Bisnis.com, PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan fraud kredit senilai Rp90 miliar yang merugikan salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Palembang, Sumatra Selatan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho mengatakan tindak pidana tersebut diduga terjadi sepanjang 2022 hingga 2023 melalui pemberian fasilitas kredit post financing kepada 10 debitur.

Dalam praktiknya, para pelaku diduga memanfaatkan sejumlah perusahaan untuk mengajukan pencairan kredit menggunakan dokumen proyek yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Para debitur diduga menggunakan dokumen palsu berupa draft kontrak, invoice, hingga berita acara serah terima (BAST) yang seolah-olah berasal dari sejumlah perusahaan pemberi kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, setelah kredit dicairkan, dana kemudian ditarik secara tunai maupun ditransfer ke sejumlah rekening tertentu. Pada akhirnya, seluruh fasilitas kredit tersebut mengalami kemacetan dan menimbulkan kerugian di bank pelat merah tersebut sekitar Rp90 miliar.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 15 tersangka yang terdiri atas oknum pegawai bank, direktur perusahaan, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian pengajuan dan pencairan kredit.

Tersangka ES dan IAW diduga berperan sebagai pengendali pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen proyek yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.Untuk mendukung proses tersebut, keduanya diduga dibantu AFD, ARP, dan FN yang berperan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

Selain itu, penyidik menetapkan JJ, LEG, HR, dan HNK sebagai tersangka karena diduga memberikan konfirmasi terkait proyek kepada pihak bank BUMN tadi sehingga pengajuan kredit dapat diproses dan dicairkan.

“Penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pidana serta memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Kasus ini bermula dari dua laporan polisi yang diterima Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Juni 2024. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 48 saksi yang berasal dari pihak perbankan, perusahaan terkait, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan, serta ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa kontrak, surat pesanan, dokumen tagihan, berita acara serah terima pekerjaan, kuitansi, standar operasional prosedur pemberian kredit, hingga hasil audit yang memperkuat dugaan tindak pidana.

Menurut Listiyono, penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri jasa keuangan dari praktik fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Para tersangka dijerat Pasal 49 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

“Ancaman pidananya paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menegaskan latar belakang penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara rangkap jabatan yang menjerat Mohammad Hisabul Huda, seorang guru honorer SDN Brabe 1 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, bukanlah didasarkan atas belas kasihan aparat penegak hukum maupun tekanan yang meluas dari publik usai kasus tersebut viral di berbagai media.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo menjelaskan pemberhentian terhadap pengusutan kasus tersebut termaktub dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print 238/M.5.42/FD.2/02/2026 tertanggal 25 Februari 2026, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

Wagiyo mengungkapkan alasan pihaknya melakukan penghentian terhadap pengusutan kasus tersebut antara lain adalah terjadinya pemulihan terhadap keuangan negara yang telah dibayarkan sepenuhnya oleh Hisabul Huda, yakni jumlah keseluruhan gaji atau honor selama ia menjabat sebagai pendamping lokal desa (PLD) sejak 2019-2025 sebesar Rp118.860.000.

"Pak Kajati memerintahkan kepada Kajari Probolinggo terkait dengan penanganan perkara ini dihentikan demi tegaknya hukum dan keadilan. Dengan pertimbangan, pertama tentu bahwa telah ada pemulihan keuangan negara. Meskipun kecil, tetapi kerugian keuangan negara sebesar Rp118 juta. Jadi, hari Senin sudah dibayarkan," beber Wagiyo saat ditemui awak media di Kantor Kejati Jawa Timur, Rabu (25/2/2026).

Alasan kedua, beber Wagiyo, Korps Adhyaksa mempertimbangkan penyetopan pengusutan kasus tersebut didasarkan pada rasa keadilan. Menurutnya, tersangka telah menyadari seluruh kesalahannya yang melakukan tindakan pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran PLD.

"Jadi, tersangka ini menyadari kesalahannya, dan dia menyadari betul kesalahan dengan memalsukan dokumen, keterangan kepala sekolah, dan [surat] pernyataan," tambahnya.

Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, Wagiyo membeberkan latar belakang Hisabul Huda untuk merangkap jabatan sebagai guru honorer di sekolah negeri serta menjabat sebagai tenaga PLD adalah semata-mata agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan kejaksaan untuk menghentikan penyidikan perkara itu.

"Hal itu dilakukan bukan dengan niat untuk memperkaya diri. Itu yang kita menjadi pertimbangan. Semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini jadi pertimbangan Pak Kajati, maka memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo karena administrasinya di sana ya," ucapnya.

Selanjutnya mengenai persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa latar belakang kasus yang menjerat Hisabul Huda dihentikan penyidikannya karena belas kasihan, Wagiyo menyatakan hal tersebut tidaklah benar.

"Rasa kasihan? Oh, bukan. Jadi, tidak dikenal itu kalau di [penegekan hukum] itu. Jadi, tadi saya bilang demi tegaknya hukum dan keadilan. Jadi, tujuan penegakan hukum kan ada kepastian, ada keadilan, dan ada kemanfaatan. Lalu, yang kedua bahwa kenapa kita juga [lakukan SP3] karena memang keuangan kerugian keuangan negara sudah dipulihkan," jelasnya.

Selain itu, terkait anggapan bahwa penyidikan perkara tersebut dihentikan oleh aparat penegak hukum karena viral hingga desakan luas oleh publik, Wagiyo menyatakan bahwa kasus tersebut awalnya diproses berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat.

"Tentu kita melihat perkembangan pemberitaan, perkembangan yang ada di masyarakat gitu kan karena sebenarnya gini, ini juga perkara kan laporannya juga kan dari masyarakat. Kenyataannya nggih ya. Jadi, jangan salah ini bukan apa, semua kan ini ada aspirasi masyarakat. Nah, tentu kita banyak pertimbangan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Aparat kepolisian dalam waktu dekat akan memeriksa sejumlah pihak dalam kasus penyitaan kantor organisasi kemasyarakatan Madura Asli Daerah Anak Serumpun (Madas) yang terletak di Jalan Raya Darmo 153, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan pemalsuan dokumen terhadap bangunan yang sempat dijadikan sebagai kantor ormas Madas.

"Untuk kasus Darmo 153 saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, baik saksi pelapor," beber Edy, Senin (2/2/2026).

Edy menyebut pemeriksaan tersebut melibatkan para saksi, saksi pelapor, juga saksi yang mengklaim sebagai pemilik aset tersebut dengan mengantongi dokumen eigendom verponding.

"Pemeriksaan terhadap para saksi, baik saksi pelapor, kemudian saksi yang mengklaim sebagai pemilik dengan dasar memiliki eigendom verponding," jelasnya.

Lebih lanjut, penyidik juga memeriksa saksi yang mendapat kuasa dan memberikan kuasa dalam proses status bangunan tersebut yang meliputi sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya adalah Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya.

"Saksi yang mendapat kuasa dan memberi kuasa juga kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak pemerintah kota, provinsi, termasuk pihak BPN," tuturnya.

Seperti diketahui, kantor Madura Asli Daerah Anak Serumpun (Madas) di Jalan Jalan Raya Darmo Nomor 153, Kecamatan Wonokromo disegel oleh Polrestabes Surabaya pada Kamis (15/1/2026) sore, diduga terkait sejumlah kasus salah satunya mafia tanah.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan, proses sita ini berkaitan dengan munculnya laporan polisi (LP) terkait dugaan pidana mafia tanah. Bahkan, terdapat LP yang telah dilayangkan sejak 2021 berkaitan dengan perkara kepemilikan atas objek tersebut.

"Ya, itu karena ada laporan polisi berkaitan dengan ada dugaan mafia tanah. Ada dugaan dokumen palsu, ada penyerobotan," ucap Edy saat dikonfirmasi awak media di Surabaya.

Dirinya membeberkan bahwa hingga saat ini terdapat tiga laporan yang dilayangkan sejumlah pihak berkaitan dengan objek tanah dan bangunan tersebut.

