Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka peluang pembagian dividen kepada pemegang saham. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi mengatakan, langkah demutualisasi bertujuan memodernisasi struktur kelembagaan pasar modal RI.

Selama ini, struktur organisasi bursa bersifat nonprofit, sehingga tidak diperbolehkan membagikan keuntungan atau dividen. Dengan masuknya pihak baru, sifat nirlaba itu berpotensi berubah.

“Nanti ada perubahan sifat organisasinya dari semula yang nonprofit, yang tidak boleh membagikan keuntungan dan dividen, maka kemungkinan ke depan akan dimungkinkan,” kata Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Demutualisasi adalah proses perubahan status dari perusahaan mutual menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbuka. Perusahaan mutual adalah entitas yang kepemilikannya berada di tangan para anggotanya, sekaligus menjadi pengguna dan menikmati manfaat langsung dari aset produktif perusahaan tersebut.

Dalam skema ini, perusahaan pada dasarnya dimiliki oleh para penggunanya sendiri. Ketika perusahaan mutual melakukan rekonstruksi kepemilikan secara hukum, para pemilik dapat memutuskan untuk mencatatkan saham di bursa efek melalui mekanisme penawaran umum perdana (IPO).

Menurut Hasan, adanya tuntutan untuk menciptakan keuntungan tertentu diharapkan dapat mendorong pengembangan kegiatan dan bisnis bursa efek.

Hasan menyebut demutualisasi sendiri merupakan amanat undang-undang. Secara filosofis, ia mengatakan langkah ini tidak sekadar membuka peluang bagi pihak di luar anggota bursa untuk menjadi pemilik atau pemegang saham, tetapi juga bertujuan memperkuat tata kelola dan pengembangan bursa ke depan.

“Tapi ada motif atau tujuan besar di balik itu,” kata Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menyebut demutualisasi juga diharapkan mendorong pengembangan produk dan layanan di bursa efek. Selain itu, bursa diharapkan dapat lebih proaktif dalam menarik investor besar, tidak lagi hanya bersikap reaktif tetapi aktif menjangkau dan mengundang investor.

Menurutnya, perubahan ini juga membuka peluang lebih luas dan adaptif untuk menjalin kerja sama bisnis. Termasuk dengan bursa-bursa terkemuka di tingkat regional maupun global.

Ia menegaskan, langkah tersebut diawali dengan struktur pengaturan yang kuat di tingkat undang-undang, yang kemudian akan diturunkan lebih lanjut dalam berbagai aturan pelaksanaan.

“Di peraturan pemerintah, di peraturan OJK, termasuk peraturan bursa yang ke depan,” ucap Hasan.

Buka Jalan Negara Masuk

Sebelumnya, Komisi XI DPR tengah mengebut proses demutualisasi BEI demi memuluskan rencana masuknya negara sebagai pemegang saham bursa.

Melalui skema demutualisasi, struktur kepemilikan BEI tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa (AB). Tetapi juga membuka peluang bagi banyak pihak untuk menjadi pemegang saham termasuk negara.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, berharap aksi reformasi itu ditargetkan bisa rampung kuartal kedua 2026 ini. “Kami ingin secepatnya karena itu bagian dari proses restrukturisasi yang selama ini ingin kami percepat di dalam bursa saham RI, mudah-mudahan (kuartal II),” kata Misbakhun di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/3).

Ia mengatakan, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), rencana demutualisasi itu bertujuan memperkuat tata kelola serta meningkatkan transparansi dalam operasional bursa. Ia juga menyebut DPR dan pemerintah juga akan mengatur lebih rinci skema demutualisasi, termasuk menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham baru di BEI.

Misbakhun juga menyebut penting memberikan posisi dan porsi bagi negara dalam struktur kepemilikan bursa. Ia mengeklaim porsi tersebut untuk menjaga kepentingan nasional dan kepentingan negara, tanpa harus membuat negara terlibat secara aktif dalam operasional bursa.

