Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR RI mendesak agar pemerintah maupun Mabes TNI bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tiga prajurit di Lebanon. Ungkapan itu pun ramai disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi I DPR.
Dave Laksono misalnya. Wakil Ketua Komis I DPR RI ini mengatakan bahwa gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon menunjukkan betapa beratnya tugas menjaga perdamaian di wilayah yang masih diliputi konflik.
Meskipun Prajurit TNI yang tergabung dalam misi PBB telah menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. Namun, gugurnya prajurit tidak dapat terhindarkan jika eskalasi di wilayah konflik terus memanas.
"Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh oleh Mabes TNI dan Pemerintah, baik dari sisi keamanan, prosedur operasional, maupun dukungan logistik," ujar Dave saat dihubungi, Rabu (1/4/2026).
Namun demikian, kata Dave, evaluasi tersebut tidak serta merta harus menghasilkan keputusan untuk menarik prajurit TNI dari garda terdepan pasukan perdamaian PBB.
Alhasil, penarikan prajurit TNI dari misi perdamaian harus melalui mekanisme yang melibatkan persetujuan PBB, negara pendukung, serta hasil evaluasi menyeluruh yang mencakup situasi dan kondisi kawasan.
"Keputusan akhir berada dalam kewenangan Kementerian Pertahanan bersama TNI, dengan melibatkan institusi terkait lainnya. Karena itu, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapan personel, dan memastikan kesejahteraan prajurit tetap menjadi prioritas utama," imbuhnya.
Di samping itu, Dave menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah dan TNI dalam menjaga komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Tentunya, hal itu mengutamakan keselamatan prajurit sebagai hal yang paling utama.
Kemudian, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan insiden ini tidak bisa dipandang dari sudut risiko biasa dalam konflik.
Oleh sebab itu, dia pun mendesak agar peristiwa ini bisa diselidiki secara menyeluruh dan transparan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, termasuk Israel.
Dia juga mengecam bahwa penyerangan terhadap personel penjaga perdamaian, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
"Tidak boleh ada impunitas. Harus ada kejelasan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akuntabilitasnya," tutur Nurul.
Adapun, anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem, Amelia Anggraini menyarankan bahwa penarikan pasukan di daerah konflik tidak perlu dilakukan secara reaktif. Namun, keputusan nantinya harus tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan komitmen politik luar negeri Indonesia.
"Indonesia perlu tetap mengambil peran aktif dalam misi perdamaian dunia, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis mitigasi risiko, dan berorientasi pada keselamatan prajurit," ujar Amelia.