Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Danantara menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Potensi konflik kepentingan memang ada, terutama karena Kemenkeu mengelola fiskal dan penerbitan SBN (Surat Berharga Negara), BI mengelola stabilitas moneter dan pasar keuangan, sementara Danantara adalah investor negara,” kata Budi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keterlibatan Kemenkeu, BI, dan Danantara sebagai pemegang saham BEI dimungkinkan secara konsep, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Budi mengingatkan bahwa BEI merupakan infrastruktur pasar yang harus netral, independen, dan dipercaya seluruh pelaku pasar.

Di satu sisi, keterlibatan negara dapat memperkuat modal, mempercepat pengembangan infrastruktur pasar, serta memberi arah strategis jangka panjang.

Namun di sisi lain, hal tersebut dapat memunculkan persepsi adanya pengaruh kepentingan fiskal, moneter, maupun investasi negara terhadap bursa.

Karena itu, Budi menilai kepemilikan Kemenkeu, BI, hingga Danantara sebaiknya bersifat strategis namun terbatas agar tidak mendominasi pengambilan keputusan operasional BEI.

“Harus ada pemisahan tegas antara fungsi pemegang saham, regulator, pengawas pasar, dan pelaku investasi,” kata dia.

Dari sisi praktik internasional, Budi menyebut model serupa telah diterapkan di beberapa negara.

Pemerintah Hong Kong melalui Exchange Fund menjadi salah satu pemegang saham HKEX dengan kepemilikan sekitar 6 persen. Selain itu, Bursa Malaysia juga telah melakukan demutualisasi dan membangun kerangka tata kelola untuk mengelola potensi konflik kepentingan.

“Jadi model yang relevan untuk Indonesia bukan kepemilikan negara yang dominan, melainkan model minority strategic ownership dengan governance ketat,” jelas Budi.

Ia menambahkan, mitigasi juga diperlukan yang mencakup pembatasan kepemilikan, larangan intervensi operasional, serta fit and proper test yang memastikan independensi direksi.

Selain itu, diperlukan komite independen untuk menangani benturan kepentingan, transparansi keputusan strategis, dan pengawasan kuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Intinya, demutualisasi harus membuat BEI lebih profesional dan kompetitif, bukan berubah menjadi perpanjangan tangan pemerintah,” kata Budi.

Adapun peluang Kemenkeu, BI, hingga Danantara untuk dapat menjadi pemegang saham BEI disebutkan dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU baru tersebut telah disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengesahan Undang-Undang Nomor 4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang membuka jalan bagi demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong transformasi pasar modal nasional agar lebih modern, adaptif, dan kompetitif di tingkat global.

Ketentuan ini mencerminkan sifat Bursa Efek yang bukan berdasarkan keanggotaan (mutual), melainkan bersifat demutual dan bersifat berorientasi laba (profitoriented).

Menanggapi terbitnya aturan tersebut, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut demutualisasi akan membawa perubahan mendasar terhadap tata kelola dan model bisnis bursa. Dengan status baru sebagai perseroan terbatas, BEI dinilai memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan inovasi, memperkuat teknologi, hingga meningkatkan daya saing di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin dinamis.

"Dengan demutualisasi tentu akan membuat Bursa menjadi lebih modern dan agile. Untuk teknis tahapannya kita tunggu pengaturan lebih lanjut," ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Terbitnya beleid tersebut dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek. Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Demutualisasi merupakan transformasi struktur kepemilikan bursa dari organisasi berbasis anggota menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang dapat memiliki pemegang saham. Skema ini telah diterapkan oleh banyak bursa besar dunia, seperti Singapore Exchange (SGX), Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), hingga London Stock Exchange Group.

Hal ini dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek. Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Sebelumnya Jeffrey juga menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi. Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders.

Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Selain membuka jalan bagi proses demutualisasi, perubahan signifikan lainnya dalam UU Baru tersebut adalah lahirnya Pasal 8B yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek. Dalam ketentuan baru tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memiliki saham Bursa Efek.

"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek," demikian bunyi Pasal 8B ayat (1). Meski demikian, kepemilikan saham oleh institusi negara tersebut harus tetap menjaga independensi Bursa Efek sebagai penyelenggara perdagangan efek.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perubahannya baru saja disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK yang diterima oleh Antara di Jakarta, Senin.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pada Pasal 8 ayat (1), BEI merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.