Ia menilai menilai perlu merumuskan mekanisme dan sistem yang tepat untuk mengatur peran negara dalam struktur baru bursa. Negara tidak harus hadir untuk memperoleh imbal hasil investasi, melainkan memberikan pengaruh yang mampu mendorong pertumbuhan dan menggairahkan iklim investasi di pasar modal Indonesia.

“Nah inilah yang penting untuk kemudian kami merumuskan dalam sebuah formulasi aturan dan regulasinya. Itu yang penting,” ujar Misbakhun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera melakukan demutualisasi sebagai amanat UU P2SK tahun ini. Demutualisasi ini disebut memiliki manfaat utama agar membuat Bursa lebih independen.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menjelaskan manfaat utama demutualisasi BEI adalah membuat bursa lebih independen dan profesional karena struktur kepemilikannya tidak lagi melekat pada Anggota Bursa.

“Dampaknya, konflik kepentingan berkurang, tata kelola dan pengawasan pasar bisa lebih kuat, dan pengambilan keputusan bisnis bursa jadi lebih cepat serta lebih market-oriented,” ujar Ekky, Rabu (4/3/2026).

Menurut Ekky, hal ini pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan dan daya saing BEI dibanding bursa regional. Hal ini karena investor cenderung lebih nyaman di pasar yang governance-nya jelas dan transparan.

Ekky menilai efek demutualisasi untuk likuiditas dan investor asing memang tidak instan, tetapi arahnya positif melalui beberapa jalur. Pertama, kepercayaan pasar naik sehingga persepsi risiko turun dan asing lebih nyaman masuk.

Kedua, bursa punya ruang lebih besar untuk mendorong kebijakan yang pro-likuiditas. Ketiga, jika ke depan struktur korporasi bursa makin terbuka, maka bursa juga punya peluang lebih kuat untuk investasi teknologi dan layanan data, yang ujungnya membuat pasar lebih efisien dan menarik bagi investor global.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders. Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera melakukan demutualisasi sebagai amanat UU P2SK tahun ini. Demutualisasi ini disebut memiliki manfaat utama agar membuat Bursa lebih independen.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menjelaskan manfaat utama demutualisasi BEI adalah membuat bursa lebih independen dan profesional, karena struktur kepemilikanya tidak lagi melekat pada Anggota Bursa.

“Dampaknya, konflik kepentingan berkurang, tata kelola dan pengawasan pasar bisa lebih kuat, dan pengambilan keputusan bisnis bursa jadi lebih cepat serta lebih market-oriented,” ujar Ekky, Rabu (4/3/2026).

Menurut Ekky, hal ini pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan dan daya saing BEI dibanding bursa regional. Hal ini karena investor cenderung lebih nyaman di pasar yang governance-nya jelas dan transparan.

Ekky menilai efek demutualisasi untuk likuiditas dan investor asing memang tidak instan, tetapi arahnya positif melalui beberapa jalur. Pertama, kepercayaan pasar naik sehingga persepsi risiko turun dan asing lebih nyaman masuk.

Kedua, bursa punya ruang lebih besar untuk mendorong kebijakan yang pro-likuiditas. Ketiga, jika ke depan struktur korporasi bursa makin terbuka, maka bursa juga punya peluang lebih kuat untuk investasi teknologi dan layanan data, yang ujungnya membuat pasar lebih efisien dan menarik bagi investor global.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders.

Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) optimistis demutualisasi dapat menjadi komitmen dalam memantapkan sistem tata kelola sekaligus mendongkrak daya saing di kancah internasional.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, meyakini langkah ini mampu menjadi katalis penting untuk membawa pasar saham Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar bursa global.

"Persiapan untuk demutualisasi sudah ada. Untuk kebijakannya tentu kami serahkan kepada DPR, OJK, dan pemerintah. Dari seluruh bursa besar di dunia, salah satu yang belum demutualisasi adalah BEI, padahal kita sudah masuk peringkat 20 besar dunia," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Jeffrey menilai bahwa proses demutualisasi ini kelak mampu merombak bursa agar bisa tampil lebih lincah, profesional, dan modern.

