Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan cadangan devisa sebesar 3,7 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026, seiring pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Penurunan terjadi meski terdapat penerimaan devisa dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Sebelumnya pada Februari 2026, cadangan devisa tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menilai bahwa posisi cadangan devisa Maret 2026 tetap tinggi.

Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Ramdan.

Bank sentral meyakini bahwa ke depan ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

BI pun terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan neraca pembayaran Indonesia harus diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak perang di Timur Tengah.

“Neraca perdagangan pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 1 miliar dolar AS lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Desember 2025 sebesar 2,5 miliar dolar AS akibat perlambatan permintaan dunia terhadap ekspor non-migas,” ungkapnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Aliran modal dan finansial pada Januari-Februari 2025 secara akumulatif mencatat net inflow sebesar 1,6 miliar dolar AS berkat topangan aliran masuk modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Pada Maret 2026, investasi portofolio mencatat net outflow sebesar 1,1 miliar dolar AS yang dipicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global akibat perang di Timur Tengah.

Untuk posisi cadangan devisa (cadev) per akhir Februari 2026, tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Ke depan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan naiknya harga minyak global perlu mendapat perhatian karena dapat memperlebar defisit transaksi berjalan menuju batas atas kisaran defisit 0,9 persen sampai dengan 0,1 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” ujar Perry.

“Dalam kaitannya ini sinergi kebijakan untuk memperbaiki kinerja neraca pembayaran dan ketahanan eksternal termasuk membangun kepercayaan investor global perlu terus ditingkatkan,” ucap Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Seharusnya bisa dijaga di bawah Rp17.000, asalkan intervensinya memang intervensi yang agresif,

Jakarta (ANTARA) - Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memandang nilai tukar rupiah masih berpotensi untuk melemah namun pergerakannya diperkirakan tidak bergerak jauh di atas Rp17.000 per dolar AS, asalkan Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi agresif.

Sebagaimana diketahui, pergerakan rupiah belakangan ini dipengaruhi oleh belum meredanya tensi geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel.

“Seharusnya bisa dijaga di bawah Rp17.000, asalkan intervensinya memang intervensi yang agresif,” kata Myrdal saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan bahwa bank sentral Indonesia juga perlu mempertimbangkan kesinambungan cadangan devisa saat melakukan intervensi di pasar valas, meskipun secara umum kondisi cadangan devisa dinilai masih cukup kuat untuk meredam tekanan pada rupiah.

Menurutnya, potensi arus keluar modal asing dari pasar saham relatif terbatas. Sementara itu, kepemilikan investor asing di pasar surat utang negara dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga dinilai masih dalam level yang dapat dikelola.

Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap cadangan devisa untuk intervensi di pasar valas diperkirakan relatif terbatas.

Meski demikian, Myrdal mengingatkan bahwa cadangan devisa tetap bergantung pada arus masuk devisa dari sektor riil, terutama melalui ekspor dan investasi asing langsung (FDI).

Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu mencermati perkembangan kinerja ekspor ke berbagai negara tujuan utama seperti kawasan ASEAN, negara-negara Asia, hingga Amerika Serikat untuk memastikan arus devisa tetap terjaga.

“Kalau kita lihat dari potensi outflow di pasar saham ataupun di pasar surat utara negara, harusnya cadangan devisa kita aman, asalkan kita masih tetap mendapatkan flow dari sisi ekspor ataupun juga dari sisi FDI,” kata Myrdal.

Untuk diketahui, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 tercatat sebesar 151,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS), menurun dibandingkan posisi pada akhir Januari 2026 sebesar 154,6 miliar dolar AS.

BI mencatat, perkembangan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Kondisi ini terjadi di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons bank sentral Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Meski menurun, BI memastikan, posisi cadangan devisa pada akhir Februari 2026 setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank sentral juga menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Nilai tukar rupiah di pasar spot sempat menyentuh level Rp17.010 per dolar AS pada perdagangan Senin pagi, sebelum kembali menguat ke kisaran Rp16.900-an pada siang hari.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Banyak bank sentral di dunia kini mulai mendiversifikasi portofolio cadangan mereka dengan memasukkan berbagai instrumen keuangan berkualitas tinggi untuk meningkatkan imbal hasil tanpa mengorbankan keamanan

Jakarta (ANTARA) - Dalam dunia ekonomi global yang semakin tidak pasti, cadangan devisa menjadi salah satu indikator paling penting bagi ketahanan ekonomi sebuah negara.