Pada ayat (2), para pendiri BEI dapat menjadi Anggota Bursa Efek. Kemudian, pada ayat (3), pemegang saham BEI terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun tidak.

“Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan,” tulis Pasal 8 ayat (4) UU P2SK.

Selanjutnya, pada pasal (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa proses demutualisasi BEI berpotensi menjadi salah satu materi dalam revisi UU P2SK.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menuturkan, menurut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), parlemen berupaya untuk memperkuat landasan hukum demutualisasi bursa menjadi undang-undang.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam konteks dengar pendapat di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan pengaturan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya, demutualisasi Bursa Efek,” kata Hasan Fawzi pada Rabu (27/04).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka jalan bagi transformasi besar di pasar modal Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penguatan pasar modal melalui skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yang memungkinkan bursa beroperasi sebagai perusahaan berorientasi laba dengan struktur kepemilikan yang lebih luas.

Melalui perubahan Pasal 8 ayat 1 dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa Bursa Efek merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan sejumlah badan usaha adalah jumlah minimum badan usaha yang dibutuhkan agar kegiatan transaksi di Bursa Efek dapat terlaksana dalam suasana persaingan yang sehat.

Pendiri Bursa Efek juga tidak boleh berafiliasi antara satu dan lainnya serta terbuka seluas-luasnya bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menghindari terjadinya persekongkolan dan penguasaan pasar oleh sekelompok perusahaan tertentu.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 3, Pemegang saham Bursa Efek ditegaskan terdiri atas orang perseorangan dan atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun bukan Anggota Bursa Efek.

Ketentuan ini menandai perubahan mendasar dari model bursa berbasis keanggotaan (mutual) menuju model demutualisasi yang telah lebih dahulu diterapkan oleh banyak bursa global.

Dalam penjelasan UU disebutkan bahwa perubahan tersebut dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak lebih cepat mengikuti perkembangan pasar keuangan global yang semakin dinamis.

"Ketentuan ini mencerminkan sifat Bursa Efek yang bukan berdasarkan keanggotaan [mutual] , melainkan bersifat demutual dan bersifat berorientasi laba [profit oriented]," bunyi beleid yang dikutip Minggu (21/6/2026).

Hal ini dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek.

Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Dengan demikian, Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan.

Selain itu, struktur baru ini membuka peluang bagi Bursa Efek untuk menarik investor strategis yang memiliki kapasitas finansial dan teknologi guna mempercepat modernisasi infrastruktur pasar modal Indonesia.

Danantara Jadi Pemegang Saham Bursa

Perubahan signifikan lainnya adalah lahirnya Pasal 8B yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek.

Dalam ketentuan baru tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memiliki saham Bursa Efek.

"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek," demikian bunyi Pasal 8B ayat (1).

Meski demikian, kepemilikan saham oleh institusi negara tersebut harus tetap menjaga independensi Bursa Efek sebagai penyelenggara perdagangan efek.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders. Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Melalui proses demutualisasi, Jeffrey meyakini bahwa BEI akan menjadi lebih modern, lebih lincah, serta akan menjadi lebih profesional ke depan.

"Dengan demutualisasi, tentu kita percaya bahwa bursa kita akan menjadi lebih modern, akan menjadi lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional," ujar Jeffrey.

Selain itu, demutualisasi juga akan membuka peluang lebih besar kepada seluruh pihak, termasuk eksisting shareholders dan seluruh stakeholders.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mendukung perubahan status kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI) dari berbasis keanggotaan menjadi entitas yang bisa dimiliki oleh publik atau pihak lain (demutualisasi).

Pasalnya, langkah ini diharapkan bisa memperbaiki tata kelola pasar modal hingga mendorong bursa menjadi lebih berkembang.

"Pada intinya, ini semua untuk kebaikan, perbaikan tata kelola, kemudian kita bagaimana bursa ini bisa lebih besar, bisa berkembang ke depan seperti bursa-bursa lain," ujar wanita yang akrab disapa Kiki ini saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Kiki berharap penguatan BEI ikut menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, sambung Kiki, pembahasan terkait demutualisasi BEI masih dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saat ini masih dibahas antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Parlemen kita. Untuk bagaimana detailnya, saya belum bisa sampaikan sekarang," katanya 

Kiki mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait detail mekanisme perubahan status BEI ini.