Lewat transformasi struktur kepemilikan ini, BEI menargetkan bisa menembus jajaran 10 besar bursa global dalam rentang waktu empat sampai lima tahun mendatang, baik diukur dari segi nilai kapitalisasi hingga tingkat daya saingnya.

Jika ditinjau dari kacamata hukum, agenda demutualisasi BEI pada dasarnya telah memiliki pijakan regulasi yang kuat lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Aturan hukum ini secara langsung membuka keleluasaan untuk melakukan perombakan status bursa yang awalnya berupa lembaga dengan asas keanggotaan untuk bertransformasi menjadi entitas badan hukum berwujud perseroan, sehingga nantinya hak kepemilikan saham bursa tidak lagi dikuasai secara eksklusif oleh para anggotanya saja.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sedang berjalan dapat memberi banyak manfaat, mulai dari aspek transparansi sampai menarik minat IPO.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan demutualisasi menjadi sebuah keniscayaan dan standar yang lazim ditetapkan di bursa efek global.

"Hampir semua bursa besar dan modern menuju atau sudah melakukan upaya demutualisasi dimaksud. Tidak selalu kemudian harus melakukan IPO di tahap awalnya, tapi demutualisasi ini memang menjadi tren yang rasanya perlu kita adopsi," kata Hasan saat ditemui di Komplek Bank Indonesia, Selasa (3/3/2026).

Hasan mengatakan, dengan adanya pihak kepemilikan di luar anggota bursa, bisa menghindarkan adanya conflict of interest. Selanjutnya, akses pendanaan menurut Hasan akan lebih terbuka.

"Jangan lupa, harga atau nilai saham bursa saat ini kan sudah cukup tinggi. Kalau kemarin mungkin bursa tidak bisa punya sarana lain untuk mendapatkan pendanaan permodalan baru yang dapat membantu bursa melaksanakan agenda-agenda pengembangan dan pemenuhan infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk mengantisipasi agenda-agenda pengembangan usaha ke depan," ujarnya.

Dengan adanya pemilik baru, sambungnya, calon pemilik baru dapat memasukkan dana tambahan ke kas bursa, sehingga OJK berharap bursa punya kapasitas lebih dari sisi pendanaan untuk melengkapi infrastrukturnya, melakukan pengembangan produk dan layanan, bahkan mungkin sebagian akan dialokasikan untuk kembali menghadirkan investor-investor baru melalui program literasi dan edukasi.

Kemudian, di sisi supply Hasan menilai dengan adanya pemilik baru yang nanti menjadi strategic partner, OJK berharap BEI juga punya influence untuk menarik lebih banyak perusahaan go public.

"Kita berharap dia [BEI] punya pengaruh untuk menghadirkan IPO-IPO baru yang tidak hanya mengejar kuantitas, tapi berkualitas dan ditunggu oleh investor selama ini," tandasnya.

Hingga awal Maret 2026, belum ada satu pun emiten IPO. Hasan bilang, hal itu bukan karena emiten yang menunggu penyesuaian ketentuan free float yang sekarang sedang digodok.

Pasalnya, emiten yang terkena ketentuan free float baru akan tergantung tanggal efektif revisi Peraturan I-A berlaku. Menurutnya, alasan belum adanya IPO di awal tahun ini adalah karena pelaku usaha sedang dalam proses peralihan laporan keuangan tahun buku 2025 ke 2026.

Hasan berharap reformasi pasar modal ke depan akan menarik lebih banyak emiten IPO, sehingga target 50 emiten di 2026 bisa dicapai.

"Apalagi nanti misalnya pada saat kita sudah menunjukkan komitmen untuk memodernisasi bursa melalui proses awal menuju ke bentuk bursa yang demutualisasi. Nah tentu akan ada komitmen dan tuntutan kepada bursa untuk lebih mengembangkan kegiatan usahanya," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penyesuaian terhadap berbagai Peraturan OJK (POJK) agar selaras dengan agenda demutualisasi bursa, apabila Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana telah diterbitkan.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi POJK-POJK yang perlu disesuaikan dengan jumlah yang disebutnya cukup banyak.