Cadangan devisa berfungsi sebagai "tameng" yang melindungi stabilitas nilai tukar, menjaga kepercayaan investor, serta menyediakan likuiditas ketika terjadi tekanan pada neraca pembayaran.

Pengalaman berbagai krisis keuangan menunjukkan bahwa negara dengan cadangan devisa yang kuat lebih mampu menghadapi gejolak global dibandingkan negara yang cadangannya terbatas. Karena itu, memperkuat cadangan devisa bukan sekadar kebijakan moneter, tetapi strategi fundamental untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam konteks Indonesia, posisi cadangan devisa sebenarnya relatif kuat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Bank Indonesia mencatat bahwa cadangan devisa Indonesia pada awal 2026 berada di sekitar 151 miliar–155 miliar dolar AS, sedikit turun dari posisi akhir 2025 karena pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi stabilisasi nilai tukar rupiah.

Meski demikian, jumlah tersebut masih cukup untuk membiayai sekitar enam bulan impor atau lebih dari dua kali standar kecukupan internasional yang hanya sekitar tiga bulan impor.

Standar tiga bulan impor tersebut sering digunakan oleh lembaga internasional seperti IMF sebagai batas minimal keamanan. Artinya, jika sebuah negara memiliki cadangan devisa yang cukup untuk membayar impor selama tiga bulan, negara tersebut dianggap memiliki bantalan dasar untuk menghadapi krisis neraca pembayaran.

Indonesia dengan cadangan sekitar enam bulan impor berarti memiliki ruang stabilitas yang relatif baik. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah level ini sudah ideal untuk menghadapi ketidakpastian global yang semakin besar?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat perbandingan dengan negara lain. Negara-negara Asia Timur dikenal memiliki cadangan devisa yang sangat besar sebagai pelajaran dari krisis Asia 1997–1998. China misalnya, memiliki cadangan devisa lebih dari 3 triliun dolar AS, terbesar di dunia. Jepang menyimpan lebih dari 1 triliun dolar AS, sementara Korea Selatan memiliki sekitar 400 miliar dolar AS cadangan devisa. Negara-negara tersebut sengaja membangun cadangan besar untuk memastikan stabilitas mata uang dan melindungi ekonomi domestik dari volatilitas arus modal global.

Bahkan negara berkembang lain di Asia juga memiliki cadangan yang cukup besar relatif terhadap ukuran ekonominya. India memiliki cadangan devisa lebih dari 600 miliar dolar AS, sementara Thailand memiliki lebih dari 200 miliar dolar AS. Strategi mereka relatif sama; membangun cadangan devisa besar sebagai asuransi makroekonomi terhadap krisis global.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, cadangan devisa Indonesia memang terlihat lebih kecil secara nominal. Namun perbandingan yang lebih tepat sebenarnya adalah terhadap ukuran ekonomi atau nilai impor. Dengan ukuran ekonomi sekitar 1,4 triliun dolar AS, cadangan devisa Indonesia sekitar 10–11 persen dari PDB. Rasio ini sebenarnya cukup sehat, tetapi masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara Asia yang mencapai 20–30 persen dari PDB.

Dari perspektif stabilitas eksternal, banyak ekonom menilai bahwa negara berkembang idealnya memiliki cadangan devisa yang mampu menutup 6 hingga 9 bulan impor, terutama bagi negara dengan struktur ekspor komoditas yang fluktuatif.

Indonesia saat ini berada di kisaran enam bulan impor, sehingga secara teknis sudah memenuhi standar kehati-hatian. Namun untuk menghadapi volatilitas global yang semakin tinggi, meningkatkan cadangan devisa secara bertahap tetap menjadi strategi yang bijak.

Semakin penting

Ada beberapa alasan mengapa cadangan devisa menjadi semakin penting dalam ekonomi global saat ini.

Pertama, arus modal internasional semakin volatil. Ketika suku bunga di negara maju naik, investor global cenderung menarik dana dari negara berkembang untuk kembali ke aset yang dianggap lebih aman. Fenomena ini pernah terjadi pada 2013 saat taper tantrum, ketika banyak mata uang negara berkembang terdepresiasi tajam.

