum mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari Amerika Serikat tentang apa tujuan akhir mereka di sini, ke mana mereka berencana untuk membawa ini,” tambahnya.

Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa bahwa militer AS telah memindahkan pesawat operasi khusus dan pesawat kargo yang membawa pasukan ke Karibia pekan ini.

“Kita telah membentuk armada besar, yang terbesar yang pernah kita miliki, dan sejauh ini yang terbesar yang pernah kita miliki di Amerika Selatan,” ujar Trump kepada wartawan pada hari Senin.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia melonjak lebih dari 1% setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan blokade kapal tanker minyak yang dikenai sanksi di Venezuela, memicu peningkatan risiko geopolitik global.

Melansir Reuters pada Kamis (18/12/2025), harga minyak mentah jenis Brent naik 76 sen atau 1,3% ke level US$59,68 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 67 sen atau 1,2% menjadi US$55,94 per barel.

Namun, kenaikan harga minyak tertahan oleh meningkatnya persediaan bahan bakar di Amerika Serikat.

Pada sesi sebelumnya, harga minyak sempat bertahan di dekat level terendah dalam lima tahun terakhir seiring sinyal kemajuan dalam perundingan damai Rusia-Ukraina. Kesepakatan damai berpotensi membuka jalan bagi pelonggaran sanksi Barat terhadap Moskow, sehingga pasokan minyak global kembali bertambah di tengah permintaan yang masih rapuh.

Trump pada Selasa memerintahkan blokade terhadap seluruh kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan keluar-masuk Venezuela. Dia menilai pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai organisasi teroris asing. Pemerintah Venezuela menolak keras pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai ancaman yang “keji”.

Pernyataan Trump disampaikan sepekan setelah Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker minyak yang terkena sanksi di lepas pantai Venezuela.

Hingga kini, belum jelas berapa banyak kapal yang akan terdampak serta bagaimana AS akan memberlakukan blokade tersebut, termasuk kemungkinan pelibatan Penjaga Pantai AS untuk mencegat kapal-kapal terkait, seperti yang dilakukan pekan lalu.

Dalam beberapa bulan terakhir, AS juga telah mengerahkan kapal perang ke kawasan tersebut. Sejumlah analis energi meragukan bahwa langkah terbaru Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap pasokan minyak global.

“Meski langkah AS dapat memicu volatilitas jangka pendek dan menambah premi risiko terbatas, kebijakan ini tidak cukup untuk memperketat keseimbangan pasar global atau mendorong reli harga minyak secara berkelanjutan,” tulis analis energi Kpler dalam catatannya.

Sebagian besar kapal tanker yang mengangkut minyak Venezuela memang berada di bawah sanksi, tetapi beberapa kapal lain yang mengirimkan minyak mentah negara tersebut melalui Iran dan Rusia belum dikenai sanksi. Selain itu, kapal tanker yang disewa Chevron masih mengangkut minyak mentah Venezuela ke AS berdasarkan izin khusus yang sebelumnya diberikan Washington.

China tercatat sebagai pembeli terbesar minyak mentah Venezuela, dengan kontribusi sekitar 1% terhadap pasokan minyak global.

Ketidakpastian produksi energi Venezuela juga bertambah setelah perusahaan minyak milik negara PDVSA menyatakan mulai kembali beroperasi di sejumlah terminalnya menyusul serangan siber yang sempat melumpuhkan sistem administrasi terpusat perusahaan.

Berdasarkan data pelacakan kapal dan dokumen internal PDVSA, sedikitnya dua kapal tanker yang mengangkut produk turunan minyak, termasuk metanol dan petroleum coke, telah meninggalkan pelabuhan terbesar Venezuela, Jose.

Sejak pertama kali menjatuhkan sanksi energi terhadap Venezuela pada 2019, AS belum menargetkan ekspor produk turunan minyak maupun petrokimia negara tersebut.

Sementara itu, lonjakan persediaan bensin dan distilat di AS turut menahan laju penguatan harga minyak. Data Badan Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan, meskipun persediaan minyak mentah turun pada pekan lalu, stok bensin dan distilat justru meningkat melebihi perkiraan analis.

EIA mencatat, persediaan minyak mentah AS turun 1,3 juta barel menjadi 424,4 juta barel pada pekan yang berakhir 12 Desember. Angka tersebut sedikit lebih besar dibandingkan proyeksi analis dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan penurunan 1,1 juta barel.

Di sisi lain, stok bensin AS melonjak 4,8 juta barel menjadi 225,6 juta barel, jauh di atas ekspektasi kenaikan 2,1 juta barel. Persediaan distilat, termasuk solar dan minyak pemanas, juga naik 1,7 juta barel menjadi 118,5 juta barel, melampaui perkiraan kenaikan 1,2 juta barel.