Investasi emas masih menjadi pilihan yang populer di mata masyarakat. Maklum, selain mudah diperjualkan, harga emas juga relatif stabil bahkan cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan berbagai produk dan layanan investasi terkait emas. Salah satunya dalam bentuk BSI Gold, emas batangan berlogo BSI dengan merek dagang Emasku, berkadar 99,99 persen, dan bersertifikasi SNI.

Dilansir dari situs resmi BSI, produk ini tersedia dalam pecahan 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram.

Produk ini bisa dibeli melalui pembiayaan Cicil Emas di seluruh cabang BSI minimal 5 gram, dengan batas pembiayaan maksimal Rp150 juta. Untuk pembiayaan di atas Rp50 juta, nasabah diwajibkan melampirkan NPWP.

Layanan ini memungkinkan nasabah mencicil emas dengan prinsip syariah (akad murabahah), angsuran tetap, dan emas fisik tersimpan aman di bank hingga lunas

Transaksi BSI Gold telah mendapatkan persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, produk emas batangan BSI Gold juga memiliki sertifikat halal dari MUI.

Emas batangan ini menawarkan fleksibilitas penjualan kembali kepada mintra outlet BSI setelah pembiayaan lunas. Apabila tidak ingin dijual, emas BSI Gold dapat disimpan, digadaikan atau dititipkan di BSI.

Lebih lanjut, BSI Gold memiliki harga beli dan buyback kompetitif. Nasabah bisa memantau pergerakan harga emas BSI di laman www.hrtagold.id. Per Sabtu (25/4) pukul 8.18 WIB, harga dasar Emasku Rp2,72 juta per gram dengan harga buyback Rp2,68 juta per gram.

JAKARTA, iNews.id– PT Pegadaian menjadi saksi hadirnya Fatwa No.166 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah yang diluncurkan oleh DSN-MUI. Peluncuran fatwa yang menjadi tonggak sejarah baru dalam penguatan literasi, inklusi, serta kepastian hukum bagi industri keuangan syariah di Indonesia tersebut diselenggarakan di Ballroom Pegadaian Tower, pada hari Jumat (13/2/2026).

Fatwa ini lahir sebagai respons terhadap dinamika pasar emas modern dan kebutuhan pedoman syariah yang spesifik bagi regulator dan pelaku industri. Dasarnya adalah mandat hukum dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta POJK Nomor 17 Tahun 2024 yang membuka ruang kegiatan usaha bulion berdasarkan prinsip syariah.

Fatwa ini tentunya semakin mendukung perusahaan yang menjalankan usaha bulion, seperti PT Pegadaian yang merupakan lembaga jasa keuangan pertama di Indonesia yang mengantongi izin usaha Bulion dari OJK dalam menjalankan Layanan Bank Emasnya.

Urgensi fatwa ini tentu sangat krusial, mengingat besarnya potensi emas sebagai instrumen lindung nilai aset bagi masyarakat. Berdasarkan data industri, potensi emas yang dimiliki masyarakat Indonesia mencapai sekitar 1.800 ton, yang jika di monetisasi melalui usaha bulion syariah, akan menjadi kekuatan modal domestik yang luar biasa.

Dalam proses penyusunannya, tim DSN-MUI bahkan melakukan kunjungan lapangan ke pabrik emas untuk memastikan aspek keberadaan fisik barang (wujud) dan mekanisme serah terima (qabdh) sesuai dengan kaidah syariah, terutama untuk produk emas digital.

Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian, KH. M. Cholil Nafis, menekankan visi besar di balik fatwa ini. Beliau berharap emas dapat menjadi instrumen investasi yang besar di Indonesia karena sifatnya yang mampu menjaga inflasi.

Dia mengatakan, transformasi emas dari sekadar barang simpanan tradisional menjadi instrumen investasi strategis akan mendorong kedaulatan ekonomi umat.

“Kita punya potensi emas yang luar biasa. DSN-MUI menyediakan 'rel' syariah agar potensi ini bisa melaju cepat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Kita ingin masyarakat tidak hanya menumpuk emas, tapi menjadikannya investasi yang produktif dan membawa berkah bagi ekonomi nasional,” jelasnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyambut baik serta mendukung penuh peluncuran Fatwa Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah. Hadirnya fatwa tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap produk bulion syariah.

