#30 tag 24jam
Pengamat: Ada Dilema Penutupan Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api
Penutupan perlintasan sebidang di Jabodetabek menimbulkan dilema antara keselamatan dan dampak sosial-ekonomi, seperti kemacetan dan isolasi wilayah. [550] url asal
#perlintasan-sebidang #penutupan-perlintasan #kecelakaan-kereta-api #rel-kereta-api #keselamatan-transportasi #dilema-sosial-ekonomi #insiden-kendaraan #angka-kecelakaan #konektivitas-ekonomi #infrastr
(Bisnis.Com - Ekonomi) 18/05/26 19:00
v/224103/
Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan perlintasan sebidang menjadi sorotan utama usai terjadinya kecelakaan di Bekasi Timur pada akhir April 2026. Meski demikian, penataan jalur yang melewati rel kereta ini menimbulkan dilema sosial dan ekonomi.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan, menutup seluruh perlintasan sebidang di wilayah Jabodetabek, seringkali dipandang sebagai solusi pamungkas untuk menekan angka kecelakaan.
“Penutupan seluruh perlintasan sebidang secara serentak di Jakarta khususnya dan Bodetabek pada umumnya memang solusi ideal untuk keselamatan perjalanan KA,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).
Sebagaimana saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah melakukan penutupan sejumlah pelintasan sebidang di wilayah Daop 1 Jakarta. Jalan lebar yang kurang dari 2 meter dan atau jarak antara satu pelintasan di bawah 800 meter menjadi prioritas.
Pasalnya, Djoko melihat insiden kendaraan menemper KA menunjukkan angka yang fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada 2023, tercatat 55 kejadian (35 motor, 19 mobil, 1 bajaj), yang kemudian menurun menjadi 49 kejadian pada 2024 (27 motor, 22 mobil).
Angka ini kembali meningkat pada 2025 menjadi 54 kejadian (31 motor, 23 mobil). Adapun, untuk tahun berjalan 2026 hingga 1 Mei, telah tercatat 24 kejadian yang melibatkan 15 sepeda motor dan 9 mobil.
Selain itu, insiden orang menemper KA pun menjadi perhatian serius karena sepanjang tahun ini hingga 1 Mei, terdapat 53 kejadian. Pada 2025, tercatat sebanyak 168 kasus, pada 2024 sebanyak 151 kasus, dan pada 2023 sebanyak 156 kejadian.
Namun, di balik visi keselamatan tersebut, terdapat realitas lapangan yang kompleks, mulai dari risiko kemacetan parah, terputusnya konektivitas ekonomi mikro, hingga tantangan teknis pembangunan infrastruktur yang tak sederhana.
Sisi Lain Penutupan Perlintasan Sebidang
Jika seluruh perlintasan ditutup tanpa pembangunan underpass atau flyover yang memadai, hal ini akan memaksa arus kendaraan berpindah ke ruas jalan lain dan beban kendaraan akan menumpuk di jalan-jalan protokol.
“Masyarakat harus memutar jauh untuk menyeberang rel, yang berdampak pada inefisiensi waktu dan peningkatan konsumsi BBM,” tuturnya.
Sisi lain penutupan perlintasan yang tidak dikuti akses pengganti, yakni menyebabkan terputusnya interaksi sosial. Wilayah yang terbelah rel kereta akan menjadi terisolasi satu sama lain.
Kemudian, membangun jalan tidak sebidang (flyover/underpass) di Jabodetabek, terutama di Jakarta sangat menantang karena banyak perlintasan yang sudah dikelilingi permukiman padat atau gedung tinggi sehingga tidak ada ruang untuk membangun struktur oprit (tanjakan/turunan) jembatan.
Sementara tantangan anggaran menjadi hambatan utama, apabila harus membangun akses alternatif karena cukup menguras APBD.
Ironisnya, lanjut Djoko, KAI terpaksa mengambil alih beban biaya penutupan karena minimnya anggaran di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pemangkasan anggaran yang serampangan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan hanya akan menempatkan nyawa warga dalam risiko.
“Ke depannya, jika pemerintah benar-benar menempatkan keselamatan transportasi sebagai prioritas negara, maka anggaran keselamatan transportasi tidak boleh lagi menjadi objek pemangkasan,” lanjut Djoko.
Selain itu, ada potensi ambulans atau pemadam kebakaran mungkin kehilangan waktu berharga karena harus memutar jauh jika jalur pintas melalui pelintasan sebidang ditutup. Distribusi barang ke pemukiman padat (melalui kendaraan kecil/gerobak) akan menjadi lebih sulit dan mahal.
Sementara itu, masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan jalur tersebut selama puluhan tahun cenderung akan melakukan penolakan jika tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Hal ini sering memicu munculnya pelintasan liar baru atau perusakan pagar pembatas rel oleh oknum warga demi mencari jalan pintas.
“Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyatanya, jika keselamatan adalah prioritas. Jangan lagi ada pemotongan anggaran demi efisiensi yang mengorbankan keamanan transportasi publik,” tegasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)