Kedua, ketegangan geopolitik global semakin meningkat. Konflik di berbagai kawasan dapat mengganggu perdagangan internasional, memicu lonjakan harga energi, dan menciptakan ketidakpastian pasar keuangan. Dalam situasi seperti itu, cadangan devisa menjadi instrumen penting bagi bank sentral untuk menstabilkan nilai tukar dan menjaga kepercayaan investor.

Ketiga, struktur ekspor Indonesia masih relatif bergantung pada komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Harga komoditas global sangat fluktuatif. Ketika harga komoditas tinggi, cadangan devisa dapat meningkat pesat. Namun ketika harga turun, penerimaan devisa juga bisa menyusut tajam. Oleh karena itu, memiliki cadangan devisa yang cukup besar menjadi penting untuk menstabilkan siklus ekonomi.

Meskipun demikian, membangun cadangan devisa bukanlah proses yang instan. Cadangan devisa yang sehat harus dibangun secara organik melalui kinerja ekonomi yang kuat. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa cadangan devisa yang berkelanjutan biasanya berasal dari surplus perdagangan, arus investasi langsung asing yang stabil, serta kebijakan fiskal yang disiplin.

Dalam tahap awal pembangunan cadangan devisa, surplus neraca perdagangan memainkan peran penting. Negara yang mampu mengekspor lebih banyak daripada mengimpor akan menghasilkan surplus devisa yang kemudian dapat disimpan sebagai cadangan resmi bank sentral. Seiring meningkatnya stabilitas ekonomi, arus investasi asing juga dapat memperkuat posisi cadangan devisa.

Namun ada satu tantangan penting dalam akumulasi cadangan devisa, yaitu biaya peluang. Cadangan devisa biasanya ditempatkan pada aset yang sangat aman seperti obligasi pemerintah Amerika Serikat. Aset ini sangat likuid dan aman, tetapi memberikan imbal hasil relatif rendah. Artinya, ada biaya peluang karena dana tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk investasi domestik yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau teknologi.

Diversifikasi portofolio

Karena itu, strategi cadangan devisa harus seimbang antara keamanan, likuiditas, dan imbal hasil. Banyak bank sentral di dunia kini mulai mendiversifikasi portofolio cadangan mereka dengan memasukkan berbagai instrumen keuangan berkualitas tinggi untuk meningkatkan imbal hasil tanpa mengorbankan keamanan.

Bagi Indonesia, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat cadangan devisa ke depan. Pertama, memperkuat struktur ekspor nasional melalui industrialisasi dan hilirisasi. Program hilirisasi mineral seperti nikel dapat meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperbesar penerimaan devisa. Diversifikasi ekspor menuju produk manufaktur dan teknologi juga akan membuat penerimaan devisa lebih stabil.

Kedua, memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Kebijakan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat meningkatkan likuiditas valuta asing di sistem keuangan domestik sekaligus membantu memperkuat cadangan devisa nasional.

Ketiga, menjaga disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi. Kepercayaan investor global sangat dipengaruhi oleh kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter. Ketika kebijakan ekonomi kredibel, arus investasi asing akan lebih stabil dan membantu memperkuat posisi cadangan devisa.

Keempat, memperdalam pasar keuangan domestik. Pasar obligasi dan pasar valuta asing yang dalam dan likuid akan mengurangi ketergantungan pada arus modal jangka pendek dari luar negeri. Dengan basis investor domestik yang kuat, volatilitas pasar dapat lebih mudah dikelola.

Pada akhirnya, cadangan devisa merupakan salah satu pilar utama ketahanan ekonomi nasional, yang berfungsi sebagai bantalan ketika terjadi guncangan global, sekaligus menjadi sinyal kepercayaan bagi investor internasional. Indonesia saat ini berada dalam posisi yang relatif aman dengan cadangan devisa yang mampu menutup lebih dari enam bulan impor. Namun dalam dunia yang semakin tidak pasti, memperkuat cadangan devisa secara bertahap tetap menjadi langkah strategis.