“Kalau dilihat di POJK yang ada sekarang, tentu kalau dibaca itu ada sebagian peraturan yang memang bisa berlaku hanya untuk yang mutual saat ini. POJK itu sudah kami identifikasi. Sangat banyak yang akan harus mengalami penyesuaian,” kata Hasan.

Namun, mengingat target waktu implementasi yang relatif singkat, OJK berencana mengusulkan perubahan aturan dilakukan secara bertahap.

Pada tahap awal, OJK akan memprioritaskan revisi terhadap POJK inti yang belum selaras dengan skema demutualisasi. Aturan-aturan tersebut akan menjadi fokus perubahan lebih dahulu.

Sementara itu, ketentuan lain yang sifatnya belum mendesak akan dimasukkan ke dalam agenda penyesuaian pada tahap berikutnya.

Hasan mencontohkan, misalnya terdapat regulasi yang mengatur pembatasan pembagian dividen. Apabila ketentuan tersebut belum diubah, maka proses demutualisasi tetap dapat berjalan, namun pembagian dividen berpotensi tertunda sementara waktu.

“Kemudian mekanisme pemilihan pengurus. Kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK. Kan itu tidak perlu diubah juga masih bisa jalan,” kata dia.

Mengenai perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) demutualisasi bursa, Hasan menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu proses finalisasi yang saat ini tengah dilakukan secara internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurutnya, OJK telah menyampaikan tanggapan resmi atas RPP tersebut. Namun, pihaknya belum dapat memaparkan lebih jauh substansi maupun norma pasal yang diatur karena masih dalam tahap perumusan akhir.

Meski begitu, Hasan memastikan materi RPP sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang membuka peluang bagi pihak selain anggota bursa untuk menjadi pemegang saham atau pemilik bursa efek.

Dengan demikian, struktur kepemilikan bursa dimungkinkan berubah dari model mutual, yang hanya dimiliki anggota, menjadi demutualisasi dengan kepemilikan yang lebih terbuka.

“Di dalam RPP tersebut tentu kaidah itu dijabarkan ke aturan pelaksanaan. Nanti kita harapkan di sana ada guidance atau acuan bagaimana mekanisme dan struktur untuk melaksanakan tahapan menuju ke demutualisasi,” jelas Hasan.

Ia menambahkan, sesuai mekanisme pembentukan peraturan, RPP akan diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, kemudian dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan DPR sebelum ditetapkan dan diundangkan.

“PP yang nanti terbit itulah yang akan menjadi acuan kami di OJK untuk mengidentifikasi dan melakukan penyesuaian aturan-aturan OJK,” kata Hasan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengebut penyesuaian peraturan OJK agar demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) berjalan lancar. Saat ini, regulasi yang akan menjadi landasan Demutualisasi BEI sedang dibahas pemerintah.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sedang dibahas internal di Kementerian Keuangan.

"Kami tidak dapat menyebut norma-norma pasal yang ada. Tapi yang bisa saya pastikan, ini sangat in line dengan amanah UUP2SK yang memang mengamanatkan kemungkinan diizinkannya atau terbukanya pihak lain selain anggota bursa untuk menjadi pemegang saham," kata Hasan saat ditemui di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Hasan menjelaskan, setelah RPP itu dibahas di Kemenkeu, kemudian akan dilakukan konsultasi untuk persetujuan anggota DPR sebelum kemudian PP terbit dan berlaku.

Sementara di OJK sendiri, Hasan menjelaskan bahwa PP yang sudah terbit itu nanti akan menjadi acuan untuk identifikasi dan melakukan penyesuaian aturan-aturan OJK yang selama ini berlaku.