“Dengan adanya fatwa ini menjadi landasan yang jelas bagi pelaksanaan usaha bulion syariah sekaligus meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap keamanan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah”. 

Selain itu, Damar juga menyampaikan bahwa PT Pegadaian siap menjadi mitra strategis dalam mengimplementasikan fatwa tersebut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Pegadaian sebenarnya sudah menerapkan bisnis emas dengan prinsip syariah, di mana setiap gram yang ditransaksikan, baik melalui Cicil Emas hingga Tabungan Emas, ada fisik emas aslinya yang tersimpan di dalam tempat penyimpanan berstandar internasional. Rasionya satu banding satu. Artinya, saldo digital tersebut bukan hanya sekedar catatan, tapi emas fisiknya nyata. Saldo emas tersebut dapat diambil fisik, melalui ATM Emas Pegadaian secara langsung ataupun di seluruh outlet Pegadaian dengan waktu pemrosesan dan biaya ambil fisik tertentu,” tuturnya.

Struktur dan akad utama dalam fatwa ini merinci empat pilar utama kegiatan usaha bulion beserta akad-akad yang diperbolehakan:
1. Simpanan Emas : Menggunakan akad Qardh (pinjaman), Mudharabah (bagi hasil) atau akad lain yang sesuai prinsip syariah;
2. Pembiayaan Emas : Menggunakan akad Musyarakah, Mudharabah, atau Wakalah bi al-Istitsmar untuk kegiatan produktif.
3. Perdagangan Emas : Menggunakan akad Bai’ Al Murabahah (jual beli dengan margin) atau Bai’ Al Musya’ (jual beli barang milik bersama)
4. Penitipan Emas : Menggunakan akad Ijarah (sewa jasa) atau Wadi’ah.
 
Salah satu poin penting dalam tata kelola ini adalah pengaturan mengenai emas musya’, yaitu konsep pengakuan kepemilikan emas secara kolektif atau bersama. Dalam investasi emas digital, konsep ini menjadi solusi untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian), agar investasi emas digital tetap transparan dan sesuai prinsip syariah. 

“Sederhananya, jika ada 100 orang masing-masing menabung 10 gram maka terhadap transaksi ini telah disiapkan jaminan fisik emas seberat 1 kilogram emas yang tersimpan di dalam vault," katanya.

Menurutnya, emas 1 kilogram itu menjadi milik kolektif bagi 100 nasabah tersebut. Jadi, saat nasabah melakukan transaksi cicilan emas atau menabung emas melalui aplikasi, berarti nasabah telah membeli hak kepemilikan atas sebagian dari emas fisik yang tersimpan. Meskipun emas tersebut tidak disiapkan secara langsung per keping denominasi sesuai transaksi nasabah, status kepemilikan emas dan hak milik nasabah atas emas tersebut nyata dan tetap terjamin meski wujudnya bercampur dengan milik orang lain.

"Nasabah akan tetap menerima denominasi fisik emas sesuai dengan transaksi Cicil Emas atau sesuai denominasi pengajuan order cetak emas dari rekening Tabungan Emas. Tentunya dari emas 1 kilogram tadi akan membutuhkan proses pencetakan sesuai aspirasi nasabah dan selanjutnya proses distribusi hingga diterima setiap nasabah,” katanya.

Kehadiran fatwa ini tentu membawa angin segar tidak hanya bagi PT Pegadaian, namun juga bagi lembaga jasa keuangan lain yang menjalankan bisnis bulion. Fatwa ini tentunya akan menjadi landasan normatif sekaligus pedoman operasional yang strategis untuk industri dalam menjalankan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bisnis.com, JAKARTA - Saham menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati masyarakat seiring berkembangnya pasar modal nasional dan kemudahan akses melalui platform digital. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aspek kepatuhan syariah dalam investasi saham menjadi perhatian penting, khususnya terkait kehalalan transaksi dan kegiatan usaha emiten.