Jika Indonesia mampu meningkatkan kualitas ekspor, menjaga disiplin kebijakan makroekonomi, serta memperdalam pasar keuangan domestik, cadangan devisa nasional dapat terus meningkat. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memiliki ekonomi yang tumbuh cepat, tetapi juga ekonomi yang tangguh menghadapi guncangan global.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 tetap tinggi sebesar 151,9 miliar dolar AS, meski turun dibandingkan posisi akhir Januari 2026 sebesar 154,6 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menyampaikan perkembangan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Kondisi ini terjadi di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons bank sentral Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

BI memastikan posisi cadangan devisa pada akhir Februari 2026 setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank sentral juga menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

BI meyakini bahwa ke depan, ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutup Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan cadangan devisa sebesar 1,9 miliar dolar AS menjadi 154,6 miliar dolar AS per akhir Januari 2026 yang dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Sebelumnya pada akhir Desember 2025, cadangan devisa tercatat sebesar 156,5 miliar dolar AS. Bank Indonesia menyebut, posisi cadangan devisa Januari 2026 tetap tinggi.

“Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ramdan menyampaikan, posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2026 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Bank Indonesia menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network, Salamuddin Daeng, menyatakan Bank Indonesia (BI) perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Menurut dia, pemerintah dan BI seharusnya secara bersama-sama melakukan pengawasan langsung terhadap keuangan perusahaan-perusahaan eksportir SDA serta menjatuhkan sanksi di tempat apabila ditemukan pelanggaran terkait penempatan DHE SDA.

“Langkah bersama tersebut merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan Bank Indonesia demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara,” ujar Salamuddin Daeng di Jakarta, Minggu.

Kebijakan DHE SDA diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

Aturan tersebut mewajibkan perusahaan menempatkan 100 persen DHE SDA selama satu tahun di perbankan dalam negeri, khususnya Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan berlaku untuk kegiatan ekspor mulai 1 Januari 2026.

Penempatan DHE SDA dapat dilakukan melalui rekening khusus DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank devisa, instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan LPEI, serta instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Salamuddin menilai pembatasan aliran keluar DHE SDA seharusnya berdampak positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Namun, ia mencatat bahwa rupiah justru terus melemah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS.

Ia mengatakan, apabila kebijakan kontrol DHE SDA dijalankan secara konsisten, nilai tukar rupiah berpotensi lebih tangguh dalam menghadapi tekanan perang nilai tukar global.

“Namun, kami menilai sejak PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA tersebut diterbitkan oleh pemerintah, cadangan devisa Indonesia tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Sepanjang tahun 2025, cadangan devisa Indonesia hanya meningkat senilai 386 juta dolar AS,” ujarnya.

Salamuddin menyatakan, BI perlu meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, yang merupakan penyesuaian terhadap PP Nomor 8 Tahun 2025.

Ia menyampaikan, aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut belum disertai dengan sanksi yang tegas kepada korporasi yang melakukan pelanggaran, sehingga diperlukan penyelarasan aturan yang dapat menindak tegas para eksportir yang tidak memenuhi ketentuan.

Salamuddin juga mendorong BI meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 sebagai penyesuaian atas PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

Ia menilai aturan pelaksanaan PBI tersebut belum disertai sanksi tegas bagi korporasi pelanggar, sehingga diperlukan penyelarasan regulasi agar eksportir yang tidak patuh dapat ditindak secara efektif.

“Peran Bank Indonesia sangat vital karena kebijakan kontrol devisa sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar sepenuhnya bergantung pada Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang melakukan hal tersebut,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pada kuartal III 2025 yang tercatat sebesar 5,04 secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Nanti minggu depan, hari Kamis tanggal 5 (Februari), akan diumumkan pertumbuhan (ekonomi di kuartal IV 2025) yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan di kuartal III,” ujarnya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi dan fundamental perekonomian nasional cukup kuat.

Ia juga memastikan tingkat inflasi pada Januari 2026 tetap berada dalam rentang batas aman yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Hari Senin besok (2/2) akan diumumkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat inflasi di bulan Januari (2026) dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1 persen,” ucap Airlangga.