"Peraturan OJK itu sudah kami identifikasi, sangat banyak yang akan harus mengalami penyesuaian. Tapi karena ada target waktu implementasi yang pendek, kami berencana mengajukan usulan untuk dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Dengan waktu yang terbatas, Hasan mengatakan OJK akan memprioritaskan POJK-POJK utama yang membatasi ketentuan demutualisasi. Dirinya juga memberikan beberapa contoh regulasi yang bisa disesuaikan belakangan tanpa menghambat implementasi demutualisasi BEI.

"Misalnya ada regulasi yang terkait pembatasan pembagian dividen, tentu itu kalau pun tidak diubah, maka untuk sementara dia [BEI] demutualisasi, tapi mungkin pembagian dividennya yang akan tertunda. Kemudian mekanisme pemilihan pengurus, kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK, kan itu enggak perlu dirubah juga masih bisa jalan," pungkasnya.

Per sore ini pada saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1 persen itu sudah bisa diakses oleh publik di website IDX

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Selasa (3/3) sore, seusai penutupan perdagangan bursa, secara resmi menerbitkan informasi mengenai kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen.

Langkah ini sejalan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026 tentang Penetapan KSEI dan BEI sebagai Penyedia Data Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Kepada Publik.

"Per sore ini pada saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1 persen itu sudah bisa diakses oleh publik di website IDX. Data tersebut disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan melalui website IDX," ujar Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

Sesuai dengan ketentuan pada surat keputusan tersebut, informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen akan disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan setiap bulan melalui situs BEI.

Adapun, informasi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas keterbukaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI.

Penyajian informasi dilakukan secara terstruktur, guna memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat kepada investor dan pemangku kepentingan.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia.

Dalam kesempatan ini, BEI dan KSEI berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keterbukaan informasi sesuai dengan Global Best Practice, memperdalam kualitas data pasar, serta memastikan terciptanya perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Dengan tersedianya informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen, BEI berharap investor dapat memperoleh referensi yang lebih akurat dalam proses pengambilan keputusan investasi, sekaligus memperkuat kepercayaan, integritas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan Tercatat di Atas 1 persen dapat diakses melalui website BEI www.idx.co.id/id/berita/pengumuman/ atau www.idx.co.id > Berita > Pengumuman.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Komisi DPR menyebut proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan melalui beragam skema, mulai private placement hingga initial public offering (IPO). Adapun DPR menyebut rencana reformasi pasar modal itu ditargetkan bisa rampung kuartal kedua 2026.

Private placement adalah aksi korporasi di mana perusahaan atau emiten menjual saham atau obligasi baru secara langsung kepada investor terpilih. Investor tersebut dapat berupa lembaga keuangan, asuransi, atau investor kaya. Mereka dapat memperoleh saham atau obligasi tanpa melalui penawaran umum di pasar terbuka.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menuturkan, pemerintah ingin proses demutualisasi secepatnya rampung. Menurutnya, hal itu menjadi bagian dari restrukturisasi pasar saham Indonesia.

Dalam pengembangan pasar modal, kata dia, ada sejumlah agenda yang tengah dijalankan secara bersamaan. Mulai dari peningkatan floating share, penerapan ultimate beneficial owner (UBO), hingga rencana demutualisasi bursa.

“Kami ingin secepatnya karena itu bagian dari proses restrukturisasi yang selama ini ingin kami percepat di dalam bursa saham RI, mudah-mudahan (kuartal II),” kata Misbakhun di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3).

Misbakhun menjelaskan, dalam skema private placement, pemegang saham lama BEI harus melepas sebagian kepemilikan mereka. Setelah proses tersebut berjalan, ia menyebut pengelola bursa diharapkan dalam periode tertentu dapat mengikuti tata kelola sebagai perusahaan terbuka. Dengan begitu, transparansi pengelolaan pasar modal dapat lebih mudah diakses oleh publik.

Selain itu, dia menilai bursa juga harus memberikan contoh bagi para emiten yang tercatat di BEI terutama terkait penerapan porsi floating share yang memadai agar mencerminkan praktik tata kelola pasar modal yang baik.