Setelah demutualisasi rampung, Danantara Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemegang saham BEI.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan pihaknya terbuka untuk masuk sebagai pemegang saham BEI setelah proses demutualisasi terealisasi.

"Kita terbuka. Kalau sudah terjadi demutualisasi, tentunya ada keinginan untuk masuk juga," kata Rosan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Ia menambahkan mekanisme masuknya Danantara, termasuk kemungkinan melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau skema lainnya, masih akan dikaji. Danantara siap mengikuti struktur terbaik yang ditetapkan pemerintah dan regulator.

"Kita lihat nanti struktur yang terbaik," ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan Danantara tidak harus melalui perusahaan sekuritas tertentu dan dapat dilakukan secara langsung. Namun demikian, Danantara masih menunggu tahapan kebijakan yang saat ini sedang berproses.

"Stage-nya memang belum di kita, tapi pada dasarnya kita selalu siap," katanya.

Demutualisasi ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pasar modal nasional. Percepatan proses ini dilakukan di tengah tekanan pasar menyusul perubahan perlakuan indeks oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada akhir Januari 2026.

Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Padahal sebelumnya regulasi yang mengatur ekosistem keuangan Indonesia itu ditargetkan rampung pada 20 April 2026.

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mohamad Hekal mengatakan pembahasan revisi UU P2SK masih berlangsung. Menurut dia, semula revisi itu ditargetkan selesai sesuai jadwal. Namun, pemerintah disebut masih ingin menambahkan sejumlah substansi yang saat ini masih dalam tahap penggodokan.

“Ya mudah-mudahan (cepat selesai pembahasannya). Nanti akan segera disampaikan ke kita untuk kita lanjutkan pembahasan,” kata Hekal saat ditemui di Gedung Maybank Indonesia, Jakarta, Rabu (6/5).

Meski demikian, Hekal menyatakan revisi UU P2SK diharapkan dapat diselesaikan secepatnya. Ia mengatakan, durasi pembahasan akan bergantung pada banyaknya materi tambahan yang disampaikan pemerintah.

Dia menjelaskan, jika materi pembahasannya relatif sedikit, mudah-mudahan satu masa sidang sudah cukup. Selesainya revisi tergantung kapan pemerintah siap menyampaikan bahannya.

“Kalau memang bisa selesai dalam satu masa sidang, ya kita selesaikan,” ujarnya.

Salah satu poin yang masuk dalam revisi UU P2SK adalah pengaturan terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di kesempatan berbeda, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan, revisi UU P2SK kemungkinan akan memuat perubahan substansi terkait pengaturan demutualisasi bursa efek.

Menurut Hasan, perubahan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan regulasi yang lebih luas dalam revisi UU P2SK. Setelah undang-undang disahkan, pemerintah akan menyusun aturan turunan melalui peraturan pemerintah, yang kemudian diikuti penyesuaian aturan pelaksanaan di tingkat OJK maupun BEI.

“Betul ya (akan ada perubahan). Terdapat perkembangan terakhir dimana akan ada penguatan dan penyempurnaan landasan pengaturan yang terkait dengan demutualisasi Bursa Efek ini, melalui perubahan UU P2SK,” ujar Hasan kepada Katadata.

Hasan menambahkan, hingga saat ini proses revisi masih berjalan. Setelah perubahan UU berlaku efektif, OJK bersama BEI akan segera melakukan penyesuaian regulasi pelaksana yang diperlukan agar proses demutualisasi BEI dapat dimulai.

Dalam UU P2SK, rencana demutualisasi bertujuan memperkuat tata kelola serta meningkatkan dalam operasional bursa. Adapun DPR dan pemerintah akan mengatur lebih rinci skema demutualisasi, termasuk menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham baru di BEI.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi menjadi salah satu materi dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menuturkan, menurut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, parlemen berupaya untuk memperkuat landasan hukum demutualisasi bursa menjadi undang-undang.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam RDP di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya demutualisasi bursa efek,” kata Hasan Fawzi kepada pers saat ditemui di BEI, Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, penguatan landasan hukum demutualisasi bursa tersebut kemungkinan akan dilakukan melalui revisi UU P2SK.

Setelah revisi tersebut disetujui dan disahkan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan aturan turunan lainnya, salah satunya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian, OJK akan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan OJK (POJK) terkait sesegera mungkin.