Lebih lanjut, Edy juga menyatakan pihaknya akan memberlakukan status quo terhadap objek tanah dan bangunan yang disita guna memperlancar proses penyidikan yang tengah berlangsung.

"Saat ini, status quo dikuasai kepolisian untuk memperlancar proses penyidikan, sampai terang kepastian hukum dan ditemukan tersangka," tegas Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan penyidik Polda Kalimantan Utara telah menyelesaikan proses penyidikan dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan direksi atau pemimpin PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara), Kantor Wilayah Kalimantan Utara, serta direksi atau pemimpin Kantor Cabang Tanjung Selor dan sejumlah debitur.
Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK, dimulai dari pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan terkait tindak pidana pada Bankaltimtara.
Dalam penyidikan tersebut, OJK menemukan dugaan bahwa pada periode November 2022 hingga Maret 2024, para pihak terkait sengaja melakukan pencatatan palsu terhadap dokumen dan laporan bank terkait pemberian 47 fasilitas kredit kepada 16 debitur.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, penyidik OJK menerapkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Sementara itu, Polda Kalimantan Utara juga melakukan penyelidikan terhadap perkara yang sama dengan penerapan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Mengingat bahwa penanganan perkara korupsi mengutamakan pengembalian kerugian negara, penyidikan yang dilakukan oleh OJK sepenuhnya mendukung proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh Polda Kalimantan Utara.
OJK menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara OJK dan Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah langkah penting dalam menjaga integritas industri jasa keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat dan keuangan negara.
OJK juga akan terus mendukung upaya penegakan hukum untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menyampaikan sejumlah modus operandi terkait pertambangan ilegal di Indonesia.

Wakil Direktur Bareskrim Polri, Kombes Feby D.P Hutagalung mengatakan setidaknya ada enam kategori modus yang kerap ditemukan dalam kasus pertambangan ilegal.

Pertama, berkaitan dengan penambangan ilegal di luar kawasan izin usaha pertambangan (IUP). Modus ini biasanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu karena kurangnya pengawasan, sehingga terjadinya perluasan penambangan di luar IUP.

"Sehingga dari IUP yang sudah ada, mereka justru melihat potensi melakukan penambangan yang mungkin ya agak lebih potensial, lebih menguntungkan melakukan penambangan di luar kawasan ini," ujar Feby dalam forum dialog Perbaikan Tata Kelola Pertambangan untuk Optimalisasi Sumber Daya Mineral Nasional di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Selanjutnya, penambangan di kawasan hutan seperti konservasi, cagar alam, hutan lindung, hingga hutan produksi. Seharusnya, kata Feby, ada mekanisme tertentu untuk aktivitas tambang di kawasan hutan.

"Tetapi dikarenakan ada motif ingin cepat, kemudian tidak mau bayar pajak kemudian sekali lagi adanya kong kali kong dengan oknum, sehingga mereka melakukan penambangan di dalam kawasan hutan," imbuhnya.

Selanjutnya, terkait dengan modus "dokumen terbang". Istilah ini merupakan modus mengelabui pemerintah dengan mengirim hasil tambang ilegal dengan dokumen milik perusahaan lain.

Dengan demikian, hasil tambang ilegal itu dijual dengan harga normal untuk mendapatkan keuntungan, seperti meminimalisir pembayaran royalti.

"Sehingga royalty pembayaran itu hanya 9%. Sebetulnya dia harus membayar 12% nah inilah permainan-permainan yang menggunakan dokumen terbang," imbuhnya.

Selain itu, terdapat juga modus dokumen palsu; pengolahan bahan tambang tanpa izin, menggunakan bahan-bahan kimia yg merusak lingkungan; dan penyelundupan.

Menurut Feby, penegakan hukum terkait penyelundupan ini sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, kepolisian dan stakeholder terkait harus bisa berkolaborasi terkait dengan pencegahan dan penindakan modus operandi ini

"Karena memang potensi penyelundupan itu masih terbuka, bagaimana aparat kita seharusnya berkolaborasi bersinergi untuk mengawasi karena potensi penyelundupan ke luar negeri itu sangat besar. Terutama emas, terakhir itu mungkin timah," pungkasnya