Lebih lanjut, Misbakhun juga membuka peluang skema IPO dalam proses demutualisasi itu.

Sementara terkait kemungkinan pembentukan holding baru, dia menyatakan wacana tersebut hingga kini belum dirumuskan. Menurutnya, fokus utama saat ini memastikan kepemilikan BEI berada di tangan pemegang saham yang kredibel serta memiliki struktur permodalan yang kuat.

"Soal pembentukan holding baru dan sebagainya itu kita masih belum merumuskan seperti apa," ujarnya.

Dia mengatakan, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), rencana demutualisasi bertujuan memperkuat tata kelola serta meningkatkan transparansi dalam operasional bursa. Ia juga menyebut DPR dan pemerintah juga akan mengatur lebih terperinci skema demutualisasi, termasuk menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham baru di BEI.

Misbakhun menganggap penting memberikan posisi dan porsi bagi negara dalam struktur kepemilikan bursa. Ia mengeklaim porsi tersebut untuk menjaga kepentingan nasional dan kepentingan negara, tanpa harus membuat negara terlibat secara aktif dalam operasional bursa.

Politikus Partai Golkar itu menilai perlu merumuskan mekanisme dan sistem yang tepat untuk mengatur peran negara dalam struktur baru bursa. Negara tidak harus hadir untuk memperoleh imbal hasil investasi, melainkan memberikan pengaruh yang mampu mendorong pertumbuhan dan menggairahkan iklim investasi di pasar modal Indonesia.

“Nah inilah yang penting untuk kemudian kami merumuskan dalam sebuah formulasi aturan dan regulasinya. Itu yang penting,” tutur Misbakhun.

Komisi XI DPR tengah mengebut proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) demi memuluskan rencana masuknya negara sebagai pemegang saham BEI. Melalui skema demutualisasi, struktur kepemilikan BEI tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa (AB).

Setelah disahkan nanti, aturan itu membuka peluang bagi banyak pihak untuk menjadi pemegang saham termasuk negara. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, berharap aksi reformasi itu ditargetkan bisa rampung kuartal kedua 2026 ini.

“Kami ingin secepatnya karena itu bagian dari proses restrukturisasi yang selama ini ingin kami percepat di dalam bursa saham RI, mudah-mudahan (kuartal II),” kata Misbakhun di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/3).

Ia mengatakan, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), rencana demutualisasi itu bertujuan memperkuat tata kelola serta meningkatkan transparansi dalam operasional bursa. Ia juga menyebut DPR dan pemerintah juga akan mengatur lebih rinci skema demutualisasi, termasuk menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham baru di BEI.

Misbakhun juga menyebut penting memberikan posisi dan porsi bagi negara dalam struktur kepemilikan bursa. Ia mengeklaim porsi tersebut untuk menjaga kepentingan nasional dan kepentingan negara, tanpa harus membuat negara terlibat secara aktif dalam operasional bursa.

Ia menilai menilai perlu merumuskan mekanisme dan sistem yang tepat untuk mengatur peran negara dalam struktur baru bursa. Negara tidak harus hadir untuk memperoleh imbal hasil investasi, melainkan memberikan pengaruh yang mampu mendorong pertumbuhan dan menggairahkan iklim investasi di pasar modal Indonesia.

“Nah inilah yang penting untuk kemudian kami merumuskan dalam sebuah formulasi aturan dan regulasinya. Itu yang penting,” ucap Misbakhun.

Pemerintah segera menerbitkan peraturan terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan tuntas pada triwulan pertama tahun ini. Hal tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akhir Januari lalu.

“Kami bisa sampaikan juga kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi bursa dalam kuartal pertama tahun ini,” ucap Ketua Dewan Komisioner OJK kala itu, Mahendra Siregar, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1).