“Tentu akan prosesnya nanti undang-undangnya dahulu baru kemudian PP-nya dan kemudian nanti kami turunkan dalam bentuk aturan pelaksanaan, baik perubahan di OJK, Peraturan OJK, maupun nanti perubahan peraturan di Bursa Efek Indonesia,” ucap Hasan.

Sebelumnya, Hasan Fawzi mengatakan, pada tahap awal, OJK akan memprioritaskan revisi terhadap POJK inti yang belum selaras dengan skema demutualisasi. Aturan-aturan tersebut akan menjadi fokus perubahan lebih dahulu.

Sementara itu, ketentuan lain yang sifatnya belum mendesak akan dimasukkan ke dalam agenda penyesuaian pada tahap berikutnya.

Hasan mencontohkan, misalnya terdapat regulasi yang mengatur pembatasan pembagian dividen. Apabila ketentuan tersebut belum diubah, maka proses demutualisasi tetap dapat berjalan, namun pembagian dividen berpotensi tertunda sementara waktu.

“Kemudian mekanisme pemilihan pengurus. Kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK. Kan itu tidak perlu diubah juga masih bisa jalan,” kata dia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka peluang pembagian dividen kepada pemegang saham. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi mengatakan, langkah demutualisasi bertujuan memodernisasi struktur kelembagaan pasar modal RI.

Selama ini, struktur organisasi bursa bersifat nonprofit, sehingga tidak diperbolehkan membagikan keuntungan atau dividen. Dengan masuknya pihak baru, sifat nirlaba itu berpotensi berubah.

“Nanti ada perubahan sifat organisasinya dari semula yang nonprofit, yang tidak boleh membagikan keuntungan dan dividen, maka kemungkinan ke depan akan dimungkinkan,” kata Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Demutualisasi adalah proses perubahan status dari perusahaan mutual menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbuka. Perusahaan mutual adalah entitas yang kepemilikannya berada di tangan para anggotanya, sekaligus menjadi pengguna dan menikmati manfaat langsung dari aset produktif perusahaan tersebut.

Dalam skema ini, perusahaan pada dasarnya dimiliki oleh para penggunanya sendiri. Ketika perusahaan mutual melakukan rekonstruksi kepemilikan secara hukum, para pemilik dapat memutuskan untuk mencatatkan saham di bursa efek melalui mekanisme penawaran umum perdana (IPO).

Menurut Hasan, adanya tuntutan untuk menciptakan keuntungan tertentu diharapkan dapat mendorong pengembangan kegiatan dan bisnis bursa efek.

Hasan menyebut demutualisasi sendiri merupakan amanat undang-undang. Secara filosofis, ia mengatakan langkah ini tidak sekadar membuka peluang bagi pihak di luar anggota bursa untuk menjadi pemilik atau pemegang saham, tetapi juga bertujuan memperkuat tata kelola dan pengembangan bursa ke depan.

“Tapi ada motif atau tujuan besar di balik itu,” kata Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menyebut demutualisasi juga diharapkan mendorong pengembangan produk dan layanan di bursa efek. Selain itu, bursa diharapkan dapat lebih proaktif dalam menarik investor besar, tidak lagi hanya bersikap reaktif tetapi aktif menjangkau dan mengundang investor.

Menurutnya, perubahan ini juga membuka peluang lebih luas dan adaptif untuk menjalin kerja sama bisnis. Termasuk dengan bursa-bursa terkemuka di tingkat regional maupun global.

Ia menegaskan, langkah tersebut diawali dengan struktur pengaturan yang kuat di tingkat undang-undang, yang kemudian akan diturunkan lebih lanjut dalam berbagai aturan pelaksanaan.

“Di peraturan pemerintah, di peraturan OJK, termasuk peraturan bursa yang ke depan,” ucap Hasan.

Buka Jalan Negara Masuk

Sebelumnya, Komisi XI DPR tengah mengebut proses demutualisasi BEI demi memuluskan rencana masuknya negara sebagai pemegang saham bursa.

Melalui skema demutualisasi, struktur kepemilikan BEI tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa (AB). Tetapi juga membuka peluang bagi banyak pihak untuk menjadi pemegang saham termasuk negara.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, berharap aksi reformasi itu ditargetkan bisa rampung kuartal kedua 2026 ini. “Kami ingin secepatnya karena itu bagian dari proses restrukturisasi yang selama ini ingin kami percepat di dalam bursa saham RI, mudah-mudahan (kuartal II),” kata Misbakhun di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/3).