Ia menyatakan, terjaganya tingkat inflasi pada Januari 2026 melanjutkan pencapaian positif pada Desember 2025, dengan tingkat inflasi tercatat terjaga di 2,92 persen yoy.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa cadangan devisa nasional hingga Desember 2025 juga masih kuat, yaitu senilai 156,5 miliar dolar AS (Rp2,63 kuadriliun, kurs per Jumat (30/1) = Rp16.807 per dolar AS), atau setara dengan kecukupan 6,2 bulan impor.

Sementara itu, defisit fiskal masih terjaga pada batas 3 persen, kredit perbankan tumbuh 9,6 persen yoy, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 13,83 yoy, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sektor perbankan nasional masih tercatat kuat mencapai 25,87 persen per Desember 2025.

“Kemudian juga rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen, yakni 40 persen, dan kalau kita lihat rating daripada negara kita dari Investment Grade, baik dari Moody's (memberikan rating) Baa2, kemudian Fitch (memberikan rating) BBB,” kata Airlangga Hartarto.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pengelolaan cadangan devisa dengan memerhatikan perkembangan suku bunga global, nilai tukar dolar AS, serta imbal hasil obligasi pemerintah AS guna menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas perekonomian nasional.

Dalam menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian, cadangan devisa juga dikelola secara berhati-hati sebagai penyangga utama stabilitas ekonomi.

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa penerapan paradigma baru dalam pengelolaan cadangan devisa mendukung sinergi kebijakan nasional yang transformatif melalui nilai tukar yang stabil dan resiliensi sektor eksternal.

Untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan yang semakin tinggi, bauran kebijakan transformasi ekonomi diperkuat melalui lima sinergi strategis.

Strategi dimaksud antara lain stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, percepatan hilirisasi industri, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan, serta akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional yang didukung kerja sama bilateral dan regional.

“Sinergi ini mencerminkan kesamaan visi dan langkah kebijakan yang terarah untuk mendorong transformasi ekonomi nasional, dan ke depan perlu terus diperkuat," kata Aida.

Adapun BI juga terus mengimplementasikan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta pengembangan UMKM dan ekonomi syariah guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Global Head of Asset Allocation Invesco Paul Jackson menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan yang relatif baik.

Menurutnya, pengelolaan cadangan devisa yang berhati-hati dengan pendekatan investasi yang lebih adaptif menjadi kunci menjaga stabilitas di tengah volatilitas global.

Peran cadangan devisa sebagai penyangga perekonomian serta perlunya paradigma baru dalam investasi global di tengah ketidakpastian menjadi sorotan dalam seminar internasional yang menjadi rangkaian Forum Investasi Tahunan (FIT) Bank Indonesia 2026.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan, Indonesia dipandang memiliki prospek investasi yang solid dan atraktif, dengan peluang mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2026-2027.

Optimisme tersebut antara lain didukung oleh penerapan paradigma investasi baru dalam pengelolaan cadangan devisa yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

BI pun menegaskan, pengelolaan cadangan devisa dilakukan secara lebih adaptif dan berhati-hati, didukung oleh pemanfaatan teknologi yang relevan guna memperkuat kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan di tengah dinamika global.

Adapun seminar internasional yang diselenggarakan pada 29-30 Januari 2026, di Bali, ini dihadiri oleh perwakilan institusi keuangan internasional, lembaga kustodian dan counterparty internasional, perbankan, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Rangkaian FIT juga dilanjutkan dengan diskusi bersama bank sentral berbagai negara yang salah satunya membahas penguatan kerja sama keuangan internasional, yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan eksternal Indonesia sebagai upaya memitigasi dampak ketidakpastian global

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Sehubungan dengan itu, perlu penguatan respons kebijakan guna tetap menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan pada tahun 2026 tetap baik, dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Namun dari sisi neraca transaksi modal dan finansial, meningkatnya ketidakpastian keuangan global mendorong aliran keluar modal asing pada investasi portofolio yang hingga 19 Januari 2026 mencatat net outflows sebesar 1,6 miliar dolar AS.

“Sehubungan dengan itu, perlu penguatan respons kebijakan guna tetap menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Rabu.

