#30 tag 24jam
Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah PTPP Setujui Perpanjangan 1 Tahun, Kupon Tetap
Pemegang Obligasi dan Sukuk PTPP setuju perpanjangan 1 tahun dengan kupon tetap 8,8% mulai April 2026, menjaga ekuitas positif. [353] url asal
#obligasi-ptpp #sukuk-mudharabah #perpanjangan-obligasi #kupon-tetap #tingkat-bunga-tetap #waiver-sinking-fund #ekuitas-positif #laporan-keuangan-konsolidasi #rapat-pemegang-obligasi #rapat-pemegang-su
(Bisnis.Com - Ekonomi) 05/02/26 17:08
v/127069/
Bisnis.com, JAKARTA - Pemegang Obligasi Berkelanjutan III tahap 1 tahun 2023, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2023 serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tahun 2021 dan tahap III tahun 2023 PT Pembangunan Perumahan (PTPP) menyetujui perpanjangan jatuh tempo selama 1 tahun.
Dalam risalah rapat umum pemegang obligasi (RUPO) PTPP berkelanjutan III tahap III tahun 2023 yang diumumkan hari ini, Kamis (5/2/2026) misalnya, dari pokok Rp503,72 miliar pokok, sebanyak Rp467 miliar pemilik surat utang menghadiri rapat yang diselenggarakan kemarin lusa.
"RUPO tersebut dihadiri atau diwakili para Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi bernilai Rp467 miliar, yang merupakan 92,71% dari jumlah pokok obligasi yang terhutang oleh Pembangunan Perumahan," tulis Bank BJB sebagai Wali Amanat.
Disebutkan dalam rapat yang dilakukan secara voting itu, sebanyak Rp382 miliar menyetujui agenda yang diajukan, sedangkan sisanya sebesar Rp85 miliar menolak.
"Menyetujui perpanjangan tenor selama 1 tahun dengan kupon tetap berlaku mulai dari 11 April 2026 hingga 11 April 2027, dengan tingkat bunga tetap 8,8% per tahun," tulis pengumuman.
Disebutkan juga bahwa pemegang obligasi menyetujui dilakukan waiver sinking fund untuk pokok. Perubahan itu menjadi 'memenuhi kewajiban keuangan dengan menjaga Ekuitas tetap positif pada setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan'.
Persertujuan serupa diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu) Mudharabah Berkelanjutan I PTPP tahap 1 Tahun 2021 seri B. Surat utang ini memiliki pokok Rp100 miliar. Sedangkan tingkat kehadiran sebesar Rp94 miliar.
Surat utang syariah ini menyetujui perpanjangan 1 tahun yakni sampai 2 juli 2027 dengan tingkat bagi hasil yang sama sesuai prospektus.
Demikian juga RUPO obligasi III tahap 1 tahun 2023 disetujui perpanjangan hingga 2 Juli 2027 dan Sukuk Mudharabah I tahap III tahun 2023 menjadi 11 April 2027.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Garuda Indonesia (GIAA) Siapkan Rights Issue Tambah Free Float 2026
Garuda Indonesia (GIAA) akan melakukan rights issue pada 2026 untuk meningkatkan free float saham, setelah menerima dana Rp23,67 triliun dari Danantara. [602] url asal
#garuda-indonesia #giaa #rights-issue #free-float #private-placement #danantara #modal-kerja #ekuitas-positif #kinerja-bisnis #saham-publik #liabilitas-giaa #aset-giaa #pemegang-saham #transformasi-bis
(Bisnis.Com - Market) 28/11/25 13:57
v/53770/
Bisnis.com, JAKARTA — Emiten maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) bersiap untuk menjalankan aksi korporasi lanjutan pada 2026 seiring dengan penerimaan dana jumbo dari Danantaramelalui private placement sebesar Rp23,67 triliun.
Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro menjelaskan dukungan dari Danantara itu akan membawa percepatan perbaikan posisi ekuitas positif. Selanjutnya, perseroan akan menyiapkan aksi korporasi lanjutan seperti rights issue untuk memperkuat kinerja.
"Ke depan, sejalan dengan roadmap aksi korporasi 2026 dalam penguatan kinerja bisnis secara grup, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan aksi korporasi lanjutan guna memperkuat kinerja bisnis grup," kata Thomas dalam keterangan tertulis pada Jumat (28/11/2025).
Sebelumnya, GIAA mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait penyertaan modal dari Danantara sebesar Rp23,67 triliun melalui private placement. Dana tersebut terdiri dari setoran tunai Rp17,02 triliun dan konversi utang pemegang saham atau shareholderloan (SHL) Rp6,65 triliun.
Sekitar 37% atau Rp8,7 triliun dari total dana itu dialokasikan untuk modal kerja GIAA, termasuk pemeliharaan dan perawatan pesawat. Adapun 63% atau Rp14,9 triliun digunakan untuk mendukung operasional Citilink, yang mencakup modal kerja Rp11,2 triliun dan pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019–2021 senilai Rp3,7 triliun.
Thomas menyebut perseroan akan mampu mengerek kinerja dengan likuiditas tambahan tersebut. Setidaknya, ekuitas akan berbalik positif pada 2026 yang diiringi dengan cetakan laba.
"Kami harapkan [ekuitas positif] dapat terwujud dalam waktu yang tidak lama lagi. Hal ini tentunya diperkuat dengan pengelolaan berbagai indikator kinerja yang prudent, holistik serta membawa semangat tumbuh bersama dalam perspektif kinerja grup," kata Thomas
GIAA saat ini masih berkutat dengan ekuitas negatif di mana liabilitas melebihi jumlah asetnya. Liabilitas GIAA mencapai US$8,28 miliar per kuartal III/2025, dengan aset US$6,75 miliar. Dengan demikian, ekuitas perseroan masih minus US$1,53 miliar.
Adapun, usai menjalankan aksi private placement, GIAA pun langsung ancang-ancang untuk aksi korporasi lanjutan. Di antara opsi aksi korporasi lanjutan itu adalah rights issue. Namun, seluruh opsi itu disebut Thomas masih akan dikaji dan dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria juga mengonfirmasi bahwa GIAA akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue setelah private placement tahun ini.
“Ada rights issue setelah private placement. Jadi, kami harapkan, berdasarkan forecasting-nya, tahun depan itu Garuda sudah akan untung,” ucap Dony usai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta pada bulan lalu (23/10/2025).
Adapun, aksi rights issue itu dilakukan GIAA sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan saham publik atau free float. Dalam konteks, suntikan Danantara ke GIAA melalui private placement memang membuat porsi saham publik di GIAA menyusut di bawah ketentuan.
Usai private placement, porsi kepemilikan saham Danantara di GIAA menanjak. Sebelum transaksi, Danantara memiliki saham sebanyak 64,54% di GIAA. Berdasarkan proforma, porsi kepemilikan saham Danantara di GIAA setelah private placement bakal menanjak menjadi 92,03%.
Kemudian, pemegang saham publik dapat terdilusi dari semula sebesar 27,47% menjadi sebesar 6,17%, yang mengindikasikan potensi dilusi sebanyak-banyaknya 21.29%. Kondisi dilusi saham publik itu berpotensi membuat GIAA tidak bisa memenuhi ketentuan V.1.1. Peraturan Bursa Nomor I-A mengenai persentase minimal saham free float sebesar 7,5%.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)