Ia mengatakan, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), rencana demutualisasi itu bertujuan memperkuat tata kelola serta meningkatkan transparansi dalam operasional bursa. Ia juga menyebut DPR dan pemerintah juga akan mengatur lebih rinci skema demutualisasi, termasuk menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham baru di BEI.

Misbakhun juga menyebut penting memberikan posisi dan porsi bagi negara dalam struktur kepemilikan bursa. Ia mengeklaim porsi tersebut untuk menjaga kepentingan nasional dan kepentingan negara, tanpa harus membuat negara terlibat secara aktif dalam operasional bursa.

Ia menilai menilai perlu merumuskan mekanisme dan sistem yang tepat untuk mengatur peran negara dalam struktur baru bursa. Negara tidak harus hadir untuk memperoleh imbal hasil investasi, melainkan memberikan pengaruh yang mampu mendorong pertumbuhan dan menggairahkan iklim investasi di pasar modal Indonesia.

“Nah inilah yang penting untuk kemudian kami merumuskan dalam sebuah formulasi aturan dan regulasinya. Itu yang penting,” ujar Misbakhun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera melakukan demutualisasi sebagai amanat UU P2SK tahun ini. Demutualisasi ini disebut memiliki manfaat utama agar membuat Bursa lebih independen.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menjelaskan manfaat utama demutualisasi BEI adalah membuat bursa lebih independen dan profesional karena struktur kepemilikannya tidak lagi melekat pada Anggota Bursa.

“Dampaknya, konflik kepentingan berkurang, tata kelola dan pengawasan pasar bisa lebih kuat, dan pengambilan keputusan bisnis bursa jadi lebih cepat serta lebih market-oriented,” ujar Ekky, Rabu (4/3/2026).

Menurut Ekky, hal ini pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan dan daya saing BEI dibanding bursa regional. Hal ini karena investor cenderung lebih nyaman di pasar yang governance-nya jelas dan transparan.

Ekky menilai efek demutualisasi untuk likuiditas dan investor asing memang tidak instan, tetapi arahnya positif melalui beberapa jalur. Pertama, kepercayaan pasar naik sehingga persepsi risiko turun dan asing lebih nyaman masuk.

Kedua, bursa punya ruang lebih besar untuk mendorong kebijakan yang pro-likuiditas. Ketiga, jika ke depan struktur korporasi bursa makin terbuka, maka bursa juga punya peluang lebih kuat untuk investasi teknologi dan layanan data, yang ujungnya membuat pasar lebih efisien dan menarik bagi investor global.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders. Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera melakukan demutualisasi sebagai amanat UU P2SK tahun ini. Demutualisasi ini disebut memiliki manfaat utama agar membuat Bursa lebih independen.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menjelaskan manfaat utama demutualisasi BEI adalah membuat bursa lebih independen dan profesional, karena struktur kepemilikanya tidak lagi melekat pada Anggota Bursa.

“Dampaknya, konflik kepentingan berkurang, tata kelola dan pengawasan pasar bisa lebih kuat, dan pengambilan keputusan bisnis bursa jadi lebih cepat serta lebih market-oriented,” ujar Ekky, Rabu (4/3/2026).

Menurut Ekky, hal ini pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan dan daya saing BEI dibanding bursa regional. Hal ini karena investor cenderung lebih nyaman di pasar yang governance-nya jelas dan transparan.

Ekky menilai efek demutualisasi untuk likuiditas dan investor asing memang tidak instan, tetapi arahnya positif melalui beberapa jalur. Pertama, kepercayaan pasar naik sehingga persepsi risiko turun dan asing lebih nyaman masuk.

Kedua, bursa punya ruang lebih besar untuk mendorong kebijakan yang pro-likuiditas. Ketiga, jika ke depan struktur korporasi bursa makin terbuka, maka bursa juga punya peluang lebih kuat untuk investasi teknologi dan layanan data, yang ujungnya membuat pasar lebih efisien dan menarik bagi investor global.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders.

Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) optimistis demutualisasi dapat menjadi komitmen dalam memantapkan sistem tata kelola sekaligus mendongkrak daya saing di kancah internasional.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, meyakini langkah ini mampu menjadi katalis penting untuk membawa pasar saham Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar bursa global.