Perry mengatakan, Neraca Pembayaran Indonesia perlu terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

NPI triwulan IV 2025 diprakirakan tetap baik, ditopang neraca perdagangan yang pada November 2025 kembali mencatat surplus sebesar 2,7 miliar dolar AS didukung oleh ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam seperti logam mulia dan perhiasan/permata, nikel dan barang daripadanya, serta bahan bakar mineral.

Sementara itu, aliran modal triwulan IV 2025 mencatat net inflows terutama ditopang kenaikan cukup tinggi pada Desember 2025 yang bersumber dari penerbitan global bond, setelah sebelumnya pada Oktober dan November 2025 tercatat rendah sejalan dengan ketidakpastian global yang masih tinggi.

Di sisi lain, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 tercatat meningkat menjadi sebesar 156,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

“Dengan perkembangan ini, NPI 2025 diprakirakan tetap berdaya tahan dengan transaksi berjalan yang masih sehat dalam kisaran defisit 0,5 persen sampai dengan surplus 0,3 persen dari PDB,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

sudah disetujui Presiden, tinggal pengundangan aja, jadi aturan baru DHE SDA pasti jalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) tetap berlaku tahun 2026 ini.

Kepastian itu menyusul rampungnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penempatan dan pengelolaan DHE SDA. Menkeu mengatakan bahwa regulasi terbaru DHE SDA itu sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

“Ternyata hari Jumat pekan lalu sudah ditandatangani Presiden. Tinggal keluarnya (PP) saja. Jadi sudah clear itu, sudah disetujui Presiden, tinggal pengundangan aja, jadi (aturan baru DHE SDA) pasti jalan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perubahan kebijakan ini bertujuan memperkuat cadangan devisa nasional yang dinilai belum maksimal.

Sebab, capaian Cadangan Devisa Indonesia dinilai belum mencerminkan besarnya surplus perdagangan Indonesia.

Pada 2024, Cadangan Devisa Indonesia tercatat sebesar 155,7 miliar dolar AS, sementara hingga akhir Desember 2025 hanya naik tipis menjadi sekitar 156,5 miliar dolar AS atau hanya bertambah sekitar 0,8 miliar dolar AS.

“Padahal, surplus perdagangan kita 38,5 miliar dolar, jadi walaupun ada 'capital outflow', tapi besarnya surplus ini sama sekali tidak ‘nendang’ atau berdampak signifikan ke cadangan devisa kita,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Neraca Perdagangan Indonesia sepanjang Januari-November 2025 mencetak surplus 38,54 miliar dolar AS, meningkat 31,8 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 29,24 miliar dolar AS.

Purbaya menilai kondisi tersebut menguatkan dugaannya sebelumnya bahwa aturan DHE sebelumnya masih memiliki banyak celah.

Akibatnya, devisa hasil ekspor memang masuk ke dalam negeri, tetapi kembali keluar dalam waktu singkat.

“Peraturan devisa hasil ekspor kita kemarin itu banyak celahnya sehingga uang tetap masuk, terus keluar lagi dalam waktu mungkin hitungan jam udah keluar lagi,” terang Bendahara Negara itu.

Oleh karena itu, pemerintah berencana memperketat aturan dengan mewajibkan penempatan DHE SDA hanya di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar bisa kita kontrol lebih baik.

Dengan kebijakan tersebut, Purbaya berharap dapat melihat dampak riil surplus perdagangan terhadap cadangan devisa dalam kondisi yang lebih normal.

“Jadi kita akan rapatkan itu supaya kebijakan DHE betul-betul berdampak pada kebijakan devisa kita, sehingga pasar finansial kita lebih stabil dananya cukup ada dan nilai tukar rupiah kita menjadi lebih baik ke depannya,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah merevisi PP Nomor 36 Tahun 2023 melalui PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah terkait DHE SDA.

Dalam dokumen Strategi Kebijakan Penguatan Likuiditas Valas Domestik Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa aturan baru ini akan mewajibkan penempatan DHE valas eksportir hanya di Himbara.

Selain itu, ketentuan terbaru juga menurunkan batas konversi DHE valas ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 tercatat 156,5 miliar dolar AS atau bertambah 6,4 miliar dolar AS dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 150,1 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa kenaikan posisi cadangan devisa tersebut terutama bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penerbitan sukuk global pemerintah, serta penarikan pinjaman pemerintah.

Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," kata Ramdan.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," sebut Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026