#30 tag 24jam
DPR: Tata kelola hutan perlu dilakukan secara bertanggungjawab
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengatakan tata kelola kehutanan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan secara bertanggungjawab ... [314] url asal
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengatakan tata kelola kehutanan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan secara bertanggungjawab untuk mempertahankan potensi ekonomi hutan tropis.
Panggah mengapresiasi adanya inisiatif peluncuran aplikasi Decision Support System (DSS) Jaga Rimba oleh Kementerian Kehutanan yang akan menjadi dasar one man policy dari pengelolaan hutan Indonesia yang luas.
“Saya kira untuk men-develop suatu wilayah yang demikian sekarang mahal, mungkin kan potensi ekonominya sangat-sangat besar, kita harus betul-betul sadari ini sebagai suatu anugerah yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Panggah dalam acara peluncuran DSS Jaga Rimba di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan hutan Indonesia termasuk dalam kawasan hutan yang terluas di dunia, ditambah dengan pulau kecil dan garis pantai yang luas sehingga harus dilindungi dengan tata kelola yang baik.
Namun saat ini permasalahan tata kelola hutan cukup kompleks, di mana dalam satu kawasan hutan bisa menjadi perkampungan atau kantor administratif seperti kelurahan namun dalam peta belum terdeteksi secara nyata.
Panggah mengatakan aplikasi DSS Jaga Rimba harus mengubah cara kerja kementerian dalam mengintegrasikan semua informasi mengenai tata kelola kehutanan dan juga diperlukan pemantauan langsung di lapangan terkait penggunaan lahan hutan agar data yang didapat lebih terverifikasi.
“Saya kira ada beberapa tahun ini mau dilantik seperti jaman dulu lagi ada polisi-polisi hutan itu kita aktifkan lagi untuk memantau di lapangan disamping pantauan dari satelit, kalau perlu polisinya juga dipantau, juga harus bekerja di lapangan,” kata Panggah.
Ia mengatakan adanya DSS Jaga Rimba ini juga akan mempermudah lingkup kementerian dan juga direktorat jenderal terkait untuk mendapatkan satu informasi yang terintegrasi sehingga kebijakan yang dibuat bisa berdampak pada pengelolaan hutan yang lebih baik.
Panggah mengatakan Komisi IV akan ikut memantau jalannya platform DSS Jaga Rimba dari Kementerian Kehutanan sebagai pegangan dalam menghindari permasalahan tata kelola hutan di kemudian hari dan diharapkan aplikasi ini dapat memberikan solusi dari permasalahan pengelolaan hutan.
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Menhut luncurkan DSS Jaga Rimba permudah tata kelola hutan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meluncurkan aplikasi Decision Support System Jaga Rimba untuk mempermudah pengelolaan hutan Indonesia berbasis data.Menteri ... [378] url asal
#dss-jaga-rimba #aplikasi-tata-kelola-hutan #kementerian-kehutanan
DSS ini sederhana, tidak hanya sekedar aplikasi, kita coba membenahi cara berpikir kita. Kita tidak boleh lagi ego sektoral
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meluncurkan aplikasi Decision Support System Jaga Rimba untuk mempermudah pengelolaan hutan Indonesia berbasis data.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan aplikasi ini merupakan langkah inisiatif transformasi digital dari internal kementerian dan direktorat jenderal untuk mewujudkan "one man policy" atau kebijakan satu orang terhadap kompleksitas tata kelola kehutanan Indonesia yang memerlukan informasi yang cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi ide ini sederhana, namun saya kira memiliki urgensi historis untuk memperbaiki kinerja kita, Jadi DSS ini sederhana, tidak hanya sekedar aplikasi, kita coba membenahi cara berpikir kita. Kita tidak boleh lagi ego sektoral,” kata Raja Antoni dalam acara peluncuran DSS Jaga Rimba di Jakarta, Rabu.
Raja Antoni mengatakan sebelumnya Kementerian Kehutanan memiliki sebanyak 300 aplikasi yang dikelola masing-masing direktorat jenderal untuk administrasi pengelolaan kehutanan termasuk perizinan penggunaan lahan.
Dengan adanya DSS Jaga Rimba diharapkan setiap informasi sudah terintegrasi menjadi satu aplikasi yang bisa dipantau langsung oleh menteri dan bisa diakses oleh semua unit direktorat terkait.
Ia juga berharap platform ini dapat melakukan improvisasi dan perbaikan besar terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan tidak ada lagi tumpang tindih penggunaan lahan yang tidak berizin sehingga hutan Indonesia bisa tetap terjaga yang menjadi rumah bagi kehidupan bangsa Indonesia.
“Harapannya DSS ini kita bisa memberikan pihak luar kemudahan berusaha, agar lebih mudah, lebih nyaman, investasi masuk lebih terukur, perizinan disederhanakan waktunya, lebih akuntabel, tidak ada masalah di kemudian hari,” harap Raja Juli.
Inisiatif ini selaras dengan pembangunan Asta Citra Presiden 2025-2029 khususnya dalam penguatan pemerintahan digital, pengembangan "smart government" serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
DSS Jaga Rimba akan memberikan data berupa informasi geospasial yang mengintegrasi semua informasi dari seluruh lingkup kementerian dan sembilan direktorat jenderal, yang bisa menjadi landasan pembuatan kebijakan dan keputusan.
Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur antara lain pemantauan proses perizinan, analisis rules and regulations untuk indikasi tumpang tindih perizinan, pemantauan pengelolaan hutan, serta early warning system untuk pemantauan devegetasi serta perubahan tutupan hutan secara lebih dini yang di perbarui setiap dua minggu.
DSS Jaga Rimba juga memberikan analisis pemantauan kebakaran hutan secara "real time" agar langkah pengawasan dan penyelesaian masalah lebih cepat dilakukan.
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)