"Persiapan untuk demutualisasi sudah ada. Untuk kebijakannya tentu kami serahkan kepada DPR, OJK, dan pemerintah. Dari seluruh bursa besar di dunia, salah satu yang belum demutualisasi adalah BEI, padahal kita sudah masuk peringkat 20 besar dunia," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Jeffrey menilai bahwa proses demutualisasi ini kelak mampu merombak bursa agar bisa tampil lebih lincah, profesional, dan modern.

Lewat transformasi struktur kepemilikan ini, BEI menargetkan bisa menembus jajaran 10 besar bursa global dalam rentang waktu empat sampai lima tahun mendatang, baik diukur dari segi nilai kapitalisasi hingga tingkat daya saingnya.

Jika ditinjau dari kacamata hukum, agenda demutualisasi BEI pada dasarnya telah memiliki pijakan regulasi yang kuat lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Aturan hukum ini secara langsung membuka keleluasaan untuk melakukan perombakan status bursa yang awalnya berupa lembaga dengan asas keanggotaan untuk bertransformasi menjadi entitas badan hukum berwujud perseroan, sehingga nantinya hak kepemilikan saham bursa tidak lagi dikuasai secara eksklusif oleh para anggotanya saja.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sedang berjalan dapat memberi banyak manfaat, mulai dari aspek transparansi sampai menarik minat IPO.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan demutualisasi menjadi sebuah keniscayaan dan standar yang lazim ditetapkan di bursa efek global.

"Hampir semua bursa besar dan modern menuju atau sudah melakukan upaya demutualisasi dimaksud. Tidak selalu kemudian harus melakukan IPO di tahap awalnya, tapi demutualisasi ini memang menjadi tren yang rasanya perlu kita adopsi," kata Hasan saat ditemui di Komplek Bank Indonesia, Selasa (3/3/2026).

Hasan mengatakan, dengan adanya pihak kepemilikan di luar anggota bursa, bisa menghindarkan adanya conflict of interest. Selanjutnya, akses pendanaan menurut Hasan akan lebih terbuka.

"Jangan lupa, harga atau nilai saham bursa saat ini kan sudah cukup tinggi. Kalau kemarin mungkin bursa tidak bisa punya sarana lain untuk mendapatkan pendanaan permodalan baru yang dapat membantu bursa melaksanakan agenda-agenda pengembangan dan pemenuhan infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk mengantisipasi agenda-agenda pengembangan usaha ke depan," ujarnya.

Dengan adanya pemilik baru, sambungnya, calon pemilik baru dapat memasukkan dana tambahan ke kas bursa, sehingga OJK berharap bursa punya kapasitas lebih dari sisi pendanaan untuk melengkapi infrastrukturnya, melakukan pengembangan produk dan layanan, bahkan mungkin sebagian akan dialokasikan untuk kembali menghadirkan investor-investor baru melalui program literasi dan edukasi.

Kemudian, di sisi supply Hasan menilai dengan adanya pemilik baru yang nanti menjadi strategic partner, OJK berharap BEI juga punya influence untuk menarik lebih banyak perusahaan go public.

"Kita berharap dia [BEI] punya pengaruh untuk menghadirkan IPO-IPO baru yang tidak hanya mengejar kuantitas, tapi berkualitas dan ditunggu oleh investor selama ini," tandasnya.

Hingga awal Maret 2026, belum ada satu pun emiten IPO. Hasan bilang, hal itu bukan karena emiten yang menunggu penyesuaian ketentuan free float yang sekarang sedang digodok.

Pasalnya, emiten yang terkena ketentuan free float baru akan tergantung tanggal efektif revisi Peraturan I-A berlaku. Menurutnya, alasan belum adanya IPO di awal tahun ini adalah karena pelaku usaha sedang dalam proses peralihan laporan keuangan tahun buku 2025 ke 2026.

Hasan berharap reformasi pasar modal ke depan akan menarik lebih banyak emiten IPO, sehingga target 50 emiten di 2026 bisa dicapai.

"Apalagi nanti misalnya pada saat kita sudah menunjukkan komitmen untuk memodernisasi bursa melalui proses awal menuju ke bentuk bursa yang demutualisasi. Nah tentu akan ada komitmen dan tuntutan kepada bursa untuk lebih mengembangkan kegiatan usahanya," tandasnya.