Sebelumnya, pemerintah dan otoritas pasar modal menargetkan proses pemisahan keanggotaan dan kepemilikan bursa dapat mulai berjalan pada semester pertama 2026. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari reformasi tata kelola pasar modal nasional agar lebih modern, transparan, dan berdaya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) membidik agar dapat masuk 10 bursa besar dunia melalui aksi demutualisasi yang akan dilakukan.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders.

Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan DPR tengah mencari mekanisme dan sistem demutualisasi.

“Tentu kami harus memberikan posisi dan porsi yang memadai untuk negara. Dalam artian apa? Dalam artian untuk kepentingan nasional, kepentingan negara terlibat secara aktif, tetapi kemudian negara memberikan dampak pengaruh positifnya,” tutur Misbakhun.

Misbakhun juga berharap demutualisasi ini bisa dilakukan secepatnya pada kuartal II/2026. Pasalnya, kata Misbakhun, Demutualisasi merupakan bagian dari proses restrukturisasi yang selama ini ingin dipercepat dalam bursa saham Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan demutualisasi akan dilakukan melalui penambahan modal tanpa hak memberikan efek terlebih dahulu atau private placement dan melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

“Demutualisasi Bursa dapat dilakukan melalui private placement dan lewat IPO,” ucap Airlangga.

Airlangga menuturkan demutualisasi ini menjadi penting agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga, serta terjadi pemisahan yang jelas antara Bursa dan Anggota Bursa.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi juga menuturkan private placement dan IPO menjadi opsi yang akan dilihat bersama saat rumusan Peraturan Pemerintah mengenai demutualisasi keluar.

Saat ini, kata dia, PP mengenai demutualisasi tengah berada dalam proses perumusan dan akan mengalami pembahasan dan konsultasi bersama DPR. Menurut Hasan, Kementerian Keuangan akan melibatkan OJK secara penuh saat menyusun dan merumuskan rancangan PP yang dimaksud.

Demutualisasi ini menurut Hasan tentunya akan menggunakan aksi korporasi yang memungkinkan untuk dilakukannya penawaran kepada pemegang saham lain.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Pemerintah tengah mengarahkan agar proses perubahan bentuk badan hukum atau demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dilaksanakan secara bertingkat.

Persisnya, pemerintah mendorong skema demutualisasi melalui skema private placement sebelum beranjak ke tahap penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa strategi bertahap ini merupakan turunan dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memastikan proses demutualisasi berjalan secara terukur dan tidak dilakukan secara gegabah dalam satu waktu.

Menurut Airlangga, fase private placement dipersiapkan sebagai gerbang pembuka sebelum opsi IPO diambil.

“Jadi [demutualisasi dilakukan] bertahap mulai dengan private placement dan yang kedua opsi untuk IPO. Ya biasanya kan bertahap, sesudah private placement baru IPO,” kata Airlangga menegaskan hal tersebut dalam konferensi pers Indonesia Economic Outlook 2026, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Adapun, wacana demutualisasi BEI sudah lama bergulir sebagai upaya memperkokoh tata kelola bursa. Melalui mekanisme ini, struktur kepemilikan bursa di masa depan berpotensi menjadi lebih inklusif dan terbuka sebelum akhirnya sahamnya dilepas ke publik lewat IPO.

Terkait aspek legalitas, pemerintah juga berambisi merampungkan regulasinya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan semua aturan turunan mengenai proses ini sudah bisa diselesaikan sebelum Februari 2026 berakhir.

Pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun regulasi agar ketika payung hukumnya siap, implementasinya bisa langsung berjalan.

Purbaya menyadari bahwa pembahasan mengenai demutualisasi ini memang memakan waktu lama dengan progres yang terasa lamban. Oleh karena itu, percepatan regulasi kini menjadi prioritas utama demi menghilangkan hambatan administratif pada tahapan private placement maupun IPO nanti.

Sementara itu dari sisi regulator pasar modal, OJK menekankan bahwa eksekusi demutualisasi ini masih harus menanti terbitnya Peraturan Pemerintah yang akan menjadi landasan hukum utamanya. (Wahyu Dwi Anggoro)