Isu ini relevan karena tidak seluruh praktik di pasar modal selaras dengan prinsip muamalah Islam. Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi wajib terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Oleh karena itu, penilaian terhadap hukum investasi saham tidak hanya dilihat dari potensi keuntungan, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas keagamaan dan regulator.

Apa Itu Saham Menurut Regulasi Pasar Modal

Mengutip informasi dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang atau badan hukum atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak memperoleh bagian keuntungan perusahaan serta memiliki klaim atas aset sesuai porsi kepemilikannya. Dalam konteks pasar modal, saham diperdagangkan sebagai instrumen investasi jangka menengah dan panjang, dengan nilai yang dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi secara umum.

Hukum Investasi Saham Menurut Islam

Dalam perspektif syariah, investasi saham tidak serta-merta dinyatakan halal atau haram. Penilaiannya bergantung pada dua aspek utama, yaitu kegiatan usaha emiten dan mekanisme transaksi saham.

Prinsip muamalah Islam melarang praktik yang mengandung:

• Riba, yaitu tambahan yang bersifat bunga
• Gharar, yaitu ketidakpastian berlebihan
• Maisir, yaitu unsur spekulasi atau perjudian

Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur’an, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar utama dalam penetapan hukum transaksi ekonomi, termasuk di pasar modal.

Ketentuan Saham Syariah Menurut MUI dan DSN-MUI

Di Indonesia, ketentuan syariah terkait investasi saham ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, transaksi saham dinyatakan diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip syariah, baik dari sisi kegiatan usaha emiten maupun struktur keuangannya.

Kriteria Saham yang Diperbolehkan

• Tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, serta industri barang dan jasa non-halal.
• Memenuhi rasio keuangan tertentu, antara lain:
• Total utang berbasis bunga tidak melebihi 45% dari total aset
• Pendapatan non-halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan

Selain itu, fatwa DSN-MUI juga melarang praktik transaksi yang bersifat spekulatif atau manipulatif, seperti margin trading, short selling, dan transaksi derivatif tertentu karena berpotensi mengandung unsur gharar dan maisir.

Ciri-Ciri Saham Syariah yang Halal

1. Kegiatan Usaha Emiten Sesuai Syariah

• Perusahaan penerbit saham tidak menjalankan usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam, antara lain:
• Produksi atau perdagangan minuman keras dan barang haram
• Kegiatan perjudian
• Lembaga keuangan berbasis bunga
• Transaksi yang mengandung gharar dan maisir

2. Struktur Keuangan Memenuhi Ketentuan

Emiten memiliki rasio keuangan yang telah disaring berdasarkan batasan utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa aktivitas ekonomi perusahaan tidak didominasi oleh unsur yang dilarang dalam syariah.

3. Tercantum dalam Daftar Efek Syariah

Saham yang masuk dalam DES secara otomatis dikategorikan sebagai saham syariah sesuai ketentuan DSN-MUI dan OJK.

Perbedaan Saham Syariah dan Saham Konvensional

1. Prinsip Operasional

Saham syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir. Sementara itu, saham konvensional tidak memiliki batasan prinsip syariah dalam kegiatan usaha maupun transaksi.

2. Jenis Kegiatan Usaha

Saham syariah hanya berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya dianggap halal dalam Islam. Sebaliknya, saham konvensional dapat berasal dari perusahaan di berbagai sektor, termasuk yang dilarang dalam syariah seperti perjudian atau minuman beralkohol.

3. Praktik Transaksi

Pasar modal syariah membatasi praktik seperti margin trading, short selling, dan penggunaan derivatif tertentu. Perdagangan saham syariah difasilitasi melalui Sharia Online Trading System (SOTS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Daftar Indeks Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia telah menerbitkan sejumlah indeks saham yang mengukur kinerja kelompok saham syariah yang telah diseleksi berdasarkan kriteria DSN-MUI dan OJK.

1. Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks saham syariah pertama di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2000. Indeks ini mengukur kinerja 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI dan telah memenuhi kriteria kepatuhan syariah serta kriteria pasar modal tertentu. Seleksi saham dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas likuiditas dan kapitalisasi pasar.

2. Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

Jakarta Islamic Index 70 (JII70) adalah indeks saham syariah yang mencakup 70 saham syariah dengan tingkat likuiditas tinggi di BEI. Indeks ini dikembangkan sebagai perluasan dari JII untuk memberikan representasi yang lebih luas terhadap pergerakan saham syariah, dengan tetap mengacu pada Daftar Efek Syariah (DES) dan evaluasi berkala oleh BEI.

3. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks komposit yang mencerminkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ISSI memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

4. IDX-MES BUMN 17

IDX-MES BUMN 17 adalah indeks saham syariah yang mengukur kinerja harga 17 saham syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya. Indeks ini disusun berdasarkan saham yang memiliki likuiditas baik, kapitalisasi pasar besar, serta fundamental perusahaan yang kuat. IDX-MES BUMN 17 merupakan hasil kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

5. IDX Sharia Growth Index (IDXSG)

IDX Sharia Growth Index merupakan indeks saham syariah yang mengukur kinerja saham-saham syariah dengan potensi pertumbuhan tinggi, berdasarkan penilaian terhadap fundamental perusahaan dan prospek bisnis. Indeks ini ditujukan untuk mencerminkan segmen saham syariah yang memiliki karakteristik pertumbuhan jangka menengah dan panjang.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan sawit milik konglomerat Theodore Permadi Rachmat (TP Rachmat), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) membukukan laba bersih yang tumbuh 51 persen year on year (yoy) menjadi Rp1,3 triliun pada kuartal III-2025, dibandingkan Rp868 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Laba bersih perseroan ditopang oleh pendapatan konsolidasi yang tumbuh 25 persen (yoy) mencapai Rp8,9 triliun pada kuartal III-2025, dibandingkan Rp7,2 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

“Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1,3 triliun atau naik 51 persen (yoy), seiring dengan peningkatan harga rata-rata penjualan (average selling price/ASP) produk sawit dan perbaikan efisiensi operasional di seluruh lini usaha”, ujar Direktur Utama DSNG Andrianto Oetomo dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat.

Pendapatan perseroan ditopang oleh segmen kelapa sawit yang berkontribusi sebesar 88 persen, diikuti segmen produk kayu sebesar 11 persen, dan energi terbarukan 1,7 persen per kuartal III-2025.

Rinciannya, pendapatan segmen kelapa sawit tumbuh 27,8 persen (yoy) mencapai Rp7,8 triliun per kuartal III-2025.

Pertumbuhan segmen itu didukung oleh kenaikan ASP seluruh produk utama, yakni CPO naik 16,3 persen (yoy), Palm Kernel meningkat 80,5 persen (yoy), dan PKO tumbuh 82,8 persen (yoy).

Kemudian, produksi Tandan Buah Segar (TBS) meningkat 4 persen (yoy) menjadi 1,6 juta ton, dengan produksi CPO meningkat 3,9 persen (yoy).

Andrianto mengatakan kualitas produk perseroan tetap terjaga, dengan Free Fatty Acid (FFA) stabil di level 3 persen dan Oil Extraction Rate (OER) di level 23,37 persen.

Sementara itu, pendapatan segmen produk kayu tercatat sebesar Rp 948,8 miliar atau meningkat 9,2 persen (yoy), didorong oleh kenaikan volume penjualan panel 9,9 persen (yoy) dan engineered flooring 3,2 persen (yoy).

"Permintaan global menunjukkan perbaikan meski masih dihadapkan pada tantangan eksternal seperti tarif perdagangan Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik," ujar Andrianto.

Lebih lanjut, pendapatan dari segmen energi terbarukan tercatat sebesar Rp 148,9 miliar atau menurun 8,3 persen (yoy) akibat penurunan sementara volume penjualan dan harga jual seiring fluktuasi permintaan biomassa di pasar Jepang.

Pada kuartal III-2025, Andrianto mengungkapkan produk wood pellet yang mulai beroperasi komersial sejak awal 2025 telah menjual 13,7 ribu ton dengan harga rata-rata 120 dolar AS per ton.

"Memberikan kontribusi tambahan terhadap pendapatan segmen energi terbarukan," ujar Andrianto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025